Ditemukan 17792 data
346 — 121
.: 546.2/98/bap/UPT-III/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana teknis Wilayah III Bandung (H. ASEP DARMATIN,SH,MM), Kuasa Perusahaan (SISWOKO) dan tim pemeriksa (EVO R dan YOGA).- 2 (dua) lembar asli surat dari PT.
.- 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang Nomor : 546.2/560-MGT//DESDM tanggal 6 Juni 2011 perihal ke kurangan Persyaratan Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian Air Tanah- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada kepala UPT Dinas ESDM Wilayah III Bandung
Nomor : 129/ND-MGT tanggal 9 Juni 2011 perihal peninjauan lapangan.- 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Peninjauan Ijin Daftar Ulang No.: 546.2/133/BAP/UPT-III/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah III Bandung (H.
Sumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil III Bandung, PT. Coca Cola Bottling Company, PT. Insan Sandang) Nomor : 005/469/BPMPP/2011 Tanggal 20 Juli 2011 Perihal : Undangan ; - Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Barat kepada Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Sumedang dan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kab.
319/BPMP/201 1 tanggal 24 Mei 2011 perihal PermohonanRekomendasi daftar ulang SIPA.1(satu) lembar Fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan KabupatenSumedang Nomor: 546.2/560MGT//DESDM tanggal 6 Juni 2011perihal ke kurangan Persyaratan Rekomendasi Teknis Izin PemakaianAir Tanah1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Bidang Mineral, Geologi dan AirTanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada kepala UPT
Asli 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Daftar Undanganterlampir (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.JawaBarat, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kab.Sumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil IIIBandung, PT. Coca Cola Bottling Company, PT.
20 — 5
satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 29Oktober 2014 dan baru dibayar uang muka sebesar Rp 600.000, (enam ratusribu rupiah) kemudian narkotika jenis ganja tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh)bungkus kecil untuk dijual seharga Rp 50.000, (liam puluh ribu rupiah)perbungkus dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179K/X1/BALAILAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani pemeriksadari BNN oleh Kepala UPT
(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 29Oktober 2014 dan baru dibayar uang muka sebesar Rp 600.000, (enam ratusribu rupiah) kemudian narkotika jenis ganja tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh)bungkus kecil untuk dijual seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah)perbungkus dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179K/X1/BALAILAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani pemeriksadari BNN oleh Kepala UPT
24 — 1
Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama anak Pemohon(Fatimah Rahmi), Nomor 786.01/PKMAST/SKK/VII/2021, tanggal15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas AstambulKabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges,diberi tanggal dan paraf (P.8);9.
Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama MuhammadFahd Zaky Zidane, Nomor 242/PKMMTP2/KIRCATEN/VII/2021,tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasMartapura 2, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dantelah berleges, diberi tanggal dan paraf (P.9);10.
26 — 19
terdakwa kemudian terdakwa I langsungmembuang 2 paket GANJA tersebut akan tetapi terlihat oleh petugasyang berwenang dan petugas kepolisian tersebut menyuruh untukmengambil 2 paket GANJA tersebut dan menanyakan milik siapa danpara terdakwapun mengakui bahwa GANJA tersebut milik paraterdakwa yang diberikan secara gratis oleh ACONG (DPO) kemudianpara terdakwapun ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisianbeserta barang bukti ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 429FVI/213 UPT
dalam masa rehabilitasi dan terdakwamengatahui jika menggunakan shabushabu tersebut dilarang ; Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ataskejadian terdakwa menggunakan ganja tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium No : 429 FVI/213 UPT
HARUNA
43 — 23
PENETAPANNomor 2/Pdt.P/2022/PN Bin.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:HARUNA, lahir di Sukun tanggal 1 Juli 1972, pekerjaan mengurusrumah tangga, bertempat tinggal di UPT Angsana RT006 Desa Angsana Kecamatan Angsana KabupatenTanah Bumbu.
58 — 6
Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DukcapilKabupaten Kudus, tanggal 23 Desember 2009 yang telah bermaterai cukup,dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh majelis hakim diberitanda bukti P.5 ;Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus DinasKesehatan UPT PUSKESMAS Gribig tanggal 28 Febuari 2012 telahbermaterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda buktiBahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksi
ARIADI PANGARIBUAN
27 — 19
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
WILFRIDUS DANUARATA LUIS
24 — 23
noewonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HUSNI YAHYA
23 — 7
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
13 — 2
Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suamianak Pemohon sudah sedemikian eratnya, pergi kKemana mana selaluberdua bahkan anak Pemohon sekarang sudah mengandung dengan usiakandungan sekitar + 4 bulan, sesuai Surat Keterangan PemerksaanKesehatan dari UPT PUSKESMAS Wanareja I, tertanggal 15 Oktober2020.6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut bukan saudara atau sesusuan karenanya tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan.7.
Rian Budiansyah
36 — 7
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
15 — 1
SAKSI Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT, tempatkediaman di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksiadalah Sepupu Pemohon; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. ANAKPERTAMA, umur 18 tahun, 2. LULUK MAHZUROH, umur 16 tahun,3. ANAK KETIGA, umur 12 tahun, 4.
13 — 6
SALINANPENETAPANNomor 0014/Pdt.P/2016/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Namadalam Akta Nikah yang diajukan oleh:HASMIAH binti ASNAWIE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Sepagar, RT.01, DesaSepagar/UPT Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat
Tiara Ika Nabsyawati
99 — 27
Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SILVIDAS, S. Pd., M. Pd
23 — 9
Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.
Prasojo Rosa Harbowo
36 — 8
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
TIA NURZEHA
121 — 27
Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadidalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaikinama Pemohon yang semula Tukiyah menjadi Tia Nurzeha dengan alasankarena supaya ada kesamaan dengan dokumendokumen lain milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
11 — 5
xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
WARDANI
59 — 13
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ISTIKOMAH
20 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT