Ditemukan 122392 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Sub Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat VS Tergugat
18 — 7
18 — 7
hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadapsuami di depan pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumahtangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya perdamaian ditempuh di samping merupakankewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara serta merupakanperintah oleh undangundang sebagaimana ketentuan pasal 82 undangundangnomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan
lagi oleh pasal 143 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atasditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedurmediasi di pengadilan serta memenuhi ketentuan pasal pasal 154 Rbg untukmendamaikan pihak pihak berperkara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkara ini, terlebin dahulu ditegaskan tentang dalildalil gugatan penggugat, yaknimerupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat
Register : 13-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 11
14 — 11
berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat benarbenar telah pecah (marriage breakdown) dan sendisendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalamsatu rumah tangga dimana keduanya sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selamakurang lebih tujuh tahun lamanya.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.
Putus : 09-03-2011 — Upload : 04-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/PID/2011 Tanggal 9 Maret 2011 — RUSDI ARIF alias P. ULFA
51 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian yang menjadidasar pemeriksaan di persidangan Pengadilan ialah surat dakwaansebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) UndangUndang. Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat pentingHal. 11 dari 14 hal. Put. No. 339 K/Pid./2011dalam satu proses penuntutan perkara pidana di persidangan artinyaruang lingkup pemeriksaan di persidangan dibatasi oleh fakta yangdidakwakan dalam surat dakwaan.
Dengan demikian yang menjadidasar pemeriksaan di persidangan Pengadilan ialah surat dakwaansebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) UndangUndang R.I No : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yangmenentukan bahwa Tidak seorangopun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilaPengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut UndangUndang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat dipertanggung jawabkan, telah bersalah atas perbuatanyang didakwakan atas dirinyaDalam kaitan dengan
Register : 08-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundangnomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPadang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Putus : 21-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 — Irwan Kalensang, dk.
34 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanny Koraagsebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan,ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. Sanny Koraag sebagai Hukum Tua DesaKoka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa;Bahwa Terdakwa Il.
Tanggal 17 Februari2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaituCamat Tombulu Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Terdakwa Il.Sanny Koraag sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelumpenandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. SannyKoraag sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalamsengketa, kemudian Terdakwa Il.
Register : 24-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
13 — 8
menghadap hakim Islamkemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalimdan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 10-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 684/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 7
9 — 7
Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 974/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
23 — 13
23 — 13
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, danHalaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0974/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlgtahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 15-04-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 255/Pdt.G/2013/PA.Sgm Tanggal 2 September 2013 — Penggugat vs Tergugat
9 — 3
9 — 3
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun; bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugatdan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagikeberadaannya.Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan olehkeberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaanrumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
kebahagiaansebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelishakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekallahir batin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Register : 03-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 24-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0359/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 6
13 — 6
No 0359/Pdt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 02-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 358/Padt.G/2019/PA.KBrMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 15-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 31-08-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Sgtaperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu
Register : 08-01-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.RAP Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
formil dan materiilterhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan
Register : 08-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA SORONG Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 7 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 9
26 — 9
Bahwa, berdasarkan uraianuraian diatas, maka bila beracuanpada Undangundang No.1 Tahun 1975, maka hubungan antaraPemohon dan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi,sebagaimana yang telah ditegaskan pada pasal 19 huruf (f ) peraturanpemerintah No.9 Tahun1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) dan ( h ) KompilasiHukum Islam, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untukmenyatakan Gugatan Permohonan Cerai ini untuk dapat di terima;11.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinanadalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Gsg Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 18
35 — 18
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat sebagaimana disebut dalam surat gugatanPenggugat dan ditegaskan kembali pada reliknya pada pokoknya adalahkarena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurangmemberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggungjawab selayaknya suami istri, serta Tergugat
melakukan kekerasan terhadapPenggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2(dua) tahun lamanya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban secara lisan yang ditegaskan kembali pada duplik padapokoknya sebagaimana pada berita acara sidang dan duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga danorang terdekat yaitu x, sSaksisaksi tersebut telah memberikan keterangansebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
Register : 18-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1094/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 16 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
19751975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
diatur dalam pasal 84 UndangUndang nomor7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimsecara memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padanguntuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA Penajam Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Pnj Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahpermohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidakhadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonanPemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktianterlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
Register : 23-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA ENDE Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Ed Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 72
137 — 72
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon yang dihubungkandengan buktibukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lainsehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon telah sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang sulit untukdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 14-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Tng Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 1
22 — 1
Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun
Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang
Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Tanggal 29 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan