Ditemukan 2076006 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2024/PN Niaga Smg.
Tanggal 27 Mei 2024 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
91 — 0
  • diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Mei 2023; dan
  • Ciptaan "Etawaku Platinum" Nomor Pencatatan: 000584850, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Januari 2024;

Melanggar ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq.
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk mematuhi dan mentaati Putusan ini dengan membatalkan pencatatan dalam daftar umum pencatatan Ciptaan terhadap:

  • Ciptaan Etawaku dengan Nomor Pencatatan: 000537324, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia pada tanggal 01 Desember 2023, dengan tanggal permohonan 03 November 2023;
  • Ciptaan "Lukisan gunung dan kambing dengan bingkai" Nomor Pencatatan: 000471650, tanggal dan tempat diumumkan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 21-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/Ag/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — HJ. LATIFAH VS MUNTIYAH
369 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, agar pemeliharaan atas diri Cucunya tersebutterjamin dan terlidungi baik dari aspek pertumbuhan/perkembanganhidupnya, kesehatan, pendidikan maupun dalam menjaga aqidahnya,yaitumaghosidusy syariyyah (tujuan syariat Islam) dapat terpenuhi,maka mohon Pengadilan Agama Tulungagung memberikan dan ataumenetapkan Hak Asuh Anak tersebut kepada Penggugat;oBahwa walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namundemi untuk
    WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA bintiASRURI tersebut, Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai wali daricucunya tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan, Tergugat sebagai seorang ibu telah melalaikantanggung jawabnya untuk memelihara/mengasuh anaknya dari hasilperkawinannya dengan almarhum ASRURI tersebut;Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Hak
    Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara ini;Subsidair: Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas karena title hukum dariGugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak namun didalam posita danpetitumnya ada permintaan hak sebagai wali dari anak tersebut dengan carakomulasi
    Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) terhadap anak yang bernamaWhiam Alziven Fawwazrida Janma lahir 20 Oktober 2011 kepadaPenggugat;4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan anak bernama WhiamAlziven Fawwazrida Janma binti Asruri tersebut secara sukarela kapadaPenggugat tanpa syarat apapun setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap;5. Menetapkan anak bernama Whiam Alziven Fawwazrida Janma bintiAsruri lahir 20 Oktober 2011 dibawah perwalian Penggugat (Hj. Latifah);6.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-08-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks
Tanggal 16 Nopember 2022 — Penggugat:
PIETER MAMBOR
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT CQ. GUBERNUR PAPUA BARAT
2.JONSON. R. YENU
3.DAVID LAWALATA
312 — 66
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1027 — 458
  • 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
    Daftar Ciptaan atas nama Logo SBSI yang masih dalam proses di DepartemenHukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Perkara Nomor : 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN.
    Para Tergugat untuk mengunakan dan memakai Hak Cipta milik Penggugatdengan mengirim surat ;1.
    Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor :TBL/33/1/2013BARESKIM tertanggal 22 Januari 2013 ;19 Bahwa Para Tergugat sampai saat ini masih memakai Hak Cipta milik Penggugattanpa ijin Lisensi dari Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik morilmaupun materil karena hal ini telah melanggar Undang Undang No. 19 tahun 2002Tentang Hak Cipta ;20 Bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;Pasal 562122231 Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi
    Hak kekayaan intelektual:a Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);b Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang DesainTata Letak Sirkuit Terpadu);c Paten(UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);d Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)e Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)3.
    Menyalurkan danmemperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektifuntuk menyatakan pendirian, pendapat hak untuk mengadakan perjanjianperburuhan dan perlindungan hukum.b Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi;Dengan demikian para tergugat bukan merupakan organisasi komersial (mencarikeuntungan).
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
859 — 255
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT, ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a,HOTEL YOGYAKARTA tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
    dalam pemotongan (in flight right).Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi olehPemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadaphak cipta 5.
    dengan objek yang dilisensikan karenabiasanya lingkupnya sangat luas, seperti lisensi hak cipta, lisensi hak merek,lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hakekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan darihak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lainkarena sifatnya melekat pada pemegang hak itu sendiri:Bahwa benar sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai
    perancang kegiatan piala dunia, danberdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadi pencipta, jadiPencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak moral dan hakekonomi.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 04-10-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE INC. DAHULU DIKENAL SEBAGAI SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC.
