Putusan Nomor: 173/B/2020/PT.TUN.JKTKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU50197.AH.01.01. Tahun 2011, yang diubah dengan Akta PernyataanKeputusan Rapat Pemegang Saham PT. Jazirah Iman Nomor 91, tanggal24 Oktober 2018, dibuat Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., di Makassar,dengan Pemberitahuan Data Perseroan PT.

HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 Februari 2006,terakhir diubah dengan Akta Nomor 04, tanggal 08 Oktober 2018, olehMegawati, S.H., M.Kn., yang disahkan dengan Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHUAH.01.030264095, tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II INTERVENSI 8;9. PT. SIANOK INDAH HOLIDAY, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr.

,M.Hum., yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU19026.AH.01.01.TH.2010,tanggal 14 April 2010, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IIINTERVENSI 18;19. PT. PANGUJI LUHUR UTAMA, tempat kedudukan di Gedung MTH.

AB1 Raya, Makassar, diwakili USMAN JASAD, kewarganegaraanIndonesia, Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40, tanggal 15 Mel2009, oleh Syahrir Madeali, S.H., yang disahkan dengan Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU40725.AH.01.01.TH.2009, tanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya disebutPENGGUGAT II INTERVENSI 23;24. PT.

Putusan Nomor: 173/B/2020/PT.TUN.JKT1.Nomor 2 RT.004 RW.003 Purwosari, Batur Raden, Banyumas, JawaTengah, diwakili NDARU SETYO AJI, kewarganegaraan Indonesia, DirekturUtama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19, tanggal 19 Agustus 2008,oleh Euis Widari, S.H., yang disahkan dengan Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU84121.AH.01.01.

/021/2011CV Andika ;1 13 Juni 2011 400.000.000 4Karya726/KRD.01.01/021/2011CV Andika2 13 Juni 2011 265.000.000 5KaryaCV Andika 728/KRD.01.01/021/20113 270.000.000 2Karya 13 Juni 2011731/KRD.01.01/021/20114 CV Sahara 415.000.000 113 Juni 2011730/KRD.01.01/021/20115 CV Sahara 125.000.000 313 Juni 20116 CV Zerapha 745/KRD.01.01/021/2011 200.000.000 3 Hal. 8 Put.

(Rp) SPMK/ISPKPerjanjian Kredit727/KRD.01.01/021CV Andika1 /2011 400.000.000 4Karya ;13 Juni 2011726/KRD.01.01/021CV Andika2 /2011 265.000.000 5Karya ;13 Juni 2011728/KRD.01.01/021CV Andika3 /2011 270.000.000 2Karya13 Juni 2011731/KRD.01.01/021/20114 CV Sahara 415.000.000 113 Juni 2011730/KRD.01.01/021/20115 CV Sahara 125.000.000 313 Juni 2011CV Zerapha 745/KRD.01.01/0216 200.000.000 3Mandiri Group /2011Juni 2011746/KRD.01.01/021CV Dwitra Yaka7 /2011 135.000.000 3Group ;16 Juni 20111.810.000.000

Surat Perintah Tugas Nomor : 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal26 April 2010;dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang. Copy SK Direksi Nomor : 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Nopember 2008 tentang Struktur organisasi dan job cabangkoordinator non devisa; Copy SK Direksi Nomor : 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli2010 tentang wewenang memutus kredit dan bak garansi bagipejabat;Hal. 36 Put. No. 39/Pid SusTPK /2014 /PT.SMG.

Surat Perintah Tugas Nomor : 07 / HT.01.01/021/2010tanggal 26 April 2010;dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang.

Copy SK Direksi Nomor : 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Nopember 2008 tentang Struktur organisasi dan job cabangkoordinator non devisa; Copy SK Direksi Nomor : 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli2010 tentang wewenang memutus kredit dan bak garansi bagipejabat; Copy SK Direksi Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni2008 tentang pedoman kebijakan perkreditan; Copy SK Direksi Nomor : 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12September 2006 tentang pedoman pelaksanaan pemberiankredit;Hal. 51 Put.

Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal 14 Agustus 2020perihal Tindaklanjut Surat Teguran 1 ;b. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6282/2020 tanggal 22 Agustus 2020perihal Tindaklanjut Surat Teguran 2 ;c. Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6445/2020 tanggal 28 Agustus 2020perihal Tindaklanjut Surat Teguran 3 ;d.

(sesuai dengan fotocopy );Surat Nomor : KN.01.01./21/7823/2020, tanggal 15 Oktober2020 ( sesuai dengan asli );Surat Nomor : KN.01.01./21/7822/2020, tanggal 15 Oktober2020 (sesuai dengan asli );Berita acara rapat pembahasan hasil uji coba SCM tahap il,Nomor: KN.01.01./2.1/7821/2020, tanggal 15 Oktober 2020 (sesuai dengan asili );Surat Nomor KN.01.01/21/7857/2020 , tanggal 16 Oktober 2020( sesuai dengan asli );Surat Nomor KN.01.01/21/7855/2020 , tanggal 16 Oktober 2020( sesuai dengan asili );Halaman

TQ : Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal 14 Agustus2020 ( sesuai dengan asli );10.

(SCM) tahap Nomor : KN.01.01/2.1/7021/2020 tanggal 21September 2020 beserta daftar hadir ( sesuai dengan asii );Surat Nomor :KN.01.01/2.1/7308/2020 tanggal 29 September2020 (sesuai dengan asli );Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap IINomor : KN.01.01/2.1/7408/2020 tanggal 1 Oktober 2020beserta daftar hadir (Sesuai dengan asli );Surat Nomor : KN. 01.01/2.1/7409/2020 Tanggal 1 Oktober2020 (sesuai dengan asli );Surat Nomor : UM.01.05/XXXII.2/9448/2020 tanggal 1 Oktober2020 (sesuai

daftar hadir (sesuai dengan asli );Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7823/2020 tanggal 15 Oktober2020 (sesuai dengan asli );Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7824/2020 tanggal 15 Oktober2020 (sesuai dengan asli );Surat Nomor KN.01.01/2.1/7857/2020 tanggal 16 Oktober 2020(Sesuai dengan asii );Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober2020 (sesuai dengan asli );Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil PekerjaanPenyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020tanggal 20 Oktober 2020 (sesuai

Bahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran ( foto copy).22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat ( foto copy).23.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran ( foto copy).26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana ( foto copy).27. Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser ID pada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) ( foto copy).28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jateng ( foto copy).29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang Tabungan BIMA ( foto copy).30. Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 1 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy).31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy).32. Daftar Saldo Akhir Bank Jateng Capem Plasa Klaten ( foto copy).33.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi PegawaiPT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran ( foto copy) ;Salinan Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser ID padaAplikasi Integrated Banking System (IBS) ( foto copy) ;untuk intern BankStandar Operasional Prosedur Teller dan Head TellerJateng ( foto copy) ; 29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0086/HT.01.01/2007 =tanggal +2 April 2007, tentang TabunganBIMA (foto copy) ;30. Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser IDpada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) ( foto copy).Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern BankJateng ( foto copy).Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang TabunganBIMA (foto copy).Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang MutasiPegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran ( fotocopy).Salinan Surat Keputusan Direksi PT.

NomorPL.01.01/VIII.32/184/2010 tanggal 15 Maret 2010;29. 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 ProvinsiSulawesi Utara Kota Manado Kecamatan Mapanget KelurahanLapangan;tetap terlampir dalam berkas perkara;30.

/VIII.32/185a/2010 tanggal 16 Maret 2010;1 (satu) asli Ringkasan kontrak Nomor : KU.01.01/VIII.382/240/2010tanggal 31 Maret 2010;5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli NomorPL.01.01/VIII.32/184/2010 tanggal 15 Maret 2010;1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor :04 ProvinsiSulawesi Utara Kota Manado Kecamatan Mapanget KelurahanLapangan;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;28.Uang tunai sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Copy Surat Kuasa Nomor KP.01.01 / VIII.32 / 291 / 2010 tanggal 09Maret 2010 dari Sekretariat Dirjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RIdr. Guntur Budi Wanarto, MS kepada Kepala kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Manado Shirley M.

