Hubungan Industrial atau akta yang diterbitkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial, secara rinci Para Penggugat jabarkansebagai berikut :a.

Pasal 57 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial menyatakan Hukum acara yang berlakupada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdatayang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang diatur secara khusus dalam undangundang ini.

(4) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangdimaksud dengan akta Pengadilan Hubungan Industrial adalah akta buktipendaftaran perjanjian bersama, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugatuntuk menolak atau tidak memberikan hak atas manfaat jaminan kesehatanpaling lama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat, setelah ParaPenggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa, tentang Akta Pengadilan Hubungan Industrial Direktur JenderalPembinaan WHubungan

Hubungan Industrial;Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG38.

Putusan Pengadilan hubungan industrial yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap atau akta pengadilanhubungan industrial; danb.

Bajawa Rt.043, Rw.013 Kelurahan Fatulul,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT:; nee Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ; Telah memeriksa dan meneliti buktibukti surat yang bersangkutan ;Telah mendengar kedua belah pihak ; ao TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada

Bahwa selanjutnya, agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dikenakankepada TERGUGAT.MAKA: Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon denganhormat agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHubungan Negeri Kupang berkenan memutuskan dengan keputusan yangdapat dijalankan lebih dahulu:1.Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGATkarena pelanggaran Disiplin;Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan sahserta beritikad baik;Menyatakan demi hukum

NTT pada tanggal 26 Maret 2012, dimana melalui PegawaiMediator pada kantor DISNAKERTRANS Propinsi Nusa Tenggara Timur, lagilagiproses penyelesaiannya menemui jalan buntu alias gagal, (bukti T.6), hinggaakhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya pada butir 18, 19, 20, 21, 22, dan 23; yang kemudian atas dalil dalilPenggugattersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat pada butir3

Ketenagakerjaan maupun UU No. 2 Tahun 2004tentang Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, dan Peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan terkaid lainnya, maka untuk itu sangatlah pantas danlayak JAWABAN TERGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN DITERIMA DANDIKABULKAN SELURUHNYA?

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang,Cq.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya..Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada buktibukti yang kuatsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat,maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dengan

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 17 UU PPHI dengan tegas menyebutkanbahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,mengadili dan memberi putusan terhadapperselisihan hubunganindustrial.Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan industrial antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana penjelasan huruf btersebut di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.Halaman 54Putusan Nomor 39/Pdt.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan KoperasiKabupaten Serdang Bedagai No.18.14/567/19/2016 tanggal 29 Januari 2016 adalahmerupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi tersebut maka dapatdiketahui pihak

Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Ataupun apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, paraPenggugat mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum (ex aquo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhnkan putusan, yaitu putusanNo. 145/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 28 September 2010 yang amarnyasebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010;Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Termohon Kasasi yang padatanggal 22 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial dan tidak dapatdijadikan dasar hukum untuk menentukan pesangon Termohon Kasasi.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat perlu adanya perbaikan sepanjang mengenai uangpesangon yaitu menjadi: uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 26 dari 33 hal.Put.No. 410 K/Pdt.Sus/2011Negeri

PARAMITRAMULTIFINANCE, diwakili oleh ROEKMAN PRAWIRASASTRA selaku PresidenDirektur tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 145/ PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 September 2010sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat denganalasan efisiensi sejak dibacakan putusan ini;3.

Hubungan Industrial inisangat bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13Tahun 2003:Pasal 151 ayat (3) ...........

Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasTanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Putusan Sela:1.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IATanjung Karang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakanhukum acara perdata yang berlaku tersebut;4.

Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014Para Penggugat sebesar 3 bulan UMP tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00 dengan memperhatikan masa kerja Para Penggugat danpertimbangan selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Adapunkesalahan penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalahsebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:a.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

Serta menghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Aquo;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, PenggugatRekonvensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul akibat perkara Aquo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor100/Pdt.SusPHI/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Agustus 2015 dengan amarsebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2.

PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2015;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 21 September2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasidiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Halaman 20 dari 23 hal.

Nomor 847 K/Pdt.SusPHI/2015Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.Pst.tanggal 10 Agustus 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan Judex Facti diucapkan;3.

., bertempat tinggal di Bengkong Indah 2RT. 01/01, Kel.Sadai, Kec.Bengkong, Batam ;Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 51;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai paraPenggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang pada pokoknya atas dalildalil

No. 498 K/Pdt.Sus/2009atau Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagaikuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untukmewakili anggotanya ;b.

Hubungan Industrial (PHI) ; Sebab selama ini PT.

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan tersebut haruslah di tolakatau dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.53 / G / 2007 / PHI.PN.TPI tanggal 15 Januari 2008 yang amarnya sebagaiberikut :Dalam Eksepsi :1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 498 K/Pdt.Sus/2009Dalam Pokok Perkara :1.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 14 Mei 2008 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Termohon Kasasi yang pada tanggal29 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat 1 s/d 50/para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang pada tanggal 23 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau, jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Bdg tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 30 Desember 2015;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal7 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terbukti hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telahputus sejak tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 169 UndangHalaman 14 dari 16 hal.

Rp14.400.000,006 GajiPeriode JanuariNovember2012=11x1.200.000, =Rp13.200.000.00Rp31.200.000,00Terbilang: Tiga puluh satu juta j dua ratus ribu rupiah3 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat padaposisi semula sebagal karyawan PT.Citranusa Mulawarman:Hal. 3 dari 5 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.SusPHI/20144 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampaidengan Tergugat melaksanakan putusan ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 27/G/2012/PHI.SMDA,tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat untukbulan Oktober 2010 kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/2013/PHI.LSMDA jo Nomor 27/G/2012/PHI.SSMDA yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24Oktober 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda padatanggal 06 November 2013;Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 Juni 2013sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 27Juni 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggangwaktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan PutusanNomor 124/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn. tanggal 16 Oktober 2017 yangamarnya sebagai berikut:1.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah dengan diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 November 2017 diajukan permohonan kasasipada tanggal 14 November 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan

patut dan adil menerapkan ketentuanPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugatmenolak mutasi yang sah dan Judex Facti sudah tepatmempertimbangkan, Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengundurkandiri, Karena panggilan pertama untuk hadir tanggal 10 Februari 2017diterima tanggal 10 Februari 2017 jam 15.00 sehingga panggilantersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa uangpisah sebesar Rp1.929.450,00 (satu juta sembilan ratus dua puluhsembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluhribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2021,

Penggugat/Pemohon Kasasi:;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2021 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 27 April 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Penggugat dimutasi dari Gorontalo ke Makassar tetapi Penggugattidak melaksanakan perintah mutasi dari Tergugat tersebut;Bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali kepadaPenggugat untuk melaksanakan perintah mutasi dan bekerja di tempatyang baru tetapi Penggugat tidak melaksanakan panggilan dan perintahdari Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat menolak mutasi dari

Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat:ZULKIFLY MOHAMAD RIFAI tersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 68/Pdt.SusPHI/2020/PN.Gto tanggal 18 Maret 2021:MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:1.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya sebagai berikut:Wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;Hal. 1 dari 31 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.SusPHI/20151 Bahwa berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UndangUndang PPHI) menyebutkan:Pasal 81 UU PPHI*Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri yang

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapuramempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 20/G/2014/ PHI.Jap.tanggal 24 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menghukum Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat denganmengeluarkan Surat Keputusan Direksi

dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura pada tanggal 12 Desember 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19Desember 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura padatanggal 29 Desember 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak

Pegawai Bank Pembangunan Daerah Papua, Bab III Sanksi DisiplinBagian Kedua Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Pasal 5 ayat (1) huruf c, jo Pasal 5ayat (4) huruf e, serta lampiran II Jenisjenis Pelanggaran terhadap larangan angka153 dan angka 180 dengan kode sanksi SDP.3.eberupa pemberhentian tidak denganhormat sebagai pegawai;5 Bahwa kesalahan penerapan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Jayapura karena tidak mempertimbangkan halhal sebagai berikut:1 Sesuai fakta Persidangan Termohon

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 20/G/2014/PHI.Jap, tanggal 24 November 2014;MENGADILI SENDIRI1.

;Maka Para Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Indutrialterhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat agar mendapatkan keputusan dan kepastian Hukum;Bahwa pada faktanya hubungan kerja antara Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini adalah fakta yang tidak terbantahkan,hal ini dapat dilihat berdasarkan surat keterangan yang dibuat olehTergugat dengan penjelasan sebagai berikut:10.1.

HeruWibowo, S.E., dan kawankawan (Penggugat) dengan PT.Jaya Readymix (Tergugat), dan bukan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta;ii.

No. 114 PK/Pdt.SusPHI/2013Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6 Juli 2011,yaitu tepatnya persis sekitar sudah 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulandari tanggal pengunduran diri Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E., 9 Juni 2009,sehingga apa boleh buat, harus diterima sebagai kenyataan bahwaGugatan Tuan Ir.

Bahwa Putusan yang dimohonkan Kasasi, dalam hal iniputusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara PengadilanHubungan Industrial Nomor 150/PHI.G/2011/PN.JKT.PST.Dalam Pokok Perkara, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menerima Eksepsi Tergugat terbatas untuk Penggugat Ir. Heru Wibowo,S.E.;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.SusPHI/2013 2.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatassemestinya Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa PerkaraNo.376 K/Pdt.Sus/2012 dan Majelis Hakim PemeriksaPerkara Pengadilan Hubungan Industrial 150/PHI.G/2011.JKT.PST menolak Gugatan Termohon PeninjauanKembali dulu Termohon Kasasi, dulu Penggugat, untukseluruhnya;B. Dalam Perkara Uang Pisah:i. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim KasasiPemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt.

PUTUSANNomor : 12/G/ 2015 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonae= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubunganindustrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 020JOKO PRASETYO, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahirWonosobo, 07 Oktober 1980, jenis kelamin : lakilaki, pekerjaan :karyawan swasta, beralamat di Desa Sukodono RT.04

KAPASARI OFFSET, beralamat di Jl.Raya Kletek No.96 Taman,Sidoarjo, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaWartono, jabatan Kepala Personalia PT.Kapasari Offset, yangberalamat di Dusun Lekerejo RT.02 RW.03 Desa DadapkuningKecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 02 Maret 2015 yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;nona Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;nonno= Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI161.

Membebankan' biaya perkara kepada pihak Tergugat;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et DONO); nnn nnn nnn nner nnn nen cnn nn nn nnn nana nen nana nnnnenon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadirmenghadap di persidangan mewakili Penggugat dan Tergugat adalahKuasanya masingmasinQ; 222 2a nn nner nnn nn nnn nnnann Menimbang, bahwa pada hari persidangan Majelis

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusansebagai berikut : 20220222 nnn nc nnn nn nnneDALAM KONPENS!

Oleh karenanya cukupberalasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionilkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanHalaman 9 dari 25 hal. Put.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada buktibukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Penggugatmohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upayahukum atau perlawanan (verzet);6.

Nomor 90 PK/Padt.SusPHI/2017industrial/PHK Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulanOktober 2014 Agustus 2015 dengan rincian Rp1.851.500,00 (gaji/upahperbulan) x 11 bulan upah (terhitung sejak di PHK) nilainya sebesarRp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratusrupiah);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dan kasasi atau perlawanan (verzet);Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 154/Pdt.SusPHI/2015/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari AktaHalaman 19 dari 25 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar kedua belah pihak;Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari2012 =yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 18 Januari 2012, dibawah Register Perkara

Perusahaan (PP) PENGGUGAT (PT.TBP) danperaturan perundangan lainnya yang berlaku, sehingga beralasan hukum pulaapabila PENGGUGAT memberikan uang pergantian hak Pasal 156 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaTERGUGAT, melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palangka Raya, yang perinciannya adalah sebagai berikut :e Uang penggantian hakCuti tahunan yang belum diambil12 hari x Rp. 1.291.500,: 25 Rp. 619.920,Perumahan, pengobatan dan perawatan15

Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biayabiaya perkara,maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskanpembebanan biaya perkara ini sebagaimana menurut hukum;Bahwa berdasarkan uraian uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohonkiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalangka Raya yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagaiberikut ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palangka Raya yang memeriksa serta mengadili perkara ini untukmemutuskan sebagai betrikut ;I.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan tanpa dihadiri oleh Kuasa TERGUGAT.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:A.

57/Srt.Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat padatanggal 5 Juni 2013, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang menerima keberatankeberatan Para Penggugatsebagaimana pertimbangan pada halaman 34 alinea ketiga putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo yang pada pokoknya menyatakan:"Menimbang, bahwa dan seluruh buktibukti yang diajukan oleh kedua belahpihak dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapatmenunjukan bahwa

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp196.000,00(seratus sembilan puluh enam rlbu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan denganhadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2020, terhadapputusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 mengajukanHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.

SusPHI/2020permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PHI.K/2020/PN.BjmJuncto Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bjm yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 6 Agustus 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bjm, tanggal 7 Juli2020;3.

Uang penggantian hak 15 % x Rp18.504.000,00 = Rp. 2.775.600,00Jumlah seluruhnya : = Rp21.279.600,00(dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara inikepada negara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasaTergugat

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 19/Pdt.SusPHI/2019/PN Jmb tertanggal 18 November2019;Mengadili Sendiri:Primair:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;2.

dalampemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugatberhak mendapat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telahdipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Facti:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBERALFARIA TRIJAYA, Tbk JAMBI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;Memperhatikan

untuk membayar secara tunai kepada Penggugatuang pesangon, uang penggantian hak, upah Desember 2018 dan Januari2019, kepada Penggugat sebagai akibat atas Pemutusan Hubungan Kerjadengan total Re22.346.500,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluhenam ribu lima ratus rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada negara yangkeseluruhannya berjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluhenam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 199/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 189/Pdt.SusPHI/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrialpada

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.:3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/dahuluPenggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat terhitung sejakputusan diucapkan;4.

berhakmemperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keternagakerjaan yaituuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) serta upahselama proses PHK sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Factidengan tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi HARYANTI LOSIANA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan,