Ditemukan 767 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0290/Pdt.P/2017/PA.Slw
Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
115
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0345/Pdt.P/2017/PA.Slw
Tanggal 14 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
85
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 19-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0274/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
74
  • bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi pendudukHalaman 5 dari 9 putusan Nomor 0274/Padt.P/2018/PA.SIwsebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 18-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 6 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
84
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakimbahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 31-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0340/Pdt.P/2019/PA.Slw
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
95
  • Penetapan No. 0340/Pdt.P/2019/PA.Slwsebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonI!
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0213/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
64
  • Pejabatberwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan segala yang termaktup
Register : 04-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.Slw
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
74
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun 2006tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 02-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA.Slw
Tanggal 12 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
104
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-09-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 2677/Pdt.G/2010/PA.BL
Tanggal 22 Februari 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
81
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapanPPN KUA Kabupaten Blitar, pada hari Jum at tanggal 27 Mei 1983 bertepatandengan tanggal 1481403 H sebagaimana termaktup pada kutipan akta nikahNomor : XXXXXX 5.
Register : 31-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2017 — Kuswari
7228
  • karenapertimbanganpertimbangan tersebut telah sesuai dengan faktafakta yangteruangkap dipersidangan dari alatalat bukti, baik keterangan saksisaksi ,terdakwa , dan juga visum et repertum yang diajukan dipersingan;Menimbang, bahwa perimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaipertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ini,dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, pertimbanganpertimbangan tersebut dianggap telah termaktup
Register : 19-08-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA CIMAHI Nomor 3833/Pdt.G/2014/PA.Cmi
Tanggal 25 September 2014 — penggugat lawan tergugat
234
  • Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat TalikTalak sebagaimana termaktup didalam Kutipan Akta Nikah;3.
Register : 05-07-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0228/Pdt.P/2019/PA.Slw
Tanggal 17 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
74
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 28-06-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
55
  • Penetapan No. 0152/Pdt.P/2018/PA.Slwseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonI!
Register : 02-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
86
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0269/Pdt.P/2019/PA.Slw
Tanggal 4 September 2019 — Pemohon:
1.SAEFUDIN bin TARYO
2.SITI MARYAM binti KASRO
127
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0294/Pdt.P/2019/PA.Slw
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
118
  • TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan
Register : 14-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0197/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 3 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
96
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0226/Pdt.P/2018/PA.Slw
Tanggal 19 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
73
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 09-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Slw
Tanggal 13 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slwseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang
Register : 19-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Slw
Tanggal 2 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
116
  • dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup