pidana ekonomi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiBahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, Terdakwa Romtini BintiTasmin selaku pihak yang bukan produsen, distributor dan pengecer mengangkut jagungdengan menggunakan truk No,Pol.

Pasal 4huruf a Perpu 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarang dalam pengawasan JoPasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentangpengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi :Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN UnrMenimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut, untuk membuktikan

Pasal 4 huruf a Perpu8 Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarang dalam pengawasan Jo Pasal Sub 3eJo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang pengusutan,penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, yang mempunyai unsurunsurnyasebagai berikut ;1. Unsur Barang Siapa ; 2. Unsur Bukan Produsen, Distributor dan Pengecer ; 3.

UnsurMemperjual belikan pupuk bersubsiditanpaizin melakukanperdagangan barang barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi sebagai tindak pidana ekonomi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan baik dari keterangan saksi saksi , keterangan Ahli, keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata benarbahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, Terdakwa Romtini BintiTasmin mengangkut jagung dengan menggunakan truk No,Pol.

Pasal 4huruf a Perpu 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarang dalam pengawasan JoPasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentangHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Unr18pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi , tersebut maka cukupberalasan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan malakukantindak = Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal tersebut ;Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentangperbuatan

dalamPasal 13 Ayat (2) jo Pasal 22 Ayat (2) PERMENDAG Republik IndonesiaNomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 2 Ayat (1) PERPRES Nomor77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo Pasal 8 PERPU Nomor 8/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 1 Ke3 e jo Pasal 6 Ayat (1)huruf b UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Pidana Ekonomi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNgawi tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :1.

Pidana Ekonomi ;Hal. 3 dari 9 hal.

Pidana Ekonomi danperbuatan Terdakwa yang telah dilakukan beberapa kali dan Majelis HakimTingggi juga tidak mempertimbangkan perkembangan di masyarakat bahwakelangkaan pupuk bersubsidi Pemerintah yang telah terjadi di manamanasehingga keberhasilan para petani sangat menurun drastis yang akhirnyamengakibatkan kekurangan surplus hasil pertanian khususnya padi yangselama ini dominan yang dihasilkan di daerah daerah di Indonesia ;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi di Jawa Timurtelah tepat

Pidana Ekonomi dipidanadengan pidana penjara selama lamanya 2 (dua) tahun dan hukuman dendasetinggitingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum mencerminkanrasa keadilan di masyarakat ;Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMI Binti DASIMAN yang dalampersidangan telah terungkap fakta, bahwa Terdakwa melakukan tindakpidana yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi Pemerintah yang tanpa dilindungidengan izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan

No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimanasurat dakwaan.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHAERURI BIN H.ASMAIL, dengan penjaraselama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.3.

Pidana Ekonomi, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Kholisatun binti H.

Pasal 1 sub 3e15UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi.;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalamDakwaan Tunggalnya yaitu Pasal 30 Ayat (8) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan DanPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa KHAERURI BIN H.ISMAIL telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpaizinmemperjualbelikan pupuk bersubsidi;2.

Ng Tjhi Nyap Als Anyap Anak Ng Kim Siong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi, Turut serta sebagai pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya;

Menyatakan Terdakwa JULIANSYAH, SE ALS APHEN ANAK NG TJHINYAP dan terdakwa Il NG TJHI NYAP ALS ANYAP ANAK NG KIMSlONGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertadalam Melakukan Tindak Pidana Ekonomi dalam memperjual belikanpupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayahtanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) hurub b Jo Pasal 1 Sub 3e UU RI No 7 Tahun 1955 tentangPengusutan

, penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarang dalampengawasan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 19 tahun 2004tentang perubahan PP nomor 11 tahun 1962 Jo Pasal 2 Perpres Nomor 77tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalampengawasan sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 15 tahun 2011tentang perubahan atas PP nomor 77 tahun 2005 Jo Pasal 30 Ayat (2) JoPasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013

Sungai Raya Kepulauan KabupatenBengkayang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja melakukan, yang meyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan Tindak Pidana Ekonomi, perbuatanmana dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Berawal dari Informasi Masyarakat tentang adanya penyimpanganpenjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa JULIANSYAH, SEALS

Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, distributor danpengecer memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luarperuntukannyadan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Ng Tjhi Nyap Als Anyap Anak Ng Kim Siong;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Unsur Melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu distributor danpengecer memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannyadan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative, yaituapabila satu teropenuhi maka unsur ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafaktahukum

pidana ekonomi yaitu distributor danpengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang merupakan barangbarang dalam pengawasan di luar peruntukannya dan atau di luar tanggungjawabnya" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bermula Terdakwa SUMINAN alias MENAN memiliki took / usaha dagangyang bergerak dalam bidang jual beli pupuk non subsidi dan racun hamasejak tahun 2004 yang beralamat di Dusun II Desa Pertanahan KecamatanSei Kepayang Kabupaten Asahan dengan nama Usaha

No. 1269 K/PID.SUS/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAsahan tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUMINAN alias MENAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Turut melakukansuatu tindak pidana ekonomi yaitu distributor dan pengecer yangmemperjual belikan pupuk bersubsidi yang merupakan barangbarangdalam pengawasan di luar peruntukannya dan atau di luar tanggungjawabnya sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa

dalamdakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 Sub 3e junctoPasal 3 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi junctoPasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan juncto Pasal 2 Ayat (1),(2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PerpresNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi SebagaiBarang Dalam Pengawasan juncto Pasal 30 Ayat (2

No. 1269 K/PID.SUS/2017Menyatakan Terdakwa Suminan alias Menan, tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutmelakukan suatu tindak pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerahhukum Republik Indonesia, tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayahtanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana kepada

No. 1269 K/PID.SUS/2017secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 sub 3e juncto Pasal 3 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1)Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalamPengawasan juncto Pasal 2 Ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Pidana Ekonomi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalampersidangan sebagai berikut :1 Supriyadi, SH.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalamdakwaan tunggal telah dapat dibuktikan, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai PengecerMemperjualbelikan Pupuk Berubsidi Di Luar Peruntukannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwaharuslah

Pidana Ekonomi,yang di dalamnya mengatur tentang tindak pidana ekonomi di dalam pasal sub 2e yangdidasarkan pada sub 3e.

Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang berkaitan ;Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2015/PN. KrgMENGADILI :Menyatakan Terdakwa H.

Menyatakan terdakwa Elvia Kasmita Panggilan Evi terbukti bersalahmelakukan tindak pidana menjual pupuk bersubsidi tanpa izin sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang UndangDarurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (3)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian dalam surat dakwaan

Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang dalam menjual pupukpupuk bersubsidi;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6Ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan

memilih dakwaan alternatif kKedua yakni Pasal 6Ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

pidana ekonomi, dandengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) huruf bUndang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (3)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

No. 29/Pid.B/2017/PN.KbrPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (3)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, danUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa ELVIA KASMITA Panggilan EVI tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Menyatakan terdakwa SUPARLAN Bin BASIRAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagai pengecer yang dengan sengajamelanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimanaHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Bladiatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3eUU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat

UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukumanterhadap tindak pidana ekonomi. UU No. 8 Perpu Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarangdalam pengawasan. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 211 tentang penetapan pupukbersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a joPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

Artinya pelanggaran tindak pidana ekonomi tidak hanyaterbatas pada perbuatan yang diatur dalam ketentuan UndangUndang DaruratNomor 7 tahun 1955, namun juga dapat diatur oleh undangundang yang lain,asalkan undangundang tersebut menyebut perbuatan yang dilanggar tersebutadalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962, bahwapelanggaranpelanggaran gatas ketentuanketentuan

dalam peraturanpemerintah pengganti undangundang Nomor 8/Prp/Tahun 1962 sertaperaturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.

Menyatakan terdakwa JUDIANTO Bin SUKIMAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Produsen,Distributor, dan Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuanlarangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN Bladiancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU DaruratNomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TindakPidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal

UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukumanterhadap tindak pidana ekonomi. UU No. 8 Perpu Tahun 1962 tentang perdagangan barangbarangdalam pengawasan. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 211 tentang penetapan pupukbersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a joPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

Artinya pelanggaran tindak pidana ekonomi tidak hanyaterbatas pada perbuatan yang diatur dalam ketentuan UndangUndang DaruratNomor 7 tahun 1955, namun juga dapat diatur oleh undangundang yang lain,asalkan undangundang tersebut menyebut perbuatan yang dilanggar tersebutadalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962, bahwapelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan

dalam peraturanpemerintah pengganti undangundang Nomor 8/Prp/Tahun 1962 sertaperaturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.

Pmil.dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupukbersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun, bahwa siapapun dilarang tanpaijin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan, dalam halkejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi, dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Sepetember 2015 sekitar jam 16.00Wib , petugas Polsek Randudongkal telah mengamankan KHAERURI bin H.ISMAIL (dalam berkas perkara terpisah) beserta barang

Pasal 1 sub 3eUndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi.;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalamDakwaan Tunggalnya yaitu Pasal 30 Ayat (8) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan DanPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Pengganti Undangundang iniserta peraturan pelaksanaannya adalah Tindak Pidana Ekonomi", maka dalamperkara a quo Terdakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas,maka unsur ini telah teroenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur DakwaanTunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, makaPutusan Nomor :24/Pid.Sus/2016/PN.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Irfan Nudin bin Ribut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izinmemperjualbelikan pupuk bersubsidi;2.

Said selaku Terdakwa didakwa karenadiduga telah melakukan tindak pidana Ekonomi sebagaimana yang dalamdakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Bahwa pengertian Barang Siapa atau Setiap orang yang dimaksud dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 8 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Presiden RI No. 77

Tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan adalah menunjuk padaPelaku, atau Turut Melakukan, atau Menyuruh Melakukan, atauMenggerakan untuk Melakukan ;Yang dimaksud dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindakpidana yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusandelik yang dalam perkara ini adalah perumusan yang terkandung dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;Bahwa oleh karena itu

Said sebagaiTerdakwa atau error in Persona dalam tindak pidana Ekonomi ;B.

Majelis Hakim hanya menginterpretasikanpengertian dengan maksud dan tujuan tertentu dengan pengertian mencari keuntunganmateri semata, tidak mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan tertentu yangdilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimanatercantum dalam Pasal 6 ayat (1) b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang menjelaskan bahwapelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar undangundang lain sekedar undangundang

itu menyebut pelanggaran adalah sebagai tindak pidana ekonomi;hal.5 dari 8 hal.

No. 2322 K/Pid.Sus/2010Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 6 ayat 1 huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 14Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21 /MDag/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuksektor Pertanian, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBojonegoro

Menyatakan terdakwa RACHMAD ILLAHI BIN MUSMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindakpidana Ekonomi mengedarkan/memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luarperuntukannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No.7 tahun 1955 tentangpengusutan penuntutan dan peradilan Tindak pidana Ekonomi jo pasal 14Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/MDag/PER/6/2008 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, padadasarnya mengatur tentang tindak pidana ekonomi maka tidak seharusnyaTerdakwa haruslah dihukum, bahkan putusan Hakim setelah perkara inidiputus ada beberapa Terdakwa yang dijatuhi Putusan Percobaan, yangHal. 5 dari 7 hal. Put.

Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) hurup a Jopasal 8 ayat (1) UU Ri No.8/Prp/ 1962 Tentang Perdagangan Barangbarangdalam Pengawasan Jo pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyanto Bin Samijo berupa pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan (satu) tahun dan dendasebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) subsidair

Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) hurup a Jopasal 8 ayat (1) UU RI No.8/Prp/ 1962 Tentang Perdagangan Barangbarang dalamPengawasan Jo pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri PerdaganganRI No. 15/MDAG/PER/4/2013.

Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo pasal 8 ayat (1) UU16Ri No.8/Prp/ 1962 Tentang Perdagangan Barangbarang dalam Pengawasan Jo pasal30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian, maka yang menjadi unsur tindak pidananya adalah:1 Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer2 Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdaganganbarangbarang dalam pengawasan

pidana ekonomi;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikandiatas telah terungkap sebagai fakta sebagai berikut:e Bahwa oleh karena saksi Kaderi sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Baktidi Dusun Jatisari, Desa Tladan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetantidak mempunyai tempat untuk menyimpan pupuk serta tidak mempunyaiuang untuk menebus pupuk bersubsidi dari pengecer resmi yaitu saksi EkoSoetrimo, saksi Kaderi meminta kesediannya dari Terdakwa untuk menebuspupuk bersubsidi dari

pidana ekonomi tanpa ijin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa memperjualbelikan pupuk bersubsidi telahterpenuhi pula menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas semuaunsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Jopasal sub 3e UndangUndang RI No.7/Drt/ 1955 tentang Pengusutan, penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) hurup a Jo pasal 8 ayat (1)UU Ri No.8/Prp/ 1962 Tentang Perdagangan Barangbarang

ARIF BINNOFIARMEN bersalah melakukan tindak pidana memperlualbelikan pupuk bersubsidi di luar daerahperuntukannya, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 30 ayat (3 ) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor15/ MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyalurkanpupuk bersubsidi untuk sector pertanian jo pasal 6 ayat (1) hurufb UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Perpu Nomor 21 Tahun1959 Tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang UndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo.

Umum berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskanperbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum,terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (3)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013tentang pengadaan dan penyalurkan pupuk bersubsidi untuk sectorpertanian jo pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 tahun 1955tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi joPerpu

Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat ancaman hukumanterhadap tindak pidana ekonomi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Pidana Ekonomi joPerpu Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat ancaman hukumanterhadap tindak pidana ekonomi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, Pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertaperaturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

MAHSUN, SPd telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pihak lain selainprodusen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupukbersubsidi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 21 Ayat (2) jo Pasal30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undangundang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak

Pidana Ekonomi dalam dakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.

Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu. tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupukbersubsidi jenis pupuk Urea, dimana pihak lain selain Produsen,Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur "Barangsiapa,Menimbang, bahwa barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatuperumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindakpidana,

MAHSUN,SPd yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkapnya,sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, makayang dimaksud barangsiapa di sini adalah Terdakwa selaku perorangan yangapabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segalaperbuatannya;Halaman9 dari 14 Putusan Nomor : 806/Pid.B/2015/PN.JmrMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ke1 telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Melakukan tindak pidana

Pidana Ekonomi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa HARIAMAL BIN PAWEROI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Pupuk SP 36 Tanpa Izin Dari Instansi Yang Berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;3.

Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2)Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang DalamPengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri PerdaganganRI Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupukbersubsidi untuk sektor Pertanian dalam surat dakwaan2.

Pidana Ekonomi JoPasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang PerdaganganBarangBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentangperubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdaganganbarangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk SP 36,dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi ;Ad.1.

Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdaganganbarangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk SP 36,dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi ;Menimbang, bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yangpengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA dan NPK dan jenispupuk bersubsidi

Pidana Ekonomi JoPasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang PerdaganganBarangBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentangperubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang

Menyatakan terdakwa SODIKIN bin SUKARDI bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak memperjualbelikan pupukbersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayahtanggungjawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo pasal 6 ayat 1huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalamsurat dakwaan

Pidana Ekonomi Atau Ketiga pasal 21 ayat 1Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo pasal 6 ayat 1 huruf b UUDarurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TindakPidana Ekonomi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifatalternative maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta yaitudakwaan alternative ketiga pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan

Pidana Ekonomi selainmengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuhan pidana dendadengan menggunakan kata dan denda setinggitingginya Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian Jo pasal 6 ayat 1 huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi tidak mengatur kalauterpidana tidak

membayar pidana denda yang dijatuhkan, akan tetapi sesuai dengan23aturan yang bersifat umum yaitu KUHP, maka dapat diganti dengan pidana kurungan(vide pasal 30 KUHP);Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RINo. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsidiUntuk Sektor Pertanian Jo pasal 6 ayat 1 huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi telah mengatur pidanapenjara maupun denda maximum

Pidana Ekonomi, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriHal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 835 K/PID.SUS/2017Nganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:1.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, dan sebelum menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa, Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal yangmemberatkan dan meringankan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.

Pasal 6 Ayat (1) b UndangUndang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batangtanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:1 Menyatakan bahwaTerdakwa H.M. KUSNANTO, S.E. Bin H.

Pasal 6 (1) b UndangUndang Darurat Nomor 7 tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1396 K/PID.SUS/201423Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H.M. KUSNANTO, S.E.

Pasal 6Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut merupakanpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.