Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1806 K/PDT/2009 DRS. MOLAN SINAGA; PT. MERAK INDAH LESTARI, DKK
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sah Tergugat Il sampai denganTergugat XXIll telah mensertifikatkan obyek perkara atas nama pribadi denganpenjelasan sebagai berikut : No.
Menghukum para Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatansebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per hari apabila para Tergugatlalai melaksanakan isi putusan ini ;9.
Molan Sinaga) bermaksud hendak mengatasnamakan wargaDesa KodonKodon atau bertindak untuk dan atas nama sertakepentingan warga masyarakat Desa KodonKodon untuk menggugathak masyarakat desa Kodonkodon atas tanah ulayat Gorat Ni Padangsebagaimana gugatan Penggugataquo (ic. Drs. Molan Sinaga), sehinggatanpa diketahui dan disetujui Kepala Desa KodonKodon, surat kuasaHal. 21 dari 67 hal. Put.
, yang manaPenggugat telah mengkleim dirinya pemilik dari sebidang tanah namunPenggugat sekaligus juga telah menyatakan bahwa tanah tersebutmerupakan tanah ulayat, sehingga mengakibatkan status hak atas tanahyang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, apakah hak atas tanahyang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut adalah hak milik atau hakulayat, sehingga karena adanya pernyataan tentang hak atas tanahGorat Ni Padang yang menjadi objek sengketa tidak jelas, maka gugatanPenggugat menjadi tidak jelas
No.1806 K/Pdt/2009.miliknya yang sah, yang diakui oleh hukum, padahal Penggugatmengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milikke atas nama orang lain, bukan ke atas namanya, dan Penggugat jugadengan sengaja telah menuduh perbuatan melawan hukum dengansuatu perbuatannya melakukan gugatan kepada pihak Tergugat Ilsampai dengan Tergugat XXXII sehingga mengakibatkan kerugian baikmateriil maupun moril bagi Tergugat Il sampai dengan Tergugat XXXIl ;Bahwa gugatan Penggugat yang
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42802/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 42
130 — 42
.: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.bahwa Penggugat menyatakan titik
tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa keputusan yangdigugat adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: ; Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penerbitan Surat Tagihan PajakMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00151/106/10/056/10 tanggal 17 Desember2010 tidak benar, sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli2010 sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00= Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak Juli 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat, sehinggadihitung kembali sebagai berikut:MemperhatikanMengingatMemutuskanPajak yang harus dibayar Rp1.009.026.663,00Pajak yang telah dibayar Rp1.009.026.663,00Pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Pengugat, hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan MajelisTunggal tersebut di atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43753/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 42
105 — 42
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43753/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP410/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor:00427/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP410/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor: 00427/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP410/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan
Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor: 00427/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;I.
MemutuskanPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP410/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor: 00427/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44002/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
127 — 35
127 — 35
pos 04 Juli2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP847/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpatanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan buktikirim Keputusan Tergugat Nomor KEP847/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggalberupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimanapada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan padatanggal 04 Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksudadalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakanbahwa:O bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambilsikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikan saranapertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar berlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas
ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor008/JIG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI denganN.LK 12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
lebih lanjut;Mengingat : UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP847/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008, Nomor:00123/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43750/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
98 — 25
98 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43750/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP407/W PJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Nopember 2007 Nomor: 00241/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 0024 1/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 14-03-2011 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 42817/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 23 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 21
107 — 21
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPenggugatMenurut MajelisPut. 42817/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP350/WPJ.07/2011 tanggal 14 Pebruari 2011,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PPNatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN Nomor: 00014/187/09/081/10 tanggal 16 Juli2010 Masa Pajak
Januari sampai dengan Pebruari 2009;bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00014/187/09/081/10 tanggal 16 Juli 2010diterbitkan karena berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN Pemungut Masa Januari s.d.Februari 2009, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP serta PMK Nomor11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, terdapat faktur pajak yang telah dipungut PPNnyaoleh Penggugat terlambat disetorkan ke Kas Negara;bahwa Penggugat keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atasketerlambatan pembayaran
Februari 2009 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9ayat (2a) UU KUP serta PMK Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, terdapatfaktur pajak yang telah dipungut PPNnya oleh Penggugat terlambat disetorkan ke KasNegara;bahwa atas keterlambatan penyetoran tersebut, KPP Badan dan Orang Asing Dua menerbitkanSurat Tagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor00014/187/09/081/10 tanggal 16 Juli 2010 Masa Pajak Januari s.d.
