foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0007/SPP/01.04/2018 kegiatan Pembangunan Jala Desa sejumlah Rp.143.051.800 (Seratus empat puluh tiga juta lima puluh satu ribudelapan ratus rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0011/SPP/01.04/2018 kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desasejumlah Rp.2.943.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0015/SPP/01.04/2018 kegiatan Pembinaan Ketertiban dan

Keamanansejumlah RP.3.600.000 (tiga juta eman ratus ribu rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0018/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan kader pemberdayaanmasyarakat.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0017/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan lembaga adatsejumlah Rp.1.500.000 (Sejuta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0010/SPP/01.04/2018 kegiatan oprasional BPD sejumlahRp.4.844.500 (empat juta

foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0013/SPP/01.04/2018 kegiatan Belanja Rehap Balai Desa sejumlahRp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0030/spp/01.04/2018 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desasejumlah Rp.2.943.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga riburupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0001/SPP/01.04/2018 Kegiatan Pembayaran penghasilan tetap dantunjangan sejumlah Rp.56.640.000

rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0038/SPP/01.04/2018 kegiatan pembangunan Sarana dan prasaranaFisik Kantor sejumlah Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh Tiga juta rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy surat permintaan pembayaran nomor:0039/SPP/01.04/2018 kegiatan penyertaan modal bumdes sejumlahRp.60.000.000,00 (Enam puluh Juta rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0041/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan keamanan dan ketertibansejumlah

Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2020/PTBGL.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.0040/SPP/01.04/2018 kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dantunjangan sejumlah Rp.18.880.000,00 (Delapan belas juta delapanratus delapan puluh ribu rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat permintaan pembayaran nomor:0042/SPP/01.04/2018 kegiatan Pembinaan Kerukunan UmatBeragama sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat permintaan pembayaran nomor:0043/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.1 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0011999.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BangunMegah Semesta;2.2.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.2 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0013656.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 29 Juli 2016, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bangun MegahSemesta;2.3.

BangunMegah Semesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Bangun MegahSemesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.3 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU001 7025.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 21 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

BangunMegah Semesta.Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggai SK 20030221. Hal. 1. .........csscsseeseenees bukti P 32 );Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Hal. 2. .........cssesseeseeneees bukti P 33 );Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 2 hal. 1. ....... bukti P 34 );Foto copy dari copy profil PT.

Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 3 hal. 2. .. (bukti P 38);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848FIT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 4 hal. I. .. bukti P 39);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 4 hal. 2. . .( bukti P 40);Foto copy dari copy profil PT.

Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 5 hal. 1... ( bukti P 41 );Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 5 hal. 2. ... bukti P 42);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TFI.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 6 hal. 1, . bukti P 42);Foto copy dari copy profil PT.

Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 6 hal. 2. . bukti P 44);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 7 hal. 1. bukti P 45);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848FIT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 7 hal. 2. . (bukti P 46);Foto copy dari copy profil PT.

Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 8 hal. 2. (bukti P 48);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 9 hal. 1. (bukti P 49);Foto copy dari copy profil PT. Sahabat Mewah dan Makmur Nomor SK C03848HT.01.04.TH.2003 Tanggal SK 20030221. Perubahan 9 hal. 2. . (bukti P 50);Foto copy dari copy profil PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor U3927.AH.01.04. Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012,tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan HarapanAgoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor01, RT13, RW0O5, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran,Kota Administrasi Jakarta Pusat.;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor U3927.AH.01.04. Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012,tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan HarapanAgoeng Cempaka Putih, berkedudukan di Jalan Harapan Mulia X Nomor01, RT. 13, RW. 05, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran,Kota Administrasi Jakarta Pusat;4.

Putusan Nomor 33 K/TUN/2015Nomor AHU3927.AH.01.04 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012,telah lewat tenggang waktu (kadaluwarsa), yaitu setelah lewatwaktu 93 (sembilan puluh tiga) hari atau telah melebihi bataswaktu 10 (sepuluh) hari yang ditentukan menurut hukum.

Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU3927.AH.01.04.Tahun 2012, adalah terbit dalambentuk penetapan tertulis yang telah diperlinatkan dihadapan MajelisHakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 151/G/2012/PTUNJKT.

Bersifat individu adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yangdituju, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU3927.AH.01.04.Tahun 2012, tanggalHalaman 24 dari 31 halaman.

Bukti P3a : Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W75293.PS.01.04 Tahun 2007Tertanggal 13 Agustus 2007, Tentang RemisiUmum Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 1329). (Fotocopy sesuaidengan asli).6.

Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: W/73729.PS.01.04, Tertanggal 17Agustus 2008, Tentang Remisi Umum Tahun2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI(Nomor: 588). (Fotocopy sesuai denganasli). Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W/4405. PS.01.04, Tertanggal 26September 2008, Tentang Remisi Khusus HariRaya lIdul Fitri 1429 H Tahun 2008 atasnama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 490).

Bukti T1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorW71278.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 17Agustus 2005, Tentang Remisi Umum Tahun2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI(Nomor : 2312). (Fotocopy sesuai denganasli).2.

(Fotocopy sesuaidengan asli).Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W71627.PS.01.04 Tahun 2006Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang RemisiUmum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 843).

(Fotocopy sesuai denganasli).Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W76205.PS.01.04 Tahun 2007Tertanggal 11 Oktober 2007, Tentang RemisiKhusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI(Nomor : 516). (Fotocopy sesuai denganasli). Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor:W73729.PS.01.04, Tertanggal 17 Agustus2008, Tentang Remisi Umum Tahun 2008 atasnama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 588).

C34677 HT.01.04 TH 2005 TANGGAL 28DESEMBER 2005 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARANDASAR PT. CITRA DAMAI AGUNG.SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C00056 HT.01.04 TH 2006Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor : 123/G/2010/PTUN JKT.TANGGAL 2 JANUARI 2006 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN AKTAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. CITRA DAMAI AGUNG.DASAR GUGATANBahwa PENGGUGAT adalah Subyek Hukum dari PerseroanTerbatas Badan Hukum yang bernama PT.

C34677 HT.01.04.TH2005 tanggal 28 Desember 2005 mengenai' PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar PT. CITRAPUTRA LESTARI dan SKMenteri Kehakiman No. C00056 HT.01.04.TH 2006 tanggal2 Januari 2006 Mengenai Penerimaan Laporan AktaPerubahan Anggaran Dasar PT.

C34677 HT.01.04 TH 2005Tanggal 28 Desember 2005 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar PT. CITRA DAMAI AGUNG ;SK Menteri Kehakiman No. C00056 HT.01.04 TH 2006tanggal 2 Januari 2006 Tentang Penerimaan LaporanAkta Perubahan Anggaran Dasar PT. CITRA DAMAIAGUNG ; Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk ~~ mencabutSK Menteri Kehakiman No. C34677 HT.01.04 TH 2005Tanggal 28 Desember 2005 Tentang PersetujuanPernyataan Keputusan Rapat Perubahan AnggaranDasar PT. CITRA DAMAI AGUNG ;SK Menteri Kehakiman No.

Nomor: C34677 HT.01.04 TH 2005Tanggal 28 Desember 2005 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CITRADAMAI AGUNG , berkedudukan di Jakarta dan SuratPenerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PIT.CITRA DAMAI AGUNG Nomor C00056 HT.01.04.

Nomor: C34677 HT.01.04 TH2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CITRADAMAI AGUNG , berkedudukan di Jakarta dan SuratPenerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PIT.CITRA DAMAI AGUNG Nomor C00056 HT.01.04.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : W72122.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 31 Oktober2005, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 atasHal. 2 dari 48 hal. Put.

RepublikIndonesia Nomor : W76205.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 11 Oktober2007, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 atasnama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 516), yang ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia ;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: W73729.PS.01.04, Tertanggal 17 Agustus 2008,Tentang Remisi

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : W71278.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 17Hal. 11 dari 48 hal. Put.