/ VIII.32 / 185a/ 2010 tanggal 16 Maret 2010;1 (satu) asli Ringkasan kontrak Nomor KU.01.01 / VIII.32 / 240 / 2010tanggal 31 Maret 2010;5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor PL.01.01 /VIII.382 / 184 / 2010 tanggal 15 Maret 2010;1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 ProvinsiSulawesi Utara Kota Manado Kecamatan Mapanget KelurahanLapangan;tetap terlampir dalam berkas perkara;28.Uang tunai sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

/ VIII.32 / 185a/ 2010 tanggal 16 Maret 2010 ;1 (satu) asli Ringkasan kontrak Nomor KU.01.01 / VIII.32 / 240 / 2010tanggal 31 Maret 2010 ;5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor PL.01.01 /VIII.82 / 184 / 2010 tanggal 15 Maret 2010 ;1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 ProvinsiSulawesi Utara Kota Manado Kecamatan Mapanget KelurahanLapangan ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;28.Uang tunai sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap dinyatakan gagal dengan bobot prestasisebesar 2,3135% (dua koma tiga satu tiga lima persen); Undangan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show Cause Meeting(SCM) Tahap , Nomor : KN.01.01/2.1/6962/2020 tanggal 16September 2020; Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap I, Nomor : KN.01.01/2.1/6997/2020 tanggal 18September 2020; Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama, NomorKN.01.01/2.1/7001/2020

7308/2020 tanggal 29September 2020; Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap II, Nomor : KN.01.01/2.1/7408/2020 tanggal 1Oktober 2020; Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua, NomorKN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020..

Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap III, Nomor : KN.01.01/2.1/7821/2020 tanggal15 Oktober 2020; Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga, NomorKN.01.01/2.1/7822/2020 tanggal 15 Oktober 2020.i.

Berdasarkan Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak;2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil PekerjaanPenyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27Oktober 2020;3. Berdasarkan Surat Undangan Nomor : KN.01.01/2.1/8152/2020 tanggal27 Oktober 2020 perihal Undangan Lanjutan Pemeriksaan danPengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A;4.

: KN.01.01/2.1/8219/2020tanggal 28 Oktober 2020..

No. 1160 K/Pid.Sus/2015 Nomor dan Tanggal .plafon Kredit JumlahNomor Nama Perjanjian Kredit(Rp) SPMK/SPKCV Andika 727/KRD.01.01/021/20111 400.000.000 4Karya 13 Juni 2011CV Andika 726/KRD.01.01/021/20112 265.000.000 5Karya 13 Juni 2011CV Andika 728/KRD.01.01/021/20113 270.000.000 2Karya 13 Juni 2011731/KRD.01.01/021/20114 CV Sahara 415.000.0000 113 Juni 2011730/KRD.01.01/021/201 15 CV Sahara 125.000.000 313 Juni 2011CV Zerapha745/KRD.01.01/021/20116 Mandiri 200.000.000 3Juni 2011GroupCV Dwitra 746

/021/20111 400.000.000 4Karya 13 Juni 2011CV Andika 726/KRD.01.01/021/20112 265.000.000 5Karya 13 Juni 2011CV Andika 728/KRD.01.01/021/20113 270.000.000 2Karya 13 Juni 2011731/KRD.01.01/021/20114 CV Sahara 415.000.000 113 Juni 2011730/KRD.01.01/021/20115 CV Sahara 125.000.000 313 Juni 2011CV Zerapha745/KRD.01.01/021/20116 Mandiri 200.000.000 3Juni 2011Group Hal. 18 dari 74 hal.

Nurul Arafat selakuDirektur CV Sahara .. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT KotaSemarang kepada CV Andika Nomor 027.1/101 tanggal 07 Juni2011.Surat Perintah Tugas Nomor 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal 26 April2010;Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang.Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator NonDevisa;Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010tentang wewenang

No. 1160 K/Pid.Sus/2015Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator NonDevisa;Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat;Copy SK Direksi Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;Copy SK Direksi Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;1 (satu) lembar rekening

Surat Perintah Tugas Nomor 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal 26April 2010;Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang.Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator NonDevisa;Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat;Copy SK Direksi Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;12).

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah: 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang MutasiPegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (fotocopy) ;Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa TengahNomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentiandengan tidak hormat (foto copy) ;NomorHal. 12 dari 25 hal. Put.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser/Dpada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy) ;Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern BankJawa Tengah (foto copy) ;Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 02 April 2007, tentang TabunganBIMA (foto copy) ;Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah22.Nomor: 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang MutasiPegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (fotocopy).Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa TengahNomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentiandengan tidak hormat (foto copy).Hal. 15 dari 25 hal. Put.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser/Dpada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy).Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern BankJawa Tengah (foto copy).Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 02 April 2007, tentang TabunganBIMA (foto copy).Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser/Dpada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy).Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern BankJawa Tengah (foto copy).Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahNomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang TabunganBIMA (foto copy).Surat Keputusan Direksi PT.

BPD Jateng Nomor141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutuspembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi Pejabat Syariah sebagaimanadalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dan (6) yaitu ;1.

BPD JatengNomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutuspembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi Pejabat Syariah sebagaimana dalamPasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dan (6) yaitu ;1.

Tanggal Surat Kuasa dan tanggal penarikan.ePetikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah JawaTengah Nomor 0116/HT,01.01/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang MutasiPegawai an. TEGUH WAHYU PRAMONO Pemimpin Cabang Klaten tugasbaru Anggota TIM AMU setara Kepala Sub. Direksi.e Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah JawaTengah Nomor 0391/HT,01.01/2011 tanggal 6 Desember 2010 tentangMutasi Pegawai an.

TEGUH WAHYU PRAMONO Pemimpin CabangSyariah Surakarta tugas baru Pemimpin Cabang Klaten.e Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0315/HT,01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Struktur Organisasi.e Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor0141/HT,01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Wewenang memutusPembiayaan dan Bank Garansi (Kapalah) bagi Pejabat Syariah.

W.12.U1/2507/Pid.01.01/VII/2012 dan tanggal 13 Juli 2012 Nomor.

Rivai AbdullahPalembang didasarkan perjanjian antara Tergugat dan Tergugat IIdengan Tergugat III dan Tergugat IV Nomor : KN.01.01/2.1/2019/2020dan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan dan TergugatIl didasarkan pada Perjanjian Nomor : K.N.01.01/2.1/4496/2020merupakan perjanjian antar PIHAK.

September 2020; Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap , Nomor : KN.01.01/2.1/6997/2020tanggal 18 September 2020; Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama, NomorKN.01.01/2.1/7001/2020 tanggal 18 September 2020.2.

: KN.01.01/2.1/7308/2020tanggal 29 September 2020; Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show CauseMeeting (SCM) Tahap Il, Nomor : KN.01.01/2.1/7408/2020tanggal 1 Oktober 2020; Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua, NomorKN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020.3.

Berdasarkan Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal16 Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana PemutusanKontrak;2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran HasilPekerjaan Penyempurnaan Gedung A NomorKN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27 Oktober 2020;3. Berdasarkan Surat Undangan Nomor : KN.01.01/2.1/8152/2020tanggal 27 Oktober 2020 perihal Undangan Lanjutan Pemeriksaandan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A;4.

.01.01/2.1/8219/2020 tanggal 28 Oktober 2020.k.

