Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, vs MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.,
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2010
    No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
    No. 333 K/TUN/2010 5.
    No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
    No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
    No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, DK
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2014
    Husin IJ, Balimas 3, Nomor BB. 18, Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ADP/AI/TUN/010/2010 tanggal 16 Oktober 2010;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKETAPANG, tempat kedudukan di Jalan S.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014IV7 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidakmempunyai anak;8 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin denganRatu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyaianak a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. GustiMubransyah, d. Ratu Bimasrah, e. Gusti Madhamsyah, f.Ratu Baitinnur, g.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalildalil Gugatan Penggugatdalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelum);a.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dari Uti Jusni, Awas Alibaba, Duas, Nilon Jinam dan Kimsa dengan menggantirugi oleh Tergugat II Intervensi PT.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD SIDIK VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — BUPATI BATU BARA vs.BERLIANA MANURUNG, S.Pd, DKK
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — NYONYA LOISTEN HUTAJULU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2015
    /1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
    /1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
    akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — CV. BAROKAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN, DKK
95 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :CV. BAROKAH, beralamat Jl. Raya Nyalaran Gg.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.IllPT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Karah AgungNo. 45 Surabaya ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. YUSKARWALJU, SH ;2. LUJIANTO, SH ;3. ARIEF MUJIONO, SH., MH.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.11.Dokumen Penawaran, CV. Barokah sudah menyertakan Surat PerjanjianKemitraan, KSO, seharusnya Tergugat I tidak serta merta menggugurkanPenggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, sebab PT.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.1414Pemberian masa waktu mengajukan sanggahan dan sanggah banding. Terbukti telahdilakukan Penggugat dengan mengajukan sanggahan melalui suratnya No.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — LANTI TOLA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,. HERYONO ADMAJA., PT. TIMUR ADYA CITRA,
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2011
    No. 255K/TUN/2011atau seluas 3,2 Ha ;2.
    No. 255K/TUN/2011122001, luas tanah 750 M sesuai Surat Ukur 28Mei 2001 No.98/SPD2001 atas nama PT. TIMURADYA CITRA yang berkedudukan di Jl.
    No. 255K/TUN/2011144. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut1.
    No. 255K/TUN/201118Sungai Pinang Dalam, penerbitan sertifikat padatanggal 29 Mei 2001 adalah tumpang tindih dengantanah Penggugat seluas 306 M, namun dalam hal iniperlu. diketahui Penggugat, Sertifikat HGB No.
    No. 255K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 —
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2009
    No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
    No.108 PK/TUN/20093.
    No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
    No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
    Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
95 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2009
Tanggal 21 April 2010 — M. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, PT. PELABUHAN INDONESIA IV, PT. PERTAMINA (PERSERO), (PERSERO),
79 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2009
    No. 282 K/TUN/2009..
    No. 282 K/TUN/2009.sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 junctoUndangundang Nomor. 9 Tahun 2004.3.2.
    No. 282 K/TUN/2009.kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampaipada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.4. Bahwa jika obyek sengketa adalah sertipikat HPL Nomor. 1/Ujung Tanah, makagugatan Penggugat terkualifikasi gugatan yang daluarsa :a.
    No. 282 K/TUN/2009.yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa obyek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. Tahun 1996telah diyamin oleh Undangundang, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yangkadaluarsa, alasan hukumnya :a.
    No. 282 K/TUN/2009.Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 282 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — H.M. YUSDIE RONIANSYAH, SE vs. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 484 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalildaliilsebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.E.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015(iii)dengan hukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan tidak berencana.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — NOVYSAN MONTOLALU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DKK
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 406 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,pekerjaan Wiraswasta;9.FADLY BASALAMAH (Putra Ke3 (satu)/ahli Waris dari Alm.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Abdullah Basalamah, Hj. Hadidja binti Abdullah Basalamah, Hj. Syammahbinti Abdullah Basalamah, Hj. Eliya binti Abdullah Basalamah, Hasan binAbdullah Basalamah, Hi. Muhammad bin Abdullah Basalamah, Luas 980M?
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017tanggal 11 Februari 2003 No. 135/Wenang Utara/2003 seluas 418 m*,adalah di terbitkan diatas bagian tanah sertipikat hak milik No.91/Wenang tanggal 12 Februari 1974 surat ukur No. 73 tanggal 27 Juni1906.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017menyangkut prosedural penerbitan sertipikat.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK vs. SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM, DKK
85 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 486 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015 Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X); Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI); M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII); Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);2.5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015Kompetensi Absolut:Berdasarkan uraian dalildalil gugatan Para Penggugat, maka nyata danjelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugatterhadap tanah Persil 58 Sil, kohir 246 Cl.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/20154. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonansebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015memutus (kompetensi absulut) yang sebelumnya telah diputus secara tepatoleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
139 — 80
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS vs. BUPATI KAPUAS
76 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015Il.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,tempat kedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Victor Simanjuntak, SH.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/201413.1.4.kemudian ditetapkan Tubagus Samsul Komar bin Hendradilagasebagai Tersangka. Sedangkan M. Chaerudin, Agus SyahDurachim, dan Asnawi H.N. diketahui kemudian sudahmeninggal dunia.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Nomor 61, Kecamatan Ciputat, Tangerang tidak ada PersilNomor 48.D.II maupun 46dII. Berdasarkan fakta tersebutmaka berarti Tergugat telah salah dalam melakukanpencatatan pendaftaran hak.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2013/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Serang.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CAMAT KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU vs. MAJELIS KERAPATAN TINGGI SUKU MELAYU HAMBA RAJA NEGERI KUBU
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SB.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201543.Surat Keterangan Nomor: 605/25/1980, tanggal 23 April1980 an.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015052009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) seperti yang terteradalam bunyi Pasal III pada surat perjanjian penyerahan tersebut:12.2.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201514.15.16.17.No. 122 tanggal 28 Juli 2009 dihadapan Notaris Rita Tiomerti TampubolonSH kepada Tuan Haji Khaidir Matwafa, MA selaku Ketua Majelis KerapatanTinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dan Tuan Drs.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd/.2. Redaksi ............ Rp 5.000,00 Joko Agus Sugianto, S.H.,3. Administrasi ...... Rp2.489.000,00Jumlah ................... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)NIP. 220000754.Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — ASHADI YUSUF, ST. MT, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA, DK
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ASHADI YUSUF, ST. MT., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani, GangPermata, RT. 009, RW. 009, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;2.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20142a1213b H. Ibrahim Dahlan dan Ngadikun dari Partai Golongan Karya Jumlah danPresentase Suara Sah/Kursi 4 kursi (20%);cH. Hildi Hamid dan Idrus dari Partai Persatuan Nasional, Partai DemokrasiPerjuangan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PartaiBintang Reformasi, Partai Gerakan Indonesia Raya Suara.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah keliru memahami danmembedakan mana persoalan yang menyangkut hasil pemilihan umum danmana yang menyangkut proses/tahapan sebelum sampai kepada basil pemilihanumum. Kekeliruan Judex Facti ini termuat dalam pertimbangan hukumnyayang mengutif Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754