Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
403 — 173
  • Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
184 — 130
  • berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
329 — 615
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada pokoknya33perjanjian tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikbangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 Jember danTergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkehendak menggunakanbangunan sebagai tempat usahanya, dalam perjanjian mana disepakatiadanya pembagian dari hasil penjualan usaha Tergugat Rekonvensidengan cara memberikan fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar7% (tujuh persen) dari penjualan eceran dan sebesar 5% (lima persen)dari penjualan partai.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 321/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : BASO DG.NGITUNG alias BASO DG.ITUNG Diwakili Oleh : Sarifuddin, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : JAMIDONG DG.SIKKI alias SIKKI JAMIDONG Diwakili Oleh : Hasiah
Terbanding/Penggugat : PT.HADJI KALLA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA SNVT PJSA POMPENGAN JENEBERANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Maros
Turut Terbanding/Tergugat I : SYAHRUDDIN DG.LALA S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : BAGGO alias BAGGO Bin BATENG BATJO
Turut Terbanding/Tergugat V : H.ABD.HALIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAJIR Bin MONGKA alias MUHAJIR, Imam Desa MoncongloE Lappara
95 — 52
  • Hak Asasi Manusia Milik Pemilik Tanah Milik Adat yang oleh Hukumid est : Pasal 1 huruf g Permenag/Kepala BPN No.1 Tahun 1994disebut Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat dihapus olehPemerintah RI cum quibus Pengadilan Negeri Maros, yangmerupakan Pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal74 UU No.39 Tahun 1999, yang berbunyi/tertulis : Tidak satu ketentuan pun dalam UndangUndang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, Partai, Golongan atau pihak Hal 45 dari Hal 61 Put.321/Pdt/2020/PT.MKSmanapun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa berdasarkan novum serta uraianuraian sebagaimana telahditerangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Judex FactiPutusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten)pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimanatelah dikuatkan oleh Judex Juris telah terdapat kekhilafan dankekeliuran yang nyata, yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyatabahwa surat bukti Tl.1 = TIl.2 yang merupakan akte dibawah tanganyang bersifat partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
284 — 138
  • Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama EmanHalaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK13.14.15.16.17.18.19.Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak PilinnyaNomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Emantertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagaiPimpinan Kecamatan Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
154 — 85
  • merugikan kepentingan umum)membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajimelakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 14 Juli 2014 — Terakwa Heri Susanto alias Heri alias Gunawan bin Marto Diharjo
40 — 4
  • tidak keberatan dan membenarkannya;4 Sukardi bin Parto Semito, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto alias Gunawan di HotelLaweyang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi DananSumardi alias Guntur kenal di Persatuan Musik Dangdut, ketika terjadi gempaYogya samasama memberi bantuan kepada masyarakat korban gempa;e Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Danan Sumardi alias Guntur, setahusaksi ia aktif di partai
Pengadilan PN KLATEN
Register : 09-12-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 143/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2015 —
57 — 13
  • tangan tertanggal 12 Januari 2009 tersebut Tergugat akan menyerahkanSHM No. 287 sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam uang, karena fakta yang adabaru pada tahun 2012 Tergugat memiliki SHM No. 287 berdasarkan Akta Jual Beli No. 590/JB/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untuk melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 02-11-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA.Mks
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
  • ;
    c.Modal usaha Penjualan Hanphone dan penjualan pulsa secara partai maupun ecer dengan nama usaha Bonex Phone Cell yang berada pada lantai 1 pada objek sengketa 2 dan 4 diperkirakan senilai Rp.150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).
    Bahwa terhadap objek sengketa ini, dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 12 Mei 2015 — - SURYO KENTJORO LIE, S.H (PENGGUGAT) - A LIONG (TERGUGAT I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Propinsi Sumatera Utara c/q Walikota KotaMMedan, beralamat di Jalan Raden Saleh Medan (TERGUGAT II) -
47 — 12
  • ., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 4 Mei 2017 — penggugat : IRAWAN, S.Sos.vs tergugat : BUPATI LANGKAT
128 — 76
  • tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
134 — 31
  • Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 205
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Juni 2017 — ARMI SIMON, BSC, Dkk melawan RAYENDRA EKA PUTRA, Dkk
149 — 18
  • Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai