Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Bali Semesta Agung ( PT.BSA );

Bali Semesta Agung);

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 undangundangtersebut, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanatas permintaan 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil atau atas permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya;Menimbang, bahwa dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS,Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, dan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN PlkMenimbang, bahwa mengenai kuorum RUPS, berdasarkan ketentuanPasal 86 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS tersebut tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua, dan dalam pemanggilanRUPS ke dua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum;Menimbang, bahwa RUPS ke dua sah dan berhak mengambil keputusanjika dalam RUPS

Penetapan kuorum untuk RUPS ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeridengan ketentuan: Yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menjadipemohon adalah perseroan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN Plk Pemanggilan untuk mengikuti RUPS telah disampaikan kepada parapemegang saham sesuai ketentuan, namun dalam RUPS pertama kuorumyang ditentukan tidak tercapai, sehingga diadakan pemanggilan ke dua,dan apabila dalam RUPS ke dua kuorum yang ditentukan juga tidaktercapai, maka perseroan

No. 566 K/Pid/2015dibuatkan risalah rapat yang dsetujui dan ditandatangani oleh semua pesertaRUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh perserta RUPS danyang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yangdatang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.

RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dariHal. 4 dari 18 hal.

oleh semuapeserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara pisik oleh persertaRUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang sahamyang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWIMURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009,padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada

daftar hadir yangdilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT.

DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPStersebut, tetapi menandatangani' Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan olehTerdakwa; Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : Dengandemikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhiKORUM padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal7 Pebruari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham; Bahwa dalam RUPS PT.

Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untuk membuktikan dalilgugatan angka 5 yang mengatakan: Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar; Bahwa dua orang Saksi yang diajukan MELANGGAR Pasal 146 ayat 1HIR; Bahwa Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN.Smg. melampaui bataswewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnya hanyamemanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain;Halaman 8 dari 23 halaman putusan no. 79/Padt.P

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSyang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS Luar Biasakedua tanggal 27 Juni 2015 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 86ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 oleh karena itu SAH;7.Bahwa disamping itu Para PelawanTIDAKTELITI DAN SALAHMENAFSIRKAN Pasal16 Anggaran Dasar PT

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan T.4diperoleh fakta bahwa telah didirikan perseroan terbatas dengan memakai namaNV.

Bahwa karena telah dua kali Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yangkesatu maupun yang kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukandalam Pasal 86 ayat (I) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;2. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan adanya surat bukti P4, seluruhanggota direksi dan komisaris PT.

Liang Hok Handel Maatschappij NVtelah mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri agarmenetapkan pemberian izin kepada para terlawan untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyatabahwa direksi atau dewan komisaris PT.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

Utr.Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

RUPS LBselaku pemegang saham di PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

Sehingga hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :Pasal 78(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam ) bulan setelah tahun buku berakhir(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Artinya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang memiliki kewajibanutama menyelenggarakan RUPS baik itu RUPS tahunan maupun RUPSlainnya adalah Direksi, bukan pemegang saham.

ApabilaHalaman 45 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.pembubaran PT karena keputusan RUPS, maka RUPS yang harusmenentukan siapa yang menjadi likuidator.

Namun apabilaHalaman 50 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.menginginkan RUPS sukses, ide mengadakan RUPS mestinya datang daripemegang saham mayoritas;Bahwa ketika pemegang saham menginginkan ada RUPS kemudianmengajukan permohonan ke direksi maka direksi akan membuat agendauntuk menyelenggarakan RUPS.

Terlawan mendalilkan bahwasejak didirikannya PT Bangkit Grafika Sejahtera berdasarkan Akta Pendiriantanggal 11 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Kayun Widiharsono,S.H., M.Kn tidak pernah dilakukan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya,sedangkan Direksi memiliki kewajiban utama menyelenggarakan RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPS lainnya, bukan pemegang saham.

mekanisme pemanggilan RUPS, UU PerseroanTerbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPSyang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris,pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS danpenyelenggaraan MRUPS.

Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukansendiri pemanggilan RUPS, yaitu. karena: (i) Direksi tidakmengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris telah berakhir; danc.

RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberianizin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:20.

Berikut adalah uraiannya:a) MAKNA PETITUM BUTIR 4 SEBELUM PERUBAHAN: TANPAPEMANGGILAN RUPSPemohon, selaku pemegang saham 95% PI West Point Terminalmeminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri,yang berarti tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada parapemegang saham atau pemanggilan RUPS.

pemanggilan RUPS.23.Padahal, M.

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

, namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

: Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

;(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;b) Disamping itu) penyelenggaraan RUPSLB telahbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5)dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimanaterurai sebagai berikut :> Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007(Kutipan):(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan

yang disyaratkanoleh undangundang, sebagaiamana yang tercantum dalamPasal 82 UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata

Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatakibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS LuarBiasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggarhukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimanakerugian yang timbul adalah sebagai berikut :1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyatanyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasatertanggal 4 April 2012 Jo.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;Cc Betentangan dengan kesusilaan baik atau;d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkandalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalahjelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS LuarBiasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat nyatanyata tidaksesuai dengan tata cara RUPS yang benar

, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah

Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT(Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015tersebut juga dihadiri olen Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yangditunjuk oleh Tergugat III untuk membuatkan akta RUPS Luar Biasa ini,namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPSdadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedangberada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secaramendadak

adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPShanya berselang (1) satu hari:Halaman 3 dari 27 hal.Put.

Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataud.

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.

hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.