Bahwa terhadap keberadaan objek sengketa TUN tersebut, paraPenggugat telan melakukan upaya administrasi sesuai denganketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77Halaman 5Perkara No.203/G/2020/PTUNMDNUndangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan setelah adanya penjelasan secara resmi dari Tergugatmelalui Surat Nomor : HP.02.04/120212.05/ IX/2020 tanggal 07September 2020 Perihal : Penjelasan Status Hak Atas Tanah Bukti P1, yang menerangkan sebagai berikut

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bahwa objek sengketa TUN tersebut baru diketahui secara pasti olehPara Penggugat setelah adanya penjelasan resmi yang siampaikanoleh Tergugat kepada para Penggugat melalui Surat NomorHalaman 9Perkara No.203/G/2020/PTUNMDNHP.02.04/120212.05/ IX/2020 tanggal 07 September 2020 Perihal :Penjelasan Status Hak Atas Tanah Bukti P1, sementara gugatansengketa TUN ini didaftarkan oleh para Penggugat ke Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020

Stabat Baru/2019, Surat Ukur Nomor :280/Stabat Baru/2019 tanggal 27 September 2019, nama Lailan NazhaBinti Aminuddin. surat Penggugat telah dijawab oleh Tergugat denganNomor : HP.02.04/120212.05/IX/2020 tanggal 7 September 2020. darijawaban Tergugat tersebut Ssemuanya sudah tertera dengan jelas padasurat Penggugat, yang sebenarnya Penggugat juga sudah mengetahuisecara pasti tentang keberadaan sertipikat tersebut..

Bukti.P1:Fotokopi Surat Tergugat No. : HP.02.04/120212.05/IX/2020tanggal 07 September 2020 Perihal : Penjelasan StatusHak Atas Tanah ;2. Bukti.P2:Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No. : 048/FHL09.2020 tanggal 16 September 2020 perihal Keberatan Atas SHMNomor : 2636/Stabat Baru tanggal 04 Oktober 2019 atas nama :LAILAN NAZHA BINTIAMINUDDIN ;3.

Bukti T18: Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten LangkatNomor : HP.02.04/120212.05/IX/2020 tanggal 07 September2020 perihal : Penjelasan Status Hak Tanah, yang ditujukankepada Fadillan WHutri Lubis, kuasa dari Suaibah danMuhammad Ali.19. Bukti T19: Fotokopi surat dari Fadillah Hutri Lubis, kuasa dari Suaibahdan Muhammad Ali, Nomor 048/FHL08.2020 tanggal 16September 2020 yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Langkat.20.

. & JUHARILS.H. yang beralamat di Jalan Raya HawaiNomor 01 Sentani Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IAJayapura tanggal 17 Oktober 2012 dengan Nomor : W30U1/08/HK.02.04/2012,sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT. ; ~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ; ~~~~ Setelah membaca : 1.

BINAPERSADA RAYA, Pemilik Hotel Mahkota, beralamat di Jalan Hamadi TanjungNomor Jayapura.Dalam tingkat banding ini Para Pembanding memberikan Kuasa kepadaFRENKY PERSULESSY,S.H, beralamat Kantor di Jalan Percetakan Negara No. 98Jayapura, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2014 yang telahdi daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, dengan Nomor:W30.U1/20/HK.02.04/ U/2014, selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMBANDINGSemula PARA PENGGUGAT.LAWAN1 MARGARETHA LALOAN

. & JUHARI,S.H. yang beralamat di Jalan Raya HawaiNomor 01 Sentani Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IAJayapura tanggal 17 Oktober 2012 dengan Nomor : W30U1/08/HK.02.04/2012,sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; ~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ; ~~~ Setelah membaca: 1.

JUFRI TABA, SH, JaksaPenuntut Umum masingmasing pada tanggal 03 Februari 2014 Nomor :W23.U1/213/HN.02.04/1I/2015 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaanbanding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajaridengan seksama permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyatatidak ada

,M.MNIP : 19700804 199503 1 002Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)Jabatan : Penata Kadastral Pertama KoordinatorKelompok Substansi Pengukuran danPenataan KadastralKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Kantor Kementrian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKabupaten Lebak, yang berkedudukan di Jalan SudirmanKm. 3 Rangkasbitung. baik bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1217/SKU36.02.MP.02.04/XI/2021 tertanggal

maskawinberupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah);Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus duda ceraihidup dan Pemohon Il berstatus perawan dan antara Pemohon danPemohon Il tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yangdapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dariKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keterangan tidak tercatat dengan Nomor:B979/Kua.02.04

permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2016/PN.Kdi tanggal 16 Juni 2016;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telahdiberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuaisurat pemberitahuan Pengadilan Negeri Kendari masingmasing NomorW23.U1/1030/HN.02.04

SBY. tanggal12 Nopember 2018; 222222 enon nnn nnn n nn nnn nnn e ence nen ne nee neeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 17 Desember 2018 telah menerima surat dari Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya tertanggal 11 Desember 2018 Nomor : WS3TUN1/3679/KPER.02.04/12/2018 Lamp. 1 (satu) bendel, Hal : Memori Banding PerkaraNomor : 70/G/2018/PTUN. SBY.

,SBY.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 03 O1 2019 telah menerima surat dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tertanggal 17 Desember 2018 Nomor : W3TUN1/3756/Kper.02.04/12/2018Lamp : 1 (satu) bendel, Hal : Kontra Memori Banding Perkara Nomor70/G/2018/PTUN. SBY.

., keduanya selaku Jaksa PengacaraNegara, beralamat di Kejaksaan NegeriJayapura, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SK01/SKK/10/2010 tertanggal 21Oktober 2010, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapuradibawah register Nomor:W30.U1/15/HK.02.04/2010 tanggal 27 Oktober 25 Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJayapura, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011Nomor: 36/ PEN.PDT/20 11/PT.JPR., tentang PenunjukanMijelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata

terhadap surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Maret 2016;Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendiri padatanggal 30 Maret 2016 dan terhadap kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30Maret 2016 ;Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Kendari NomorW23.U1/531/HN.02.04

/III/2016 dan W23.U1/532/HN.02.04/III/2016 masingmasing tertanggal 28 Maret 2016 yang menerangkan bahwa kepada MUH.JUFRI TABAH, S.H dan NASRUDDIN, S.H., M.H. telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitungmulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 selama 7(tujuh) hari kerja ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam suratdakwaan Jaksa

Terdakwa pada tanggal 13 Juli2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor26/Akta.Pid/2016/PN.Kdi tanggal 13 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengantanggal 05 Agustus 2016 sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kendarimasingmasing Nomor W23U1/1133/HN.02.04

/VII/2016 tanggal 28 Juli2016, dan Nomor W23U1/1134/HN.02.04/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan MajelisHalaman

,M.H Advokad yang berkantor di JayaAsri Blok AC 25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura,berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Jayapura NomorW.30.UI/383/HK.02.04/VI/2016, pada tanggal 23 Juni 2016selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;LAWANNy.LUCIA INDRAWATI TASMAN, Pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di JalanPercetakan No.124 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara KotaJayapura, dalam hal ini

Nomor 20 Cigombong, Kota RajaJayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2016, yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas AJayapura Nomor W.30.U1/447/HK/02.04/VIII/2016, pada tanggal04 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT ;DAN1.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM, yang berlamat dijalan Arso Il Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dalam hal ini diwakilioleh kuasa hukumnya EKO HERRY SUBIYANTO,SH.MM Dkk selakuKepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikHalaman 1 Putusan Nomor 44/Pdt/2016/PT JAPPertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua berdasarkansurat kuasa khusus Nomor 223/ST.25.17.X1I/2015 tanggal06 November 2015, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas A Jayapura NomorW.30.U1/501/HK.02.04

mengajukan memoribanding dan diterima oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Kendari pada tanggal 25 Juni 2014 dan telahdi beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa padatanggal 26 Juni 2014 dan terhadap memori bandingtersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupunterdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, sebagaimana telah ternyata puladari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendaritanggal O07 Juli 2014, Nomor: W23.U1/759/HN.02.04

TERGUGAT telah berakhir sejak tanggal 03 Mei 2018.Hal tersebut juga cara curang yang dilakukan oleh TERGUGAT untukmenciptakan keadaan seolah olah TERGUGAT tidak pernah mengakhiriHubungan Kerja dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, dan seolaholah PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il lah yang sengaja tidak masukbekerja;Bahwa kemudian, TERGUGAT mengundang PENGGUGAT danPENGGUGAT II untuk melakukan Perundingan BIPARTIT melalui Surat PT.Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan PHI Nomor : 19/Pdt.SusPHI/2019/PN.PbrMil No : 02.04

/260/HRD/HI/V1I/2018 dan No : 02.04/261/HRD/HI/V1I/2018, yangpada intinya TERGUGAT mengundang PENGGUGAT dan PENGGUGAT IIuntuk menghadiri perundingan bipartit yang merupakan tindak lanjut perundinganbipartit pada tanggal 03 Mei 2018;19.

Bahwa oleh karena hal dalam poin (a) dan (b) tersebut diatas, makaPENGGUGAT dan PENGGUGAT II belum dapat menghadiri UndanganPerundingan Bipartit yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui Surat No.02.04/260/HRD/HI/VI/2018 dan No. 02.04/261/HRD/HI/VI/2018 tertanggal 25Juni 2018. PENGGUGAT dan PENGGUGAT II bersedia melakukanPerundingan Bipartit setelah adanya upaya dan tindakan yang dilakukan olehDPRD Kab. Bengkalis terhadap permasalahan PHK Sepihak yang dialamioleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT II20.

Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapun alasannya ;Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentangvaksinasi meniningitis meningokokus dan penerbitan InternationalCertificate of Vacccination (ICV) bagi jemaan Umroh Romawi III.7 yangmenyatakan : Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatursesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dantarif Penerimaan negara

Dari ketentuantersebut telah jelas tidak diperbolehkanmengadakan pungutan atau tambahantarif yang tidak ada aturanya walaupunapapun alasannya ;c Prosedur Tetap (Protap) NomorHK.02.04/D/II.4/220/2009 tentangvaksinasi meniningitis meningokokusdan penerbitan International Certificateof Vacccination (ICV) bagi jemaanHalaman 25 dari 149 halaman Putusan No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.

Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atautambahan tarif yang tidak ada aturanya walaupunapapun alasannya ;3 Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi meniningitismeningokokus dan penerbitan International Certificateof Vacccination (ICV) bagi jemaan Umroh RomawiIl.7 yang menyatakan : Penarikan Restribusi dalamrangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yangberlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarifPenerimaan negara

Hal tersebut diperkuat olehProsedur tetap Nomor : HK.02.04/ D/II.4/220/2009 tentangvaksinasi meniningitis meningokokus dan penerbitan InternationalCertificate of Vacccination (ICV) bagi jemaan Umroh RomawiII.7 yang menyatakan : Penarikan Restribusi dalam rangkapenerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara bukanPajak.

Hal tersebut diperkuat oleh Prosedur tetap Nomor :HK.02.04/D/II.4/220/ 2009 tentang vaksinasi meniningitis meningokokus danpenerbitan International Certificate of Vacccination (ICV) bagi jemaan UmrohRomawiIII.7 yang menyatakan: Penarikan Restribusi dalam rangkapenerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan Pajak.

Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 07 Mei 2015 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya padatanggal 20 Mei 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memoribanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara,sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masingmasing Nomor:W23.U1/660/HN.02.04

SianokTahun 2012;47)1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan PenataanBangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat PekerjaanDukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai SianokTahun 2012;48)1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Kel PekerjaanPembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok,Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor IK 02 04/ADD.IKONS/SKPA/Pelaks.PBLSB/16.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013;49)1 (satu) berkas Actual Check Surat Perjanjian Nomor IK.02.04

/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/IV2013 tanggal 24 Juni 2013Addendum Kel Nomor IK.02.04/ADD.IFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013;50) Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan danRevitalisasi Kawasan Janjang Seribu, Kota Bukittinggi SatkerPenataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat TA2013;51)1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcreate ukuran15 x 15 cm diameter 4 mm;52)1 (satu) buah solar pane!

Pasewang Nomor 19,Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, domisilielektronik: martinish855@gmail.com ; untuk selanjutnya disebut Para Penggugat; melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BONE ;Tempat Kedudukan : Jalan Stadion Lapatau, Watampone, Kabupaten Bone;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59.1/SKU73.08.MP.02.04/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 132/G/2019/PTUN.Mks..

Ocet Thalid Nomor 4, Praya,Kabupaten Lombok Tengah;Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa NomorMP.02.04/14.1.52.01/1/2020, tertanggal 1 Januari 2020,memberikan kuasa kepada:1. SULAIMAN, S.H.;2. MARSOAN, S.H.;3. LALE FATIMI ARBAIN, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan KabupatenLombok Tengah, beralamat kantor di Jalan M.