Ditemukan 11260 data
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan
RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atasnama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan' Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
165 — 223
TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014tentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama :1. DANIEL J.P.,BOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );RICARD F. LITELNONI,ST ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );YOHANIS M. PUNUF, A.Md ( BAG.
TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014Halaman 55 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGtentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama:1. DANIEL J.P.BOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );2. RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );3. RICARD F. LITELNONI,ST (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);4. TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );5. YOHANIS M. PUNUF, A.Md (BAG.
TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014tentang Penunjukan Panitia pemeriksa ( PHO/FHO ) pengadanBarang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014atas nama:1. DANIEL J.P.,BBOYMAU,SE ( PKAD KAB.TTS );RUDOLFUS KOSAT,A.Md ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS );RICARD F. LITELNONI,ST ( BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS);TJIKAA. TANOF,ST ( DINAS PKAD KAB. TTS );YOHANIS M. PUNUF, A.Md ( BAG.
166 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTDJACQUARD FABRICS,OTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOK JAKARTA CONTAINER TCNU 8319582NILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BL/AWB/INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL) NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,JACQUARD FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMEN(EX.BL/AWB/JENIS INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA Bahwa sesuai dengan
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,iACGUAHD EXBRIGS. 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTELTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BLIAWB/No.
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
242 — 102
Sehubungan dengan hal ini Putusan Mahkamah AgungNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa PengadilanNegeri
Hal ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung tanggal 29121999 No. 620 K/Sip/1999, KaidahHukum: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengandemikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
86 — 31
Penerbitan Sertifikat dapat dikatakan bahwaPENGGUGAT telah salah menentukan Kompetensi Absolute Pengadilanyang berwenang memeriksa Gugatan PENGGUGAT dikarenakan bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana55Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 620
Tanggal29 Maret 1979 No.42/III/1979, bidang tanah sertipikat Hak MilikNo.166/Duri tersebut beralih kepada LEMBANA ALI, terdaftartanggal 1 Oktober 1979.762) Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1980, sesuai catatan pada bukutanah sertipikat Hak Milik No.166/Duri telah dipisahpisah atasnama sendiri menjadi :SHM No.537/Duri Gambar Situasi No.620/3044/1979 seluas 58M2SHM No.538/Duri Gambar Situasi No.621/8045/1979 seluas208 M2SHM No.539/Duri Gambar Situasi No.622/3046/1979 seluas264 M2SHM No.540/Duri Gambar
56 — 20
.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten TanggamusPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 7 dari 152 halaman30313233346363738nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh KepalaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamusnama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan olehKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PTANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
84 — 41
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
91 — 41
Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
RIZKA ARIFIANDI
131 — 61
Iwan Sulistiono;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.
(13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
26 — 12
4aab5e53cc0318d27 657 692fdaaa74 68 45d79b64e8 594cb83c7779935658bde6219ee010273710cadde7 22d95607d4767e07e2d30eaf7712838c058525c6e573c78 42dd7 3cf 3d271 fdb4dc9 754979158 fbda997079988 406940b9 420d857753d2a58135304f9b8cl1d4cal181dcll6acde5a262976e74aec0 89d00aldf0a3f2c8bd2df6bfe662e01led1249280000000049454e44ac426082rtlchfcslafOafs24 ltrchfcsO fs24insrsid5265405par shprslt*dodobxpagedobypagedodhgt8192dptxbxdptxlrtbdptxbxtextltrpar pardplain ltrparqe113900r1i3863sb14sa216nowidctlparpvpgphpgposx2849posy3 620
3e1a5f30330 9dd0da2638 feece167cb3 6d272cec88212cd4080c08 847d03 8a45fcac6979Ff 6F22Ffcb6e803b318697a727aea6lec4b32ffelcfa2a43699490a8181818 ladl7dfbdl 4ed47aeed 4395cha9ecfb8d14d38 df 4da0d607733373383b3b73d65b6161 6e81d9b367c2d7db0d2a53 6bace7 4b5d389786e3870falbla515c9b366a3 a5bel 4ef 7F811563dfa1c4c68cc03a752103d31097113e3 71 6 43 92c9c351ddbfJ7eccT7e75f7c8e279F7c12868662016b3 2c fb5940631a4437b1 F6f 675e3837de47615915563eb8 1630b642d0b800183338 8e80d4 3af fe 7ae87 7b7alb5b90199999750c7147bel 620
108 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamatdi mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari PeradilanUmum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620
Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umummelainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620
SUWANDY HADISURJA
Tergugat:
HELDA WATI SALIM
58 — 28
KAJOorangtua TERGUGAT dan TERGUGAT II) dibuktikan dengansejumlah undangan mediasi sebagai berikut:Surat Panggilan No. 04/073.55/Tib/86 tanggal 2 Januari 1987;Surat Panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1733/0733.55 tanggal31 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1882/073.55 tanggal21 November 1990;Surat Panggilan No. 620/073.55 tanggal 17 Mei 1991;Surat Undangan No. 793/1.711 tanggal9 Juli 1998;Surat Undangan No. 833/1.711 tanggal 20 Juli 1998;Surat Undangan No. 860/1.711
Brt.910.Surat panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990, bertanda P10A;11.Surat jawaban tanggal 23 Oktober 1990 atas surat Walikota Jakarta 8arattanggal17 Oktober 1990, bertanda P108;12.Surat panggilan No. 1733/073.55 tanggal31 Oktober 1990, bertanda P10C;13.Surat panggilan No. 1882/073.55 tanggal 21 November 1990, bertanda P100;14.Surat panggilan No. 620/073.55 tanggal17 Mei 1990, bertanda P10E;15.Surat undangan kepada Leo Burhan tertanggal9 Juli 1998, bertanda P10F;16.Surat undangan No.
252 — 132
denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
158 — 111
Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
147 — 62
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
97 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
162 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
40 — 21
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.