Tergugat:
PT KING MANUFACTURE
1 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, berupa hak ekonomi Penggugat, dengan menggunakan Program Komputer NX 6.0 dan Program Komputer NX 8.0 untuk kepentingan komersial Tergugat tanpa seizin atau lisensi yang sah dari Penggugat selaku pemegang hak cipta;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.577.631.103,62 (satu miliar lima ratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/PID/2010
Jaksa pada Kejari; Said Syahrul Munir bin Said Muhamad
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 06 Juli 2007 atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah,Kabupaten Aceh Besar atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengancreditveroband sesuatu hak
    T38 T39 T40 74 T42 T43 T45 T46 T47 T48 T49 T51: Foto copy Gambar Ukur.: Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2007 Nomor :305/04/09/VV2007.: Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2008.: Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 27 tanggal12 Nopember 2008.: Foto copy Surat tanggal 04 Agustus 2008 No. 600.211/6634/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah azn.Sayed Syahrul Munir, Cs.: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2007.: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2008.: Foto
    copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.211/23A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n.
    Bahwa benar bukti penguasaan atau kepemilikan suatu bidangtanah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 peraturan kepalaBPN No. 3 1997 antara lain sertifikat hak atas tanah kedua GROSAKTA, akte peralihan hak yang dibuat olen PPAT keempat suratsurat di bawah tangan yang disampaikan Kepala Desa sebagaibukti peralinan tanah sebelum lahirnya PP No. 24 tahun 1997.
    No. 1480 K/Pid/2010 T46 :Foto copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.211/23A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. SayedSyahrul Munir, Cs. T47 : Foto copy 2 (dua) lembar Photo. T48 : Foto copy Tanda Bukti Lapor tanggal 17 Maret 2009 No. Pol.TBL/12/IlI/2009/Polsek LJ. T49 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS). T51 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak BumiDan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 15-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 40/PDT/2016/PT PT BNA
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Suryani Lim Als Ayen Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat IV : Armansyah Als Nenek Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat II : T. Syahrul Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Camat Johan Pahlawan, Cq. Geuchik Gampong Pasar Aceh Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Terbanding/Penggugat III : Kok Fa Jin
Terbanding/Tergugat I : Muljadi Als Awong
Terbanding/Tergugat VI : Rosnidar Als Lifung
Terbanding/Tergugat IV : Junaidi Als Kwek Kong
Terbanding/Tergugat II : Yeni Wimata Als Ayen
Terbanding/Tergugat VII : Fauzi Rosadi
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Camat Johan Pahlawan
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat
102 — 20
  • Menyatakan Secara Hukum Alm Samsuri Als Asam semasa Hidupnya tidakpernah menikah dengan Tergugat maupun dengan Perempuan lainmanapunVi.Vil.VIII.Xl.XIl.XIll.Menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat yang Tanpa Hak mengakusebagai Istri Sah Alm Samsuri Als Asam dan Perbuatan Tergugat TanpaHak dengan Inisiatif sendiri Tanpa Sizin dan sepengetahuan Para Penggugattelah menerangkan diri sebagai Ahli Waris Sah Alm Samsuri Als Asamadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Perbuatan Tergugat II
    Tertanggal 21 Januari 2015 , dan dikuatkan oleh TergugatVI, Nomor : 470/92/2015, tertanggal 21 Januari 2015 ,Tidak BerkekuatanHukum;Menyatakan secara Hukum Tergugat tidak memiliki Hak dan Kewajibanuntuk melakukan Perbuatan Hukum Apapun baik berkaitan dengan barangbergerak dan tidak bergerak milik Alm Samsuri Als Asam maupun berkaitandengan hubungan Hukum Alm Samsuri dengan orang lain maupun denganInstitusi Pemerintah Maupun Swasta ;Menyatakan secara Hukum selaku Ahli Waris Sah, Para Penggugat memilikiHak
    hubungan Hukum Alm Samsuri denganorang lain maupun dengan Institusi Pemerintah Maupun Swasta;Menyatakan secara Hukum segala suratsurat yang timbul kemudian harisepanjang berkaitan dengan Tergugat pernah menikah dengan AlmSamsuri Als Asam, Tergugat Istri yang Sah dari Alm Samsuri Als Asam danTergugat sebagai Ahli Waris dari Alm Samsuri Als Asam tanpa Seizin danTidak sepengetahuan Para Penggugat adalah ,Cacat Hukum sehingga tidakmemiliki kekuatan Pembuktian , termasuk segala perbuatan Hukum dansegala Hak
    Alamarhum Samsuri aliasAsam.Bahwa Tergugat dengan inisiatip sendiri dan tanpa seijin dansepengetahuan Para Penggugat telah menerangkan diri sebagai ahli warisalamarhum Samsuri alias Asam sebagaimana tertuang dalam Surat KeteranganAhli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, yang disaksikan olehTergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV dan dibenarkan oleh Tergugat V, dandikuatkan oleh Tergugat VI.Bahwa perbuatan Tergugat tergugat tersebut diatas adalah perbuatanyang dilakukan tanpa alas hak
    serta tanpa dasar hukum dengan telahmenghilangkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah almarhumSamsuri alias Asam, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawanhukum.Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata menyatakan setiap orangyang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan haknya tersebut,sehingga yang bersangkutan dapat dinilai mempunyai rechtzekerheid ataukepentingan hukum in casu Para Penggugat mempunyai legitima persona instandi judicio dalam perkara a quo.Menimbang
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo.
