berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala DesaCadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 20192025;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019,Halaman 3 dari 6 halaman.

Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 April 2021,yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.792Huk/2013 Tentang Pengesahan danPelantikan Calon Kepala Desa Terpilin Desa SukataniKecamatan Cikande Kabupaten Serang yang ditetapkandi Serang tanggal 18 Nopember 2013;3. Memerintahkan kepada Penggugat menjalankan Putusantersebut di atas;4.

/T30Surat Camat Cikande, Nomor: 005/86/Pemt, tanggal 13 Januari 2014, perihal:Undangan (fotokopi sesuai asili); 31.T31 Surat Camat Cikande, Nomor: 141.1/396/Pemt, tanggal 19 Nopember 2013,perihal: Jawaban Unjuk Rasa pada Pilkades Desa Sukatani (fotokopi sesuaiSli);

Desa Sukatani,Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pekerjaanKepala Desa;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanPurwakarta Nomor 141.1

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati PurwakartaNomor 141.1/Kep.534DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sadr.Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala Desa Sukatani danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanBupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.534DPMD/2017Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena dari Jabatan Kepala DesaSukatani dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5Juni 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati KarawangProvinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245Huk/2021 TentangPemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) PenjabatKepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 ( Seratus TujuhPuluh Tujuh ) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di WilayahKabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 20212027, Tanggal 21April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. DedeGusnul Yakin3.

P2 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.245Huk/2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177(Seratus Tujun Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujunh PuluhTujuh) Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2021 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 20212027,tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);3.

Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2021 Panitia Pemilihan Kepala DesaMekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.30PAN/2021tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari KabupatenKarawang dan dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desasecara terbuka (vide Bukti T6, T7, T23);9.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Panitia Pemilinan Kepala DesaMekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.12 PJ/N/2021tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 (vide Bukti T9);12.

Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penggugat mengajukan SuratKeberatan atas penerbitan Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa BaratNomor : 141.1/Kep.245Huk/2021 tertanggal 21 April 2021 (vide Bukti P6);18.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014, Tentang PengesahanPengangkatan Sdr. Dede Malvina Sebagai Kepala Desa BojonggedeKecamatan Bojong Gede Masa Bhakti Tahun 20142020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor: 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014, TentangPengesahan Pengangkatan Sdr.

Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat danberalasan:;DALAM POKOK PERKARA1.Menolak gugatan Penggugat terhadap tTergugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatCCITT LT Vj nnn nnnMenyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap SuratKeputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal25 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

Dede Malvinasebagai Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Masa BhaktiTahun 20142020;Menyatakan sah berlaku menurut hukum Surat Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

DwiSunarto, ST. yang dalam keadaan berhalanganhadir dan menyatakan dirinya tidak mempunyai kewenangan pada saatitu sebagai Ketua BPD Bojoniggedelj = 141.1/344/Kpts/PerUU/2014tanggal 25 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Bogor No.141.1/344/Kpts/PerUU/2014,Tertanggal 25 April 2014 (foto copy darifoto copy) ; 2.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; --------------------------------------------

1. DALAM POKOK SENGKETA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------
   2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1

Jabatan Tahun 2018 - 2024 dan Lampiran II Keputusan Kabupaten Karawang tentang daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 - 2024, Khusus Nomor Urut 8 Atas Nama Usman Sonjaya Kepala Desa Curug, Kecamatan Klari;--------

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARAObjek gugatan sengkata Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018, tanggal 14 Desember 2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala DesaDan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 2024 dan Lampiran Il Keputusan Bupati Karawang tentang DaftarPengesahan

, diangkat dengan keputusanBadan permusyawaratan Desa tanggal Nomor : 141.1/Kep.03BPD/2018, tanggal 18 Juli 2018 (foto copy sesuai foto copy) ;Berita Acara Rapat Pembahasan Laporan Hasil PemilihanKepala Desa Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal14 November 2018 (foto copy sesuai foto copy);Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.709 Huk/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat 67 EnamPuluh Tujuh ) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh

T1 Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.709 Huk/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (EnamPuluh Tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan Dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh)Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode MasaJabatan Tahun 2018 2024 ( copy sesuai asli) ;2. T2 Tata tertio Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Curug,Kecamatan Klari , Kabupaten Karawang (copy dari copy) ;3.

T6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug KecamatanKlari, Kabupaten karawang Nomor : 141.1/kep.04PAN/2018,tanggal 12 November 2018 tentang Penghitungan Ulang SuratSuara yang dianggap (yang tidak sah) dalam Pemilihan KepalaDesa Curug Kecamatan klari Kabupaten Karawang (Foto copyS@SUAI ASIl) jn nnn nnn nnn nn nn nnn n renee nen en eee ene n ne en nes7.

/Kep.05PAN/2018 , tanggal 12 November 2018 Calon Kepala Desaterpilin atas nama Usma Sonjaya (Sesuai dengan asli ) ;Surat ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug, KecamatanKlari, Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/40/2018, tanggal 12November 2018, Perihal laporan Hasil Pemilihnan Kepala DesaTahun 2018, Kepala Desa terpilih atas nama Usman Sonjaya(Foto copy sesuai asll) ;Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141.1/10/BPD,tanggal 14 November 2018, perihal Laporan Kepala DesaTerpilin hasil Pemilihan

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa DukuhKec.Cikupa Kabupaten Tangerang tertanggal 22 Juli 2013 ;2. Bahwa Penggugat dan H.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD),kepada Camat Cikupa sebagai fasilitator Pemilinan Kepala Desa, termasukkepada Bupati Tangerang sebagai Pejabat yang mengeluarkan KeputusanBupati Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang PengesahanHalaman 4 dari 60 halaman.

Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu) maupun administrasipenomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakandasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUNNo. 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang;13.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh TerpilihSebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 315.000, (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).Halaman 13 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 60/K/TUN/2014adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan BupatiTangerang No. 141.1/Kep.386HUK/2013 tertanggal 22 JuJi 2013, olehkarenanya tidak dapat dibatalkan;3.

Bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/784/Kpts/PerUU/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. JEJEN sebagai KepalaDesa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025. Adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual karenaditujukan atas penetapan dan pengangkatan sdr. Jejen sebagai KepalaDesa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja masa bakti Tahun 2019c. Bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/784/KPTS/PerUU/2019tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr.

Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Kepada Bupati Bogor padatanggal 17 Maret 2020 Perihal : Permohonan Pencabutan atauPembatalan atas Surat Keputusan Nomor 141.1/784/KPTS/PerUU/2019Tanggal 16 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanSdr. Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar Kecamatan Sukarajamasa bakti tahun 201920255.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/784/KPTS/PerUU/2019 Tanggal 16 Desember 2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra. JEJEN sebagai kepala DesaCadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 ;. MewajibkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/784/KPTS/PerUU/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra. JEJEN sebagai kepala DesaCadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 ;.

Lilis Saodah Calon KepalaDesa Cadasngampar Nomor Urut: O2 Nomor: 141.1/65DPMP/2019 pada tanggal 3 Desember 2019 (Sesuai dengan foto: Foto copy Surat Nomor : 141.1/248DPMD/2019, tanggal 10Desember 2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil PenyelesaianPermasalahnan/Perselisihan Pilkades Cadasngampar Tahun 2019,yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ;(sesuai dengan aslinya);0: Foto copy Surat Nomor : 141.1/571/Kec, Tanggal 11 Desember2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Permasalahan

JEJEN sebagai Kepala Desa CadasngamparKecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 Tanggal 18Desember 2019 ; (Sesuai dengan aslinya);: Foto copy Surat Nomor : 36/KH/JPSVH/III/2020 Tanggal 16Maret 2020, ditujukan Kepada Ibu Bupati Kabupaten BogorPerihal : Pencabutan atau Pembatalan atas Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/784/KPTS/PerUU/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra.

Moenir sebagai Kepala Desa oleh sebab ituPenggugat mohon objek sengketa I ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 67 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I mengajukanJawaban tertanggal 09 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:1 Bahwa dalam perkara a quo mengenai obyek sengketa Nomor : 141.1

harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima : 153 Bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap Tergugat I adalah errorin subyekto karena penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari padaterbitnya surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo,oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat I harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA : 1 Bahwa benar Tergugat I pernah menerbitkan surat keputusan Nomor : 141.1

424.013/2011tanggal 10 Pebruari 2011 dimana dalam surat keputusan tersebut salah satunyamengamanahkan agar penjabat Kepala Desa Tanggulangin mempersiapkanpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;4 Bahwa pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Juli 2011 yang dilaksanakan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin (Tergugat III) yang dibentuk olehPenjabat Kepala Desa Tanggulangin yang melaksanakan salah satuamanah ...amanah dari keputusan Bupati Nomor : 141.1

/18/HK/424.013/2011 tanggal 10Pebruari 2011 adalah sah menurut hukum, dimana salah satu yang mendaftarsebagai calon Kepala Dea Tanggulangin adalah penggugat, dengan demikian berartipenggugat telah mengakui keabsahan dari surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang PemberhentianPenggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin sebagaimana yang menjadi obyekgugatan perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY.dan ternyata selama prosespelaksanaan pemilihan Kepala

SBY memutuskansebagai berikut : 1 Menyatakan penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat I karena Penggugat bukan merupakan pihak yangbersangkutan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan menjadi salah satu obyek gugatan perkara aquo ; 2 Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan menerima seluruh jawaban gugatan ini ; 4 Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat keputusan Bupati Nomor :141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus

dipersidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUNSRG yang telah diperbaiki tanggal 03 Nopember 2015, denganmengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut:Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUNSRG.Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:141.1

/Kep.618Huk/2015 TentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih RancasumurKecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015.TENGGANG WAKTU :Bahwa Bupati Serang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati SerangNomor:141.1/Kep.618Huk/2015 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten SerangTanggal 13 Agustus 2015.1 Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya Surat Keputusan BupatiSerang Nomor:141.1/Kep.618Huk/2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan

PemeriksaanPersiapan, tanggal 2 Nopember 2015;2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan telah didaftar di Kepaniteraanpada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 12 Oktober 2015dengan Nomor perkara : 44/G/2015/PTUN.SRG;3 Bahwa, Penggugat masih diperkenankan untuk melakukan gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.KEPENTINGAN:Bahwa dengan telah diterbitkanya Surat Keputusan Bupati SerangNomor:141.1

perkaraNomor: 48/Pdt.G/2015/PN.SRG untuk membuktikan bahwa Panitia PemilihanDesa Rancasumur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Setelah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan PerkaraNomor: 48/Pdt.G/2015/PN.SRG, dan Penggugat mengajukan PermohonanPenundaan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Rancasumur KecamatanKopo, Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Serang Cq.Kabag Pemdes Kabupaten Serang;Bahwa, dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati SerangNomor:141.1

6T10Peraturan Bupati Serang Nomor: 10 Tahun 2015 Tentang PedomanPemilihan Kepala Desa (bukti ad informandum);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ranca Sumur KecamatanKopo Kabupaten Serang Nomor: 149/KEP. 001BPD/2015 TentangPembentukan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan KopoKabupaten Serang, tanggal 26 April 2015 (Fotokopi sesuai denganasli);Daftar Hadir tanggal 21 Juni 2015 dari Panitia Pemilihan DesaRanca Sumur Kecamatan Kopo (Fotokopi sesuai dengan asl);:Surat dari Camat Kopo Nomor: 141.1

: 37 tahun/18 Agustus 1969 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Kalirahayu, KecamatanLosari, Kabupaten Cirebon ;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumber sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia Mamuri bin Abdul Rojak dalam jabatannya selaku Kepala Desa(Kuwu) Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1

/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahan Kepala Desa diKabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 pada masa jabatannya yaituantara tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan diberhentikannya dari JabatanKuwu Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Maret2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.151Pemdesa/2006 atau setidaktidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun2006

No. 75 PK/Pid/2010barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena matapencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahaan KepalaDesa di Kabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 Terdakwa Mamuri binAbdul Rojak diangkat menjadi Kepala Desa (Kuwu

2006 menerima beras raskin dan setelah masyarakat melunasinyalalu dana talangan tersebut dikembalikan pada saksi Hasan Bisri bin AbdulRojak ;Selanjutnya setelah mendapat laporan dari hasil audit Badan Pengawas daerahKabupaten Cirebon No. 714.14/179/BAWASDA tanggal 17 Februari 2006perihal Laporan Hasil Audit Kasus Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari padatanggal 28 Maret 2006 Terdakwa selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Kalirahayudiberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1

No. 75 PK/Pid/2010Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahaan KepalaDesa di Kabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 Terdakwa Mamuri binAbdul Rojak diangkat menjadi Kepala Desa (Kuwu) Kalirahayu dengan masajabatan selama 10 tahun dan di masa jabatan Terdakwa berlangsungPemerintah Daerah Jawa Barat memberikan Bantuan Peningkatan KinerjaAparat Desa

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) yang menjadi objekgugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor:141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat DesaBulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April2018, atas nama Arif Teguh Riwayanto. Selanjutnya dalam gugatan inidisebut SKTUN objek gugatan/2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDesa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentangPengangkatan Perangkat Desa bBulusari, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April 2018, atas nama Arif TeguhRiwayant0 22 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eee3.

