perbuatanmelawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masapenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa dalam undangundang No.22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Para Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehinggaMajelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, denganmaksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera(detterent efek) atau sebagai bentuk shock therapy

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkandan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetairfunction).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2009 mengenai

Disamping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.Halaman 117 dari 139 halaman.

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencecahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 147 dari 159 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekHalaman 156 dari 159 halaman.

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danHalaman 28 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2017/PN Bkn.ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN BknTahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

akanmengulangi perbuatan yang sama atau melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap para Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetapHalaman 29 dari 32 halaman Perkara Nomor 1356/Pid/2019/PT MDNdapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum(generale prevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuatefek jera (deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment)dan memberikan shock therapy

berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukumanyang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamatamerupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebihtegas lagi bersifat edukatif, Konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa dimasa yang akan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agar ParaTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function), dan olehkarenanyaKeputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUNharus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat lex generalis

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Srptindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

dilakukan Terdakwa memangharuslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyaitu bukan sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usahaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Ginpreventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan agar Terdakwatidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatushock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srhpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyail izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasanbanding Penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan TerdakwaTerdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapatperhatian khusus baik oleh masyarakat maupun Pemerintah serta aparatPenegak Hukum dalam upaya penegakan suprermasi hukum di Indonesia dansesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsidan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku untukmembuat jera dan menjadi shock therapy

31perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut haruS mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy