Ditemukan 61358 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Putus : 21-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 1/Pid.SUS/2014/PN.Lmg
Tanggal 21 Juli 2014 — AMINATUS SAKDIYAH Binti ANJIRIN
976
  • Menyatakan Terdakwa AMINATUS SAKDIYAH BINTI ANJIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT KERAS DAFTAR G DOBEL L ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Butan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabiia denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;3.
    dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa AMINATUS SAKDIYAH BINTI ANJIRIN secarabersamasama dengan RUDI HERMAWAN Bin HERMAN (Dalam perkaraterpisah) pada har'i Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wib atausetidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jl.Paviliun Kelurahan Sukorejo, Kecamatan / Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutuyaitu mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Pil dobel L sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahiiandan kewenangan~ dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat danayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan , penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat
    kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peratutan Pemerintah, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketikasaksi WAYAN DWI H bersama dengan saksi ANANG YAZIDanggota Resnarkoba Polres Lamongan menerima informasi darimasyarakat bahwa di Jl.
    dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan/atau tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang menyimpan, mengedarkan obat keras daftar G jenis Dobel LyMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengajamemporduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan telahjelas.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganterdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabutanggal 04
    Menyatakan Terdakwa AMINATUS SAKDIYAH BINTI ANJIRIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI OBAT KERAS DAFTAR G DOBEL L ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) Butan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabiia denda tidak dibayarharus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;3.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 3 Juni 2015 — MUHAMAD KURNIA YAHYA BIN MATJURI
274
  • PDM 48/KDIRI /Euh.2/ 04 / 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa MUHAMAD KURNIA YAHYA bin MATJURI pada hariSabtu tanggal 06 September 2014 pukul 04.30 wib atau setidak tidaknya padasuatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jin KH HasimAshari Gg 1 Kel Bandar Mlati Kec Mojoroto Kota Kediri atau setidak tidaknyamasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar
    disimpan oleh terdakwa adalah jenis pilDobel L dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian danjuga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki,dan menyimpan obat keras pil Dobel L ;Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;SURATIM BIN SUROWIRYO dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan perkara terdakwa yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi
    dan juga tidakHalaman 7 dari 15 Putusan Pidana No. 111/Pid.Sus/2015/PN.Kdrmemiliki iin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, danmenyimpan obat keras pil Dobel L ;e Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;e Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian kefamasian dalam menyimpan danmengedarkan pil Dobel L ;Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditpersidangan BahwaTersangka tidak memilik surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkansediaan farmasi
    ;e Bahwa saksi ya, saya masih mengenali terhadap tersangka MUHAMAD KURNIAYAHYA bin MATJURI dan barang bukti yang kami sita dari tangan tersangka yangditunjukan kembali di persidangan ;e Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki iindari pihak yang berwenang untuk memiliki obat jenis pil double L tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut :e 50.000, ( lima puluh ribu ) butir pil double L ;Menimbang, bahwa berdasarkan
    bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakiniterbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangHalaman 9 dari 15 Putusan Pidana No. 111/Pid.Sus/2015/PN.KdrUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN Ktb
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H.
Terdakwa:
FITRIAN NOOR Als IPIT Bin Alm MUHAMMAD AINI HAQ
613
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa FITRIAN NOOR als IFIT bin (alm) MUHAMMAD AINI HAQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
    berkas perkara dan semua surat yang berhubungandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:=Menyatakan terdakwa Fitrian Noor als Ipit bin (alm) Muhammad Aini Haq, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.
    Faisal, sehingga memberi keyakinanbagi Majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata dengan sengaja mengedarkanobat jenis carnophen/ zenith;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, bahan tradisional, dan kosmetika, selanjutnya sebagaimana Keputusan KepalaBadan POM RI No.
    MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin EdarCarnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dankegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsurkedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut
    Menyatakan terdakwa Fitrian Noor als Ipit bin (alm) Muhammad Aini Haq telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun,dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan;3.
Putus : 09-08-2012 — Upload : 17-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 123 /Pid.Sus/2012/PN.JMB
Tanggal 9 Agustus 2012 — HENDRA ISWANTO al. DOWER.
241
  • DOWER. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;----------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ISWANTO al.
    DOWER terbutki secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkanSECIAAN..........ereesreeeeesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36 Tahun 2009,tentang Kesehatan, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ISWANTO al.
    Jombangatau setidaktidaknya pada suatu tempat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persayaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalama pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ,perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 sekira Jam 23.00 WIB., TerdakwaHENDRA ISWANTO al.
    Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedaran.............. eee:peredarannya, Triheksifenidil HCL harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan , sedangkan masyarakat hanyadapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI.
    DOWER yang diajukan dalam persidangan ini sebagaiterdakwanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini telah terbuktiatas keterangan saksisaksi dan terdakwa sendiri dipersidangan.= Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa ijin edar :Dalam persidangan terdakwa mengaku terus terang telah menjual pil doebel Lkepada saudara ADI ARMAN yang juga telah tertangkap dalam perkara lain , dansetelah ditanya petugas semua itu tidak ada ijinnya asalnya beli dari Asep TrowulanMojokerto dan
    DOWER. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ISWANTO al.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN TUBAN Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Tbn
Tanggal 14 Juni 2016 — FITRI KURNIADI Bin IMAM MOEMBA’I
6710
  • Menyatakan Terdakwa FITRI KURNIADI Bin IMAM MOEMBAI bersalahmelakukan Tindak Pidana KESEHATAN yakni dengan sengaja Mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 197 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatifPertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI KURNIADI Bin IMAMMOEMBA'!
    Tuban atau setidaktidaknya di tempattempat tertentuyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa FITRIKURNIADI Bin IMAM MOEBA!
    dalam mengedarkansediaan farmasi berupa pil carnophen tersebut tanpoa memiliki ijin dari pihakberwenang (terdakwa tidak memiliki toko obat/apotek);Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik CabangSurabaya, barang bukti dengan nomor bukti = 3780./2016/NOF. : berupa 110(seratus sepuluh)butir pil carnophen yang bertuliskan ZENITH dengan beratNETTO 2,396 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktifKarisoprodol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi
    Tuban atau setidaktidaknya di tempattempattertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : 0n0n nnn nnn nnn omen nnnnn ne nnn nana nennane naanBahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa FITRIKURNIADI Bin IMAM MOEBA!
    bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatasTerdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan5nnn Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli Dra.ESTI SURAHMI, Apt yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;e Bahwa barang bukti berupa pil yang bertuliskan ZENITH yangditunjukkan kepada Ahli tersebut merupakan termasuk sediaan Farmasidan tergolong obat sejenis canophen yang termasuk didalam obatkeras atau obat yang masuk dalam daftar G;e Bahwa obat tersebut termasuk sediaan farmasi
Register : 09-08-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 651/Pid.Sus/2016/PN.Mlg.
Tanggal 25 Januari 2017 — YAYAN SUGIONO Bin GIRAN.
535
  • Menyatakan terdakwa YAYAN SUGIONO Bin GIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3.
    Menyatakan terdakwa YAYAN SUGIONO Bin GIRAN bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan.2.
    Bahwa Pil warna Putih berlogo yang dijual oleh terdakwa adalah obatTrihexyphenidyl HCI yang merupakan obat keras yang artinya obat tersebut hanyadijual oleh Apotik dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter ataudari pedagang besar Farmasi (PBF) menjual obat Trihexyphenidyl HCI tersebutkepada apotik sesuau dengan surat permintaan dari apotik, sedangkan terdakwadalam mengedarkan / menjual obat Trihexyphenidyl HCI tanpa disertai dengan izinHal. 5 dari 19 hal.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan3. yang tidak memiliki ijin edar.Ad.1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis akanmemilin sub unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaituunsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiMenimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikandefinisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalamHal. 14 dari 19 hal.
    Menyatakan terdakwa YAYAN SUGIONO Bin GIRAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;3.
Putus : 30-12-2019 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4256 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 30 Desember 2019 — SUMARDI bin DAWIQ
5930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SUMARDI bin DAWIQ terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 juncto Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa SUMARDI bin DAWIQ telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 4256 K/Pid.Sus/2019Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penangkapan
    selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaPutusan judex facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajaHal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 4256 K/Pid.Sus/2019mengedarkan sediaan farmasi
    dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa Putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah mengedarkan pil double Ldengan cara menjual kepada saksi Sisilpian, padahal senyatanya Terdakwatidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan khususnya apotekerdan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (dalam hal iniDinas Kesehatan) untuk mengedarkan sediaan farmasi
Register : 06-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 25 Oktober 2017 — HAMDAN Als ANDUT Bin MASDAR (Alm)
363
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
    Saksi ZAINUDIN bin MUHDI (dibawah sumpah), yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira Pukul 12.00 Wita diDesa Malutu Kec.Padang Batung Kab.HSS, tepatnya ditambang pasiryang mana pada saat itu Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa;Bahwa obat sediaan farmasi yang Saksi jual/edarkan berupa obat jenisCarnophen dan Saksi berperan/bertugas sebagai pemesan obat jenisCarnophen/membelikan obat jenis Carnophen tersebut dan Terdakwayang mengedarkan;Bahwa
    HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 Tentang pembatalanpersetujuan Nomor lzin edar dan Penghentian Kegiatan Produksiterhadap jenis dan merk obat Produksi PT.Zenith Pharmaceutical; Bahwa masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangantentang kefarmasian tidak dibenarkan menjual sedian farmasi baikberupa obatobatan maupun bahan obatobatan maupun bahan obat; Bahwa apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi secara berlebihan ataumelebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat
    /PN.Kgn Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasasakit) dan Antipiretik (pbereda demam), tidak termasuk narkotika maupunpsikotropika; Kaffein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki Ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 Ayat (1) ini telah pula
    Menyatakan Terdakwa HAMDAN Als ANDUT bin MASDAR (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IJIN EDAR.2.
Register : 05-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2017 — LUKMAHUL HAKIM Bin HAMRI
262
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    Juni2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa LUKMAHUL HAKIM Bin HAMRI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    alternatif sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa Terdakwa LUKMAHUL HAKIM Bin HAMRI Pada hari Selasa Tanggal 04April 2017 Skp 16.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanApril tahun 2017, atau setidak tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di DesaBaruh Kembang Kec Daha Utara Kab Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    /PN.KgnBaruh Kembang Kec Daha Utara Kab Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).
    tersebut haruslan memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Setiap orang;2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM bin HAMRI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIJIN EDAR*.2.
Register : 11-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Sgm
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Samsiska Dien Ermika Syamsu, SH
Terdakwa:
Arsal Dg.Ngimba
243
  • dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenangatau tanpa jjin atau tanpa surat jjin yang diberikan oleh lembaga yangberwenang memberikan ijin tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Setiap kegiatan peredarannarkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan berdasarkanPasal 41 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan menentukan bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi Polisi Tim Satuan NArkoba Polres Gowa saksiHalaman 10 dari 15 Putusan No: 15/Pid Sus/2018/PN.SgmNURLIN M,AHMAD SYAHRIL, serta keterangan terdakwa yang dihubungkandengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa benarterdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar
    farmasi,Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmupengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman ;Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, serta terdakwabukanlah merupakan Industri farmasi, pedagang besar farmasi maupun saranapenyimpanan
    sediaan farmasi pemerintah, yang ditunjuk oleh UndangUndanguntuk menyalurkan narkotika ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dapatdisimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam peredaran narkotika tersebutmerupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dalam arti tanpa wewenangatau tanpa jjin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yangberwenang memberikan ijin tersebut oleh karena itu terdakwa bukanlah yangberwenang untuk melakukan kegiatan peredaran narkotika yang ditunjuk olehUndangUndang
Register : 22-12-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 929/Pid.B/2014/PN.Jmr
Tanggal 27 Januari 2015 — ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK
243
  • Menyatakan Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard khasiat atau kemanfaatan;2.
    Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut:Bermula Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK pada
    Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:e Bermula Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK pada hari Selasa tanggal28 Oktober 2014
    faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, maka sesuai faktafakta tersebut diatas Majelis Hakim langsungmemilih dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yangterdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja ataudengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapat dibelakangfrasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah "Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WIB saksi VivinMujianto bersama saksi Yudi Ivan F telah menangkap Terdakwa di warung milikTerdakwa di depan gedung PTPN di Jl.
Register : 09-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tml
Tanggal 19 Februari 2018 — MAWARDI Alias WARDI Bin RUDINI
4215
  • WARDI Bin RUDINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporanmasyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen,kemudian petugas kepolisian menyamar menjadi orang yang hendak membeliobat jenis
    maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebutsebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) adalah bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salahsatu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi
    Waris Bin Rustam dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) perboks yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.sus/2018/PN.Tmlharga Rp 430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam menjual obat jenisjenis Carnophen zenith tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telahmengedarkan dalam kegiatan menjual pada masyarakat umum sediaan farmasi berupaobat jenis Carnophen
    Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan
    WARDI Bin RUDINI tersebut diatas,terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaanTunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN KDR
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT ARTANTOJATI,SH,MH.
Terdakwa:
1.BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH
2.PURRI SUKMAWATI Binti EKO BAGUS
363
  • M E N G A D I L I
    1.Menyatakan terdakwa I BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH dan terdakwa II PURRI SUKMAWATI Binti EKO BAGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
    2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH dengan pidana penjara

    bukti yang di ajukan di Persidangan ;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan olehPenuntut Umum No.Reg,Perk: PDM 28/KDIRI / Euh.2 /04/2019 bertanggal 13Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.3.Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH dan terdakwa IIPURRI SUKMAWATI Binti EKO BAGUS melakukan yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    setidaktidaknya pada suatu waktuyang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2019 bertempat di Rumah Kostterdakwa BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH dan terdakwa II PURRISUKMAWATI Binti EKO BAGUS di JI KH Agus Salim No 84 B Kelurahan BandarKidul Kecamatan Mojoroto Kota atau atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengansengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi
    tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) Yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lainsebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat saksiRISKI FATUROHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungiHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PNKdr.terdakwa II PURRI SUKMAWATI Binti EKO BAGUS melalui chat WhatsApp untukmembeli sediaan farmasi
    Bahwa adapun kronologis kenapa kedua terdakwa ditangkap adalahberawal saat saksi RISKI FATUROHIM menghubungi terdakwa II PURRISUKMAWATI Binti EKO BAGUS melalui chat WhatsApp untuk membelisediaan farmasi berupa obat pil dobel L sebanyak 2 (dua) box isi 192(seratus Sembilan puluh dua) butir dengan harga Rp 340.000, (tiga ratusempat puluh ribu rupiah), kKemudian oleh terdakwa II PURRI SUKMAWATIBinti EKO BAGUS menyuruh saksi RISK!
    Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO Bin MAT SOLEH dan terdakwaIl PURRI SUKMAWATI Binti EKO BAGUS, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan ;2.
Putus : 28-07-2010 — Upload : 18-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1497 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 28 Juli 2010 — Hj. SITI SALIMAH binti MUSLIH ;
118105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 ayat (1), dimana sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah dapat ijin edar, perouatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Hal. 1 dari 14 hal.
    Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa BangsaRT.01/RW.01, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengahdigunakan sebagai tempat untuk memproduksi dan / atau mengedarkansediaan farmasi berupa jamu tradisional yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 November 2007 sekirajam 24.00 Wib.
    Hal ini diaturdalam Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Jo.Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentangsediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo. Pasal 2 Peraturan Kepala BadanPOM Nomor : HK.00.05.41.1384 tanggal 02 Maret 2005 tentang Kriteria danTatalaksana Pendaftaran Obat Tradisional, obat Herbal Terstandar danFitofarmaka ;Hal. 5 dari 14 hal. Put.
    Siti Halimah binti Muslih teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Siti Halimah binti Muslin olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;.
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
BETTY RETNOSARI, SH
Terdakwa:
DANIEL SETIAWAN
383
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar
    Menyatakan Terdakwa DANIEL SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang undangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai denganDakwaan Pertama Penuntut Umum.2.
    Nomor 681/Pid.Sus/2019/PN SDAPertamaBahwa ia Terdakwa DANIEL SETIAWAN pada hari Minggu Tanggal 12 Mei2019 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak tidaknya sekitar waktu lain dalam bulanMei 2019 bertempat diteras sebuah rumah yang beralamatkan di Desa KarangpuriRT. 005 RW. 003 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak tidaknyaditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ; Ad.1. Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa kata setiap orang menurut doktrin hukum pidanabukanlah unsur melainkan subyek dari Ssuatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikaanuntuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam prosesperadilan pidana.
    Selanjutnya pasal 1 angka 4menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika ; Kemudian angka 5 juga menyebutkan Alat kesehatan adalah instrumen,aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsitubuh.
    Menyatakan Terdakwa DANIEL SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 24-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Smn
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
GREGORIUS ERSA ASMARA PUTRA Als ICUK Bin BUDI SANTOSO
396
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS ERSA ASMARA PUTRA alias ICUK bin BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda
    suatu waktu tertentu dalam bulanSeptember tahun 2018 bertempat di Jalan Abubakar Ali tepatnya depanGedung Karya Sosial Widya Mandala, Kotabaru, Yogyakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Yogyakarta namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP,Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3);ad. 1. Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangadalah orang (natuurlijkke persoon) yang dapat melakukan perbuatanpidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatannya tersebut.
    Dengandemikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disampingitu mMengetahul atau menyadari tentang apa yang dilakukannya danakibat yang akan timbul daripadanya;Menimbang bahwa yang dimakud dengan sediaan farmasidiatur dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional,dan kosmetika.Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diatur dalamketentuan di atas
    lebih lanjut dalam Pasal 98 Ayat (2) yangmenentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, lebih lanjut padaAyat (3) ditentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Smn.mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang telahdisebutkan diatas, maka setiap orang
    l yang akan diserahkanTerdakwa kepada seseorang yang bernama Manda Kurnio, yang saatini masih terdaftar di dalam daftar pencarian orang (DPO);Menimbang bahwa bahwa pil jenis Tryhexyphenidyl yang disitadari Terdakwa dan dengan tujuan untuk diedarkan tersebut tidakdikemas sesuai dengan standar sediaan farmasi sehingga tidakdiketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal,tahun dan bulan kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapatdiedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028 K/PDT/2009
Tanggal 30 Nopember 2011 —
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Alat Kesehatan, menyebutkanPasal 16 ayat (1)Penyaluran sedia an farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdilakukan oleha.Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalurdari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku untuk menyalurkansediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alatkesehatan ;Bahwa dalam Addendum Dokumen Pengadaan yangdikeluarkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokertotentang Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Instruksi Mengajar(Paket 1)
    Elang Sari Selatan III No. 36MANGUNHARJO, Tembalang, Kota Semarang, nyatanyata tidakmemilik i Ijin Penyaluran Alat Kesehatan sebagai manadimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;Bahwa, Izin Penyaluran alat kesehatan yang diajukandalam dokumen penawaran oleh turut Tergugat, sebagaimanayang dijelaskan dalam poin 10 (a) di atas, adalah IjinPenyaluran yang dimiliki oleh dan atas nama PT. ADI NUGRAHASENTOSA, alamat Jln.
    Karena administrasiturut Tergugat tidak lengkap, yang disebabkan oleh tidakdimilikinya Surat Ijin Penyaluran Alat Kesehatansebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) poina Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 TentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jo.
    CAHYA SEMERU sebagai pemenang lelangPengadaan Barang Peralatan Poliklinik (paket 2) SekolahPolisi Negara (SPN) Purwokerto Tabun Anggaran 2006 yangdilakukan oleh Tergugat, secara sah dan meyakinkan, jugabertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) poin aPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jo.
    PeraturanPemerintah ( PP ) Nomor. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan kesediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jo.Paragraf Ketiga Pasal 11 ayat (1) poin a. KeppresNomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya ;Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1028K/PDT/20093.
Register : 12-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN MALANG Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG EKA JAYA, S.H.
Terdakwa:
ANGKY FEBRIAN PRAMANA PUTRA
9916
    1. Menyatakan Terdakwa Angky Febrian Pramana Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua
    Menyatakan terdakwa ANGKY FEBRIAN PRAMANA PUTRA. telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undangundang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMAPenuntut Umum.2.
    FEBRIAN PRAMANA PUTRA, pada hariSenin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktudalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019,bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Gani V No. 07 RT.002 RW. 014 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah aIdengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Dinas Kesehatan Kota Batuuntuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa ANGKY FEBRIAN PRAMANA PUTRA, pada hariSenin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktudalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019,bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abdul
    Unsur Dengan sengajamemproduksi ataumengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarMenimbang bahwa alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar menurutmemori penjelasan (Memorie van Teolichting), yang dimaksud dengankesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakanbeserta akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi menurutpasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika
    Menyatakan Terdakwa Angky Febrian Pramana Putra telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 04-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
M. YUSUF alias USUP bin ABU HASAN
496
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin Khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN.
    BilMenimbang, bahwa dari keterangan saksi SISWONO dan saksi HARYSUSANTO serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksisuatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidikapakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi
    tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijinserta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeliatau memperoleh Shabushabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijinuntuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwadalam menguasai shabushabu tersebut terdakwa tidak berhak ataupenguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum,sehingga
Register : 20-06-2017 — Putus : 01-07-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Rbg
Tanggal 1 Juli 2017 — MUHAMMAD ERIFIN Als. OROK Bin SABAR PAMUJI
1009
  • OROK Bin SABAR PAMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    Rembang, atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut
    Rembang, atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriRembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan Ayat (3)UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaituSediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dariunsur unsur diatas;Unsur ke1 : Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orangyang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimanaidentitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyekperbuatan pidana yang
    Menimbang, bahwa pil LL (dobel L) sendiri adalah benar tablet denganbahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang mana, prosedur pembelian dankepemilikannya harus dengan resep dokter sesuai dengan yang tertulis pada dosobat serta yang berhak mengedarkan obat jenis tersebut adalah orang/badanyang memiliki keahlian dan kewenangan, seperti dokter dan apotik;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    OROK Bin SABAR PAMUJItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki jjinEdar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.