Ditemukan 11260 data
28 — 6
jelas menunjukkan bahwa Akta Pengoperan Hak TanahUsaha Nomor 294 /APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual, dan final yang diterbitkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Camat Sematang Borang (TurutTergugat) dan hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya.Halaman 33 dari 55 halaman Putusan No.03/Pdt/2014/PT.PLG.344 Bahwa dalam Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :620
87 — 35
Jika kewajiban tidakdilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri,sesuai dengan ibarat dalam Kitab lanatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Ll oo 620 ELE yo Wao Le gard dgw5II gf aaalsaios 99 U5 gril id aleArtinya: Nafkah dan pakaian yang telah lewat darn batas waktunya menjadihutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonvensisejumlah
94 — 9
membayar harga yang telah diperjanjikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyatakan "hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurutPasal 612, 613, dan 616;Menimbang, bahwa didalam Pasal 616 Kitab Undangundang HukumPerdata menyatakan "penyerahan atau penunjukan akan kebendaan takbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam Pasal 620
97 — 15
KTRK/PPI/ADD-I/PU/XII-2008 tanggal 15 Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak) Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII-2008 tanggal 20 Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI-2008 tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/II-2009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 620
asli Addendum/AmandemenNomor : 640/05.3/KTRK/PPI/ADD1/PU/XII2008 =a tanggalil 15 Desember 2008 SuratPemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) Jlembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/I12009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620
Addendum/Amandemen Nomor :640/05.3/KTRK/PPI/ADD1I/PU/XII 2008 tanggal 15Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak)Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;17.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan DinasPekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI 2008tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;18.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas PekerjaanUmum Nomor : 090/ST/74/DPU/II 2009 tanggal 24Februari 2009;19.1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja(Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum Nomor :620
Desember 2008 Surat155Pemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/II2009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620/001/PPI/PU/XII 2008 tanggal31 Desember 2008;1 (satu) rangkap foto copy Berita
188 — 75
(satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional Hand Over(PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
TP K/2015/PN.Pbr41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPUBM/VV2013/401, tanggal 07 Juni 2013;42) 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan Pelebaran JIHR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPUBM/IIIV2012tanggal 14 Maret 2012 kepada PT Mutiara Rupat Consultant;43) 1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR SoebrantasKota Dumai Tahun Anggaran 2012;44) 1 (satu) Bundel dokumen engineer
176 — 51
(satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
PN.Pbr38.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional Hand Over(PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota DumaiTahun Aanggaran 2012;Hal 121Putusan Pengadilan TIPIKORNo.70/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
189 — 45
Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskankalimat Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hakatas nama Penggugat atas tanah dan bangunan merupakan suatukalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat TataUsaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 620
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
91 — 40
Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerimabelanja hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi BandaAceh, dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor 620/TS/2012 tanggal 12Juli 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh d/p Sekretaris DaerahAceh, oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat SekretarisDaerah Aceh menyampaikan hasil telaahan
22 — 10
Hal itu sesuai puladengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam Kitab lanatutThalibin Juz V halaman 85 yang artinya berbunyi:58 Ds gail (iV ale Id yu dr0/l AL yo rio lo goal dgwSII gi adailleaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylbe Ylej 620 Cua i> bau alg asa) Uso)!
46 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
192 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
91 — 34
Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- Dua (2) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 08 / KS/PT.BMM / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 11/ADD/BMM / WMX / XI / 2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;2 (dua) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMMWMxX/X1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;Halaman 86 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP87173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
162 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali denganadanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon PenetapanLokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal Mohon Penetapan LokasiPembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600182.a/620/APBD/DCK/II/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang.
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung â Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
129 — 73
Bahwa dalam rangka realisasi rencana pengadaan tanah untuk PembangunanTrase Jalan Toll Cibitung Cilincing, perlu penetapan Keputusan Gubernur JawaHalaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Ckr.Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TollCibitung Cilincing, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 620/Kep.170Pem ksm/2019, tanggal 05 Maret 2019.
88 — 28
Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
71 — 30
dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
65 — 10
Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
80 — 28
Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.