Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P);offs oY =Dirubah menjadi poin 1 s.d 6 tersebut di atas, dapat diperbaharui ataudiurus oleh pihak pertama dengan memakai jasa pihak ketiga (Tn.

Surat Izin Usaha Perdagangan (S.1.U.P)Berdasar hal di atas tentunya TergugatTergugat tegas dan nyata telahmelakukan perbuatan wanprestasi sekaligus mengakibatkan kerugian padaPenggugat baik moril maupun materiil;Bahwa atas tindakan TergugatTergugat yang tidak mau menerima serahterima pabrik tersebut Penggugat memohon kepastian hukum atas hal ini,Halaman 8 dari 26 hal.Put.

Usaha Perdagangan (S.I.U.P).i a aBerdasar hal di atas tentunya TergugatTergugat tegas dan nyata telahmelakukan perbuatan wanprestasi sekaligus mengakibatkan kerugian padaPenggugat baik moril maupun materiil;Halaman 11 dari 26 hal.Put.

TinjoanRegister 67 dan suratsurat tersebut tidak dapat dijadikansebagai ijin untuk memanen dan memungut/mengolah hasilhutan di dalam kawasan hutan tersebut; Bahwa sesuai hasil cek TKP yang kami lakukan bersamaBPKH Wilayah I Medan dan Penyidik Polres Diri bahwalokasi pengolahan kayu yang dilakukan Terdakwa danMarudut Sinaga atas suruhan Toman Kudadiri merupakankawasan hutan Adian Tinjoan Register 67 jenis hutanproduksi;Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Sdk Hal. 19 dari 29 halamane Bahwa yang dimaksud dengan Izin

Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) adalah ijin usaha yang diberikanuntuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutanalam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan ataupenebangan pemeliharaan dan pemasaran serta yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan dan untuk memperoleh ijinnya adalah dariKementrian Kehutanan;e Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan Izin UsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK) adalah KTP,alasan permohonan, denah lokasi yang akan dimohonkan dansurat tanah;e Bahwa setiap orang yang melakukan pemungutan di kawasanhutan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) dapat dimintai pertanggungjawabansecara hukum/pidana;e Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dairitidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) di Kawasan Hutan Adian TinjoanRegister 67 dan belum pernah melakukan penyuluhan hukumtentang

dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yangmemberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :AHLI : TOMI SETIAWAN, A.Md Bin SUBROTO,e Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS khususnya di Dinas Pertambangan sejak tanggal01 Juni 2006 dan Saksi memiliki keahlian sebagai teknik geologi dan bisamengukur titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).e Bahwa Usaha Pertambangan meliputi usaha pertambangan mineral dan batu baradan izin

usaha pertambangan meliputi UP Eksplorasi dan UP Eksploitasi.e Bahwa Kuasa Penambangan yang menerbitkan adalah Bupati selaku KepalaDaerah.e Bahwa Ahli menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 bersamasamadengan Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan pengecekanlokasi tambang yang berada di Perkebunan sawit PT.

Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :e Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember tahun 2012 MARTIN (DPO) menyewa1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukanusaha penambangan telah terpenuhi;1 UNSUR TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan.

WARSITI INDRIYANI, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Menyatakan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO bersalahmelakukan tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RINo. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaanKesatu;2.

tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwayang mana dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa telahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan tanpaizin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,dalam surat dakwaan Kesatu, sedangkan yang benar seharusnya Terdakwadinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengangkut minyak mentah tanpa izin

usaha pengangkutan daripihak yang berwenang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu;Menimbang, bahwa selain memperbaiki tentang penulisan kwalifikasitindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yangdiuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding harus memperbaiki jugatentang penulisan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yangmana dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama tertulis bahwaTerdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) tahun, menurutPengadilan

Menyatakan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutandari pihak yang berwenang, sebagaimana yang dimaksud dalamsurat dakwaan alternatif kesatu;2.

Putusan Nomor 45 P/HUM/2013Tahun 2011 Tentang Penghentian Penerbitan Izin izin Usaha Tempat HiburanUmum di Kota Cirebon ;2. Bahwa, sebagai pertimbangan ditetapkannya Peraturan Walikota a quo adalah :a. Bahwa dengan semakin berkembangnya sarana usaha hiburan umum dandinamika pandangan social, budaya dan religi masyarakat terhadap kehadiransaranasarana hiburan umum di Kota Cirebon, perlu mengevaluasi kembaliperijinan usaha tempat hiburan umum yang akan diterbitkan oleh SKPD ;b.

Putusan Nomor 45 P/HUM/2013121314dalam Pasal Inya menghentikan penerbitan izin izin usaha tempat hiburanumum di Kota Cirebon, jelas bertentangan dengan :e Pasal 19 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ;e Pasal 12 ayat (1), Jo ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal Jo Pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 2Aayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

1), ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal juncto Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) PeraturanPresiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha YangTerbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, tidak dapat dibenarkandengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa Pasal Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011Tentang Penghentian Penerbitan Izin Izin

Usaha Tempat HiburanUmum Di Kota Cirebon, diterbitkan atas dasar kewenangan otonomiyang dimiliki Termohon dalam bentuk regulasi kebijakan eksekutifsebagai pedoman dan untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Pengelola Perizinan Usaha di Bidang Hiburan Umum,yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalianperizinan kegiatan usaha keparawisataan dalam rangka upaya pencegahandan penanggulangan dampak negatif dari usaha di bidang keparawisataantersebut.

Usaha Pengangkutanjenis Solar sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) liter yang dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul17.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr.

pada suatu hari di bulan November 2020 atau pada waktu lain dalamtahun 2020, bertempat di Kotu Desa Bambapuang, Kecamatan Anggareja,Kabupaten Enrekang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penyimpanan BahanBakar Minyak jenis Solar sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) litersebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin

Usaha Penyimpananyang dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Halaman 8 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN EnrBahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul17.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr.

Pemohon mengajukan berkas kepada petugas DPMPTSP sebagaipersyaratan untuk mendapatkan perpanjangan surat izin tempatusaha yaitu berupa:1) SITU yang lama dalam hal ini Surat Izin Tempat usaha Nomor05/01/AR/HO situ /XII /2015 Tangal 09 januari 2015;2) Tanda daftar perusahaan Nomor 20.18.5.47.40112 tanggal 13maret 2015;3) Surat izin usaha perdagangan Nomor 104/KPMTSP /SIUP PO/l1/2015 tanggal 13 maret 2015;Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Enr4) Surat rekomendasi dari Dinas

Namun terkait izin usaha tersebut juga tidakTerdakwa miliki;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang dimiliki oleh Terdakwaterkait pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi olehPemerintah sehingga perbuatan Terdakwa penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, sehingga unsurini telah terpenuhi;Ad.3.

NOVARICA AGATA MANDIRI tersebut adamemiliki izin usaha namun belum memiliki Surat izin usaha khusus untukpenempatan awak kapal (SIUPPAk); Bahwa yang bertanggungjawab atau yang memberikan perintah untukmemproses anak buah kapal bekerja diluar negeri adalah Mr.

Fitrah Phahensa di persidangan dan di bawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa keahlian saksi pada bidang Perekrutan dan Penempatan AwakKapal:; Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini; Bahwa saat ini saksi bekerja di Kementrian Perhubungan DirektoratPerkapalan dan Kelautan Subdit Kepelautan sebagai penyusun BahanPerlindungan Awak Kapal; Bahwa badahn usaha yang didirikan khusus untuk keagenan kapaldalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajibmemiliki izin

usaha keagenan awak kapal / Menteri Perhubungan sesuaiperaturan menteri nomor 84 Tahun 2013 direktur Jenderal PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK); Bahwa izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan

Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang yang berbadang hukum diindonesia dan telahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa SIUPPAK adalah Surat izin Usaha Perekrutan dan PenempatanAwak Kapal yang diperuntukan untuk Badan Usaha yang bergerakHalaman 22 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btmdibidang perkrutan di dalam maupun diluar Negeri yang diterbitkan olehMenteri PErhubungan cq

Labuh Kresna (Terdakwa) memalsukanNomor Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Semarang dengan nomor : 1 3374 1 00221009100 (Perencanaan) dan Nomor 1 3374 1 00221 009100(Pengawasan), bahwa setiap Nomor tersebut adalah Nomor Izin UsahaJasa Konsiruksi Nasional (IUJKN) milik CV. Cahya Karya UTAMA. Bahwa dalam lembar data, CV.

Labuh Kresna yang terdiridari:= 1(satu) lemabar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(IUJKN) yang dikeluarkan pemerintah Kota Semarang dengannomor 1 3374 1 00221 009100 (Perencanaan RekayasaKonsultansi laninnya) atas nama Badan Usaha CV. Labuh Kresnatertanggal 10 April 2017. 1(satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya,nomor : 0244688 tertanggal 10 April 2017 atas nama CV.

LabuhKresna tertanggal 10 April 2017.= 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(IUJKN) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dengannomor 1 3374 1 00221 009100 (Pengawasan RekayasaKonsultansi Lainnya) CV.

.= 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(IUJKN) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dengannomor 1 3374 1 00221 009100 (Pengawasan RekayasaKonsultansi Lainnya) CV. Labuh Kresna tertanggal 10 April 2017atas nama penanggungjawab Tehnis David Widiyanto, ST., MT.= 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(IUJKN) yang dikeluarkan pemerintah Kota Semarang dengannomor 1 3374 1 00221 009100 (Pengawasan RekayasaKonsultansi Lainnya) CV.

Bahwa dilihat dari copy SK tersebut penulisnya banyak yangsalah seperti penanggung jawab di tulis Penanggungjasab, Ijin UsahaJasa Konstruksi di tulis Izin Usaha Jasa Konstrksu. Bahwa Jabatan saksi sebagai Staf Pelayanan Perijinan BidangIll, dan yang mendasari jabatan saksi tersebut adalah Surat KeputusanWalikota Semarang tanggal 1 Januari 2017: Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf PelayananPerijinan Bidang III adalah mengolah data ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Melakukan perbuatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Melakukan perbuatan pengangkutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutanMenimbang, bahwa tentang unsur ke dua Melakukan perbuatanpengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usahapengangkutan;Menimbang, bahwa pengertian pengangkutan adalah kegiatanpemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahan lainnya dari wilayahkerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutangas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa pertamatama

orang bukan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenisPremium dari SPBU (Setra Pengisian Bahan Bakar Umum);Menimbang, bahwa dapat dibuktikan pula berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan terdakwa tidakpernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usahapengangkutan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat unsur kedua Melakukan perbuatan Pengangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin

usaha pengangkutan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2)huruf b jo Pasal 53 huruf b Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

HABIBsebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi.Subsidair :Bahwa ia terdakwa ZEN ALHABSYI Alias ZEN Alias ABA Alias HABIB,pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di SPBU Ampana atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telahmelakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin

usaha pengangkutan dantanpa izin usaha Penyimpanan , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,paraAnggota Polres Tojo UnaUna menerima informasi dari masyarakatbahwa ada sebuah mobil Toyota jenis Innova DN.368 LA warnaBiru tua yang baru selesai melakukan pengisian bahan bakar diSPBU Ampana,sehingga Anggota Polres bersama rekan lainnyalangsung melakukan pengecekan terhadap sebuah Mobil ToyotaInnova tersebut

Pengolahan, b. pengangkutan, c. penyimpanan, d. niaga;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan kegiatan usahahilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan Izin Usaha adalahizin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau pengangkutan dengan tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan

lembar asli surat persetujuan berlayar No. 692/21.Vll/2020, tanggal 21 Juli 2020;- 1(satu) lembar asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah kapal Perikanan, tanggal 21 Juli 2020;- 1(satu) lembar surat pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dari Nakhoda;- 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi kapal Perikanan No. 4465/LAN.5A/Vll/20201 Juli 2020;- 1(asatu) lembar asli Surat Izin penangkapan ikan Operasi tunggal (SIPI-OT), Nomor : 26.20.7198.5223.00090, tanggal 26 Februari 2020;- 1(satu) lembar asli surat Izin

Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI), nomor : 02.17.01.7198.0125, tanggal 12 Mei 2017;- 1(satu), lembar asli surat ukur dalam negerim nomor: 1953/KKb, tanggal 12 Juni 2015;- 1(satu) lembar Asli Surat Berita Acara Verifikasi Pengukuran ulang kapal penangkapan ikan Nomor: UM.003/23/04/04/KSOP.Btg.15, tanggal 14 Desember 2015;- 1(satu) lembar Asli surat Pas Besar, Nomor: 2015 KKBno.1519/N, tanggal 03 Mei 2017;- 1(satu) lembar Asli sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan No:PK.001

Samudearku , berupa;1(satu) lembar asli surat persetujuan berlayar No. 692/21.VII/2020,tanggal 21 Juli 2020;1(satu) lembar asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah kapalPerikanan, tanggal 21 Juli 2020;1(satu) lembar surat pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dariNakhoda;1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi kapal Perikanan No.4465/LAN.5A/VII/20201 Juli 2020;1(asatu) lembar asli Surat Izin penangkapan ikan Operasi tunggal(SIPIOT), Nomor : 26.20.7198.5223.00090, tanggal 26 Februari2020;1(satu) lembar asli surat Izin

Usaha Perikanan Perseorangan(SIUPOl), nomor : 02.17.01.7198.0125, tanggal 12 Mei 2017;1(satu), lembar asli surat ukur dalam negerim nomor: 1953/KKb,tanggal 12 Juni 2015;1(satu) lembasr Asli Surat Berita Acara Verifikasi Pengukuran ulangkapal penangkapan ikan Nomor: UM.003/23/04/04/KSOP.Btg.15,tanggal 14 Desember 2015;1(satu) lembar Asli surat Pas Besar, Nomor: 2015 KKBno.1519/N,tanggal 03 Mei 2017;1(satu) lembar Asli sertifikat kelaikan dan pengawakan KapalPenangkap Ikan No:PK.001/10/B/UPP..Ikg20

berupa;1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar No. 692/21.VII/2020,tanggal 21 Juli 2020;1 (satu) lembar asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah kapal Perikanan,tanggal 21 Juli 2020;1 (satu) lembar surat pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dariNakhoda;1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasi kapal Perikanan No.4465/LAN.5A/VII/20201 Juli 2020;1 (satu) lembar asli Surat Izin penangkapan ikan Operasi tunggal (SIPIOT), Nomor : 26.20.7198.5223.00090, tanggal 26 Februari 2020;1 (satu) lembar asli surat Izin

Usaha Perikanan Perseorangan (SIUPOl),nomor : 02.17.01.7198.0125, tanggal 12 Mei 2017;1 (satu), lembar asli surat ukur dalam negerim nomor: 1953/KKb, tanggal12 Juni2015;1 (satu) lembasr Asli Surat Berita Acara Verifikasi Pengukuran ulangkapal penangkapa ikan Nomor: UM.003/23/04/04/KSOP.Btg.15, tanggal14 Desember 2015;1 (satu) lembar Asli surat Pas Besar, Nomor: 2015 KKBno.1519/N,tanggal 03 Mei 2017;1 (satu) lembar Asli sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal PenangkapIkan No:PK.001/10/B/UPP.Ikg20

Usaha Perikanan Perseorangan (SIUPOl), nomor : 02.17.01.7198.0125, tanggal 12 Mei 2017;1(satu), lembar asli surat ukur dalam negerim nomor: 1953/KKb,tanggal 12 Juni 2015; 1(satu) lembar Asli Surat Berita Acara Verifikasi Pengukuran ulangkapal penangkapan ikan Nomor: UM.003/23/04/04/KSOP.Btg.15,tanggal 14 Desember 2015;Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Tte1(satu) lembar Asli surat Pas Besar, Nomor: 2015 KKBno.1519/N,tanggal 03 Mei 2017;1(satu) lembar Asli sertifikat kelaikan dan