/3/09/1/2010 tangal 11 Januari2010, Hal Addendum Kontrak, dan NomorPL.01.01/3/10/1/2010 tanggal 11 Januari 2010, HalKonfirmasi Pembayaran, untuk selanjutnya disebutsebagai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ;DASAR GUGATAN :1.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, makaSurat Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja PemenuhanDan Peningkatan Fasilitas Sarana Dan PrasaranaKesehatan Rujukan Tahun 2009, Direktorat Jenderal BinaPelayanan Medik, Departeman Kesehatan RI, NomorPL.01.01/3/09/1/2010 tanggal 11 Januari 2010, ~~ HalAddendum kKontrak, dan Nomor : PL.01.01/3/10/1/201030tanggal 11 Januari 2010, Hal Konfirmasi Pembayaran,telah diklasifikasikan sebagaimana ketentuan pasal 53ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat PembuatKomitmen Satuan Kerja Pemenuhan Dan PeningkatanFasilitas Sarana Dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun2009, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik,Departeman Kesehatan RI, Nomor : PL.01.01/3/09/1/2010tanggal 11 Januari 2010, Hal Addendum Kontrak, danNomor: PL.01.01/3/10/1/2010 tanggal 11 Januari 2010,Hal Konfirmasi Pembayaran ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat PejabatPembuat Komitmen Satuan Kerja Pemenuhan Dan PeningkatanFasilitas Sarana Dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun2009, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik,Departeman Kesehatan RI, Nomor : PL.01.01/3/09/1/2010tanggal 11 Januari 2010, Hal Addendum Kontrak, danNomor : PL.01.01/3/10/1/2010 tanggal 11 Januari 2010,Hal Konfirmasi Pembayaran ; 4.

Tentang DASAR GUGATANBahwa menurut PENGGUGAT dalam gugatan halaman 2alinea ke 3 dari atas, obyek sengketa dalamperkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pemenuhan dan Peningkatan FasilitasSarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Tahun 2009Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI Nomor PL.01.01/3/09/1/2010tanggal 11 Januari 2010, hal Addendum Kontrak danNomor PL.01.01/3/10/1/2010 tanggal 11 Januari 2010Hal Konfirmasi Pembayaran :Berdasarkan hal tersebut diatas

NOVOTELINDONESIA sampai adanya Putusan dalam Perkara ini yang mempunyai kekuatan hukumtetap.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : C22810HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas atas PT.

Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa28TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objekgugatan, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor : C022810.HT.01.01.

M01.HT.01.01 Tahun 2001 pada pokoknya disyaratkan bahwa Notarismengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri No.

Nomor : C22810.HT.01.01. TH.2006tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Novotel Indonesia,berdomisili di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Juli 2006,yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH.

;Bahwa dari Surat Tergugat I diatas, Tergugat I akan mencabut/membatalkan Surat Keputusan Nomor : C022810.HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan AktePendirian Perseroan Terbatas PT.

M.HH02.AH.01.01/2009 telah memberitahukan PerubahanSusunan Direksi dan Komisaris Baru Penggugat kepadaTergugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum( SABH), dengan dilengkapi keterangan mengenaidokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 15 Permen No. M.HH02.AH.01.01/2009, yangkutipannya : Pasal 13 Ayat 1 Permen No.

M.HH02.AH.01.01/2009Perubahan anggaran dasar Perseroan selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2)diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri ataupejabat yang ditunjuk .Pasal 1 Butir 2 Permen No.

M.HH02.AH.01.01/2009; dan (ii) Pasal 15 Permen No.M.HH02.AH.01.01/2009, sehingga Tergugat memilikikewajiban hukum untuk Menerima PemberitahuanPerubahan Data Penggugat, hal mana secara tegasdiatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 5 Ayat 1 Permen No.M.HH02.AH.01.01/2009, yang kutipannyaPasal 16 Permen No.

M.HH02.AH.01.01/2009, dirinci lebih lanjutdalam Pasal 18 Permen No. M.HH02.AH.01.01/2009,yang kutipannya : Pasal 18 Permen No. M.HH02.AH.01.01/2009Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan dataperseroan meliputi:a.b.

M.HH02.AH.01.01/2009.

Berdasarkan Akta Notaris No.2 tertanggal 10 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-09553.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Berdasarkan Akta Notaris No.5 tertanggal28 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-14243.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 22 Maret 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-27420.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Berdasarkan Akta Notaris No.5 tertanggal28 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No: AHU14243.AH.01.01 Tahun 2012 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan. Saham pada PT.

Berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 22 Maret2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No:AHU27420.AH.01.01 Tahun 2012 tentang PengesahanBadan Hukum Perseroan.3.

Berdasarkan Akta Notaris No.5 tertanggal28 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No: AHU14243.AH.01.01 Tahun 2012 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan; Saham pada PT.

