39 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 39 K/Padt.SusBPSK/2017Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;9.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum Putusannya Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2Agustus 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihanHal 12 dari 51 hal Put.

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016;f) Surat Panggilan Dari BPSK Kabupaten Batu Bara Yang Tidak DicantumkanDalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;1.Bahwa Pemohon

Kabupaten BatuBara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;J) Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016,tanggal 2 Agustus 2016 Tidak Cermat, Keliru, Bertentangan Dengan PrinsipKeadilan, Kepatutan, Kemanfaatan Dan Atau Kepastian Hukum;1.Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 356/Arbitrase

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Melebihi Wewenang Yang DiperbolehkanHukum (Ultra Vires);Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadili dan memutusdengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultra vires). Majelis BPSKKabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

706 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Sehingga terbitlan Putusan BPSK Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30Januari 2015 yang salinan putusan tersebut diterima oleh PT Binakarya CitraBuana tanggal 2 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Memutuskan1.

Kota Bogor dalammengambil keputusannya sebagaimana Putusan BPSK Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, menggunakan bukti yangHalaman 10 dari 21 Hal.

Kota Bogor Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Bogor Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidakmemiliki Kekuatan hukum.

Walapun secara tegas Pemohon Kasasi (Tergugat) menyatakan tidakmemilin dan tidak sukarela menempuh penyelesaian sengketakonsumen oleh BPSK melalui cara arbitrase, Majelis tetap memaksakandengan tanpa hadirnya Pemohon Kasasi (Tergugat) Maajelismelanjutkan penyelesaian dengan cara arbitrase berdasarkanKeputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota BogorNomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang PedomanMekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogormengenai ketentuan persidangan

Putusan Nomor 706 K/Pdt.SusBPSkK/201510.Apakah Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kota Bogor Nomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012 lebihtinggi dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen?

678 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Keberatan Terhadap Putusan Bpsk DKI JakartaBahwa alasanalasan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadapPutusan BPSK DKI Jakarta adalah sebagai berikut:Keberatan Pertama:1. BPSK DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan, danmemutus perkara a quo karena bukan sengketa konsumen melainkanperselisihan keperdataan yang menjadi kKewenangan Peradilan Umum;1.

Bahwa Para Pemohon Keberatan telah menyampaikan keberatanmengenai kKewenangan BPSK DKI Jakarta untuk memeriksa perkara aquo melalui eksepsi kompetensi absolut dalam surat jawaban ParaPemohon Keberatan Nomor 48/Lgl/KMI/IX.2013 tertanggal 25 September2013 pada tahap Pra Sidang di BPSK DKI Jakarta tanggal 03 September2013, sebelum perkara a quo diselesaikan dengan cara arbitrase. Namunkeberatan dalam eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan oleh BPSK DKIJakarta;7.

Tobing sebagai kuasa hukum Termohon Keberatan(Penggugat) pada persidangan di BPSK DKI Jakarta adalah anggota BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BSPKN) yang dapat mempengaruhiproses pemeriksaan perkara a quo di BPSK DKI Jakarta;13.14.Bahwa Sdr. David M.L.

meminta pada Majelis Hakim PengadilanNegeri Bekasi untuk menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadiliperkara a quo.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

530 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 September 2016 membacakanPutusan Nomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, yang amarnya sepertitersebut di atas;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akalakalan cerdik)

BPSK Kabupaten Batu Bara,Halaman 7 dari 31 hal.

;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016,Halaman 11 dari 31 hal.

)hari kerja setelah berkasberkas sengketa dinyatakan lengkap danbenar oleh Majelis BPSK;.

danwewenang BPSK pada Pasal 36 ayat (8) menyatakan Bila manaHalaman 20 dari 31 hal.

63 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan:1.Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 801/P3K/JSIII/BPSKBB/V/2016 tanggal 29Juni 2016 (bukti P13) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerja sejakgugatan diterima yakni tanggal 11April 2016.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah;1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Halaman 20 dari 38 hal. Put.

Nomor 63 K/Pdt.SusBPSK/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;Sehingga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani

Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan: Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan

sengketa; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Halaman 29 dari 38 hal.

93 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 93 K/Pdt.SusBPSK/2018Putusan Nomor 102/Arbitrase/BPSK/BB/I/2017 tanggal 10 Mei 2017 agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut peraturan dan perundangundanganyang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yangtelah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang

membayar uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), dan 11(sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatanhukum tetap (in kracht);Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Membatalkan putusanArbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara Nomor102/PtsArb/BPSK/BB/I/2017 tanggal 10 Mei 2017;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensiuntuk memeriksa dan memutus perkara a4 quo;Mengadili sendiri dan memeriksa sengketa perkara a quo;Menyatakan menolak seluruh gugatan Konsumen/Termohon Keberatanatau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 037/F/825P8/12/13 tanggal 19Desember 2013 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan PerjanjianKredit

)Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriSimalungun dengan Putusan Nomor 45/Pdt.GSus/2017/PN Sim tanggal 27Juli 2017;Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 102/Arbitrase/BPSKBB/I/2017tertanggal 10 Mei 2017;Mengadili Sendiri:Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk sebahagian;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 102/Arbitrase/BPSKBB/I/2017tanggal 10 Mei 2017;4.

Membatalkan Putusan Majelis Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Nomor 003/A/VIII/2013/BPSK KT TSM ; 3. Menolak gugatan keberatan selain dan selebihnya ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK.

Nomor 350/MPP/Kep/12/ 201;Bahwa oleh karenanya BPSK. Batu Bara dalam menyelesaikan sengketakonsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/201, maka putusan BPSK.

Dengandemikian tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh BPSK. Batu Bara karenabukan merupakan kewenangannya;Bahwa selain itu BPSK. Batu Bara tidak berwenang mengadili perkaraa quo. Yang berwenang adalah BPSK. Pematangsiantar. Sebab perkara a quotidak merupakan wilayah jurisdiksi BPSK. Batu Bara (Kompetensi relatif) ;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berwenang mengadiliadalah BPSK Pematang Siantar dan bukan BPSK. Batu Bara (actor sequiturforum rei/Pasal 142 RBg).

Adi Putra, dimana Putusan Mahkamah Agung ini menguatkanKeputusan BPSK.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK. diambil ditemukan yangbersifatmenentukan;c.

122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

, diteliti dan dicermati secara seksama,putusan hukum yang diajukan majelis BPSK Kota Batam sama sekali jelas tidakdipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara seksama terlebin dahulutentang surat pengaduan Termohon, tertanggal 1 April 2013 (terdaftar diSekretariat BPSK Kota Batam dengan Nomor 005/PK ARB/BPSK/IV/2013), halini jelas terbukti karena:a.

Tidak ada dasar hukum dan/atau Peraturan Perundang undanganapapun yang dapat dipakai oleh BPSK Kota Batam untuk menaaiukanputusan seperti amar putusannya Nomor 005/PTS ABR/BPSK/V/2013,tanggal 15 Mei 2013;b.

;Keberatan VII:Bahwa menurut Kesimpulan Pemohon, pengajuan putusan Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 oleh BPSK Kota Batam yangmemutuskan pada angka 1 (satu) putusannya menyatakan:1.MEMUTUSKAN :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon atasPengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;2. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa,menyelesaikan dan mengajukan Putusan;3. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PTSABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena Cacat Hukum;Selanjutnya:MENGADILI SENDIRI:1.

Dana Nagoya (Bank PerkreditanRakyat) tidak memiliki egal standing mengajukan Permohonan Keberatan atasPutusan BPSK Kota Batam Nomor 005/PTSARB/BPSK/V/2013 tanggai 15 Mei2013 karena Putusan BPSK Kota Batam tersebut dijatuhkan dalam sengketakonsumen antara Penggugat Makmur Syaputra melawan BPR Dana Nagoya,Pemohon Keberatan PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat) tidak pihakdalam sengketa konsumen tersebut;Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor .....

756 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekatSehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanHalaman 16 dari 51 hal

Surat Panggilan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)kabupaten Batu Bara Nomor 485/PGARBI/BPSK/BB/IX/2015 tanggal29 September, perihal panggilan persidangan atas namapelakuusaha/pimpinan PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kota Pinang malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yangletak lokasinya sangat jauh dari Kota Pinang, sementara di Kota TanjungBalai sendiri yang notabene berlokasi lebin dekat dengan Kota Pinang telahtersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama denganBPSK Batu Bara;Dengan demikian dengan alasan apakah Termohon Keberatan memilihuntuk mengajukan gugatannya melalui BPSK Batu Bara dan bukan melaluiBPSK kota terdekat (BPSK

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015;.

46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

Nomor 46 K/Pdt.SusBPSK/2017mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke pengadilan negeri setempathanya atas dasar putusan BPSK dan bukan antara Para Penggugat danTergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksa pengadilan. (PERMANomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan AtasPutusan BPSk);C. Bahwa, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pada halaman 35pada keberatan Pemohon sekarang Termohon Kasasi menyebutkan:1.

/dahuluTermohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSKditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahuluTermohon Keberatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat juncto Pasal 43 ayat (1)KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ketentuan teknisdalam beracara persidangan yang belum diatur dalam keputusan inidiatur lebih lanjut oleh ketua BPSK; Bahwa, putusan Badan Penyelesaian

911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Keberatan/PT Mandiri Tunas Finance, menolak dengantegas pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Karawang dalampertimbangan hukumnya (halaman 6), tentang buktibukti yang diajukanoleh Termohon Keberatan/Nyonya Sawen, Bahwa Majelis BPSKKabupaten Karawang telah melakukan kekhilafan yang sangat nyatakarena Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah dengan sengaja tidakmempertimbangkan atau Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah lalaisehingga mengabaikan buktibukti dari Termohon Keberatan/NyonyaSawen yaitu khusus

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Karawang Nomor 035/Ver/BPSKKRW/VIII/2016 tanggal 16Agustus 2016 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor035/Ver/BPSKKRW/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;3.

Karawangatau putusan BPSK Kab. Sumedang?, oleh karenagugatan Pemohon Keberatan kabur"."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dinilai olehMajelis adalah Putusan yang dilampirkan oleh PemohonKeberatan, dan bukti surat yang diajukan di persidangan,secara nyata Putusan BPSK MKarawang Nomor035/Ver/BPSKKrw/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016(P21);"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut MajelisHakim menilal objek gugatan dalam gugatan keberetanatas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Karawang adalah Putusan BPSK Kab.Karawang Nomor 035/Ver/BPSK/Krw/VIII/2016

Majelis BPSK KabupatenKarawang;Halaman 14 dari 17 hal.

1403 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut";b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Knhusus putusan MahkamahAgung R. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan/ Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim(Konsumen) yang disebabkan Sdr.

) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekatSehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan pelakuusaha dan serta dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk)Menimbang bahwa setelah majelis Badan penyelesaian sengketa konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara secara cerman meneliti sengketa A quo makamajelis

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara PemohonKeberatan denganT ermohonKeberatan;3. Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor189/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 1 September 2016;4.

P5 berupa tanda terima Putusan BPSK adalahsebagai berikut: Tanda terima Putusan BPSK dari Membuktikan bahwa keberatanKantor Pos Nomor Resi 15163270318 diajukan masih dalam kurun waktu 14tertanggal 08 September 2016 hari setelah salinan Putusan diterima(Bukti P5) oleh Pemohon Keberatan.

290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu mengajukankeberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 harikerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini Putusan BPSK;Bahwa pemberitahuan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 49/A/ BPSKKota.Tsm/X1I/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014 telah diberitahukandan diterima

Oleh karena itu, Pengadilan NegeriGarut secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadilikeberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya;Ii AlasanAlasan Keberatan ;1 Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalildalilpermohonan Termohon Keberatan yang disampaikan kepada BPSK KotaTasikmalaya, serta pertimbangan dan amar putusan BPSK KotaTasikmalaya Nomor 49/A/BPSKKota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26November 2014, kecuali terhadap halhal yang diakui dan diterima

secara tegasoleh Pemohon Keberatan dalam perkara ini;2 Bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak cermat dalam menangani perkaradimaksud.

hukum BPSK lainnya, Pemohon Keberatan tidakperlu menanggapi karena dengan pertimbangan hukum yang telah dinyatakanoleh BPSK sendiri, bahwa pengaduan/gugatan dari Termohon Keberatan telahdinyatakan gugur demi hukum;Bahwa mengenai tingkat kehadiran dari Pemohon Keberatan dalam persidangandi BPSK, tanggal 3 November 2014 ijin karena berhalangan, tanggal 6November 2014 hadir di persidangan namun tidak diterima karena surat kuasaDireksi belum selesai, tanggal 12 November 2014 ijin karena berhalangan,

;Bahwa Judex Facti telah salah dalam pencantuman tempatdomisili BPSK dalam perkara a quo yaitu dengan menyatakanhanya Tasikmalaya saja sedangkan yang dimaksudTasikmalaya tersebut menunjuk dua tempat atau domisili yangberbeda apakah Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa adalah yang sebenarnya Putusan BPSK dalam perkaraa quo adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Tasikmalaya dengan Nomor: 49/A/BPSKKota.TSM/X1/2014/BPSK.

558 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

serta ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK KabupatenBatu Bara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atauputusan melebihi kKewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat(Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut:A.

pada tanggal 23 September 2016;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor376/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 28 September 2016 adalahtidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;D.

Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3yang menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidanganyang secara patut dipanggil Majelis BPSK ...dst, bukan merupakanalasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan(pengaduan) Konsumen (ic.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang muliamembatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor376/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 28 September 2016 untukseluruhnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1.Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 376/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 28September 2016 dan segala akibat hukumnya;Menyatakan

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 376/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 28 September2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukanoleh Termohon Keberatan atas nama Sutomo;3.

101/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Kwg

294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secaramutlak/absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quoAlasan Hukum:1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 46Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, BPSK hanya berwenang mengadili,apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa;.

Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK (ic BPSKKabupaten Batu Bara), dan lebih lanjut lagi juga tidak pernahsepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase sehingga berdasarkanketentuanketentuan di atas, maka Majelis BPSK tidak dapatmenentukan dengan sepihak dan sewenangwenang untukmenempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karenaharus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu dalam pemilihanpenyelesaian sengketa di BPSK;

pertama dilaksanakan selambatlambatnya pada harikerja ke ketujuh terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaiansengketa konsumen oleh BPSk;Halaman 9 dari 18 hal.

Bahwa dalam amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo,point dua menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;2. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak ada memberipertimbangan hukum apapun dan tidak pernah dibuktikan atasadanya kerugian dipihak konsumen tersebut, apakah kerugian akibatHalaman 10 dari 18 hal. Put.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1231/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 360.800,- (Tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

16 Nopember 2016 ;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :1444/Arbitrase/BPSK/BB/V1I/2016 tanggal 29 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku ;D.

1908 Nomor : 190 yangsaat ini Vendu Insructie menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang' sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :1444/Arbitrase/ BPSK/BB/VI/2016 Tanggal 29 Desember 2016 mohondibatalkan;G.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 1231/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 29Desember 2016 dan segala akibat hukumnya ;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : Nurmansyah(Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut ;Halaman 17 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap3.

keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 18 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN RapA.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

51 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat surat panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan olen BPSK Kabupaten Batu Bara.6. Bahwa seharusnya pihak BPSK Batu Bara juga memangil dan melibatkanpihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisarandalam gugatan Termohon Keberatan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (BPSK) adalah:1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a.

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekatBahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)berwenang mutlak menangani perkara ini.Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 51 K/Pdt.SusBPSK

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor508/Arbirase/BPSKBB/V/2016 tanggal 24 Agustus 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase tentang pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Wagiman;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 746/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demihukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut.5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriRantauprapat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m

ganti rugi sebesarbesarnya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015; Putusan perkara perdata No. 109/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 45e.