;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut sebagaimana angka 18,Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa BulusariNomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan PerangkatDesa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal10

Menolak permohonan penundaan pelaksaan Keputusan Kepala DesaBulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; 3. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 April 2018 adalahsah dan berkekuatan hukum); 4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan KepalaDesa Bulusari, Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018,tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10April 2018 ;2.

Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANGKABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/015Kpts/Des/GK/I/2013,Tanggal 18 Januari 20183 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. AZATZURIJAT SEBAGAI KEPALA DUSUN 01.

Sebagaimana:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. MewajibkanTergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untukmerehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugatdalam jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Megabulkan permohon penundaanKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekrev/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.

Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Kepala Dusun 01 di Kuwu Gebang Kulondengan melakukan Alih Tugas kepada Penggugat denganmenerbitkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR:141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESAGEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan LampiranKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas JabatanPerangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

Mariyam Nomor :141.1/52/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah dinazzegelen dandiberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malasari,Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.9;10. Fotokopi Surat Kematian atas nama H.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darsa Nomor :141.1/54/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah dinazzegelen dandiberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malasari,Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.15;16.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayum Nomor :141.1/55/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah dinazzegelen dandiberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malasari,Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.16;17.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wariah Nomor :141.1/60/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah dinazzegelen dandiberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malasari,Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.20;21.

MomonNomor : 141.1/58/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telahdinazzegelen dan diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh KepalaDesa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai danselanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.23;24.

Bahwa Penggugat I berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu diKabupaten Indramayu, diangkat sebagai kuwu untuk masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yangberakhir masa jabatan sampai tanggal 26 Oktober 201 ;3.

Kuwu Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayuterhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sesuai dengan SK Bupati Indramayu Nomor :141.1/Kep.107Otdes/2012 ;7.

/Kep.1580Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwudi Kabupaten Indramayu ;Bukti P9 : Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.406Otdes/2011 tanggal27 Oktober 2011 tentang Persetujuan Pengangkatan Sdr H.A.A.

/Kep.1580Otdes/2004 tertanggal 11 Agustus2004 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Indramayu (Vide Bukti P8) danPengangkatan Penggugat I sebagai Pejabat Kuwu Desa Sukamelang sejak 27 Oktober 2011sampai dengan dilantiknya Kuwu Desa Sukamelang definitive berdasarkan Surat KeputusanBupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.406Otdes/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 (Vide BuktiP9), dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 Tanggal 11 Agustus 2004, kuwu diangkat

/Kep.1580Otdes/2004tertanggal 11 Agustus 2004 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu di KabupatenIndramayu (Vide Bukti P8) dan Pengangkatan Penggugat I sebagai Pejabat Kuwu DesaSukamelang sejak 27 Oktober 2011 sampai dengan dilantiknya Kuwu Desa Sukamelangdefinitive berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.406Otdes/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 (Vide BuktiP9), dimana berdasarkan SuratKeputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 Tanggal 11 Agustus2004, kuwu diangkat

Sedangkanyang dimaksud dengan peraturan perundangundangan ialah semuaperaturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan olehBadan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah yang bersifat mengikat secara umum.Dalam Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin DesaSujung Kecamatan

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada KepalaDesa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkatoleh Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a2 quo;e.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkanKeputusan dan/atau Tindakan harus Produk Keputusan Tata Usaha Negaradidasarkan pada informasi dan berupa Surat Keputusan Bupati Serangdokumen yang lengkap untuk Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentangmendukung legalitas penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepaladan/atau pelaksanaan Keputusan Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatandan/atau Tindakan sehingga Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Serang, Sdri Hj.Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.462-Huk/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang atas nama Jakaria; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.462-Huk/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang atas nama Jakaria; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

OBYEK GUGATAN; 2220222nn enn ce nce1.Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.462HUK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo Tangerangatas Nama.

.==2nnsseneee nanan mene tee emesisBahwa Surat Keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.462HUK/2015tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang Banten atas nama Jakaria, bersifat konkrit, individual dan final denganalasan sebagai berikut: a) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa SuratKeputusan No. 141.1/KEP.462HUK/2015 tertanggal 26Agustus 2015, perihal Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten

suara sah dan tidaksah dimaksud telah juga disampaikan kepada Pemerintah DaerahTangerang dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan termasukpertemuan dengan Tergugat langsung akan tetapi tidak mendapatkanSil APAPUN sHnms eset eee teeniesDASAR GUGATAN; 2nn2nenecnnenennncncecnnnncenennncecenennenennBahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa padaPilkades di Desa Pasir Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerangdengan No urut 1; n nn nnn nnn nn nnn mene nnnBahwa Surat Keputusan Tergugat No. 141.1

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.462HUK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo Tangerangalas Manis, JAKANES sxnsnesesesensennnanesaenennemesHalaman 77 dari 128 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.SRG3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No.141.1/Kep.462HUK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentangpengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo Tangerang atas nama Jakaria; 4.

Bahwa, Tergugat Il benar telah mengeluarkan Surat Pengesahan HasilPerolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013 tertanggal 19Mei 2013 dan surat tersebut tidak ditujukan secara terkhusus kepadaPenggugat saja, tetapi ditujukan untuk seluruh proses Pemilihan KepalaDesa Bindang . Oleh karena itu, surat tersebut kehilangan sifat individualdan bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;.

Bahwa, menurut Indroharto, SH dalam bukunya Usaha memahamiUndang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku cetakankesembilan, Penerbit Pustaka Sinar Harapan halaman 147 : aspek lain dari tiap tindakan hukum TUN yang juga tidak boleh dilupakanadalah bahwa tindakan hukum TUN itu selalu bersifat sepihak ;Berdasarkan.......14Berdasarkan pengertian diatas, dikaitkan dengan Surat Pengesahan HasilPerolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013 tertanggal 19Mei 2013 adalah : nn nnn nen nnn

Bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukandi Pemilinan Kepala Desa Bindang dan pembuatan Surat PengesahanHasil Perolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013tertanggal 19 Mei 2013 oleh Tergugat II bukan didasarkan padakehendak sepihak ; 2 0n2 non nee one nen nenb. Bahwa, Tergugat Il tidak dapat mengingkari hasil pemilihan yang telahdidapat dalam proses Pilkades dengan membuat kehendak sendiri yangberlawanan dengan hasil pemilihan.

Hasil Penghitungan surat suara dimasukkan dalam kotak ;Seluruh hasil rapat ini dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan SuaraNomor 141.1/20BA/Pan.Pilkades/Ds..../2013 tertanggal 18 Mei 2013 ;10.Bahwa, dalam Acara Perhitungan Suara Nomor 141.1/20BA/Pan.Pilkades/Ds..../2013 tertanggal 18 Mei 2013, para saksi baik dariCalon Kades Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 telah membubuhkan tandatangan sebagai tanda bahwa Rapat Panitia dan Saksi yang pada hari Sabtutanggal 18 Mei 2013 jam 20.00 Wib adalah sah dan

/10./03140/BA/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmenetapkan Calon Kepala Desa Baampah yang ditetapbkan dengan SKPanpilkades Nomor: 141.1/10/03140/KPTS/Panpilkades/2017;Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa BaampahMengeluarkan SK PANPILKADES Nomor: 141.1 /10 /03140/KPTS/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon

gugatan Point No. 8 Yang menyatakanudangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala desa baampahKec Mentaya Hulu kab.

Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desamelaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon KepalaDesa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 141.1/10./03Halaman 49 dari 97 hal Put. Pkr.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK10.140/BA/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa MenjadiCalon Kepala Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmenetapkan Calon Kepala Desa Baampah yang ditetapkan dengan SKPanpilkades Nomor : 141.1/10/03140/KPTS/Panpilkades/201 7; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa BaampahMengeluarkan SK PANPILKADES Nomor: 141.1 /10 /03140/KPTS/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan

Bukti T 20Timur Nomor: 141.1/10/PANPILKAB/2017 tanggal 31 Oktober 2017perihal Undangan dan ditujukan kepada Daftar Terlampir, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);: Daftar Undangan Rapat tanggal 2 Nopember 2017 tentangPenyelesaian Permasalahan Penentuan Calon Kepala Desa Terpilihdi Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu, (fotocopy sesuai dengan asli);: Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tanggal03 Nopember 2017 perihal Undangan,