Berdasarkan Akta Notaris No.5 tertanggal28 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No: AHU14243.AH.01.01 Tahun 2012tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Saham pada PT.

Berdasarkan Akta Notaris No.2 tanggal 22 Maret2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No:AHU27420.AH.01.01 Tahun 2012 tentang PengesahanBadan Hukum Perseroan,;3.

Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor :C22810 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang PengesahanAkta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL INDONESIA, yangdirubah dengan Surat Keputusan Nomor : W703011 HT.01.04TH.2006,tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas atas PT.

NOVOTEL INDONESIA.3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:C22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang PengesahanAkta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL INDONESIA, yangdirubah dengan Surat Keputusan Nomor : W702948 HT.01.04TH.2006,tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas atas PT.

Tentang Kompetensi Absolut Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti isi gugatan Penggugat adalah tentang telahditerbitkannya/ dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : C022810.HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Indonesla, berdomisili di Jakarta, yangdidirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan NotarisMeissie Pholuan, SH.

NOVOTEL INDONESIA yang menjadi ObyekSengketa dalam perkara a quo, yaitu Surat Keputusan TermohonPeninjauan Kembali I Nomor C22810 HT.01.01.TH.2006.tertanggal 3 Agustus 2006; dan didukung dengan Bukti P2, yaituterjemahan dari Bukti P1 diatas;Halaman 39 dari 50 halaman.

NOVOTEL INDONESIA dari Termohon Peninjauan Kembali Iadalah merupakan perubahan dari Surat Keputusan Nomor : C22810HT.01.01.TH.2006. tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL INDONESIA, sehingga secarahukum Surat Keputusan dari Termohon Peninjauan Kembali I yang sah atauberlaku sekarang untuk menjalankan perseroan terbatas PT.

YM.01.01/1.4.12/117/8283/2011 tanggal 19Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Romaniyanto, SpOT dokter pada RSUP SoeradjiTirtonegoro Klaten dengan hasil pemeriksaan tensi90/50 mmbhg; nadi 92 x /menit; patah tulang selangkakiri, pinggang retak, lecet di alat vital dan lukarobek di kepala, lutut kanan; dengan kesimpulan:kelainan tersebut kemungkinan akibat kecelakaan lalulintas;2.

Saksi MARSTYEM menderita patang tulang iga kanan;luka di kaki kiri sebagaimana Visum et Repertum No.YM.01.01/1.4.12/118/18475/2011 tanggal 19 Agustus2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

YM.01.01/1.4.12/172/11012/2011tanggal 7 Nopember 2011 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Romaniyanto, SpOT dokter padaRSUP = Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan hasilpemeriksaan > tensi 70/palpasi; nadi 130/menit;patang tulang pahan kanan, dan betis kiri, kanan dantumit kanan; luka terbuka paha kanan 4x3x2 cm dengankesimpulan : kelainan tersebut kemungkinan akibatkecelakaan lalu lintas;.

YM.01.01/1.4.12/12/8524/2011tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat danditandatangani oleh dr.

YM.01.01/1.4.12/117/8283/2011 tanggal19 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Romaniyanto, SpOT dokter pada RSUP SoeradjiTirtonegoro Klaten dengan hasil pemeriksaan tensi90/50 mmhg; nadi 92 x /menit, patah tulang selangkakiri, pinggang retak, lecet di alat vital dan lukarobek di kepala, lutut kanan, dengan kesimpulan:kelainan tersebut kemungkinan akibat kecelakaan lalulintas;2.

HT.01.01.TH.98 tertanggal 2Juli 1998 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 19 Agustus2011 Nomor 193 yang dibuat dihadapan Drajat Darmadji, S.H.,Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ...... PENGGUGAT I;. MASTER WOVENINDO LABEL, berkedudukan di Jalan DenpasarBlok A3/16, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili Tn.

Master Wovenindo Label, berdasarkanAnggaran Dasar yang dibuat dihadapan Evita Maria, S.H. sebagaiPengganti dari Tegoeh Hartanto, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 15Januari 1993, Nomor 73 dan telah mendapat pengesahanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia tertanggal 19 September 1994 Nomor : C214.268.HT.01.01.TH.94 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 13Nopember 2009 Nomor 30 yang dibuat dihadapan Henny HendrawatiPutradjaja, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut

HT.01.01.TH.84dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 7 September 2011Nomor 3 yang dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notarisdi Jakarta Timur, selanjutnya disebut ................. PENGGUGAT VIII ;8. PT. LANCAR BUANA KARYA, berkedudukan di Jalan Bandung BlokA1/9, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakilioleh Tn.

HT.01.01.TH.85 dan terakhir dirubah dengan akta Nomor28, tertanggal 16 September 2013 yang dibuat dihadapan Alang,SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai...PENGGUGAT IX ;9. PT. CHANDRABHAKTI JASATAMA, berkedudukan di Jalan MarundaRaya Blok Il B1 No. 2, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara,dalam hal ini diwakili oleh Tn. Rintis Patar M. Siregar, Warga NegaraIndonesia, selaku Direktur, beralamat di JI.

Indonesia, selakuDirektur Utama, berlamat di Jalan Griya Asri Blok H1No. 4, RT.008,RW.020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,Jakarta Utara, dari dan oleh karenannya bertindak untuk dan atasnama PT.Karya Prima Suplindo, berdasarkan Anggaran Dasar yangdibuat dihadapan Arianny Lamoen Redjo, S.H., Notaris di Jakarta,tanggal 14 Januari 1986 Nomor 22, dan telah mendapatpengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia tertanggal 9 September 1986 Nomor : C26278.HT.01.01

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitaman. PT.

Tirta Dhea AddonicsPratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor: KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Tirta Dhea Addonics Pratamakepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya NomorKN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020.

);Surat Nomor: KN.01.01/2.1/6697/2020, tanggal 5 September 2020,perihal tanggapan Surat PT.

Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) tahap Il, Nomor :KN.01.01/XXXI1.2/9958/2020, tanggal 16 Oktober 2020, (fotocopysesuai aslinya);Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap Il,Nomor; KN.01.01/2.1/7980/2020; (fotocopy sesuai aslinya);Surat Nomor:KN.01.01/2.1/7989/2020, tanggal 21 Oktober 2020,(fotocopy sesuai aslinya);Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) tahab Ill Nomor :KN.01.01/XXXI1.2/10141/2020, tanggal 22 Oktober 2020, (fotocopysesuai aslinya);Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil

Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015,dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra memoriBanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan, perbuatan Terbanding yangdidalilkan wanprestasi adalah perbuatan Terbanding yang menolakpermohonan pencairan bank garansi yang diajukan Pembanding tanpadidasarkan pada alasan hukum yang sah, sehingga melanggar kesepakatanyang diatur dalam Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01

/C.8 tanggal 28 Januari2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 Apri 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dailildalil gugatan tersebut, makawanprestasi yang didalilkan oleh Pembanding adalah wanprestasi terhadapketentuan Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 28 Januari 2014,Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 Apri 2014 ;Menimbang, bahwa Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal28 Januari

2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 danNomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 Apri 2014 merupakan pelaksanaan darisalah satu kesepakatan dalam Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk PekerjaanTown House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR /AJA/IXIIl, maka Bank Garansi tersebut merupakan perjanjian assesoir, sedangkanperjanjian pokoknya adalah Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk PekerjaanHal 5 dari 8 hal.

Pembanding dan Turut Terbanding telah sepakatuntuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut melaluiarbitrase, maka ketentuan arbitrase dalam perjanjian pokok tersebut (PerjanjianJasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel AwanaYogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIIl), berlaku juga untukperjanjianperjanjian penjaminan melalui bank garansi, karena sifatnyaperjanjian penjaminan mengikuti perjanjian pokoknya;Menimbang, bahwa Perjanjian Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01

/C.8tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 Apri 2014 merupakan perjanjianassesoir dari Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House &Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR/AJA/IXIII, makasengketa dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut harus digugat melaluiperjanjian pokoknya, yaitu PT.