SAHRI bin MADSANGID bersalah melakukan tindak pidanamereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatanmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebihdahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank PerkreditanRakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur

SAHRI bin MADSANGID tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama samamelakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlahRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tersebut

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaiakibat telah dikeluarkannya Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan(Tergugat III) tentang Izin Usaha PenggilinganPadi,Huller dan Penyosohan Beras atas nama Asnawi (Tergugat I)yang menjadi dasar beroperasinya pabrik penggilinganpadimilik Asnawi (Tergugat I), sehingga dengan demikianperkara ini termasuk dalam Pengertian Sengketa Tata Usaha10Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4Undang Undang

Bahwa disamping itu Tergugat II dan Tergugat III dalammengeluarkan Keputusan tentang Izin Usaha PenggilinganPadi, Huller dan Penyosohan Beras atas nama Asnawi(Tergugat I) telah sesuai dengan kewenangan dan peraturanyang berlaku, dan keberadaan pabrik penggilingan padisangat dibutuhkan oleh masyarakat atau petani di KecamatanPadang Batung maupun kecamatan lain yang terdekat;Bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas makasecara obyektif dan realistis apa yang dituntut Penggugat dalamprovisinya

Asnawi(Tergugat I), dan setelah permohonan dinyatakan lengkapserta memenuhi syarat dan ketentuan yang ada maka KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan(Tergugat III) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor503/09.KPPT/2009 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan beras atas nama Asnawi (TergugatI);5.

suatu waktu dalam tahun 2014bertempat di dalam tahun 2014 toko milik terdakwa di pasar sayur DesaBangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau pada tempat yang lain2yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenMadiun, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanFarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1), Perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin

usaha sebagai penjual obat dantidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian sejak 1 (satu) bulan yang lalutelah berjualan Obat setelan cap Bagong dan Obat setelan cap kecetit ,yang produk tersebut tanoa menggunakan merk dan lebel yang telahterregristasi dari Badan POM RI dan mengandung bahan kimia obat yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sales keliling;Bahwa terdakwa telah menjual obat setelan cap bagong kepada saksiSundari pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIBsebanyak

terdakwa di pasar sayur Desa BangunsariKecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ataualat kesehetan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin

usaha sebagai penjual obat dantidak mempunyai keahlian dalam kemfarmasian sejak 1 ( satu ) bulan yanglalu telah meracik obat yang terdiri dari Molacort 0,75, tablet putihbertuliskan PCT, tablet kuning, tablet hijau bertuliskan IFI, tablet coklatkedalam kemasan obat setelan kecetit, yang produk tersebut tanpamenggunakan merk dan lebel yang telah terregistrasi dari Badan POM RIdan terdakwa tidak mengetaui masingmasing khasiat dan mutu obattersebut ;Bahwa obat setelan yang telah di racik terdakwa dalam

berisi 20 bungkus seharga Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah ) dan 1 (satu) hanger yang berisi 20 bungkus sehargaRp.15.000, ( lima belas ribu rupiah );Bahwa dari penjualan obat setelan tersebut, terdakwa mendapatkeuntungan Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekirapukul 14.00, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ditoko milik terdakwa di pasar sayur Desa Bangunsari KecamatanDolopo Kabupaten Madiun;Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin

pengelolaan perikanan RepublikPutusan No.08/Pid.Prkn/2014/PN.Rni Hal2Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di Perairan YurisdiksiNasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran' ikan yang tidak memiliki Surat Izin

Usaha Perikanan(SIUP), yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwaNGUYEN NGOC CHAU Nahkoda KM.BV 5038 TS yang merupakan kapalpenangkap ikan bersamasama dengan saksi NGUYEN DINH HOC NahkodaKM.BV 5021 TS (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan kegiatanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaringpair trawl yang dengan caratali penarik jaring

Usaha Perikanan ( SIUP ) sertaditemukan alat penangkap ikan pair trawl beserta kelengkapan seperti winch,tali penarik/penggulung.Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 5038 TS dibawa / di ADHOCke Penyidik Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan PerikananNatuna;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92jo.

Usaha Perikanan (SIUP), Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen lain sebagai kapal penangkapikan yang di persyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangmelakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia ; Bahwa, KM.

BV5038 TS adalahNGUYEN NGOCCHAUdan Nahkoda KM.BV5021 TSadalahNGUYEN DINH HOCwarganegara Vietnam ;Bahwabenar, KM.BV5038 TS sebagai kapal utama dalammenangkap ikan menggunakan Jaring Pair Trawl yang ditarik oleh2 (dua) kapal dan KM.BV 5021 TS sebagai kapal pasangan,adalahsebagai kapal penangkap ikan berbendera asing (KIA) yang tidak Putusan No.08/Pid.Prkn/2014/PN.Rni Hal15memiliki Surat Izin Usaha Perikanandan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) serta dokumen kapal penangkap ikan lainnya ;e Bahwa benar

Penerbitan pinjaman subordinasi melalui BDI cabang CaymanIslands dilakukan dengan pertimbangan usaha;7. bahwa izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan KeputusanDepartemen Keuangan No.

S1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989membuktikan bahwa BDI cabang Cayman Islands diizinkan secara formal untukmempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yang normaldi Cayman Islands (Bukti: Lampiran 13);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkanuntuk mempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yangnormal di Cayman Islands;8. bahwa izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan KeputusanBank Indonesia No. 3/689/DPIP/Prz

tanggal 29 November 2001 membuktikanbahwa BDI cabang Cayman Islands diizinkan untuk mempunyai pegawai tetapdan kantor serta melakukan kegiatan operasional perbankan yang normal diCayman Islands (Bukti: Lampiran 14);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkanuntuk mempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatanoperasional perbankan yang normal di Cayman Islands;b. bahwa BDI cabang Cayman Islands tidak bertindak sebagai agen pemasaranpinjaman subordinasi,

(Bukti T.7b)- Fotocopy Surat Putusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 529 tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SYAHNUR. (Bukti T.8)- Fotocopy Surat Lampiran SK. Walikota Tanjung Pinang Nomor 529 tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SYAHNUR yang baru oleh Agus Widodo (anak Haryadi alias Acok) berkedok Izin Perpanjangan dan Perluasan Izin Usaha Pertambangan Bauksit. (Bukti T.9)- Fotocopy Surat Dokumen Perjanjian Kerja PT. SYAHNUR.

(Bukti T.7b)179 Fotocopy Surat Putusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 529 tahun 2009tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SYAHNUR. (Bukti T.8)10 Fotocopy Surat Lampiran SK. Walikota Tanjung Pinang Nomor 529tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepadaPT.SYAHNUR yang baru oleh Agus Widodo (anak Haryadi alias Acok)berkedok Izin Perpanjangan dan Perluasan Izin Usaha PertambanganBauksit. (Bukti T.9)11 Fotocopy Surat Dokumen Perjanjian Kerja PT. SYAHNUR.

(Bukti T.7b)11 Fotocopy Surat Putusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 529 tahun 2009tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SYAHNUR. (Bukti T.8)12 Fotocopy Surat Lampiran SK. Walikota Tanjung Pinang Nomor 529tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepadaPT.SYAHNUR yang baru oleh Agus Widodo (anak Haryadi alias Acok)berkedok Izin Perpanjangan dan Perluasan Izin Usaha PertambanganBauksit. (Bukti T.9)13 Fotocopy Surat Dokumen Perjanjian Kerja PT. SYAHNUR.

(Bukti T.7b)Fotocopy Surat Putusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 529 tahun2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SYAHNUR. (Bukti T.8)Fotocopy Surat Lampiran SK. Walikota Tanjung Pinang Nomor 529tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepadaPT.SYAHNUR yang baru oleh Agus Widodo (anak Haryadi aliasAcok) berkedok Izin Perpanjangan dan Perluasan Izin UsahaPertambangan Bauksit. (Bukti T.9)Fotocopy Surat Dokumen Perjanjian Kerja PT. SYAHNUR.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA yang dikeluarkan tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-6;
7) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda bukti T-7;
8) Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, diberi tanda bukti T-8;
9) Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051166.AH.01.01.

Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 540/70/HU/2009 tanggal 29Maret 2010 tentang Persetujuan Penggabungan Dua WilayahEksplorasi dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiKomoditas Mineral Logam (Mangan) kepada PT. Putra Pangestu(Bukti T.IV 5);f. Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 540/216/HU/2011 tanggal 14November 2011 tentang Persetujuaan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi lzin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Putra Pangestu (Bukti T.IV 6);Bahwa dengan diterbitkannya seluruh Izin Usaha Pertambangan atasnama PT. Putra Pengestu sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf asampai dengan huruf f di atas, maka dalil Penggugat pada angka 10 positagugatan yang mengatakan Tergugat IV mempersulit dan tidak memberikanizin dan pelayanan kepada para Penggugat (PT Putra Doi Anugerah)adalah tidak sesuai hukum, sebab Tergugat IV tidak memiliki kewajibanhukum dalam bentuk apapun kepada para Penggugat.

Putra DoiAnugerah) Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan atas nama PT. PutraPangestu, sebab Perjanjian Kerjasama No. 03 tanggal 17072009 yangdibuat dan ditandatangani oleh Penggugat IV dengan Tergugat ataspersetujuan Tergugat Il dan Tergugat IV dihadapan Notaris Neny, SHhanyalah perjanjian kerjasama pengelolaan usaha pertambangan bahangalian mangaan, bukan perjanjian pengalihan Izin Usaha Pertambangandari PT. Putra Pangestu kepada PT.

T.LILIH100 ;.Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 540/216/HU/2011 Tanggal 14 November 2011 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT. Putra Pangestu, diberitanda T.LIIIII11 ;Halaman 31 dari 48 2f928c1878b647b2e8e0c 3d23ed9 15dc12.Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putera Doi AnugerahNomor 07 Tanggal 27 Agustus 2009, diberi tanda .....

Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara No.540/70/HU/2010tanggal 29 Maret 2010 tentang Penggabungan Dua Wilayah Eksplorasi dnaPemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam(Mangan) kepada PT. Putra Pangestu, diberitanda .............. T.N5 ;6.

PN.Jkt.Pst.Setelah memeriksa bukti bukti ;Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Terlawan/Dahulu Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 19 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdibawah Register No.391/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :POKOK PERKARA :1Bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah nasabah deposito pada bank yang dikelolaoleh TURUT TERGUGAT II sebelum pencabutan izin

usaha oleh Bank Indonesia.Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin usaha, TURUT TERGUGAT II telahmenghimpun dana dari PARA PENGGUGAT dalam bentuk deposito berjangka denganmengimingimingi keuntungan dan manfaat bilamana PARA PENGGUGAT menjadinasabah deposito pada bank yang dikelola oleh TURUT TERGUGAT IL.Bahwa pada bulan September 2008, kredit bermasalah pada bank yang dikelola olehTURUT TERGUGAT II terus melonjak menjadi 24 persen

oleh TURUTTERGUGAT II tersebut sejak tahun 2008 tidak pernah di informasikan kepada PARAPENGGUGAT, sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT tetap menempatkan danadepositonya di bank (vide bukti P4.1 s/d P4.18) yang dikelola oleh TURUT TERGUGATII dengan imingiming dan keuntungan serta manfaatnya namun dengan tetap mengacupada peraturan atas bunga dan simpanan yang dijamin oleh LPS.4 Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin

usaha tersebut, TERGUGAT menjalankanfungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi kemudian dibentuklah TURUTTERGUGAT I oleh TERGUGAT sebagai pihak yang akan menyelesaikan segala hal yangberkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajibanbank.

usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangkaperhitungan dan pembayaran klaim penjaminan;(3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasidan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut..."