Ditemukan 1070 data
13 — 2
Menetapkan memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untukmengucapkan ikar talak kepada termohon (TERMOHON) didepan sidangPengadilan Agama Tanjung Karang setelah keputusan ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap.3.
17 — 2
diajaknya ke Simpang untuk jual Handy Cameitu bang tapi tidak laku, karena tidak ada cargernya dan si Surya bilang samaaku kalau Handy Came itu punya abang yang sebelum dicurinya;Bahwa setelah saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut, kKemudiansaksi menyuruh saksi ZULFIKAR untuk mengajak terdakwa untuk pergi keKualasimpang dan berpurapura ada orasng yasng mau membeli Handy Cametersebut;Bahwa keesokan harinya yairtu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekirapukul 10.30 Wib, saksi ZULF IKAR
8 — 0
., tanggal 25 Juli 2011Selanjutnya Ketua Majlis mempersilahkan Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon.Kemudian Pemohon mengucapkan ikar talak terhadap Termohon sebagai berikut:Bismillaahirrahmaanirrahiim, pada hari ini saya, (SATTARIYANTO BIN P.SATTARIYANTO) menjatuhkan talak satu raji terhadap istri saya, (AMINAH bintiP. AMINAH).Setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, Ketua Majlis menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENETAPKAN:1.
Mas'odi bin Moh. Hasan
Termohon:
Halimatus Sa'diyah binti Sahru
8 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
119 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
90 — 18
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
Muhammad Muhtar bin H. Imam Kurdi
Termohon:
Santi binti Hendri
16 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
18 — 8
Dalam Konpensi
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan talak satu (1) Raji terhadap Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada sidang ikar talak di Pengadilan Agama
13 — 11
Apabila TergugatRekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolakselebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun
8 — 6
Mlg.cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruhdengan penghasilan sebagaimana terurai di atas, untuk itu Majelis berpendapatTergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mutahkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan TergugatRekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengucapkan ikar talak terhadapPenggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), maka untuk memenuhi rasakeadilan dan terjaminnya hakhak
10 — 2
Pasal 131 ayat 5Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Panitera Pengadilan Agama Serangwajib menyampaikan salinan penetapan ikar talak pada pegawai pencatatnikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempatdilaksanakannya perkawinan, dan tempat tinggal pemohon dan termohonMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor ; 7 tahun 1989,yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor ; 3 tahun312006, dan Undangundang Nomor ;
9 — 0
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
yang harus diserahkan sesaat sebelum ikar talak diucapkan didepan sidang engadilan Agama Bekasi..
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
50 — 28
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
7 — 2
talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar
16 — 10
argumentasidalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasilakhir dari keseluruhan proses pemernksaan perkara ini dengan menjawabpetitum permohonan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemchon angka 1 dapat dikabulkan;25Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permchonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untukmengucapkan ikar
96 — 23
Maka oleh hal tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan ikar janji (Wanprestasi) yang telah merugikan Para Penggugat ;Bahwa dengan tidak adanya Tergugat sebagai Penjual sebidang tanahtanah tersebut mengakibatkan proses pembuatan Akta Jual Beli di PPATuntuk persyaratan balik nama atas sertifikat Hak Milik NO.46 tersebutmenjadi atas nama Para Penggugat menjadi terhambat, oleh karena itumelalui gugatan perkara ini, Para Penggugat patut dinyatakan berhakmelakukan tindakan hukum balik nama atas suratsurat
17 — 12
Penggugat/Termohon, sesuai ketentuanPasal 149 huruf a KHI jo.ps.158 huruf b KHI, apabila perkawinan antaraTergugat/Pemohon dengan Penggugat/Termohon ' putus' karenaTalak,maka Tergugat/Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikanMut'ah yang layak kepada Penggugat/Termohon sebagai mantan isteridan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat/Pemohon kini sebagaikaryawan PDAM Kota Makassar yang berpenghasilan cukup yaknisebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupaih) dan diserahkan secaratunai sebelum ikar
24 — 2
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
35 — 16
PENETAPANNomor 14/Pdt.P/2021/PA.KtbAza Wee .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraDispensasi Kawin yang diajukan oleh:Maulana bin Ikar, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 19051962, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di JalanPuteri Jaleha, RT.011, Kelurahan Baharu Selatan, KecamatanPulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
14 — 7
Bb.Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalamKonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, makamenjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatanrekonvensi