) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Halaman 89 dari 360 Putusan

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

terbatas termasuk didalam RUPS Lainnya.Bahwa RUPS Terbatas termasuk di dalam RUPS Lainnya karena didalamprosesnya ada persetujuan Gubernur Maluku dan Walikota Ambonsebagai Pemegang Saham Pengendaii.Bahwa RUPS Terbatas dilakukan atas dasar Anggaran Dasar PT BankMaluku Pasal 15 ayat 1 A.Bahwa Yang menghadiri RUPS terbatas adalah Komisaris dan direksi PTBank Maluku.Bahwa Tugas saksi didalam pengadaan RUPS Terbatas adalahmenyiapkan suratsurat.Bahwa RUPS Terbatas diadakan pada tanggal 13 November 2014

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS

Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 adalah

sah dan mengikat;

3. Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta

Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/IIl/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita

Acara RUPS

Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;

4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama penguruSs PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah tercantum dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIRIPT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPATIIII/O6 tanggal 29Maret 2006 yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS nomor 03 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

Namun perluTERGUGAT sampaikan, bahwa pada dasarnya penerbitan objeksengketa didasarkan pada adanya Akta No. 01, tanggal 11 April 2012yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimanadasar pembuatan Akta dimaksud adalah hasil RUPS LB PT. IdolaTunggal yang sebelumnya telah mendapatkan izin atau persetujuanmengenai jumlah gourum untuk melakukan RUPS melalui PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR.

,tanggal 16 Februari 2012 dan juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11April 2012 terlebih dahulu, dimana yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Penetapan Pengadilan dan juga Akta dimaksudadalah lingkup Peradilan Umum;d Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknyamekanisme RUPS LB PT.

tidak menetapkan saatmulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian AnggotaDireksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;.

Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal 111 ayat 6UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: Dalam hal RUPS tidakmenentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian Anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangUndang No. 40 Tahun2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam DaftarPemegang saham.

Lainlain;Menetapkan dan menunjuk Pemohon atas nama Doddy Sutanto sebagaiPimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;Menetapkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)paling cepat 18 hari sejak Penetapan ini ditetapkan dengan tenggangwaktu 15 hari untuk Pengumuman/ Pemberitahuan RUPS melalui IklanKoran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lainnya;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebutadalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ada dan sah;Memerintahkan Direksi untuk

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.2.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telahterbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23112016 sampai dengan 23112021, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati7.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11, tidak benarapabila PT Sumber Pangan Nusantara tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) setelah pergantian pengurus sebagaimana terurai padajawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PT Sumber Pangan Nusantaramenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara patutdengan mengundang semua Pemegang Saham .

Rapat Umum PemegangSaham bertempat di Resto Pondok Kampoeng Nelayan, Jalan Singosari nomor30 Kota Kediri ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dihadiri olehPenggugat, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat (100 %Pemegang Saham hadir).

Kemudian Penggugat menyampaikanbahwa Penggugat datang karena ada undangan RUPS, jadi tidak adahubungannya Penggugat sebagai apa hari ini (tanggal 15122017) dengan hasilRUPSLB.

BNSP) melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk menindaklanjutiHal. 11 dari 50 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/PDT/2014/PT Btn12Keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambilsuatu keputusan yang pada pokoknya memberhentikan Direksi secarapermanen, dan mengganti susunan Pengurus PT. Bali Nuansa SuksesPratama (PT. BNSP) dan mengambil suatu keputusan yang padapokoknya merubah susunan Direksi PT.

BNSP) in concreto Lidwina Ariwin Susetyo (I.C.Tergugat IV), sebagai Direktur Utama, yang merupakanhasil perombakanyang menurut Penggugat tidak sah tersebut, melalui surat undangantertanggal 22 Oktober 2013, No. 005Dir.BNSP/X/2013, PerihalUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), mengundang Penggugat sebagai pemegang saham 45% untuk menghadiri Rapat UmumPemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT.

BNSPdan Penggugat II tidak menjelaskan kapasitas dan kepentinganhukumnya dalam mengajukan gugatan a quo.Sedangkan di sisi lain dalam Positavide gugatan halaman 8 butir 16sampai dengan halaman 15 butir 35 maupun dalam Petitum nya videhalaman 16 dalam Provisi dan butir 6 sampai 11 bahwa yang menjadisubstansi dalam gugatan Para Penggugat adalah gunadinyatakannya batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisarisdan RUPS PT.

= Dan apakah tindakan pemberhentian Direksi oleh DewanKomisaris atau RUPS bertentangan dengan ketentuanUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Anggaran Dasar Perseroan ?.Kronologi dan Fakta HukumA. Bahwa keadaan semula kekayaan PT. BNSP adalah sebagaiberikut:e PT.

Bahwa adalah tidak logis Penggugat sebagai Direktur Utama yangsudah dinyatakan dalam RUPS telah terbukti melanggar AnggaranDasar Perseroan PT. BNSP masih didudukkan sebagai pengurus danlagi pula hal itu mutlak tunduk pada kewenangan RUPS.9.Bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat sebagaiDirektur Utama dan sebagai Direktur pada PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL pada Pasal 9angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar; Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL (AktaNo. 04), di dalam Pasal 9 disebutkan antara lain yaitu:"(1 )RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;fiVRUPSdiselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakHalaman 19.

Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan,dst".6.2.Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04 tersebutmengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapan pemanggilan RUPSdilakukan, dan mengenai penghitungan pemanggilan RUPS. HiendraSoenjoto selaku Direktur Utama PT.

Putusan No.65/Padt.G/2015/PN.JKT.PST.Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebihbesar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum.13.4.

Selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimanaditentukan dalam undangundang".13.5.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran DasarPT.

yang disetujui oleh semuapemegang saham Tergugat,obahkan Penggugat pun menyampaikan bilaTergugat tidak mengadakan RUPS untuk mengganti atau memberhentikanPenggugat, maka Surat PHK tersebut tidak memiliki arti apa pun, namunpenjelasan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat berupaya melakukan mediasi secara langsungdengan pihak Tergugat dan tidak tercapai kata sepakat, kemudianPenggugat melakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Sosial

, bahkan apabila pemberhentian itu dilakukan, makaRUPS tersebut pun harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dankemudian RUPS wajib memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untukdidengar keterangannya terkait pembelaan diri yang bersangkutan(Penggugat), apabila RUPS tidak melakukan pemanggilan terhadap yangbersangkutan (Penggugat), maka pemberhentian yang bersangkutan(Penggugat) selaku anggota direksi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal91 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, kecuali yang

Gugatan kabur dan tidak jelas/tidak terang:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas/tidakterang (obscuur libel/onduidelijk), ini tercantum secara jelas dimanaPenggugat mencampur adukan antara:Pemutusan Hubungan Kerja (tuntutan uang pesangon);Dengan;Persoalan Pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengharuskan Tergugat jugamengikuti peraturan sesuai Pasal 91 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas (alasan Penggugat dalam gugatan

Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih

menjabat sebagai direktur pada Tergugat oleh karena belumHalaman14 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016ada akta notaris yang menunjukkan adanya pergantian atau pemberhentianPenggugat sebagai salah satu dewan direksi pada Tergugat .... bahwa direksiperusahaan tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa melalui RUPS, ..... makapemberhentian tersebut cacat hukum;Sehingga alasan gugatan Penggugat dalam sengketa/perkara ini (tentangpersoalan pelaksanaan RUPS) bukan wewenang/kewenangan Pengadilanhubungan

Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

Bahwa kebijakan dalam menentukan satu jabatan Direksi BUMNsepenuhnya merupakan kewenangan RUPS, dimana Tergugat /Menteri BUMN merupakan salah satu pemegang saham pada PT.SK disamping pemegang saham lainnya, yaitu Tergugat II/DirekturUtama PT. Bank Mandiri dan Tergugat IlIl/Direktur Utama PT.Flobamor.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kedudukan Menteri10BUMN selaku Rapat Umum Pemegang saham/RUPS dalam halseluruh saham Persero dan Perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara;6.

Pasal 23 Undangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara menyatakan bahwa Dalam waktu 5 (lima) bulansetelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.Dalam pejelasannya, laporan tahunan tersebut antara lain termasukgaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium sertatunjangan lain bagi anggota Komisaris;b.

Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupangyang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto dengan AktaNomor 5 tanggal 2 Nopember 2010, ditandai bukti T.I.7;8. Fotocopy Buku Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap,Penerbit Sinas Grafika Halaman 359, ditandai bukti T.I.8;9. Fotocopy Buku Prof. Dr.

SK tanggal 27 Juni 2002, ditandai bukti T.I.10;11.Fotocopy dari fotocopy Keputusan RUPS Luar Biasa PT SK Nomor RIS31/D4.MBU/2003, tanggal 26 September 2003, ditandai bukti T.1.11;12.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Semen Kupang(Persero) Nomor KEP 199/MBU/2008 tanggal 27 September 2008,ditandai bukti T.1.12;13.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Para Pemegang Saham PT. SK.

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

Nomor 227 K/Pdt/2018Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasidan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa pokok perkara dalam perlawanan a quo adalah mengenai sahtidak sahnya perbuatan Para Terlawan mengajukan permohonanpenetapan izin menyelenggarakan RUPS PT Liang Hok HandelMaatschappij NV dan sahtidak sahnya Penetapan Pengadilan Nomor394

Agung putusan Judex Facti sudah tepatdan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbanganyang cukup terhadap semua dalil serta bukti yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi, dan berdasarkanpertimbangan tersebut terbukti bahwa Para Termohon Kasasi adalahpemegang saham sekitar 1/10 dari jumlah seluruh saham sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas berhak mengajukan permohonan penetapan kepadapengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

Bahwa terbukti Direksidan Komisaris telah meninggal dunia dan telah dilakukan RUPSLBsebanyak 2 kali tetapi tidak memenuhi kuorum sehingga tindakan ParaTermohon Kasasi mengajukan permohonan penetapan izinmenyelenggarakan RUPS adalah perbuatan sah. Bahwa tidak adabukti bahwa Penetapan Pengadilan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN Smg.,adalah penetapan cacat secara hukum.

Dalena Pratama Indah yaitu Tergugat IV,Tergugat V, dan Penggugat I, Penggugat ikut bertanda tangan di dalam Aktatersebut tanoa memperhatikan isi dan maksud dari Perjanjian tersebut.Selanjutnya Tergugat Il sebagai Notaris tidak pula mengingatkan Penggugatbahwa Perjanjian tersebut tidak boleh dijadikan sebelum adanya RUPS, dan biladiperjanjikan juga mengandung cacat hukum;Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat yang dituangkandalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat

Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harusdiberikan penjelasan serta alasannya;Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perhitungan danmenetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS danperhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudiandituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatanyang dilarang dan bertentang dengan Pasal 56 dan Pasal 58 UndangUndangNomor

Dahad Umar, SH., Notaris diPekanbaru;Bahwa melalui RUPS Luar Biasa tersebut, telah diputuskan danditetapkan memberhentikan Tergugat IV sebagai Direktur Utama PT. DalenaPratama Indah dan mengangkat Rudi Achmad, SH., sebagai Direktur PT.Dalena Pratama Indah. Selanjutnya melalui RPUS Luar Biasa PT. DalenaPratama Indah tersebut untuk tahun buku 2000 sampai 2003 telah diputuskanHal. 7 dari 30 hal. Put.

bertentangan dengan undangundangkarena telah melalui datadata yang akurat dan diaudit secara keseluruhan sertaditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei2004;Bahwa dengan telah ditentukannya pembagian keuntungan untukperseroan melalui RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004, maka sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan Perseroan untuk Tergugat dapat menyelesaikan melalui Tergugat Ill (PT.

Dalena Pratama Indah) yangkepentingan untuk itu;Bahwa dari saat RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004 menetapkanpembagian keuntungan untuk Persero, Tergugat tidak pernah mengambil sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan sebesar Rp. 94.123.922,(sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluhdua rupiah) untuk Tergugat tersebut.

Metro Garmin dengan modal saham masingmasing 50% dan telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT, dimanapada saat pembentukan tersebut tersusun Kepengurusan bahwa : Sugiantosebagai Direksi dan Eko Gunawan sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa(Goerge Gunawan) adalah keponakan dari Eko Gunawan ;Bahwa di dalam perjalanan usaha tersebut mengalami ketidak lancaransehingga diadakaniah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 17 Juni 2008, dimana di dalam RUPS tersebut telah diputuskanuntuk diadakan susunan

Haltersebut dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No.266/Pdt.G/2008/PN.Bdg yang telah mengesahkan RUPS tersebut danmenetapkan bahwa Eka Gunawan sebagai Komisaris dan George Gunawan(Terdakwa) sebagai Direktur PT. Metro Garmin dan RUPS tersebut telahdidaftarkan di DEPKUMHAM pada tanggal 19 Juni 2008.

Dan sesuai denganUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS,RUPS adalah merupakan Keputusan Tertinggi, dimana AD/ART maupunSusunan Kepengurusannya mulai berlaku pada saat diadakan Rapatdimaksud.Dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008, Terdakwadinyatakan sebagai DIREKTUR, sehingga jabatan yang sebelumnyadipegang oleh Sugianto telah beralin kepada Terdakwa.

Namun dalampelaksanaan kegiatan selanjutnya bahwa Sugianto telah sengaja tidakmenyerahkan jabatan tersebut dan tidak mengakui hasil RUPS, karenanyabaik Terdakwa sebagai DIREKSI baru, maupun Eko Gunawan sebagaiKomisaris tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di Kantor PT. MetroGarmin ;Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 911 K/PID/20103. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2008 + jam 11.00 Terdakwabersamasama dengan Eko Gunawan mendatangi Kantor PT.

, adalah sah,mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusanRUPS Tergugat I.Bahwa oleh karena Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BPCI tanggal12 Oktober 2017 adalah Keputusan Pemegang saham Tergugat yangsah, mengikat dan memiliki kKekuatan hukum yang sama dengan RUPS,maka segala ketentuan yang dinyatakan dalam Keputusan SirkulerPemegang Saham BPCI tanggal 12 Oktober 2017 tersebut adalah sah,mengikat, memiliki kKekuatan hukum yang sama dengan RUPS, termasuknamun tidak terbatas pada keputusan

Keoutusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentiantersebut.6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDireksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.Hal. 4 dari 48 Putusan No. 554/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel.14.

Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT dengan tegas menyatakan15.16.bahwa selain menetapkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi, Keputusan RUPS juga menetapkan mengenai saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDireksi.

Dalam hal Direksi yang akan diberhentikan tidakmenerima pemberhentian tersebut, maka Direksi tersebut harus diberikankesempatan untuk membela diri dalam RUPS atau jikapun keputusanmemberhentikan Direksi tersebut dilakukan di luar RUPS, maka Direksitersebut tetap harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelumadanya keputusan pemberhentian.Bahwa tindakan pemberhentian Penggugat sebagai Presiden DirekturTergugat nyatanyata tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalamketentuan Pasal 105 ayat

Sel.(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandiluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan

; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak

pernah mengadakan RUPS/RUPSLB, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Bahwa lahirnya pemindahan hak terjadi pada saat RUPS ditutup/berakhirdan dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat Il dengan keputusan rapat antara lainsebagai berikut : ".

Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima bolas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam betas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).

Ficamp Indo Sentosa Jaya , pada tanggal 15 Agustus 2008 telahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan keputusan rapatantara lain merubah Susunan Direksi dan Komisaris PT.

Ficamp IndoSentosa Jaya (TERGUGAT Il) mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya KEMBALI Penggugat selaku Pemegang Saham pada agarPT.

RUPS atau RUPSLB yang tidak tidak tunduk pada PUTUSANPENGADILAN , kecuali menyangkut halhal tertentu yang diatur dalam pasal80 UNDANGUNDANG Nomor : 40 Tahun 2007 jo UU No.1 Tahun 1995tentang PERSEROAN TERBATAS tersebut seperti halnya RUPS atau RUPSLB yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang memerlukan izin dariPengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Tuntutan PENGGUGATtentang agar PT.

Bahwa, oleh karena anak Pemohon belum dewasa, maka untukmelakukan perbuatan hukum menghadiri RUPS Luar Biasa PT.

Aghisna Centra Medica, berkedudukan di Purwokerto, KabupatenBanyumas, menghadiri RUPS dengan cara menyetujui Direksi PT.Aghisna Centra Medica untuk meminjam uang berikut menjaminkan hartakekayaan perseroan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;3.

Aghisna Centra Medica, berkedudukan di Purwokerto, KabupatenBanyumas, menghadiri RUPS dengan cara menyetujui Direksi PT.Aghisna Centra Medica untuk meminjam uang berikut menjaminkan hartakekayaan perseroan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;s.

Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industriestidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :a. Pemberhentian Tergugat dan Tergugat II tidak dilakukan melaluiproses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91ayat (1) UU No. 1/1995 ;Hal. 7 dari 94 hal. Put.

Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal,yaitu :a. Pemberhentian Tergugat dan Tergugat II tidak dilakukan melaluiproses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91ayat (1) UU No. 1/1995 ;b.

Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan diri ;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il telah diberhentikan darikedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT.

Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan diri ;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah diberhentikan darikedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT.

(RUPS) PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan Kop SuratTergugat Nomor 076/ExtPPIIXI14 tertanggal 26 Nopember 2014 danNomor 085/ExtPPI/XI14 tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sahdan batal demi hukum:;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTPantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari2015 yang masingmasing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 BeritaAcara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 danAkta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal

Pantai Perupuk Indah Nomor 11 Tanggal 16 Demseber 2014, yangdiperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yangtercatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014:Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT.

., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 08Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita AcaraRapat Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2015, yang diperbuat oleh CiptoSoenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkarayang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;Halaman 8 dari 20 hal

Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta NotulenRapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tertanggal5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dinadapan PoeryantoPoedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor3543/Leg/2015;Halaman 17 dari 20 hal.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Peruput Indah, tertanggal 8Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2015 ,yang diperbuatoleh Cipto Soenaryo, S.H. selaku Notaris di Medan;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untukmenanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupundalam rekonvensi ini;Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon