Ditemukan 11260 data
163 — 79
Melakukan suatu hal yang dilarangdalam suatu perikatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut menjadi suatu pertanyaan, apa bentukwanprestasi dari pihak yang menerbitkan pengesahan tersebut, yang dalam halini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara untukmembatalkan suatu produk dari Pejabat Tata Usaha Negara merupakan ranahdan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Tata Usaha Negara;Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan:Bila yang
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan secara yuridis terhadap tanahyang merupakan benda tidak bergerak adalah dilakukan denganpengumuman akta dan mendaftarkannya, pendaftaran mana meliputipemberian surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat (Pasal 620 KUHPerdata juncto Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 23Halaman 30 dari 32 hal.Put.
97 — 41
ABSOLUTBahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepadaPengadilan Negeri Depok karena Gugatan ini diajukan bertujuan untukmembatalkan sertifikat Hak Milik atts nama Muchlis No 00392 seluas 478 M2yang di tertikan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Depok, oleh karenanyaGugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negaradan bukan sebagai mana dilakukan oleh penggugat pada Pengadilan NegenDepok hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINomor 620
CV. WIDYA KENCANA DIWAKILI OLEH WIDI ASTUTI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
195 — 104
., MKn,Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P8);Akta Nomor : 620 tanggal 31 Juli 2019, TentangPemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuatoleh dan dihadapan Ahmad Bustami Panjaitan, SH., MKn,Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P9);SURAT KETERANGAN Nomor : 474/472/1005/VIII/2019tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh LurahKisaran Baru yang menerangkan tentang bahwa benarCV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan CokroaminotoLK.
10 — 2
bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenainafkah madliah / nafkah lampau, Majelis memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa nafkah adalah menjadi kewajiban bagi suami,manakala isteri tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga apabila suamilalaidalam memberikan nafkah tersebut, maka menjadi hutang bagi suami karenatanggungannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Muhadzab Juz :Ilhal.175, yang berbunyi sebagai berikut:= Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 178 :wylo Yloj 620
16 — 7
2bc63c2e1183e0cf621d7791b06423917fe9e2a9e82af2e54F324e2195a0d16f6a025efffefd43b63f 333 3b39a5cb5909 F41e9bbe fbee3 65975d56e3b91 61b9f 71dfbe7d5 67c 5c 4c7da3bl1 68 2c9d3 7c2bcbhfa5be0b66a0dF2 24 9d2 7dFfdf5d76dfbcdeb 57 2e 7ce9db6 61d96089db8 63 edbbd7b77b5e34b972e2500f6e9d327eale88 063 7dfJcf39e608c70cf3df70 4b3e2 413 2eb9e7bee 09288 89d3b77e3bc 60022 6decd8b101c4b6 75ebd 68da6 f36d0d80d1a14307dbba2f5fbebc2458bb9dc4bb6a74F9 F4e 00 4c4c4cbh40c2b0 0b04a9ca9a2lebb3Ff 40 7dcbhdb0f a8 67O0cf8 3fal2b95d226c2b9d08 3903595a25c8ecdebd3b 620
168 — 103
dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2016/PN.Bgr,telah mengajukan gugatan yang telah dirubah dengan gugatan perubahantertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:1.Bahwa Berdasarkan PERMA 3 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 1 Ayat 6, Pasal4b, dan Pasal 37;Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2006 Pasal 1 ayat2, ayat 6, ayat 7, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor620/Kep.467 Pemum/ 2015 tentang Perubahan Ketiga atas KeputusanGubernur Jawa barat Nomor 620
19 — 11
6029555fa92e25e7 708 df fb 1956ba56f0413c96e1134840e0cde0d307112df0cfad0716e7ffdcleed 43196 6e8efdb14a287a25e103d6fled84083c8cca8eab3e2e6cd9b1a53cl1d9b20 68a 46dd8 33.a528f773e9c43d51015ef0a750c0Jeaaef8ed5577497e063f0c1862d588633b0816f8916d78be5817c18 002df120a8881226c4d08 70f5e2cl72cac7d2clea8d71b3556b5 48bddb55577d5caT7abf0152ca9f79eE1b4701d4bdb8 16lea83ca0 62aa8 aab0ab7 804 fc7O3f55c7e3ala2ca43e4b1e503dae8al95771d12bb900cefalfeafa58770a8 10c9 6b1 479d6067c2fealdfa23ab3f73bcf92ZeflTba3e790f 6c 620
83 — 13
(tiga ratus sebelas meter persegi) danbangunan di atasnya seluas 620 M? (enam ratus dua12puluh meter persegi), yang terletak di jalan Cisitu Lama No. 8 RT.08/RW.011, Kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung atas namaPRABOWO SOEKARDIMAN (PENGGUGAT); Pada Pasal 2, tentang besarnya dana yang akan dipinjam, yakni sebesar Rp.1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah); dan tentang besarpinjaman yang digunakan masingmasing pihak, yakni: H.
97 — 23
TRT101 T1T12T13T14T15T16T29Foto Copy Ketentuan umum (lampiran) dari perjanjian angkutanlaut No.001/SPAL/JBSSP/IX/2010 tanggal 29 September 2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Berita acara Pengukuran kubikasi No.540/620/ESDM/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;Foto Copy Surat somasi tanggal 27 Oktober 2010;Foto Copy Surat Somasi kedua tanggal 31 oktober 2010;Foto Copy Surat Pernyataan Nahkoda Kapal
34 — 6
Umum tanggal 14 Agustus 2013No.B1545/N.3.4/Ep.1/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengantanggal 24 September 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri permintaan penyidiktanggal 19 September 2013 No.56/Pen.Pid/2013/PN.PDG, sejak tanggal 25September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013, No.Prin.3253/N.3.10/Ep.2/10/2013sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 11 Nopember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Nopember 2013 No.620
Terbanding/Terdakwa : S A H Y A N
149 — 58
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar Kepala Desa Lingsar
- 3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 2019
- 4 (empat) lembar Foto copy Berita Acara Dilaksanakan Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentangPenempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar KepalaDesa Lingsar3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 20194 (empat) lembar Foto copy Berita Acara DilaksanakanMusyawarah Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala DesaLingsar tentang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
101 — 58
sudut pandang sepihak yang tidak sama sekalimengindahkan fakta persidangan yang sebenarnya telah membuktikanperbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak korbanMUHAMMAD LUQMANUL HAKIM yang merupakan anak asuh dari terdakwa.Secara keseluruhan Memori Banding Penasehat hukum / Terdakwa sudahterlampau jauh BERASUMSI, BERIMAJINASI DAN BERSPEKULASIkhususnya sehubungan dengan kronologis / alur cerita dari mulai : AlasanPemeriksaan Tambahan : (hal. 46), Dasar Permohonan Banding (hal. 620
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jasa Marga telah melakukanupayaupaya yang cukup/duty of care yang mencerminkan sebagai pembeliyang beriktikad baik dengan mengecek status obyek sengketa di BadanPertanahan Nasional setempat dan bahkan Tergugat Il Konvensi telahmendapat dispensasi perolehan tanah seluas + 3400 m* dari Dinas PertanahanBekasi yang diperkuat Surat Wali Kota Bekasi Nomor 620/2.155Bapeda/X/2002 tanggal 20 September 2002, perihal Penetapan Rute RencanaPembangunan Jalan Akses Off Ramp Caman Pondok Gede;Bahwa putusan pemidanaan
112 — 46
uang yang ditandatangani oleh terdakwa tidak mencantumkanbatasbatas yang jelas dari tanah yang dijual, hal tersebut mencerminkan suatu perbuatanyang sangat tidak patut dalam jual beli tanah, karena jual beli tanah harusmencantumkan dengan jelas obyek yang dijual, yaitu luas dan batasbatasnya.Menimbang, bahwa Pasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenegaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumumanakta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice
57 — 3
Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang menikah padatanggal 11 Oktober 2009 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuaikutipan Akta Nikah Nomor 620/95/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri(Bada dukhul) namun belum dikarunia anak (keturunan);3.