bagiseseorang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari yang dimaksud didalam Pasal 55 serta praktek, menurutPengadilan harus ditekankan kepada kapan diketahuinya Keputusan TataUsaha Negara, bukan sekedar informasi keberadaan keputusan tersebut; Menimbang, bahwa menurut pandapat Pengadilan hal tersebut perluditekankan oleh karena didalam perkembangan hukum saat ini, telah terdapatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik,sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang sah daripejabat dan atau badan tata usaha negara, sehingga tidak akan menutupkemungkinan pihak yang tidak dituju akan memperoleh Keputusan yang dirasamerugikannya, bukan hanya sekedar informasi keberadaan Keputusan tersebut;Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperlukan bagi Pengadilan TataUsaha Negara untuk suatu kepastian hukum atas keberadaan atau wujud nyatadari Keputusan obyek gugatan, sehingga dalam hal sejak kapan Penggugatdapat

adalah tidak benar karena Tergugattelah melaporkan Penyelenggaran Pemerintahan kepadamasyarakat melalu DPRK Aceh Utara sebagai LembagaPerwakilan/representasi dari masyarakat Aceh Utara dalam rapatparipurna LKPJ dan LPPD setiap tahunnya dan apabila masyarakatingin memperoleh informasi tertentu. dapat mengajukanpermohonan kepada Pemerintah melalui PPID (PejabatHalaman 40dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNA17.18.19.Pengelolaan Informasi Daerah) sesuai dengan UndangUndangKeterbukaan Informasi

Publik.

informasi dan tranSaksi elektronik;Bahwa Ahli meraih gelar Sarjana S1 Jurusan Manajemen Informatika STMIKDipanagara lulus Tahun 1999, Sarjana S2 Jurusan IIlmu Komputer UniversitasHalaman 17 dari 45 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Kng.Gajah Mada lulus Tahun 2003, Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas KristenIndonesia Paulus, lulus Tahun 2007, Sarjana S3 Imu Ekonomi UniversitasHasanudin, lulus Tahun 2010;Bahwa dalam perkara ini Ahli diminta Kepolisian Polres Kuningan untukmenjelaskan peristiwa penyebaran informasi

publik melalui video di youtube;Bahwa judul video tersebut yaitu Polisi nyamar angkut C1 di Kuningan JawaBarat....

Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan aturan secara benar dan bertanggungjawab atas jabatannya, karena Pejabat Publik orang yang di beri tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (pasal 1 ayat 6 undangundang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);Tergugat telah melanggar Pasal 3 tujuan UndangUndang KeterbukaanInfomasi dimana setiap pajabat publik wajib mengetahui dan melaksanakan yaitusebagai berikut:Halaman 13 dari 40 Hal.

Bahwa atas tindakan Tergugat memberitahukan dan/atau) menginformasikan kepada Penggugat' melaluisuratnya Nomor. 779/60032.16/IX/2014, Tanggal 24September 2014, Perihal Permohonan Sertipikat, yangmenjadi objek perkara ini adalah tindakan yang keliru danmelanggar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 angka (1) dan angka(2) hurup a,b,c dan d.

Selain itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyeksengketa dengan tidak memberikan informasi akan adanyapengukuran kepada tetangga yang berbatas (vide RisalahPenelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) adalahmelanggar azasazas umum pemerintahan yang baik khususnyaazas Keterbukaan Informasi Publik (fair play) karena dengan tidak adanya informasi akan dilakukan suatu pengukurankepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengetahuisehingga tidak dapat mengajukan keberatan; dan melanggarazaskecermatan

untukmenciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan KodeEtik dan Pedoman Perilaku Hakim;2) PrinsipPrinsip Pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 3,ayat:(4) Prinsip penghargaan terhadap profesi Hakim dan lembagapengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan danpenanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikianrupa, agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaanHakim dan pengadilan;(5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapatselalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif,informasi

Publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasandan penanganan dugaan pelanggaran;(7) Prinsip efectivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwapengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaranKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secaratepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yangberlaku;e.

Ardiansyah memperhatikan UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui perintahdan penetapan hakim harus diserahkan kepada Penggugat. Dengandemikian.........Hal. 17 dari 59 hal.

Bahwa PENGGUGAT III sedari awal pendiriaannya (de facto) tahun 2008 hinggasaat ini telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan HAKGUGAT Organisasi dalam perkara:Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara LembagaBantuan Hukum Masyarakat melawan Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia dengan registrasi perkara nomor: 163/KIPPSA/2012 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/G/2012/PTUNJKT. Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor: 282 K/TUN/20137.

Nomor. 14 Tahun 2008, tentangKeterbukaan Informasi Publik vide Pasal 22 ayat (7), paling lambat 10 (Sepuluh)hari kerja sejak diterima surat dari Penggugat semestinya sudah di jawab.Bahwa oleh karenaperbuatan Tergugat , telah terbukti melakukan PerbuatanMelawan Hukum maka Penggugatdirugikan secara baik materil maupuninmaterial maka berasan hukum penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar : Kerugian material uang Pokok ganti rugi pada saat menerima cessiesebesar Rp. 5.575.000.000, (lima

waktu perang, keadaan bahaya, keadaanbencana alam, atau keadaan luar biasa yangmembahayakan,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;(2)dalam keadaan mendesak untuk kepentinganumum berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.5. dalam praktik perkembangannya kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dapat diperluas dandibatasi oleh terbitnya peraturan perundangundangan yangbaru seperti UndangUndang Peradilan Pajak, UndangUndang Peradilan Hubungan Industrial, UndangUndangKeterbukaan Informasi

Publik, UndangUndang PartaiPolitik, dan lain sebagainya, juga oleh yurisprudensi baru;6. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidaksemua keputusan tata usaha negara dapat digugat kePengadilan Tata Usaha Negara, sehingga perludipertimbangkan terlebin dahulu apakah keputusan obyeksengketa dalam perkara a quo menjadi kewenanganHal. 42 dari 146 Hal.

Bahwa penerbitan sertifikat Nomor 212/Pasar Pangururan atas namaTergugat Il Intervensi ALBERT SITANGGANG telah sesuai denganprosedur hukum yang berlaku dan tidak mengandung cacat hukum danpenerbitannya sertifikat tersebut oleh Tergugat dilaksanakan sesualdengan azas keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas publik danjuga dilaksanakan secara proforsional dan profesional sehingga telahmemenuhi azas pemerintahan yang baik serta pemerintah yang bersihdan bebas dari KKN.Maka berdasarkan urainan

Bahwa PENGGUGAT III sedari awal pendiriaannya (de facto) tahun 2008 hinggasaat ini telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan HAKGUGAT Organisasi dalam perkara:Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara LembagaBantuan Hukum Masyarakat melawan Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia dengan registrasi perkara nomor: 163/KIPPSA/2012 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/G/2012/PTUNJKT. Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor: 282 K/TUN/20137.

rekomendasinya adalah antara lain;Pembongkaran agar ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan danmohon diperiksa kembali keabsahan sertipikat hak pakai yang dimilikiatas nama Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, dan memintaagar dibawa dan ditunjukkan fotokopi sertipikat atas nama PemerintahDaerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat membingungkan dan sangataneh buat Para Penggugat, seperti ada hal yang ditutupi dan atastindakan tersebut jelas melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, karena di Era Globalisasisekarang ini, suatu informasi merupakan hal yang penting dan praktis,sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yangdibutuhkannya.

Duta Cipta MandiriEngineering Consultant, karena Penggugat terkena blacklist dari ADB danWord Bank, karena hal tersebut bersifat informasi publik dan bisa diaksesoleh siapa saja melalui internet vide website ADB dan website World Bank,sehingga apabila para Tergugat tetap menyatakan diri sebagai karyawan dantetap menuntut gaji dan atau pesangon dari Penggugat, artinya paraTergugat menutupi fakta hukum yang sebenarnya (adanya unsurkesengajaan);Menimbang, bahwa apabila melihat bukti P4 dan P4A yang

Bahkanmenurut UndangUndang No.14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan setiapinformasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dantepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.Bahwa pada kenyataanya TERGUGAT telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikyang menentukan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yangakurat, benar dan tidak menyesatkan.d.

Padahal, informasi tersebutmerupakan informasi publik yang dapat diperoleh Para Penggugat dariKementerian terkait dan/atau dari informasi yang beredar di Internet.Hal ini menunjukkan bahwa, Para Penggugat telah salah dalam melakukanidentifikasi terhadap pihakpihak yang akan digugat. Kesalahan ParaPenggugat dalam menarik Kantor Operasional Tergugat di Kota Medantersebut membawa konsekuensi hukum yang fatal.

serius dalam pencantumannama, alamat dan subyek hukum perusahaan Tergugat yang bukanmerupakan typo error melainkan human error berupa ketidaktelitian danketidakcermatan dalam penyusunan gugatan yang mengancam formalitasgugatan tersebut.Para Penggugat tidak dapat berdalil bahwa Para Penggugat barumengetahui adanya perubahan nama Tergugat karena jelasjelasHalaman 33 dari 106 Putusan Nomor 823/Pat.G/2020/PN Mdn30.31.pengajuan gugatan yang benar dan baik adalah memeriksa secara teliti yaitu berdasarkan informasi

publik yang tersedia setiap detail mengenaiidentitas dan alamat yang benar dari Tergugat.Para Penggugat juga tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tergugat telahhadir di persidangan dan mengajukan pembelaan, sehingga dengandemikian telah mengakui bahwa gugatan memang ditujukan terhadapTergugat I.

Polieknik Keuangan Negara STAN TahunAkademik 2018/2019 tertanggal 13 Maret 2019(Fotokopi dari fotokopi)Surat Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 7Juli 2019, Perihal: Pernyataan Keberatan AtasPermintaan Informasi Publik (Fotokopi darifotokopi)Surat Nomor: S466/PKN/2019 tanggal 11 Juli2019, Perihal: Jawaban atas keberatan/KlarifikasiNilai (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)Surat Para Penggugat Kepada PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi BadanPendidian dan Pelatinan Keuangan KementerianKeuangan

padatahun Akademik 2018/2019 yang menjadi dasarSurat Pengumuman Nomor PENG39/PKN/2019tentang Perubahan Kedua Atas PengumumanDirektur PKN STAN Nomor: PENG20/PKN/2019Tentang Kelulusan Mahasiswa Semester GanjilProgram Studi Diploma , Diploma III dan DiplomaIV Politeknik Keuangan Negara STAN TahunAkademik 2018/2019 tertanggal 13 Maret 2019(Fotokopi dari fotokopi)Surat dari Inspektorat VI, Inspektorat Jenderalkementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor: S23/lJ.7/2019 Perihal Pengaduan danPermohonan Informasi

Publik Terhadap DirekturPoliteknik Keuangan Negara STAN (Fotokopisesuai dengan Aslinya)Surat dari Para Penggugat kepada Inspektorat VI,Inspektorat Jenderal kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 70/SCOSrt/VIII/2019tertanggal 23 Agustus 2019 Perihal PermintaanInformasi dan Tindak Lanjut Laporan (Fotokopidari fotokopi)Surat dari Inspektorat VI, Inspektorat JenderalHalaman 69 dari 127.

Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentangPelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, pada BAB IV kategori InformasiHalaman 13 dari 138, Putusan Perkara Nomor: 10/G/2021/PTUN. TPIPublik yang dikecualikan pasal 12 ayat 4 huruf (i) Informasi yangdikecualikan meliputi, Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;6.

Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentangPelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, pada BAB IV kategori InformasiPublik yang dikecualikan pasal 12 ayat 4 huruf (i) Informasi yangdikecualikan meliputi, Buku tanah, suratukur, dan warkahnya;4.