Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatikaadalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi danTelematika dan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.Sementara dua badan yang ada adalah Badan Penelitian dan Pengembangan SumberDaya Manusia dan Badan Informasi Publik.

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf.

mengindahkan atau mengabaikankeberatan Masyarakat tersebut;Bahwa PARA PENGGUGAT pernah menyampaikan keberatan akanprofesionalitas anggota komisi A kepada TERGUGAT, terkait keberatanPARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT hanya menyatakan akanmempertimbangkan dan menjadi bahan masukan;Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan pengumuman secara resmikepada publik melalui media resmi terkait hasil seleksi dan fit & propertest calon anggota KIP Aceh tengah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;Bahwa TERGUGAT patutnya sebagai ketua DPRK Aceh Tengahmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)yaitu tentang Legitimasi (kepatutan, redelijkheid), dimana dalam hal iniTERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan danmempertimbangkan nilai etik selama proses seleksi dan fit & proper testcalon anggota KIP Aceh Tengah, sebagaimana Enrico SimanjuntakHalaman 8 dari 54 HalPutusan Perkara Nomor: 55/G/2018/PTUN.BNA(Hakim Yustisial Ditjenbadilmiltun MA RI) dalam bukunya

BLPembatalan dari Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa SukajayaLempasing Nomor: 100/001/V.05.15/ 2014 tertanggal 12 Maret 2014 (videbukti T Il Intv5), atau sejak terbitnya Surat Nomor: 593/02/SPR/SKJ/2020tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti T II Intv6), atau sebelum tanggal12 April 2021 ketika Kuasa Hukum Penggugat membuat surat Nomor:061/S/KSP/IV/2021 (vide bukti T II Intv7), atau sebelum Penggugatmengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Komisi Informasi ProvinsiLampung dengan Akta Registrasi

Hal. 42 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABNBahwa KPU Maluku Utara bersifat tertutup karena kami sudah melayangkansurat tetapi KPU tidak pernah membalas secara kelembagaan;Bahwa kewajiban hukum dari Tergugat dalam hal ini KPU untuk menjawabsegala tata persuratan oleh kami sebagai lembaga pemantau, denganmemiliki tiga dasar hukum, yang pertama UUD 1945 Pasal 28 huruf f setiapmenyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mencari menyimpan danmenyalurkan informasi itulah keterbukaan informasi

publik, yang keduaUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasipublik, yang ketiga UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangpelayanan publik, apalagi ini demokrasi pesta rakyat berarti masyarakatmempunyai hak karena sistimnya dari rakyat untuk rakyat; Bahwa Kami sudah pernah menyampaikan kepada temanteman di Bawaslu,Panwaslu sudah disampaikan agar supaya Panwaslu mengoptimalkan kinerja pengawasan;Bahwa Saksi belum maksimal melakukan investigasi karena terganjaldengan referensi karena

keterbukaan(transparansi) tentang tidak dikabulkannya permohonan = IzinPenyelenggaraan Penyiaran (IPP) PENGGUGAT, dengan tindakanTERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa kepadaTERGUGAT Il INTERVENSI;Bahwa karenanya dalil gugatan PENGGUGAT yang dimuat padabagian VI angka 18 dan angka 19, in casu yang meminta aplikasiAsas Keterbukaan Informasi terhadap TERGUGAT, menurut hukum,seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya ke Lembaga atauInstansi yang mengurusi atau memiliki kompetensi di bidangKeterbukaan Informasi

Publik (vide UU Nomor 14 Tahun 2008), danbukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwaselanjutnya, setelah mencermati dalildalil gugatanPENGGUGAT secara keseluruhan, dapat dipahami bahwaPENGGUGAT tidak dapat secara spesifik (khusus) mendalilkanketentuan hukum dan atau paraturan perundangundangan yangmengatur atau berkaitan langsung dengan Objek Sengketa yangmanakah, in casu misalnya UU Telekomunikasi, atau UU Penyiaran,atau Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan PenyiaranLembaga

(Ill / 6) Jabatan Kasubbag Perencanaan Datadan informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan ;C.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (3) Undangundang Nomor14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, pada prinsipnya bahwaBadan Publik Berhak menolak memberikan informasi yangdikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yangsalah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan hakhakpribadi; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(Perka BPN) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan InformasiHalaman 29 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMDPublik di Lingkungan Badan Pertanahan

Tergugat cacat prosedur karena telah menerbitkan objeksengketa a quo merupakan perbuatan yang melanggar peraturanperundang undangan (Pasal 53 ayat (2) dan Peraturan Menteri AgrariaHalaman 23 dari 62 Halaman Putusan e court Nomor 67/G/2020/PTUNJKTNo. 2 Tahun 1962 tentang Konversi) serta AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, Pasal 3 UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,Kolusi dan Nepotisme dan UndanUndang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik, cacat prosedural subtansi.

pesertaatau pendaftaran ibadah khusus, namun yang bersangkutan hanyamemiliki izin umrah, pihak tersebut telah melanggar aturan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 TentangPenyelenggaraan lbadah Haji, dan penerimaan tersebut dinyatakan tidaksah;Bahwa ahli menjelaskan semua peserta yang mendaftarkan diri atauyang akan diberangkatkan melaksanakan ibadah haji telah terdaftar ataudirilis Kementerian Agama RI dan dapat ditemukan di websiteKementerian Agama karena sudah merupakan informasi

publik;Bahwa ahli menjelaskan pada tahun berjalan menjelang keberangkatanhaji telah terdapat namanama peserta yang akan diberangkatkan dandapat melunasi pembayaran keberangkatan ibadah Haji reguler dan HajiKhusus;Bahwa ahli menjelaskan sepengetahuan ahli pembayaran ibadah HajiKhusus hanya 2 (dua) kali, yang pertama pembayaran setoran awalminimal $4.000 (empat ribu dolar) dan yang kedua pelunasan danpembayaran melalui bank;Bahwa ahli menjelaskan semua biaya yang harus dibayar ke rekeningKementerian

Lebih buruklagi penyelewengan diikuti dengan Tata kelola lembaga bisnissosial BPJS berupa ketiadaan transparansi dana yang dikuasaiBPJS,sesuai dengan permintaan informasi publik atas danayang dikelola selalu tidak diberikan, pengurangan fasilitaskesehatan dengan biaya yang sama, ketidak tersediaan akseskesehatan di sejumlah daerah, bonus berlebih pada pejabatBPJS sementara masyarakat pelayanan kesehatan dikurangiaksesnya sebagai mana yang termuat dalam Pasal 4 (Huruf cdan Huruf e)UndangUndang Republik

Undangundang RepublikIndonesia Nomor. 14 tahun 2008 tentang : Keterbukaan Informasi Publik. ;Bahwa pertanggung jawaban hukum terhadap penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 92/Bengkong Indah, Luas: 1.418 M2 (seribuempat ratus delapan belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No.00096/2007, Nomor Induk Bidang (NIB) : 00142, tanggal 03 Mei 2007,Identitas Bidang Tanah 05.07.11.02.00142, dengan batasbatas koordinat :a. A.X5569,87 B. X 5573.01 C. X 5584.75 D.

Padahal, informasi tersebutmerupakan informasi publik yang dapat diperoleh Para Penggugat dariKementerian terkait dan/atau dari informasi yang beredar di Internet.Hal ini menunjukkan bahwa, Para Penggugat telah salah dalam melakukanidentifikasi terhadap pihakpihak yang akan digugat. Kesalahan ParaPenggugat dalam menarik Kantor Operasional Tergugat di Kota Medantersebut membawa konsekuensi hukum yang fatal.

perkara aquo adalah kesalahan Para Penggugat yang sangat serius dalampencantuman nama, alamat dan subyek hukum perusahaan Tergugat yangbukan merupakan typo error melainkan human error berupa ketidaktelitiandan ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan yang mengancamformalitas gugatan tersebut.29.Para Penggugat tidak dapat berdalil bahwa Para Penggugat barumengetahui adanya perubahan nama Tergugat karena jelasjelaspengajuan gugatan yang benar dan baik adalah memeriksa secara teliti yaitu berdasarkan informasi

publik yang tersedia setiap detail mengenaiidentitas dan alamat yang benar dari Tergugat.30.

