Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009
Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2009
    No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
    No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/20093.
    Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SUGIHAN SULIANDJO vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HARRY SANTOSO VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — H. APIP MUHAMAD SIDIK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 /B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 September 2012 —
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — HJ. NURAENI, S.E. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, DK
100 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
246 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — MAPPA BENGNGA, ; CAMAT MUARA BADAK, KEPALA DESA TANAH DATAR,
163 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211 K/TUN/2009
    No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
    No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
    No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
    No. 211 K/TUN/2009B.
    No. 211 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH vs. Ir. SITI ROHANA NASUTION, DKK
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
    Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs SUHARYONO,
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2010
    No. 392 K/TUN/2010IV. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT :Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugatyang menjadi obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :1.
    No. 392 K/TUN/2010perundangundangan yang berlaku' sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum lagi ;7.
    No. 392 K/TUN/2010jelas bahwa Termohon Kasasi sangat berperan dan aktif dan bahkanagresif dalam melakukan penipuan. Hal ini pula yang menjadikan alasanmengapa Pemohon Kasasi memperberat hukuman disiplin terhadapTermohon Kasasi ;d.
    No. 392 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.
    No. 392 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
58 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 537 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014720 m?
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TergugatIl Intervensi 1 s.d. 5 masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/201493/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlahAkta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertamasebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembelltanah Drs.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — MASRANI VS BUPATI KUTAI BARAT;
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 561 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
    Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
112 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/PDT/2009
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN KIM SUI alias GOBANG, ; LIE TJAI KIANG alias SUSANTO
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, dk vs Ir. WILFRED PANJAITAN, dkk
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2014
    luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
    PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
    disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
    Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
    Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — SIANNY SULISTIODEWI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, DKK
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 115 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan
    MUHAMMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sawahan 3 RT.009,RW.002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh doktorandusArfansyah, Magister Management, warganegara Indonesia,Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.
    hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanahseluas + 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak diProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan,setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah milik Suprapto ;Sebelah Timur : tanah milik Sutar ;Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ;Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 1211978 No. 41/1978 seluas 155M2 atas nama Budi Hudojo ;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20135.
    Rp. 6.000,00Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132.Redaksi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 75416
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
93 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96K/TUN/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
    TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
    ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016