UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3564);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASIGEOGRAFIS.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Merek

Mentert.Bagian KeduaPermohonan Pendaftaran Merek dengan Hak PrioritasPasal 9Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harusdiajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitungsejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merekyang pertama kali diterima di negara lain yang merupakananggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri(Paris Convention for the Protection of Industnal Property) atauanggota Persetujuan Pembentukan Organisasi PerdaganganDunia (Agreement Establishing the World

Sistem pendaftaranMerek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yangsangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merekmereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.Disamping...ant1ewt.RhRePRESIDENREPUBLIK INDONESIA=%~Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensitentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization) yang mencakup pula persetujuan tentang AspekaspekDagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade

Related Aspect ofIntellectual Property Rights/TRIPs sebagaimana telah disahkan denganUndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untukmematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut.Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesiadalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property(Konvensi Paris

dalam bentuk kemasan800 gram ;Alasan tersebut jelas' ternyata dalam Halaman 17paragraf 2 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutipsebagai berikutbahwa Terbanding menetapkan "Lactogen 2 with DHA pada pos tariff 1901.10.29.00 dengan tarif BM 5%dengan alasan karena Lactogen with DHA tersebutternyata tidak hanya mengandung *bahan bahantambahan yang diperkenankan berdasarkan halaman 34dan halaman 158 buku Explanatory Notes to TheHarmonized System, 3rd edition, volume 1 tahun 2002yang diterbitkan oleh World

Penetapan Klasifikasi Barang itudisebutkan bahwa :butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukandengan tahapan sebagai berikut71.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang ;71.2.2 Lihat daftar isi Buku Tarif Bea MasukIndonesia (BIMI), tentukan Babbab terkait ;71.2.3 Teliti masing masing Bab terkait tersebut ;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Posdan uraian Barang ;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara ;1.2.6 Gunakan referensi referensi World

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATIONLIMITED (HSBC), JAKARTA, beralamat di Gedung World TradeCenter Jl. Jend. Sudirman Kav. 2931, Jakarta, semula adalahTergugat I;2.

MH, dan kawankawan, Advokat/Pengacara diJakarta Law Firm di World Trade Center Il, 18 th Floor, jalanJenderal Sudirman kav 2931 Jakarta Selatan berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 15 April 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai : PEMBANDING semula PENGGUGAT ;MelawanRIA PUSPITA,beralamat cempaka Putih Barat Il C, Rt.03, Rw.03 No. 5BJakarta Pusat 10520 No. KTP 317105501620003 untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGATPengadilan Tinggi tersebut.Setelah membaca :1.

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukHalaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 534 B/PK/PJK/2016pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.

Kor96308 sejak tanggal 17 Juni 1959dan diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, untuk melindungi jenis jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) ; = Merek THE OLYMPICS, daftar No. 787 298 tertanggal 16 Agustus2002, untuk melindungi jenisjenis barang yang termasuk dalam kelas sampai dengan 34, dan jenisjenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36,38 sampai dengan 45.

bukti dalamperkara ini ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai satusatunya pemilik sahdan berhak atas merekmerek yang menggunakan kata OLYMPIC OLYMPICSyang merupakan nama lembaga International COMITE INTERNATIONALOLYMPIQUE yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894, yang menanganipenyelenggaraan Olimpiade (Olympic) ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merek*OLYMPIC danOLYMPICS dengan berbagai variasi telah didaftarkan ke berbagai Negara antaralain Thailand dengan merek OLYMPIC dan Logo, World

kasasi tanggal28 Oktober 2013 kontra memori kasasi tanggal 4 April 2017 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa adalah fakta Tergugat dan II adalah karyawan Penggugat,dan selaku majikan Penggugat dianggap bertanggung jawab atas kelalaiandari Tergugat dan II selaku karyawannya yang telah menjual besibesibeton ulir milik dari PT Inter World

Sidik Suraputra,S.H, dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komarberalamat di World Trade Center 6 (dahulu bernama WismaMetropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor079/Ext/TMMIN/POA/ IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh

., kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Custom Organitation (WCO ).B.Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan anailisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun olehsebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarang dikenaldengan nama World

Gunakan referensireferensi World Customs Organization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CDROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7.

Data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitasbahan peledak seberat 2.000 (dua ribu) gram pada praktik penangkapanikan menggunakan bahan peledak dapat menghancurkan lebih kurang12.56 (dua belas koma lima puluh enam) meter persegi karang.

Data dari World Bank (1996) menyatakankapasitas bahan peledak seberat 2.000 (dua ribu) gram padapraktikpenangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menghancurkan lebihkurang 12.56 (dua belas koma lima puluh enam) meter persegi karang.

dihukumberkaitandengan masalah RMS, dan saksi mengetaahui kalau Simon Saija adalah PresidenTransisiRMS ; Bahwa menurut saksi, RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sebuah negara dankarena sebuah negara, maka setiap negara punya hari ulang tahun dan harusdiperingati ; Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa Spanduk bertuliskan APRIL 25 2014IS THE DAY OF RECONCILIATION/CESSATION BETWEEN NKRI AND RMS(SOUTHMOLUCCAS INDEPENDECE DAY) RECONCILIATION/CESSATION OFHOSTILITIES AMONG NKRIAND RMS IS A FOLLOW UP WORLD

