Ditemukan 20444 data
10 — 9
persidangan ;DUDUK PERKARANYABahwa dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Wtp. pada tanggal 9April 2012 mengemukakan halhal sebagai berikut, setelah mengalami perubahan :IsBahwa pada tanggal 07 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ,Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267
28 — 22
Buya Hamka dalam Kitabnya TafsirAl azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapatsendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BulugunNikah" (Sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantungpada kecerdasanikedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihatdari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa,sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belumdewasa.Menimbang
123 — 49
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar IslamProf.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Islam ;pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriLimboto karena didakwa :PRI MAI R:Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai PendampingDaerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkanSK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai PendampingDaerah Pada Pelaksanaan P2FM Di Daerah pedesaan KabupatenGorontalo, dan Surat Perintah Kerja Nomor800/SPK/DKS.PM/267
PendampingDaerah dengan cara Swakelola bekerja samadengan Perguruan Tinggi yang sesuaispesifikasi program mengikuti PeraturanPresiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat atas Keppres Nomor 80 Tahun = 2003tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah", namun padapelaksanaannya pengadaan jasa konsultanPendamping Daerah oleh Arly Masie, SE., MM.dilakukan dengan cara penunjukan~ langsungkepada Terdakwa Helmin Papeo Hippy selakuKetua Yayasan Payulimo berdasarkan SPK Nomor800/SPKIDKS.PM/267
Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai PendampingDaerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkanSK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai PendampingDaerah Pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan KabupatenGorontalo, dan Surat Perintah Kerja Nomor800/SPK/DKS.PM/267
Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan YayasanPayulimo sebagai Pendamping Daerah pada PelaksanaanP2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TahunAnggaran 2006;11.Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.A/2006tanggal 3 Juli 2006 dari Arlie Masie, SE (KPA) kepadaHelmin P Hippy (PD);12.
Surat Perintah Kerja Nomor800/SPK/DKS.PM/267.A/2006 tanggal 3 Juli 2006 dariArlie Masie, SE. (KPA) kepada Helmin P Hippy (PD);12. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan KUBEP2FM di Daerah pedesaan melalui Dana PembantuanDepsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006;13. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir MiskinTahun Anggaran 2006 tanggal 29 Agustus 2006;14.
11 — 0
berhasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agarrukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalilpermohonannya, dengan mengajukan bukti surat berupa: e Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : Kk.11.01.18/Pw.01/267
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOHANIS RUNGKAT. AM. Ak
34 — 24
tidakdikabulkan oleh Majelis Hakim ;Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding menguasai tanah seluas 945m2 adalah milik Ayah Terdakwa/Pembanding maka haruslah dibebaskandari tuntutan hukum ;Bahwa jual beli antara orang tua Terdakwa/Pembanding yang bernamaWillem Rungkat Hendrik Rungkat dengan Jeane Raitama tidak pernahterjadi, sehingga tanah terperkara beralih kepada saksi korban RobbyChandra dengan SHM No. 93/73 dan mohon diperiksa Akte Jual Beli No.57/76, tanggal 27 januari 1976 dan Akte Jual Beli No. 267
23 — 7
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umuruntuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlahtergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaanberfikir, Karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudahcukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.Menimbang
21 — 9
No. 12/Pdt.P/2016/PA WspMenimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikAlquran maupun Alhadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267 yangdiambil alin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksuddengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengandewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada
15 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikal quran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
67 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan bahan pakan untukpembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impornya dibebaskandari pengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
22 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar IslamProf.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz TV halaman 267
36 — 26
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar IslamProf.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
49 — 20
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sSepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarlslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz NV halaman 267
33 — 6
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umuruntuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlahtergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaanberfikir, Karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudahcukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.Menimbang
27 — 9
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz TV halaman 267 yang diambiloealih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud denganBulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapisikapnya belum dewasa.Menimbang
421 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, Para Advokat, berkantor diJalan Argomulyo Mukti VI Blok D/267 Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukanpermohonan pembatalan perdamaian dalam perkara Kepailitan di depanHalaman 1 dari 8 hal. Put.
24 — 11
Rp. 50.000, Biaya Panggilan ; Rp. 170.000,Biaya Redaksi : Rp. 5.000, Biaya Meterai 3 Rp. 6.000,Jumlah RE 267:000,(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)Hal. 9 dari 9 Pen. No.816 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.
Terbanding/Terdakwa : SYAMSIR ALAM PINIM, SP Als. SYAMSIR Bin SAMADIN
Terbanding/Terdakwa : ARSYAD ADAMI Als. SAWIR Bin AHMAD
106 — 49
- 2 (dua) lembar poto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /267/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiataan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar poto kopi lampiran Surat Keputusan
Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar poto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan januari s/d mei 2010.
- 2 (dua) lembar poto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 /267/2010,tentang Penunjukan/ penetapan petugas PPL Pendamping dan tim pangan desa kegiataan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane 04 Juni 2010 oleh Ir.ISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1 (satu) lembar poto kopi lampiran Surat Keputusan
Nomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar poto kopi daftar pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiri pangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010.
uang persediaanuntuk Pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan bulan januaris/d mei 2010, yang telah disahkan oleh An Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara MARDANLI,S.Sos. berserta: 1 (Satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 05072010nomor : 00029. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 041 / SPTB / IV / 2010. 2 (dua) lembar poto kopi Surat Keputusan Kepala Badan KetahananPangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 521.12 /267
/2010,tentang Penunjukan/ penetapan petugas PPL Pendamping dantim pangan desa kegiataan pengembangan desa mandiri pangan diKabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani di kutacane04 Juni 2010 oleh IrISHAK BUKHARI,MM selaku Kepala BadanKetahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta 1(satu) lembar poto kopi lampiran Surat KeputusanNomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar poto kopi daftarpembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiripangan tahun anggaran
/ 2010, tentang Penunjukan / penetapan petugas PPL Pendampingdan tim pangan desa kegiataan pengembangan desa mandiri pangan diKabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 yang ditanda tangani dikutacane 04 Juni 2010 oleh IrISHAK BUKHARI,MM selaku KepalaBadan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara,beserta 1 (satu) lembar poto kopi lampiran Surat KeputusanNomor:521.12/267/2010, dan 1 (satu) lembar poto kopi daftarHal 132 dari hal 149 Putusan No. 02 /Pid.
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara,beserta 1 (satu) lembar poto kopi lampiran Surat KeputusanNomor:521.12/248/2010, dan 2 (dua) lembar poto kopi daftarpembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan desa mandiripangan tahun anggaran 2010 untuk bulan Juni 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor: 047/SPTB/IV/2010. 2 (dua) lembar poto kopi Surat Keputusan Kepala Badan KetahananPangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Tenggara nomor:521.12 /267
15 — 1
SALINANPUTUSANNomor 267 1/Pdt.G/2013/PA.Pwt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CeraiGugat antara : 2922222 22222 n nne onan nnn Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di a Kabupaten Banyumas,sebagai Penggugat; MELAWANpekerjaan , yang dahulu beralamat tempat tinggal di sekarang tidak diketahui alamat dan
18 — 12
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267