Pricol SuryaIndonesia;24.Bahwa pada tanggal 19 april 2016, pihak DISNAKERTRANS Kab.Karawangmemberikan jawaban surat kepada ketua PC SPAMK FSPMI Kab.Karawang,perihal keterobukaan informasi publik tentang nota pemeriksaan pengawasketenagakerjaan, bahasannya nota pemeriksaan yang di keluarkanketenagakerjaan merupakan informasi publik yang di rahasiakan oleh badanpublik yang di kecualikan untuk dapat di buka dan di berikan kepada pemohoninformasi publik terkait putusan MK.NO7/PUUXX1/2014 DISNAKERTRANSKab.Karawang

bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagaiberikut:e Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan: Setiaporang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengancara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukantransmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik orang lain atau milik publik;e Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi

Publik, yang menentukan: "Badan PublikHal. 47 dari 125 hal.

Nomor 1944 K/Padt/2013140.141.142.143.wajid menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidakmenyesatkan;Bahwa tindakan Tergugat V yang tidak melanjutkan tahapan yangdilaksanakan oleh Tergugat NM sebelumnya yaitu sampai denganditerimanya sanggahan dari perusahaan Para Penggugat, sehinggatahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalahmenetapkan dan mengumumkan pemenang pelelangan.

Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yangdiwajibkan dalam tugas kepolisian , baik sedang bertugasmaupun diluar tugas;e. memberikin pelayanan informasi publik kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;f, Menjunjung tinggi Kejujuran,kebenaran, keahlian dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat;Bahwa Termohon dalam melakukan Penggeledaan dan penyitaantelah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidakmemberitahukan secara jelas maksud

Pamongan tempat tinggal YunitasariAyuratnawati di tempel namanama penduduk dengan hak pilih dalampemilihan Gubernur Jawa Tengah, hal mana diumumkan sesuai undangundang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, dalam pemeriksaan di persidangan, kita semua baik MajelisHakim, Jaksa Penuntut dan kami Penasihat Hukum telah melihat dengan jelassosok saksi Yunitasari Ayuratnawati, apakah pantas Yunitasari Ayuratnawatisaat ini berusia 14 (empat belas) tahun?

Secara umum kitatahu ada UndangUndang keterbukaan informasi publik sebagai contohmisalnya portal informasi itu menyediakan informasi dengan jumlahinformasi setiap warga berhak mendapatkan informasi lanjutandigunakan sebatas informasi tidak ada persoalan hukum disitu tetapikalau informasi itu digunakan apalagi untuk memverifikasi suatu syaratmenurut hukum,maka prosedur hukum harus menjadi penting,bagaimana cara memperoleh informasi hukum kita masuk di ruangPengadilan di depan ruang tunggu.

XI /MPR / 1998 dan UU No. 28 tahun 1999 tentang AsasasasPemerintahan Yang Baik termasuk UndangUndang No. 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehinggakesembilan SHM tersebut haruslah diblokir sampai adanyaputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht) ;Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 79/G/2018/PTUNMDNPETITUM :Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah PARAPENGGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGATmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surat, memorandum, disposisi dan nota dinas yang menurut sifatnyadirahasiakan; danm. informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakanberdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.7. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 6 angka 10 yang menyatakan:Bahwa atas surat permohonan PARA PENGGUGAT tertanggal 11November 2019, TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban secaratertulis atas surat permohonan PARA PENGGUGAT.