ALEX MANUPUTTY yang merupakan Pimpinan RMS dipengasingan yang berbunyi APRIL 25 2014 IS THE DAY OF RECONCILIATION/CESSATIONBETWEEN NKRI AND RMS = (SOUTHMOLUCCAS' INDEPENDECE DAY)RECONCILIATION/CESSATION OF HOSTILITIES AMONG NKRI AND RMS IS A FOLLOWUP WORLD PEACE GONK, selain memuat kalimat sebagaimana yang diinginkan Terdakwa,didalam Spanduk juga termuat gambar bendera RMS, dan ketika pada pagi hari tanggal 25April 2014 Spanduk tersebut oleh Saksi WILLIAM LAWALATA Alias EBENG dibawa kesamping Gereja

dan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dr.ALEX MANUPUTTY yang merupakan bagian perjuangan mengembalikan kedaulatan RMSatau mewujudkan berdirinya RMS sebagai suatu negara, didalam persiapannya untukpembuatan spanduk yang oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi WILLIAM LAWALATA AliasEBENG, redaksi yang berbunyi APRIL 25 2014 IS THE DAY OFRECONCILIATION/CESSATION BETWEEN NKRI AND RMS (SOUTHMOLUCCASINDEPENDECE DAY) RECONCILIATION/CESSATION OF HOSTILITIES AMONG NKRIAND RMS IS A FOLLOW UP WORLD

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di World Trade Center 6 Lantai 14, Jalan JenderalSudirman Kavling 31, Jakarta, 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar beralamat di World Trade Center 6 (dahulubernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan JenderalSudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dan Turino Suyatman,S.E., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraKonsultan Hukum Pajak pada Kantor PT Prima WahanaCaraka beralamat di Plaza 89, Lantai 8, Jalan H.R. RasunaSaid Kav.

., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di World Trade Center 6 (dahulu bernama WismaMetropolitan Il) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling31, Jakarta 12920 dan Sutedjo, S.E..

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI), KantorCabang Singapura, yang diwakili olen General Manager danDeputy General Manager Klaus Krombass dan ChristopherLim, berkedudukan di One Raffles Quay #3801 North Tower,Singapura, 04853, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMarojahan Hutabarat, dan kawankawan, berkantor di DBSBank Tower Ciputra World , Lantai 20, Jalan Prof. Dr.Satrio Kav.35, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 November 2014;2.

., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Hukum & Bisnis,beralamat di Gedung CBU World lantai 2 Jalan A.

Total = Rp164.402.311,00Bahwa karena surat somasi dari Ahli Waris Penggugat Rekonvensi dalam upaya mediasinya tidak penah mendapatkan perhatian yang serius danitikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikannya, maka padatanggal 21 Desember 2009 Penggugat Rekonvensi meminta bantuan danmemberikan kuasa kepada kepada Law Office of Remy & Partners LegalCounsel World Wide di Jakarta;Bahwa sesuai dengan Surat Somasi tanggal 10 Feberuari 2010, tanggal 25Februari 2010 dan surat somasi 31 Maret 2010

dari Law Office of Remy &Patners Legal Counsel World Wide di Jakarta, Tergugat Rekonvensi tidakpernah mengindahkan untuk dilakukannya upaya mediasi;Bahwa setelah dikirimkannya Surat Somasi baik oleh Ahli Waris pada tanggal7 Juni 2009, tanggal 21 Juli 2009, tanggal 19 September 2009, tanggal 21Oktober 2009, tanggal 10 November 2009 dan Surat Somasi tanggal 10Februari 2010, tanggal 25 Februari 2010 dan Surat Somasi 31 Maret 201melalui kuasa hukumnya Penggugat Rekonvensi dari Law Office of Remy &Partners

Legal Counsel World Wide di Jakarta saat itu, walaupun PenggugatRekonvensi telah berulang kali menawarkan upaya mediasi dan meminta atasrumah negeri di Jalan Buah Batu Nomor 266 Kota Bandung untuk dikosongkanmengingat bellum lunasnya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi dan Ahli Warisnya Penggugat Rekonvensi, TergugatRekonvensi tetap tidak bersedia untuk menyerahkan dan mengosongkannya;Bahwa terhadap Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan danmengosongkan atas rumah di

1945 yang berbunyi: setiap menterimembidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;Bahwa pembantu yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan:Menteri adalah menteri yang membawahi departemen yang satulingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaanintelektual, termasuk merek;Bahwa UndangUndang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Agreement Establishing the World

Demikian halnya terhadap harmonisasi ParisConvention for the Protection of Industrial Property atau AgreementEstablishing the World Trade Organization;Bahwa Direktorat Jenderal yang dimaksud dalam hal ini adalahsebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang Undang(UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana disebutkanDirektorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektualyang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri;Bahwa Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor

Putusan Nomor 2653 K/Pat./201417.18.19.20.21.Bahwa sejalan dengan konvensikonvensi internasional yang telahdiratifikasi Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Undang UndangNomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing theWorld Trade Organization, Negara Republik Indonesia telah meratifikasiAgreement Establishing the World Trade Organization dalam hukumnasional Indonesia melalui Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992tentang Merek jo.

Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3564);Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/20123.

Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564);Dalam Penjelasan Undangundang nomor 7 Tahun 1994 : angka Ilmengenai Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangandisebutkan :Halaman 23 dari 30 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, juga telah menciderai Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization (LNRI Tahun 1994 Nomor97);Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undangundang PengadilanPajak dengan ini kami mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasanalasan bahwa terdapat Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 hurufe.