Pasalini dapat dijadikan tolok ukurnya, meskipun perselisihannya tidak berjalan dilembaga peradilan, tetap dapat dinyatakan sebagai tanah sengketa;Pendaftaran hak baru, secara mutlak harus bebas dari sengketadengan siapapun, dan ini menjadi penekanan agar tidak menimbulkanpermasalahan hukum di belakang hari. Jika terdapat sengketa makapenerbitan sertifikat harus ditangguhkan sampai sengketa dinyatakan selesai.Halaman 23 dari 40 hal.

Lain halnyadibidang impor dimana UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi PasalHalaman 34 dari 40 halaman.

,S.E, selaku Ketua Tim memberikan pengarahantentang pembagian kelompok tugas dan penekanan untukmenghindari perbuatan anarkis atau kekerasan, setelah Ketua Timmengambil pengarahan kemudian Letkol Pom Roni Widiyantomemberikan pengarahan tentang tugas kelompok siapa danberbuat apa sesuai dengan fungsi masingmasing dan menghindariagar jangan terjadi keributan yang akan mengakibatkan anarkis.11.

atasperintah dari atasan saksi yaitu Kapolsek dan pada waktu pemeriksaanKapolsek berada di ruangannya dan pada waktu pemeriksaan Kapolsekmengetahuinya;Bahwa dari keterangan Para Terdakwa saksi mencatatnya dalam laptopdan pada waktu memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaanduduk dan jaraknya dengan saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwatidak ada orang lain dan pada waktu melakukan pemeriksaan saksi tidakmelakukan pemaksaan, penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya

Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa

gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan

dan terhadap uraian di atasdapat di lihat dan dinubungkan dengan bukti surat T8, T11. 4 dan bukti surat T11. 5;Menimbang, bahwa tentang lembaga Penyelidikan dan Penyidikan ini MYahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua berpendapatbahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsipenyidikan, Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsipenyidikan (Hal 101); Pada tindakan penyelidikan penekanan

penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

berkisar antara Rp 750.000.000, sampai denganRp 1.000.000.000, per bulan, bahwa memperhatikan keterangan saksiHermawan Ari Pamungkas dan Danang Sasmito Tunggal target selalu dinaikkandari plafond mulai Ro 100.000.000, s/d Rp 200.000.000,, kemudian naik lagidari Rp 500.000.000, s/d Rp 750.000.000,, kemudian dinaikkan lagi dari Rp750.000.000, s/d Rp 1.000.000.000, bahwa kenaikan tersebut tidakdiperbolehkan mencari nasabah baru tetapi untuk menaikkan pinjaman nasabahyang sudah ada, hal demikian merupakan penekanan

melakukan kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dan kepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum; Bahwa jelas terlinat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuktidak melaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanahtersebut dengan mencaricari berbagai macam alasan danterkesan Penggugat melakukan penekanan

ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding):(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam);(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektifkarena penekanan

penyalahgunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan

Saksi Verbalisan SYAMSUL HUDA,; Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Yogi padatanggal 5 April 2010; Bahwa awalnya yang bersangkutan datang bersama isterinya kemudian berkasdari Polwil saksi tunjukkan pada saksi Dimas Yogi untuk dibaca; Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Dimas; Bahwa metode pemeriksaan adalah tanggung jawab langsung kemudian diketikpada tap tap dan saksi Dimas Yogi saksi sudah baca kembali dengan saksi tanyaapa merasa dipaksa kemudian

Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal penekanan dari Pemohon);c.

.= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG

jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan

terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function