padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMAD PANANI, SH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan manapada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim30Anggota tersebut yang dibantu oleh SURYATI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Bahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakansalah satu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi.Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 unsur kerugian negara harusdibuktikan dan harus dapat dihitung.

akan tetapi didalam penyidikan sudah melakukanpenyitaan terhadap dokumendokumen;Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik telah melakukanpemeriksaan para pemohon karena adanya dugaan korupsi dan melawanhukum terhadap penyimpangan kewenangan jabatan di KPU Pakpak Baratdan saksi juga memeriksa sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat;Bahwa selain para pemohon sebelumnya saksi telah menetapkantersangka terhadap sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat dan saatini sedang diperiksa di pengadilan tipikor

Rizal AbdGafur, S.H. adalah advokat/ konsultan hukum pada Kantor HukumYayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 September 2021dan kuasa hukum Penggugat telah melampirkan foto copy Kartu Advokatyang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy beritaacara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahan

Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.MORTB.pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihakTermohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masihberlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acarasumpah dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlumemaparkan terlebin dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalamketentuan hukum dan peraturan perundangundangan

PUTUSANNo. 32 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : SUFRO KARIM;Tempat lahir > Buli;Umur /tanggallahir: 31 tahun/1 Mei 1980;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba,Kabupaten Halmahera Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan:1.

Bahwa Judex Facti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Maluku Utara Ternate dalam pertimbangan hukumnyapada " halaman 84 alinea ke 2 yang dikutip sebagai berikut "Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat penyidik,persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal

4 September 2014, Memori BandingTerdakwa dan Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada halhalyang baru dstnya "Pertimbangan yang demikian itu adalah sangatkeliru bila,sebab Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara tidak lagi mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan, tentang sejauh mana peranan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sufro Karim) sebagai Bendahara KPUD Halmahera Timurpada waktu itu dihubungkan dengan alat bukti, baik berupa

No. 32 K/Pid.Sus/2015Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatehalaman "205 s/d halaman 208" sangat keliru, Bahwa Surat Perjanjian Hibah(MOU) antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Bupati WelhelmusTahalele) dengan Komisioner KUPD Halmahera Timur yang dalam hal inidiwakili oleh (Ketua KPUD Halmahera Timur (Hayun Manuai) Nomor 078/183HT/2010 dan Nomor 01/KB/KPUKab/029.436333/2010, tanggal10 Februari 2010 dimana jika di telah isi Surat Perjanjian Hibah (MOU)antara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H Dr.H.M.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

I3/PID.SUS/TPK/20I/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Khusus Tipikor pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap H.DADANGT empat lahir KORNELI ;Umutr/Tanggal Lahir Pangalengan ;Jenis kelamin 57 Tahun/2I Maret 1953;Kebangsaan/ Kewarganegaraan :Tempat tinggal LakiIaki;Indonesia;Kampung Cipedung No.1 67 Rt.002Agama

beralamat Kantor di Komplek Pasanggrahan Indah Blok 28 No.14 Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011 ;PENGADILAN NEGERI terse but ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan ;Telah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 11 April 2011 pokoknya menuntut agarMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Sony Putra Samapta, (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkaraterpisah) pada bulan Mei 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2011, bertempat di Bank Permata Cabang Immanuel Jakarta Pusat, di tempatterdakwa berdiam terakhir, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggilberada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji

(satu milyar rupiah), yang disitaberdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor:35/V1/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013 dikembalikan kepadaBank SulSelbar Cabang Utama Bone.7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) .Hal. 34 dari 40 Hal. Put. 11/PID.SUS.KOR/2015/PT.

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;24Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/ Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 39/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg.

Panmud Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 12 September 2012 (pada hari itu juga) ;Memperhatikan pula memori

memperhitungkan jasajasa Penggugat yang telahmengabdi selama 18 tahun dan diberikan berbagai jabatan sesuai suratkeputusan perpindahan jabatan di Pemerintahn Kabupaten Mojokertosebanyak 34 kali, dan pemberian Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) itu tidak sesuai dengan kesalahan disiplin yangterjadi yaitu Pemberian uang suap itu bukan untuk dipergunakan pribadi,namun untuk merenovasi Kantor Kecamatan Pungging, Mojokerto, danketerangan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

(fotokopi darifOLOKOP)); n nn nn nnn nn nnn nn nn en nn nn en en nn nnen nn nnenennnsPutusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 283/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 22 Maret 2018 (fotokopi darifotokOpl); Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPNS Tingkat Hukuman Disiplin Sedang dan BeratPemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 800/13/416204/2018, tanggal 4 Juli 2018 (fotokopi sesuai denganAS ); nn nnn n nnn n en nn nn nnn nn nnn nn nnn nn nen en nn nnn nn nen enn nnn enena neeLembar Disposisi

AcehRaja Apprisindo;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IIl secara tanggungrenteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empatribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IlPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh dengan Putusan Nomor 75/PDT/2015/PT.BNA. tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

benar dan tidak salah menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangannya dengan menerimaeksepsi Tergugat Il mengenai kaburnya gugatan Penggugat (obscuur), karenagugatan harus disusun dengan jelas, gugatan Penggugat yang tidakmenyebutkan dengan jelas berapa volume pekerjaan yang belum dibayarbeserta nominal uangnya, dikatagorikan sebagai gugatan kabur, karena tidakmemenuhi dasar gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor

., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwauraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 16 Dari 16 Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT BNA

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 15 November 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16November 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07Mei 2018 Nomor 271/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 24 Januari 2018 No. Reg.

Salinan PUTUSANNomor 91/PDT/2017/PT BNAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Nama : Abdul Wasit, SE;Umur : 56 Tahun;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Pensiunan;Alamat : Dusun Cut Mutia Blok A Komplek BTN SeurigetKecamatan Langsa Baro Kota Langsa;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugar IILawan:Nama : HAZRI, ST;Umur : 39 Tahun;Kewarganegaraan