Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

DalamOpening disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakirmengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:"we have informally mention to Mr SRS Suroso about the forthcoming shipment totally 450MT and the pi ice at US$ 11,00/KTT.SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self.

SRS to becovered by the generous offer made by Executive D to WillySebastian in our meeting of 11 October. hope...it will helpneconsiderably in our attempts to secure a further order this yea".Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005,Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yangmeminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US$300.000 yang menyebutkan:"About money... saw my self Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request

Pada saatmenyerahkan dokumen pada prinsipnya dokumen tersebut harusbenar, declare.Bahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa iniharus men declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwabenar apa yang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai denganbarang yang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidakbenar maka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksiyaitu sanksi administrative

Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang

Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.

Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada WajibPajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan;6.

menajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkankantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self

secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsisecara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self

secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self

Sebagaimana diketahuidengan sistem self assessment, SPT yang dilaporkan olehWajib Pajak harus dianggap benar sampai kemudiandibuktikan salah oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (4)UndangUndang KUP yang menyatakan bahwa Besarnyapajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajakdalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakanapabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud

Jadi, 29 pemegang saham masingmasinghanya boleh memiliki satu saham ; Bahwa betul BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta sebagai lembaga bursabertindak sebagai Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa EfekIndonesia di Pasar Modal; Bahwa PT. Jalatama Artha Berjangka itu Perusahaan Pialang Berjangka,kalau BBJ itu Bursanya. Jadi bursa itu kan SRO, dia memiliki anggotabursa dimana anggota bursa itu adalah Pedagang Berjangka danPerusahaan Pialang Berjangka.

Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalilyang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajardilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang

Sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP a quo beban pembuktian tersebut adapada Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan diajukan dan didengarnyaketerangan Saksi Mahkota dimana keterangannya satu sama lain salingberbeda sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Jaksa PenuntutUmum tidak cukup bukti, dan lebih ironisnya dengan menghadirkanSaksi Mahkota sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum raguragu dalammembuktikan kesalahan Terdakwa ;Penggunaan Saksi Mahkota dalam hal ini bertentangan dan melanggarasas non self

melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualHalaman 36 dari 51 Putusan No. 161/Pid.Sus/2014/PN.Smdyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self

JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDAFITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQINNAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkanketerangan SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang manaketerangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta padaPage 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmksaat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidakpernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;Menimbang, bahwa sebagaimana asas non self

Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidakdari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.e Bahwa benar sistem pemungutan pajak yang berlaku diIndonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampaisaat ini adalah sistem Self

Dalamkaitannya dengan sistem Self Assessment, sesuai denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajakwajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakanhuruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, danPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 53 dari 116menadatangani serta menyampaikannya ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak

proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kKebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perludilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalampemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau azaspresumption of innocence, non self

Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehinggadengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawa implikasibahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self Implementing padadasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yangtidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga

Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasalpasal 44, 48, 51 ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an actdoes not constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen strafzonder schuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang

Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh money dalam bentuk apapun sebagaisalah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKAFATRISIA,SE.

Sehingga dengan kondisitersebut para debitur tidak memiliki self financing atau freshmoney dalam bentuk apapun sebagai salah satu syaratpemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh TerdakwaRIKA FATRISIA, SE.

verifikasipenghasilan dan investigasi, verifikasi agunan, mengecek IDIBI calonDebitur, jika hasil pengecekan tidak memenuhi persyaratan BJB ConsumerMortgage, ajukan surat penolakan kepada Pimpinan KCP untukditandatangani dan dikirimkan oleh staf administrasi, untuk BJB ConsumerMortgage tujuan take over, memastikan dan ditindak lanjuti dengan memintabukti jumlah kredit yang akan diambil alih di Bank asal, untuk BJBConsumer Mortgage tujuan membangun rumah tinggal, dipastikan calonDebitur telah memiliki Self

Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKA FATRISIA,SE, Ak Binti DODDY EFMAN tidak memiliki validitas yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana teknis penilaian repayment capacity yangdilakukan adalah sebagai berikut : Tidak dilakukan pengujian kembali terhadap Informasi pendapatan yangdiperoleh dari hasil kunjungan kepada

Sehinggadengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satusyarat pemberian fasilitas kredit.a.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Yahya dalam bukunyamenyatakan Terdakwa berhak untuk memberikanketerangan yang dianggap paling menguntungkanbaginya yang biasa disebut Self Incrimination.b) Bahwa dipersidangan terungkap fakta Saksi2dan Saksi3 telah mengakui memakai SabusabuNarkotika golongan bersama dengan Terdakwaselama kurang lebin 20 (dua puluh) menit dari jam20.45 Wit s/d 21.20 Wit dan dari Berkas Berita Acarapemeriksaan Saksi2 dan Saksi3 telah disumpahsebelum memberikan keterangan dipenyidik POM.Dari 2 (dua) hal tersebut diatas

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self