Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2017/PA TALUMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal:;Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

PENETAPANNomor 462/Pdt.P/2021/PA.Sbhy Z=0% ;SDP NSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Keliling Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :Rahmat Lubis Bin Amsar Lubis, lahir di Banua Tonga tanggal 05 September1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanPetani, tempat tinggal Desa Banua

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu dikelurahan Doyado, kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (isbatNikah) yang diajukan oleh :GULA BAHAR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikanSLTP, tempat tinggal di RT.006 RW. 02 Kelurahan Mafututy,Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk padaberita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman padaKantor Pengadilan Agama Donggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan DoloBarat, sebagaimana petunjuk Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling;Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidangtelah meneguhkan dalildalil permohonannya dengan perubahan dan tambahansebagaimana dalam duduknya perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Penggantiuntuk mengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitungsejak tanggal pengumuman pada media

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Ilsejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang keliling oleh Hakimtunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh ANTONI SAID,S.Ag. yang ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kotabumi sebagaiHakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabu mitanggal 09 Maret 2017, penetapan tersebut

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian dijatuhkan penetapan ini di Balai Sidang Keliling TerpaduKantor Bupati Tanah Bumbu, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah. dandiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hj.Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.970.000 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhnkan pada sidang keliling di KecamatanXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 MasehiHal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Klkbertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. Hl dan Muh.

perkara ini adalah wewenangPengadilan Agama Sumbawa Besar;Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 144/Pdt.P/2014/PA.SubMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang undang nomor 48tahun 2009 jo. pasal 92 Undang undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidanganHakim hakim, namun karena perkara a quo merupakan perkara pengesahan nikahyang dilaksanakan dalam sidang

keliling, pemeriksaan dilakukan dengan HakimTunggal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3tahun 2014;Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonannyamenghendaki pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 06 Juni 2000 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa agardinyatakan sah menurut hukum, karena para pemohon tidak mempunyai buktitertulis atas pernikahannya sebab pernikahannya tidak tercatat pada dokumenPegawai Pencatat Nikah

nasional guna memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untukmelegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untukdiakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memiliki maksuddan tujuan yang sama dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danPeraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalahdengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakankeinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam riburupiah);Demikian perkara ini ditetapbkan di Siabu sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan AgamaPanyabungan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 18 Ramadhan 1441 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjukoleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, putusanmana diucapkan

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 50/Pdt.P/2020/Demikian perkara ini ditetapkan di Sinunukan sebagai tempat sidangdiluar gedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim PengadilanAgama Panyabungan pada hari Senin tanggal O6 April 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag, yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen BimasIslam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus1989 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim memerintahkankepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KantorHal. 10 dari 13 hal.

Rksears o> ssl all ern:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadiliperkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) pada tingkat pertamadalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling telah menjatuhkan Penetapansebagai berikut di bawah ini:PEMOHON I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal diKampung Cibogo, RT.001 RW.002, Desa Tanjungsari,Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.

nasional guna memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untukmelegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untukdiakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memiliki maksuddan tujuan yang sama dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danPeraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalahdengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakankeinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Unahaa tahun 2016 sejumlah Rp 191.000, (seratus sembilan puluhsatu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada sidang keliling di Oneo dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 8 Desember2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami NajmiahSunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarayang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah);Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2016/Pa.PybDemikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Nongliasma,S.Ag.MH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di KecamatanAnonim, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437

nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuanterhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuanpermohonan itsbat perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salahsatunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitashukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yangterpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya itsbat perkawinan dalampelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untukmendapatkan pengakuan secara

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam persidangan Hakim TunggalPengadilan Agama Panyabungan pada pelaksanaan sidang keliling hari Jumattanggal 05 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1436Hijriah, olen NONGLIASMA, S.Ag, MH sebagai Hakim Tunggal, dan pada hariitu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggaltersebut, dengan