Tergugat:
1.Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo
2.Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo.
Intervensi:
Dra. LISTIYO WIDIASTUTI
162 — 65
  • Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan ) dengan bukti diserahkannya sertifikat SHM No. 42 (Obyek Sengketa III) dan SHM No. 58 (Obyek Sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas ;
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan Penggugat Intervensi dan tidak lagi sah mengakui atau menguasai bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten
    Pasuruan di atas ;
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas ;
  • Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.018.200,- (tiga juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 16/PID.SUS/2016/PN WNO
Tanggal 28 April 2016 — Terdakwa SUYANTO Als YANTO
184 — 69
  • Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias YANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang di kelolanya;;2.
    Menetapkan barang bukti berupa: - 5 (lima) lembar laporan distribusi pembayaran royalti dari karya cipta Indonesia dari tahun 2008 s/d 2012;- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R TEDJO;- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagu campursari ciptaan MANTHOUS dan DHIMAS TEDJO;- 6 (enam) keping CVD original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO;- 2 (dua) lembar nota toko sembilan jaya tanggal 8 September 2015;- 2 (dua) lembar
    Cipta DitjenHKI Kemenkum HAM R.L. sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja pada Ditjen HKI sejak tahun 2008 sampai sekarang inisebagai staf seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta,Desain Industri, DTLST dan rahasia Dagang Ditjen Kekayaan IntelektualKementrian Hukum dan HAM RI ;Bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syaratuntuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait serta bukan merupakankeharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.Bahwa
    perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujuddan bukan karena pencatatan (Vide pasal 64 dan penjelasan pasal 64 UU RINo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
    Mengenai tata cara pencatatan hakcipta diatur dalam pasal 66 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta adalahperbuatan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang dilakukantanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan untukpenggunaan secara komersial ;e Bahwa yang dimaksud penggunaan secara komersial adalah pemanfaatanciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan ekonomi dari berbagai sumber
    2014 tentang Hak Cipta yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang ;2 Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya3 Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/ataupenggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 yaitu Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkaitdi tempat perdagangan yang
    dimaksud hak cipta adalah hakeksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratifsetelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangipembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke5 UndangUndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak terkait adalahhak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagipelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran;Menimbang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 12-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi
Tanggal 17 Oktober 2013 — SELAMET Bin SAFA,AT
229 — 48
  • Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar dakwaan Jaksa PenuntutUmum ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SELAMET Bin SAFA.AT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyiarkanmemamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau Hak Terkait sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2002 tentangHak Cipta ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8(Delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,(limaratus ribu rupiah) Subsidiair selama 1(satu) bulan kurungan ;Menetapkankan Barang bukti : 103(seratus tiga) keping VCD bajakan dirampas untuk dimusnahkan. 1(satu
    telah dihadapkan kemuka persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN nne nnn nnnBahwa terdakwa SELAMET Bin SAFAAT pada hari Selasa tanggal 4 Juni2013vsekira jam 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan Juni 2013 bertempat setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kab Kediri dengan sengajamenyiarkan,memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaanatau barang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau Hak Terkait,Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa SELAMET BinSAFAAT telah menjual kepingan DVD yang berisi 1(satu) album dengan judulSpecial Orkes Pilihan dengan cara memajangkan dagangan DCD dan untuk menarikminat pembelinya terdakwa Selamet Bin Safaat memutar lagu lagu denganmenggunakan sarana (satu) unit DVD Pleyer merk NAGOYA,1 (satu) unit TV 10Merk Super ,1 (satu) unit
    IFPI (International Federation Phornografi Industri) yang merupakan nomortera dari perusahaan yang merefleksi yang menggandakan) ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selamet Bin Safaat tersebut telah mengakibatkankerugian yang diderita pemilik rekaman yaitu APPRI (Asosiasi Penyalur danPengusaha Rekaman Indonesia) sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pbl
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
2.SLAMET DEER
3.SYUKUR
Tergugat:
1.BUARI LE
2.PUYA
3.ATIM
4.MISNAJIB
5.PRAYIT
27 — 5
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 12-08-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PADANG Nomor 148/PDT/2022/PT PDG
Tanggal 14 September 2022 — Pembanding/Tergugat I : LILI SURYANI
Terbanding/Penggugat : YANTI EVAYONARA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
97 — 10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 18-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — Ir. ANDI SAMAD;
290 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya berupaboaster, coupler dan konektor yang di lekatkan pada tiang PLN, dimanawilayah pendistribusian penyiaran PT.Optimus Prima Vision meliputi daerahBatu Aji dan sekitarnya dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.000 (tiga ribu)pelanggan;Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.Optimus Prima Vision sejak bulanDesember 2010 melakukan penyiaran pertandingan liga Inggris dan dalammelakukan penyiaran pertandingan liga Inggris tersebut, Terdakwa tidakmendapatkan izin dari PT.MNC Sky Vision selaku pemegang hak
    ANDI SAMAD diatur dan diancam pidanasebagai mana di dalam Pasal 72 ayat (5) jo Pasal 49 ayat (3) UU RI No.19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatam tanggal 17 April 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir.
    ANDI SAMAD terbukti secara sah Danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Hak Cipta, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 72 ayat (5) Jo Pasal 49 ayat (3) UndangUndang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam surat dakwaan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
    MNC untukmenambah hak siar liga Inggris dan telah ada paraf atau disposisi di dalamperjanjian tersebut, akan tetapi belum ditandatangani.
    Pasal 49 ayat (3) UndangUndangNo.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, UndangUndang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang No.14Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Hal. 7 dari 8 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
275 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
    (Bukti P1);Bahwa, Penggugat diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Dakwaan Kesatumelanggar Pasal 72 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta dan Dakwaan Kedua Pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;Bahwa, inti dari kedua dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalahPenggugat telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Hak CiptaSeni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning dengan Nomor PendaftaranCiptaan
    DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTASENI TERAPAN BERJUDUL KODE BENANG KUNING2.1.
    Pasal 12 ayat 1huruf (f) Undangundang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta;Menyatakan Tergugat sebagai badan hukum bukanlah sebagai penciptaoriginil (asli) atas Hak Cipta Jenis Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuningdengan pendaftarah Nomor 052664 tersebut;Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik (bad faith) dalam mengajukanpermohonan pendaftaran Hak Cipta Jenis Seni Terapan berjudul KodeBenang Kuning terdaftar dengan Nomor 052664;Menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Hak Cipta Jenis Seni
    sebagaimana dalam konvensiinternasional knususnya mengenai hak cipta, sebab UUHC ditetapkansebagai bentuk pengejawantahan dari konvensikonvensiinternasional di bidang Hak Cipta;.
    oleh Pasal 1 angka 3 Undang Undang Hak Cipta.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
SLAMET WAHJUDI
Tergugat:
PT. POS INDONESIA Persero
Turut Tergugat:
PT. POS INDONESIA Persero KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE JAKARTA
347 — 130
  • 39/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 11 Oktober 2018 — TANU WIJAYA
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
256 — 123
  • TANU WIJAYA
    2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di JI. HR.
    TanuWijaya sebagai pemegang hak desain industri dan Tergugat 2, DirekturJenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat DesainIndustri tersebut di atas;. Bahwa yang menjadi objek Gugatan ini adalah Sertifikat Desain IndustriNo. IDD000047342, pemegang hak Tanu Wijaya, dengan judul desainAtap Alangalang Sintetis.ll.
    Yang pada intinya bahwaTergugat 1 melarang Penggugat untuk memproduksi dan memasarkanproduk atap alangalang sintetis untuk atap dan lainlainnya denganalasan bahwa Tergugat 1 sudah mempunyai hak atas desain industripembuatan atap alangalang sintetis tersebut dengan Nomor daftarIDD000047342 Atas nama Pemegang Hak Tanu Wijaya dengan judulAtap Alangalang Sintetis;9. Bahwa diketahui kemudian Nomor Daftar !
    IDD000047342, pemegang hak Tanu Wijaya (Tergugat 1), denganjudul desain Atap Alangalang Sintetis;3. Memerintahkan Tergugat 2 untuk membatalkan Sertifikat DesainIndustri No. IDD000047342, pemegang hak Tanu Wijaya dengan juduldesain Atap Alangalang Sintetis, mencatat pembatalannya dalamdaftar umum Desain Industri dan mengumumkan pembatalantersebut dalam berita acara resmi desain industri;4.
    milikTERGUGAT , dimana TERGUGAT memiiiki hak untukmengembangkan atau memodifikasi desain dari desain industri miliknyasendiri tersebut;5.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 20-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 66/PDT/2016/PT BNA
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : M. JAFAR UMUR Diwakili Oleh : M. JAFAR
Terbanding/Tergugat : BEDO RANA
23 — 13
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
DEDI KRISNIADI
Tergugat:
DEDY FAN BUNTORO
244 — 1
  • 40/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Smg
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
PT. INTER SPORTS MARKETING
Tergugat:
PT WIJAYA KARYA MANDIRI, d.a. AMEERA BOUTIQUE HOTEL,
270 — 80
  • Saksi SILA WALARUMPU Bahwa saksi adalah adek istri Pemohon ; Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 17 Agustus 1973 anak laki lakiyang dilahirkan oleh suami Rusman dan Suriah Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan Pemohon untukmenyamakan nama KTP dan KK dengan nama pemohon yang tertulis danterbaca pada Sertifikat Hak Milik (SHM ) Nomor 862 Desa Bandengan atasnama MUGIYANTO IQBAL nama tersebut adalah orang yang sama ; Bahwa Pemohon dalam Kartu Penduduk bernama MUH GIYANTO Bahwa pemohon
    telah mempunyai nama panggilan sehari hari dikalangan temanteman saudara dan keluarga yaitu : MUH GIYANTO IQBAL; Bahwa nama IQBAL tersebut adalah nama tambahan dari pesantren Bahwa saksi tahu pemohon mau menjual rumahnya yang di Jepara padaSertifikat Hak Milik (SHM ) tertulis atas nama SUGIYANTO IQBAL ; Bahwa saksi menerangkan MUHGIANTO IQBAL dengan MUH GIANTOadalah orang yang sama Pemohon bisa persamaan nama pemohon apabila adaPenetapan dari Pengadilan ;Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019
    persamaan nama pemohon apabila ada Penetapan dariPengadilan ;Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya permohonan yangdiajukan oleh Pemohon untuk Persamaan nama Pemohon;LUMLUM PUTRIYANTI ;Bahwa saksi adalah Istri dari Pemohon;Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 17 Agustus 1973 anak laki lakiyang dilahirkan oleh suami Rusman dan SuriahBahwa saksi mengetahui permohonan ini dimana Pemohon keinginanmenyamakan nama KTP dan KK dengan nama pemohon yang tertulis danterbaca pada Sertifikat Hak
    KTP dan KK yang tertulis dan terbaca MUH GIANTOdengan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik (SHM ) Nomor ; 862 Desa Bandenganatas Nama : MUGIYANTO IQBAL kerena nama MUH GIANTO dengan MUGIANTOIQBAL adalah sama :Menimbagn, bahwa keseluruhan bukti bukti tersebut adalah memenuhi formalitasserta alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan buktibukti yang
    Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 17 Agustus 1973 anak laki lakiyang dilahirkan oleh suami Rusman dan Suriah ; Bahwa Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulisMUH GIANTO ; Bahwa nama panggilan sehari hari Pemohon dikalangan teman teman dankeluarga yaitu : MUGIYANTO ; Bahwa nama IQBAL tersebut adalah nama tambahan dari pesantren ; Bahwa para saksi selaku istri saksi pemohon adek ipar pemohon, sepupu mertuapemohon memanggil pemohon IQBAL ; Bahwa nama Pemohon pada Sertifika Hak