.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 11Oktober 2007, Tentang Remisi Khusus Hari Raya ldul Fitri 1428 HTahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 516),Hal. 12 dari 48 hal.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : W75293.PS.01.04 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus2007, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2007 sepanjang atasHal. 23 dari 48 hal. Put.

Tahun 2015 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015,sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Nomor AHU0010296.AH.01.04.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor AHU0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti,tanggal 3 Agustus 2015;3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon PK) untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti, tanggal 3 Agustus 2015;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi (ic.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMNomor AHU0010296.AH.01.04. Tahun 2015 ~~ TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara DharmaBakti Tanggal 03 Agustus 2015;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan HAM Nomor : AHU0010296.AH.01.04.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanTergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanDayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewljsde) dalam perkaraint;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulumtersebut;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanTergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 68 K/TUN/2020Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkaraini:Dalam Pokok Sengketa:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH. 01.04. Tahun2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;4.

Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018,tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Dayah Bustanul Ulum;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;4.

.TH.99 tertanggal 28Mei 1999 dan selanjutnya keluar Surat Keputusan MenkehHAM RI No.C04.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 April 2002tentang Penangguhan Pengesahan Akta No.1 tertanggal 14Hal. 14 dari 31 hal.

No.08 PK/Pdt/2009Mei 1999 yang tertuang di dalam Surat Keputusan MenteriKehakiman dan HAM RI No.C 04 HT.01.04.TH.2002tertanggal 4 April 2002 serta dilanjutkan dengankeluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RINo.C 23861.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 Desember 2002yang dinyatakan Anggaran Dasar Penggugat dalamRekonpensi / Tergugat dalam Konpensi yang sah adalahAkta No.5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan MUTIARA SPM MARPAUNG, SH., Notaris di Medan ;Bahwa berdasarkan hal tersebut

Notaris diDeli Serdang beserta pengesahannya oleh MenteriKehakiman dan HAM RI No.C 9542.HT.01.04.TH.99tertanggal 28 Mei 1999 menjadi tidak sah dan batal demihukum, sehingga sudah sewajarnya Akta No.1 tertanggal14 Mei 1999 dan Pengesahannya Melalui Surat KeputusanMenteri Kehakiman dan HAM RI No.C9542.HT.01.04.TH.99tertanggal 28 Mei 1999 dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum, sehingga konsekwensi juridisnya komposisiTergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensisebagai Komisaris dan pemegang

dan HAMRepublik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C04.HT.01.04.

No.08 PK/Pdt/2009Menter i Kehakiman Republik Indonesia Nomor C9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 tidakberlaku lagi ;Bahwa oleh karena itu) Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 1 tertanggal 14 Mei 1999 dan KeputusanMenter i Kehakiman Republik Indonesia Nomor C9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 tidakberlaku lagi, maka patut dan beralasan hukum kiranyajika Akta dan SK Menteri tersebut dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa dengan telah dinyatakan Akta dan SK Menteritersebut

,Magister Kenotariatan, dan telahmendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU6565.AH.01.04 Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012beralamat di Jalan Kasimuddin, Rukun Tetangga 003, RukunWarga 000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, KecamatanTanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi KalimantanUtara dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untukdan atas nama Yayasan ALISHLAH KALTARA untukselanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian YayasanALISHLAH KALTARA Nomor : 06, Tanggal 30 Juli 2021, dan telahmendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU6565.AH.01.04 Tahun 2012,Tanggal 15 Oktober 2012, yang berbunyi : Pengurus diangkat olehPembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dandapat diangkat kembali;.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Akta Pendirian YayasanALISHLAH KALTARA Nomor : 06, Tanggal 30 Juli 2021, dan telahmendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU6565.AH.01.04 Tahun 2012,Tanggal 15 Oktober 2012, yang berbunyi : Menyimpang dari ketentuandalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) AnggaranDasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus danPengawas Yayasan dengan susunan sebagai

Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012, adalahYayasan yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan, dan Keagamaan.Bahwa Yayasan ALISHLAH KALTARA telah berdiri sejak tahun 2012,berdasarkan Akta Pendirian Yayasan ALISHLAH KALTARA Nomor : 06,Tanggal 30 Juli 2021, dan telah mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor :AHU6565.AH.01.04 Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012, pada saat inifokus dibidang pendidikan, dan telah memiliki lembaga pendidikan

tingkatTaman KanakKanak dan Sekolah Dasar Islam Terpadu.Bahwa Yayasan ALISHLAH KALTARA yang telah berdiri sejak tahun 2012,berdasarkan Akta Pendirian Yayasan ALISHLAH KALTARA Nomor : 06,Tanggal 30 Juli 2021, dan telah mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor :AHU6565.AH.01.04 Tahun 2012, Tanggal 15 Oktober 2012, tetapi sampaidengan permohonan ini kami ajukan belum pernah diangkat pengurus baruoleh Pembina Yayasan ALISHLAH,; Halaman 4 dari

Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Nomor: C02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5Februari 2004 (Bukti P8);3).

Tjitajam(yang tidak sah) yang memperoleh persetujuandari Tergugat dengan Surat Nomor C14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 danNomor CUM.02.01.6177tanggal 9 Mei 2005 akan melakukan tindakan tindakanyang akan merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atautidak Salt g on tem ee mewn mre wee emsme oe em oe1. Surat Tergugat Nomor C14549.HT.01.04.TH.2004tanggal 11 Juni 2004;2.

Mewajib kan kea.batal atau tidak sahSurat Tergugat Nomor C14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11Juni 2004 ~=mengenai PerubahanAnggaran Dasar PT. Tjitajam AktaNomor 29 tanggal 22 November2002, Akta Notaris Nurul Huda,SH. , berkedudukan di Bekasi ;.

Bahwa dalam proses dikeluarkannya Surat NomorNomor C14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasarPT. Tjitajam dan Surat Nomor CUM.02,01.6177, tanggal 9 Mei 2005, mengenaiperubahan pemegang saham dandireksi/komisaris PT.

Tjitajam yang diajukanNotaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatsurat Keputusan C14549 HT.01.04.TH 2004tanggal 11 Juni 2004 danlaporan/pemberitahuan perubahanHal 21 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN JKT.direksi/komisaris PT.

SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan kader pemberdayaanmasyarakat.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0017/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan lembaga adatsejumlah Rp.1.500.000 (Sejuta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0010/SPP/01.04/2018 kegiatan oprasional BPD sejumlahRp.4.844.500 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu limaratus ribu rupiah.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0008/SPP/01.04

(satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0002/SPP/01.04/2018 kegiatan Oprasional Kantor Rp.4.427.000(empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0003/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan dan ketertiban sejumlahRp. 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0004/SPP/01.04/2018 Kegiatan Pembinaan Kerukunan UmatBeragama Sejumlah Rp.11.550.000 (sebelas

juta lima ratus lima puluhribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0005/SPP/01.04/2018 kegiatan Pembinaan Lembaga Adatsejumlah Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0019/SPP/01.04/2018 kegiatan penghasilan teta dan tunjangansejumlah Rp.18.880.000 (delapan belas juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor:0023/SPP/01.04/2018 kegiatan

/SPP/01.04/2018 kegiatan pembangunan Sarana dan prasaranaFisik Kantor sejumlah Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh Tiga juta rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy surat permintaan pembayaran nomor:0039/SPP/01.04/2018 kegiatan penyertaan modal bumdes sejumlahRp.60.000.000,00 (Enam puluh Juta rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor:0041/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan keamanan dan ketertibansejumlah Rp.4.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).1 (satu) eksemplar foto

permintaan pembayaran nomor:0043/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan lembaga adat sejumlahRp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).1 (Satu) eksemplar foto copy Surat permintaan pembayaran nomor:0037/SPP/01.04/2018 kegiatan Pemberdayaan Posyandu sejumalhRp.3.580.000,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).1 (satu) eksemplar foto copy Surat permintaan pembayaran nomor:0036/SPP/01.04/2018 kegiatan pembinaan Lembaga PemberdayaanMasyarakat sejumlah Rp.5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-14376.HT.01.04 Tahun 2001, tanggal 28 Nopember 2001 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat II untuk mencoret / atau menghapus PT. White Horse Ceramic Indonesia atas nama Tergugat I dari Daftar Perseroan, serta mengumumkan pencoretan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ;5.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Kehakiman danHakAsasi Manusia Nomor : C14376.HT.01.04.TH.2001 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 28 Nopember2001 ;313.

WHCI di kabulkan/ di sahkan oleh Tergugat IImelalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Republik IndonesiaNomor C14376.HT.01.04 Tahun 2001, tanggal 28 Nopember 2001.

Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkanbahwa TERGUGAT II dalam mengeluarkan Surat Keputusan yangmenjadi dasar gugatan, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Nomor: C14376 HT.01.04.

Bahwa surat Nomor: CUM.OL10O242 tertanggal 29 Agustus 2002, butir(5) Disebutkan .... maka kami AKAN MEMBATALKAN SuratKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C14376HT.01.04.

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehakiman & Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor C14376.HT.01.04 Tahun 2001, tanggalNopember 2001 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat II untuk mencoret / atau menghapus PT.

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentangPengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;b. Akta Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Nomor 14 tanggal 16 April2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara;c.

Sesuai dengan Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum;Bahwa ternyata setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 19 Desember2013, ternyata Surat Keputusan Nomor AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengesahan Yayasan PembinaLembaga Pendidikan Dasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utaraditerbitkan Tergugat adalah atas permohonan dari Tergugat Ill tanggal2 Desember 2013 dengan Surat Nomor 14/BBH/NYYS/XII/2013 tanggal2 Desember

Putusan Nomor 340 K/TUN/2015Surat Keputusan Nomor AHU6807.AH 01.04 Tahun 2011 tanggal 19Oktober 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia; Nama yang sama, yang dikeluarkannyaterdahulu berarti Tergugat telah melanggar undangundang dan melanggarAsas Pemerintahan Yang Baik Dan Benar; maka Surat KeputusannyaNomor AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013,tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, adalah tidak

SautanNasution, dkknya; atas Asset YPLPPGRI Sumatera Utara; selanjutnyamengusulkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan;bahwa Asset YPLPPGRI Sumatera Utara menjadi Asset YPLP PGRItandingan tersebut; sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU8232.AH.01.04.tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013.

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat NomorAHU8232.AH.01.04.tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentangPengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia; ditangguhkan sampai selesainya perkara ini berkekuatan hukum;2. Akta Notaris Darmansyah Nasution, S.H.

AHU 0004374.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan tidakmembutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;B. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh tergugat berupa KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU 0004374.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret2019Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasangenerasi sejahtera ;2.

Sehingga lahirlahYayasan Masjid Shihhatul Iman dengan akta No 01 Tanggal 02September 2009 dengan Pengesahan AHU nomor AHU 3011AH.01.04 tahun 2009 ;2.

(seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang beradadalam penguasaan para penggugat sehingga dengan penerbitanSKTU berupa AHU 0004374 .AH. 01.04 tahun 2019 tanggal 19maret 2019 adalah cacat yuridisb.

M.Kn Tanggal 02September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU 3011.AH. 01.04, Tahun2009 tanggal 12 Oktober 2019 Jo Akta Notaris Yaya Rosdaya, SH.

Indonesia Nomor AHU0004374.AH.01.04.

AHU5666.AH.01.04 Tahun 2015, tentangpengesahan Yayasan Pendidikan Sunan GiriMalang disingkat (YASPURI) tertanggal 12September 2012.2. Mewajibkan kepada Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi ManusiaNo. AHU5666.AH.01.04 Tahun 2015,tentang pengesahan Yayasan Pendidikan SunanHal. 14 dari 48 hal. Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.Giri Malang disingkat (YASPURI) tertanggal 12September 20124.

Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.mengajukan eksekusi untuk mencabut Surat Keputusan MENKUMHAM RI No AHU5666.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 11 September2012 tentang Pengesahan Yayasan milik PARA TERGUGAT daneksekusi dikabulkan oleh MENKUM HAM RI dengan menerbitkanSurat Keputusan MENKUM HAM RI No.AHU477.AH.01.04 Tahun2016 tanggal 26 September 2016 tentang pencabutan SK MENKUMHAM RI No AHU5666.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 11 September2012 dan sebelum eksekusi pencabutan dilaksanakan PENGGUGAT sudah lebih

,MSi)kepada MENKUM HAM RI kemudian eksekusi balik itu dikabulkan olehMENKUM HAM RI dengan diterbitkannya Surat Keputusan (Sk)MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun 2017 yang isinyamencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK) MENKUM HAM RINo.477AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentangHal. 34 dari 48 hal.

Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.eksekusi yang dimiliki PENGGUGAT I, dan isi Surat Keputusan (SK)MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun 2017 tersebutmengesahkan kembali SK MENKUM HAM RI No AHU5666.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2012 tentangpengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang milik PARATERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V,VI).9.

Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.menggugat PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V,VI) sudah tidakberkekuatan hukum karena sudah dicabut Surat Keputusannya olehSurat Keputusan (SK) MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun2017 yang isinya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK)MENKUM HAM RI No.477AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26September 2016 dan oleh karenanya gugatannya layak untuk ditolak.13.

Karena semua persyaratan telah dipenuhisesuai peraturan perundang undangan maka Kementerian Hukumdan HAM (Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umummenerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan ;V.

., pengganti Notaris Azhar, SH yang telahmendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan bataldemi hukum ;VI.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: AHU5392.AH. 01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yangmemutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan PendidikanHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 166 K/TUN/2013Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakartasesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: AHU5392.AH.01.04.

. tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentangPengesahan Yayasan;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.2.5.Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: AHU5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang memutuskan Pengesahan AktaPendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta,Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal17 Juni 2011;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:AHU5392.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN - Menolak Permohonan Penundaan atas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------------------------------------------------------II.

DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -------------------- - Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------ - Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

: AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------------------------------------------------------- - Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -------------------------- - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

Sesuai dengan Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum.Bahwa ternyata setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AzasiManusia Nomor : AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tgl.19 Desember 2013,ternyata Surat Keputusan Nomor : AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tgl.19 Desember 2013 tentang Pengesahan YAYASAN PEMBINA LembagaPendidikan Dasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara diterbitkanTergugat adalah atas permohonan dari Tergugat Ill tanggal 02 Desember2013 dengan surat Nomor : 14/BBH/NYYS/XII/2013 tanggal 02 Desember2013

Perobuatan dan penerbitan Akta Notaris olehTergugat II tanggal 12 Nopember 2013 No.10 dan Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor : AHU8232.AH.01.04.tahun 2013 tanggalHal. 12 dari 112 hal. Put.

PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera UtaraMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor : AHU 8232.AH.01.04 tahun 2013tanggal 19 Desember 2013.Tentang Pengesahan Yayasan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ;Hal. 17 dari 112 hal.

Bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) obyek sengketa, yakni :1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 19 Desember2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan PembinaHal. 25 dari 112 hal. Put.

AHU8232.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013.Bahwa, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham tersebut tidak mungkindibatalkan sebab pengelolaan tersebut telah sesuai dengan UndangHal. 46 dari 112 hal. Put.

AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanKelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni2018;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanKelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20204.

Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU0008275.AH.01.04

AH.01.04. Tahun2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan KelentengBudha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni2018;4.