Ditemukan 11431 data
120 — 77
Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
368 — 83
DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.
113 — 89
Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
120 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
39 — 17
aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
232 — 104
dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
193 — 88
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
171 — 109
Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
157 — 31
Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
80 — 39
Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
31 — 8
Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
52 — 14
Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
359 — 182
Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
107 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
355 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
259 — 155
Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai