PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah Perjanjian Tambahan / Perjanjian Ikutan / Accesoir nya menjadi Hapus

Bahwa dalam RUPS tersebut Tergugat I (Richard Sjah) mengakusebagai Komisaris Utama dan Tergugat IT (Franklin Sjah) sebagaiDirektur, padahal berdasarkan Akta Notaris Sitti Marjami Soepangat,S.H., Nomor 132 tanggal 31 Oktober 1980 yang diangkat sebagaiPengurus PT. Aryah Indoflex Ltd. adalah Anthony Martin Sjah sebagaiDirektur Utama, Stephen Sjah sebagai Direktur dan Richard Sjahsebagai Komisaris;2. Barulah dengan Akta Notaris Sitti Marjami Soepangat, SH.

Katimbar Asbestos Cement Ltd. ini belum mendapatpengakuan, sehingga RUPS diselenggarakan denganmengatasnamakan PT. Aryah Indoflex Ltd.;4. Bahwa oleh karena RUPS diselenggarakan dengan mengatasnamakanPT. Aryah Indoflex Ltd., maka harus diikuti Soepangat, S.H., Nomor132 tanggal 31 Oktober 1980 tersebut di atas;5. Bahwa dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar PT. tersebutditentukan bahwa penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi atauberdasarkan surat dari Komisaris;6. Bahwa i.c.

RUPS diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat IT (TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi II) yang tidak mempunyai kapasitasuntuk menyelenggarakan RUPS tersebut karenanya Tergugat I danTergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan RUPStersebut batal demi hukum...;Catatan:Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Aryah Indoflex Ltd., tanggal 31 Oktober1980 Nomor 132 yang dibuat di hadapan Ny.

Ibnu Sutowo sebagaiKomisaris Utama dan mengangkat sebagai pengganti: Anthony MartinSjah sebagai Direktur Utama, Stephen Sjah sebagai Direktur dan Richardsebagai Komisaris;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa:1) Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I tidak mempunyai kapasitasuntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta BeritaAcara Rapat PT. Aryah Indoflex Nomor 21 tanggal 19 Desember 1996yang dibuat di hadapan Ny.

Sitti Marjami Soepangat, S.H. yang memuat RUPS adalahbatal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1968 K/Pdt/2004 tanggal 19 Desember 2005 jo. Putusan PengadilanTinggi Jakarta Nomor 278/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 25 September 2003jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2003 (vide bukti P10) sebagaimana telahdikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juni 2009 Nomor469 PK/ Pdt/2008;c.

Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 masajabatan Penggugat dilanjutkan selama setahun terhitungsejak tanggal pelaksanaan RUPS.. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesarRp.5.754.892, (terbilang lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh duarupiah).. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum pada PeraturanPerusahaan PT.

No. 361K/Pdt.Sus/2010Direktur PT BPR Mega Zanur menerangkan "masatugas/jabatan Gunawan Talombo selaku Direktur UtamaBPR Mega Zanur berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober2007 telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2008 tugasdan masa jabatannya sebagai direksi (DIRUT) BPR MegaZanur tidak diperpanjang lagi dan sesuai keputusanrapat Pemilik, Dewan Komisaris dan Direksi telahditetapkan Sdri Reisyafine A. Wungguli, SE sebagaiPengganti".19.

Bahwa semestinya Tergugat membayar hak hak Penggugatsetelah berakhirnya masa jabatan Penggugat' sesuaidengan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 yaitu' tanggal 29Oktober 2008 akan tetapi Tergugat tidak maumembayarkan hakhak Penggugat sehingga keterlambatanpembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagiPenggugat dan sanksi bagi keterlambatan tersebutadalah denda.

sebagaiberikutPasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Perubahan AnggaranDasar mengatur sebagai berikutPerubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh MRapat UmumPemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh palingsedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Suara yangdikeluarkan dengan sah dalam rapatPasal 75 UU No.1 Tahun 1995 mengatur sebagai berikutKeputusan RUPS

tersebut ;2.Bahwa Majelis Hakim Agung tidak meperhatikan lagibahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh GustiSyaifuddin, SH dk telah melampaui batas waktu yangditentukan dalam undangundang, karena tenggang waktumengajukan/menyatakan Kasasi telah melampaui bataswaktu 14 hari sehingga tidak memenuhi syarat formal,hal ini terobukti dari hal hal sebagai berikut Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/ PN.Trk, yang ditetapkan pada tanggal27 September 2006 tentang Syarat Korum untukmelakukan RUPS

No. 742PK/Pdt/2009tetap yaitu) putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.101/PDT/PT.KT.Smda, tanggal 12 Mei 2008 ;e Bahwa dengan adanya permohonan kasasi terhadappenetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di manahasil RUPS yang telah dilaksanakan telah puladidaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka permohonankasasi dipandang sebagai adanya suatu etikat yangtidak baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,menurut pendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telahmengajukan permohonan pembuatan akta kepada saksi Notaris Netty MariaMachdar,SH untuk membuat pembuatan Akta Perubahan Pengurus danPeningkatan Modal Dasar, Modal Setor dan Komposisi Saham danPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Hal 3 dari 15 hal Put. No. 305/PID/2014/PT.DKIBahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PTI. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Bahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT. Purnama Putra Mandiri, saksi Hani Untar selaku Direkturkeuangan PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelinatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan = saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telah melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Hal 7 dari 15 hal Put.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT.

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukantidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPS wajibdidahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

Adapun jika langkah yangdiambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajib disetujuloleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dantelah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap perubahan direksi dankomisaris, pengalihan saham, serta perubahan modal dasar.

Adapun jika langkahyang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajibdisetujui olen seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT, diaturmengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannya prosedur akuisisitermasuk adanya pengumuman koran.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangandan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk

Akita No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati,35.36.37.38.EB.S.H Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Pelawan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H (AktaNo. 4/2014).Didalam angka 12 Gugatannya, Pelawan menyampaikan dengan sadar jikaTerlawan II dan Terlawan Ill membuat Akta No. 4/2014, yang mana Pelawansendiri akui sebagai akta RUPS PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa bangunan Resort PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI yangterobuat dari batu karang adalah Cottage, Gazebo, Shower, Dapur LampuTaman, Plank Merk dan Selokan Penahan Gelombang ;Bahwa sebelum dibangun Resort PT.

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Resort PT.SWARNADWIPA WISATA MANDIRI adalah terdakwa selaku DirekturUtama ; Bahwa saksi ada mengirim 4 orang tukang dari Riau dan 3 buah kano keResort PT.

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UU dalam anggaran dasar (Pasal 1 angka 4),sehingga RUPS menyangkut segala sesuatu sepanjang tidakdiserahkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;b.

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI menjadi tanggungjawab pribadi, apabila : tindakan yangdilakukan melampaui batas kewenangan yang diberikan dan / atauditetapbkan oleh RUPS, selaku Direktur Utama tidak mengindahkanperingatan yang telah disampaikan secara lisan maupun tulisan olehDewan Komisaris maupun RUPS, dan Direktur Utama tidak pernahmempertanggungjawabkannya melalui RUPS, sehinggapertanggungjawaban pidana menjadi tanggungjawab pribadi terdakwaselaku Direktur Utama ; Bahwa secara normatif (pasal 3 ayat

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI tidak pernah melakukan RUPS ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama Resort PT. SUWARNADWIPAWISATA tidak tahu konsep apa yang akan dibangun ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUWARNADWIPA WISATAtahu) menggunakan batu karang tidak boleh, dan terdakwa pernahmengingatkan kepada Hendri Long agar pembangunan tidak menggunakanbatu kartang; Bahwa pembangunan Resort PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan atau menyeleranggarakan RUPS LB atas PT.

INDOKING ANEKA AGAR AGAR INDUSTRI dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagai berikut :

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas Central Finance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006; 5. 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi Asri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas CentralFinance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006;5 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. BumiAsri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahandata perseroan PT.

BAPPpada tanggal 7 Mei 2013 ;Bahwabenar pernah terdakwa menerima surat tersebut, akan tetapi setiapkali terdakwa meminta kepada mereka tentang hasil akta RUPS tersebutdiberikan kepada terdakwa untuk terdakwa lihat dan hasil RUPS harusterdakwa tanda tangani mereka tidak pernah memberikan kepada terdakwasampai dengan hari ini terdakwa tidak pernah melihat akta RUPS tersebutyang mereka nyatakan yang kemudian terdakwa ketahui ternyata RUPStersebut pada bulan Juni yang terdakwa tidak pernah tahu ;Bahwa

BAPP Terdakwa serahkan kepada mereka dan terdakwamenjawab kepada mereka terdakwa minta disertakan copy daripada aktayang dinyatakan oleh mereka pada surat yaitu hasil RUPS yang Terdakwapikir dari RUPS bulan April tetapi sampai hari ini mereka tidak pernahmemberikannya Copy atau hasil RUPS tersebut kepada Terdakwa ;49Bahwa karena memang Terdakwa saat itu masih sebagai Direksi saat itu;Bahwa saat itu dokumen masih ada di Notaris ;Bahwa saat ini terdakwa tidak menguasai dokumen tersebut, karena sudahterdakwa

LB PT.BAPP, Surat No.Reff:001/BAPPS/DeKom/III/2013kepada Ibu Atoek Koesmoryantati tertanggal 20 Maret 2013 ( Bukti42 ) ;Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:007/BAPPS/DeKom/IH/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati, PT Buana Asri Prima Pratamatertanggal 02 April 2013, padahal dalam hal ini seharusnya PT Bumi Asri PrimaPratama ( Bukti 43 ) ;Pemberitahuan Ralat Jadwal Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:011/BAPPS/DeKom/IV/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati tertanggal 04April 2013 (

Bumi Asri PrimaPratama (BAPP) dengan OverseasCentral Finance Ltd tertanggal 09Oktober 2006;1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi AsriPrima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan PT.

Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas namaKaryanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen NellyApriani dengan tujuan supaya terdakwa Nelly Apriani yang dapatmelakukan pencairan atas kredit tersebut.Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Mitra Cahaya Sentosa untukmemasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegangsaham di PT.

No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

tahunan PT BTN Persero tbk No.40, tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihalperubahan kedua SE Direksi No.19/Dir/CMO/2011 perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihalSOP Small and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No.AO, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Pemberi Kuasa kepada LAW OFFICE DANIALSYAH & ASSOCIATES) adalah sebagai Direktur Utama dad PT.Multigrafindo Mandin, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum ParaPemegang Saham (RUPS) PT. Multigrafindo Mandiri tanggal 26Halaman 10 dan 36Putusan PH! Nomor:183Pat. SusPHI/2016JPN ManJanuari 2016, sesuai Akte Berita Acara Rapat PT.

pekerja/ouruh dalam satu perusahaan, sesuai amanatPasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang =Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa setetiah menetiiti secara seksama datiti gugatanPenggugat dalam kaitannya dengan bukti T4, diperoleh fakta bahwa sesuaiAkta Notaris BERTA SIANIPAR, SH, SpN Nomor 7 tanggal 26 Januari 2016,ternyata kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT.Multigrafindo Mandirdiberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris", dan ayat (5) "Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwewenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi diangkat sebagaiDirektur Utama PT.Multigrafindo Mandiri pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

), dengan demikian Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaanTergugat, karena jabatan Direktur Utama adalah merupakan Organ Perseroansebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) "Anggota Direksi diangkat olehRUPS", dan ayat (8) "Anggota Direksi diangkat dalam waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali", serta pada pasal 105 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007Tentang Perserotan Terbatas yang berbunyi "Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganHalaman 26 dad 30Putusan

Pengurusanpengurusan ini diamanatkandalam Anggaran Dasar dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditertukan dalamundangundang ini dan/atau Anggaran Dasar";Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan melalui Rapat UmumPemegang Saham Perseroan, dan

yang tunduk dan patuh kepada pemegangsaham, tidak pada kapasitas mempertanyakan orang yang ditunjuk olehpemegang saham sebagai perwakilannya, mengapa dia dan kapan atau apaalasannya mengapa dia tarik kembali serta apakah yang bersangkutanmasih aktif bekerja di perusahaan asalnya ataukah sudah purna bakti, ataubahkan orang yang tidak bekerja di Perum PPD sekalipun yang ditunjuk semuaitu adalah wewenang dari pemegang saham yang bersangkutan dan PT JMThanya menerima saja sesuai dengan hasil keputusan RUPS

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), disini kami koreksi bahwa kalau awalnya diakui bahwa masuknyaTermohon Kasasi atas wewenang Pemegang saham berdasarkan Bukti T2tersebut, maka keluarnyapun juga harus mengikuti dan mematuhi aturan yangsama yaitu atas perintah pemegang saham yang berwenang;Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka wewenang dan Keputusan tertinggi dalam PerseroanTerbatas adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), oleh sebabitu Direksi, Komisaris dan para Manajer serta seluruh karyawan tunduk danterikat pada hasil Keputusan RUPS dalam menjalankan suatu PerseroanTerbatas, termasuk pihak di luar perseroan, sehingga yang berlaku dalam kasusini adalahhasil Keputusan RUPS (Vide Bukti T1; T2; T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300 (tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No. 07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT.

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No.07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3.

Menyatakan Barang bukti berupa: Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor O0MOA/ATDPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0O001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

Menetapkan barang bukti berupa :Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor OOMOA/ATDPB/VIII/2017,tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat;= Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGAT Ilmenjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untuk menjualtanah asset dari PT. Bali lhai. Yang mana kemudian TERGUGAT Ilmengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1. SHM nomor: 2778dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VI selama jangka 30(tigapuluh) tahun.

SHM nomor: 2779tidak melaui RUPS PT. Bali lhai atau tidak persetujuan apalagi tidaksepengetahuan dari Penggugat sebagai Komisaris PT.

Balilhai dengan 2 (dua) SHM yakni SHM nomor: 2778 dan SHM nomor:2779 dengan luas tanah keseluruhannya 4.900 M2 (Empat ribuSembilan ratus meter persegi) tanpa persetujuan dari Penggugat atautanopa RUPS sebagaimana dimaksud dalam AD/ART PT.

Bali lhai.Bahwa TERGUGAT Ill tidak melakukan asas kehatihatian dalammembeli tanah tersebut, sebab secara nyata dan jelas bahwa tidak adadalam RUPS PT. Bali lhai atau tidak ada persetujuan dari Penggugatuntuk menjual tanah tersebut kepada orang lain atau pihak lain;Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan penjualan asset PT.

Bali Ihai, dan juga telah menjaminkan SHM Nomor2777 kepada Tergugat V dan menjual tanah SHM Nomor 2778 dan SHMNomor 2779 kepada Tergugat Ill tanoa persetujuaan Penggugat sebagaiKomisaris maupun persetujuan RUPS PT. Bali lhai.

PGA, namun laporankeuangan oleh auditor tetap tidak dibuat dan RUPS tahunan yang diminta,tidak pernah diselenggarakan sampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.

;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.

;Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 407/PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

Trans Batavia Nomor: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009, perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan Steady Save, Tergugatmenugaskan Penggugat dengan mengirim Surat tersebut sebagai PerwakilanPT Steady Safe Tbk ke PT Trans Batavia untuk menjadi Direktur Personaliamenggantikan Bu Nurwati Husein Perwakilan Tergugat sebelumnya di PTTrans Batavia;Sehubungan dengan surat kami terdahulu Nomor: 010/SS/DirC/IIl/09tertanggal 23 MAret 2009 perihal Penggantian Jabatan Direktur Pers &Umum PT.

Trans Batavia, bersama ini kami menanyakan dan sedangmenunggu kabar mengenai waktu diadakannya RUPS luar biasa tentangpenggantian Ibu Nurwati Hatahap dengan Saudara Fauji Tanudjaya,perwakilan dari PT. Steady Safe Tbk sebagai pemegang saham di Pt.Trans Batavia.Sambil menunggu kabar waktunya RUPS tersebut diselenggarakanbersama ini kami kirimkan Sdr Fauji Tanudjaja sebagai pejabat sementaraDirektur Pers Um di Pt.

Trans Batavia sebagai direksi jelas kiranya merupakanpekerjaan yang diperuntukan untuk mendukung dan memastikan fungsi dantujuan Tergugat tercapai sehingga kemudian ditunjuklah sebagai Direksi di PTTrans Batavia atas perintah dari Tergugat;Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukanuntuk mengangkat maisngmasing direksi sebagai bentuk legitimasi sematakeberadaan Penggugat dan wakilwakil dari perusahaan asal konsorsiummasingmasing lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam akte pendirian

Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Steady safe Tbk, sejak tahun 1998 S.dsekarangDengan jabatan : Financial Controller Vice PresidentDengan penghasilan: Rp. 12.500.000. / per bulanP5 Surat PT Steady Safe Tbk No: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009Perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan PT. Steady Safe, TbkP6. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan actual plan dankegiatan operasional, tanggal 24 oktober 2012P7. Tanda Terima laporan Actual plan dan kegiatan operasional bukti P 6P8.

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar(Vide Bab ketentuan Umum Pasal angka 5);Direksi mewekili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (VidePasal 98 ayat 1);Bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Suyamto tidakmenggugurkan kewajiban perdatanya dan seluruh tanggung jawabSuyamto yang melekat sebagai Direksi PT Semesta Nusantara;Bahwa Suyamto sampai saat ini masih sah menjabat sebagai Direksi PTSemesta Nusantara dan belum pernah diberhentikan sebagai Direksilewat RUPS

(dalam Bukunya Keuntungan &Resiko Direktur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016hal 27) menjelaskan:Pemberhentian Direksi ada dua jenis yaitu pemberhentian Sewaktuwaktudan Pemberhentian Sementara;Anggota Direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS dengandemikian, kedudukannya sebagai Direksi berakhir;Selama menjalankan jabatannya sebagai anggota direksi, tidak

menutupkemungkinan anggota Direksi tersebut diberhentikan sementaraoleh RUPS atau oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, haltersebut harus diberitahukan secaratertulis kepada Direksi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian anggota Direksi tersebut tidakberwenang melakukan tugasnya;Bahwa Paryanto sebagai Komisaris baru dapat dinyatakan menggantikantanggung jawab Suyamto sebagai Direksi untuk mewakili PT SemestaNusantara baik di luar maupun di dalam Pengadilan jika Direksi beradadalam

keadaan:# Diberhentikan melalui RUPS;Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 157/PDT/2018/PT SMG= Meninggal Dunia;Dasar Hukum:Bonifasius Aji Kuswiratmo SH.MH (dalam Bukunya Keuntungan & ResikoDirektur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016 hal 61)2.

Tanggung jawab ke dalam berbentuk laporan tentang tugaspengawasan yang dicatat dalam daftar khusus yang diberikan setahun sekalidi dalam rapat RUPS tahunan; sedangkan tanggung jawab keluar adalahtanggung jawab kepada pihak ketiga;Misalnya; Dewan Komisaris mengetahui bahwa PT tidak mungkinmelaksanakan suatu perjanjian tertentu tetapi tetap memberikan persetujuankepada Direksi atas nama PT untuk mengadakan perjanjian tersebut.Peristiwa tersebut adalah bentuk kelalaian tanggung jawab keluar yangdilakukan