jelas disebutkan bahwapemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahanBarang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran ataspenyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat imporBarang Kena Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan STP PPNatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Surat TagihanPajak (STP) PPN atas Pemungutan Oleh Pemungut Pajak masa pajak Januari sampai denganFebruari 2009 Nomor: 00014/187/09/081/10 tanggal 16 Juli 2010, atas nama BUT .XXX
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42858/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 28
107 — 28
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42858/PP/M.V 1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP206/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01067/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 MasaPajak September 2009 yangtidak
disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP206/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01067/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak September 2009 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 033
/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep206/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak September 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan
STP PPN Nomor :01067/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP206/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor01067/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 29-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43008/PP/M.V/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 24
101 — 24
Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar (Ralat Surat Nomor : S00239/WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 05 Juni 2012);: bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu Nomor S2305/WPJ.07/KP.0206/2012 tentang Pemberitahuan bahwa PermohonanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Benar "tidak memenuhiketentuan formal", maka Penggugat:Nama > XXJabatan : Direktur PT XXXAlamat :YYBertindak dalam jabatannya untuk dan atas
XXXAlamat : YYYNPWP. : YYdengan ini mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. KepalaKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu) Nomor S2305/WPJ.07/KP.0206/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pemberitahuan bahwaPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Benar"tidak memenuhi ketentuan formal";: bahwa Surat Gugatan Nomor : 261237/SIL/FIN/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012ditandatangani oleh Sdr.
Direktur, berdasarkan Akta NotarisBuntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Nomor : 23 tanggal 02 Oktober 2012, tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham PT XXX, berhak menandatangani suratgugatan sehingga dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 261237/SIL/FIN/VIIl/2012 tanggal 17 Agustus 2012tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan;bahwa berdasarkan pemeriksaan ketentuan formal di atas
hasilpenilaian pembuktian, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor:261237/SIL/FIN/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 tidak dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : S2305/WPJ.07/KP.0206/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangPemberitahuan Proses Permohonan Pengurangan atas
Pembatalan KetetapanPajak Yang Tidak Benar (Ralat Surat Nomor : S00239/WPUJ.07/KP.0203/2012tanggal 05 Juni 2012), atas nama: XXX, NPWP: YY, Tidak Dapat Diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42836/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 26
126 — 26
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42836/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP142/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00226/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak November 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep142/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Nopember 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000,
STP PPN Nomor : 00226/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP142/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak November 2007 Nomor : 00226/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 26-12-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 44201/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 30
115 — 30
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT. 44201/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP225/WPJ.05/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00025/107/08/033/11 tanggal 14 Juli 2011 MasaPajak Januari s.d Desember
2008;bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor: KEP225/WPJ.05/2012 tanggal 5 April 2012,tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00025/107/08/033/11tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP225/WPJ.05/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak Yang Tidak Benar atas
24 Desember 2012), sedangkan gugatan diajukan terhadap Keputusan Nomor:KEP225/WPJ.05/2012 yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2012;bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, berbunyi sebagai berikut :*Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimakeputusan yang digugat;bahwa apabila dihitung dari diterbitkannya Keputusan Tergugat atas
Pasal 40 ayat(3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikianMajelis berpendapat permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Nomor:mengingatMemutuskan033/Pjk08/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak dapat diterima untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat atas
sengketa pajak terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP225/WPJ.05/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00025/107/08/033/11 tanggal 14 Juli 2011Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43199/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 24
117 — 24
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 199/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00135/107/09/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 201/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 201/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Putus : 02-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) VS AHMAD SALEH BIN UMAR;
273 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kKekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m?)
Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat kedalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkanuang ganti rugian (UGR) atas tanah a quo yang terkena ProyekPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Terbanggi BesarPematang Panggang yaitu tanah yang terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (GHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Nomor 51 K/Pdt/2020(vide bukti P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwaobjek sengketa adalah milik Penggugat tetapi sudan masuk kedalam SHGUNomor 16 tanggal 4 Juli 1994 atas nama PT HIM (Tergugat 1), Surat IzinUsaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tanggal 18 Juli 2001bahkan telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU tersebut atas namaPT HMI (Tergugat 1) dan belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;Bahwa sehingga proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat Khusus
Dengan demikian makayang berhak atas ganti rugi atas objek sengketa adalah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3804 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — B. SUS VS 1. ABDUL AZIS, dkk. dan ANDIEK
137 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas DII, Luas : 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atas Nama P. Patima Suki yang di atasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Pekarangan Halil; Selatan : Sungai/Jalan; Barat : Pekarangan G.
Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut di atas dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut baik izin maupun tanpa izin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan
Lutfi;Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek harta peninggalan;Bahwa atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Buku Letter CDesa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DII, Luas: 0,172 ha, yangterletak di Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosotersebut di atas, P.
Umi/Abdul Azis:Timur : Jalan;telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sahdan dengan cara melawan hukum dan di atas objek sengketa tersebut ParaHalaman 2 dari 19 hal. Put.
Nomor 3804 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1. Menyatakan sah dan berharga atas objek sengketa berupa sebagiantanah kirakira seluas 400 m? dari keselurunan tanah pekarangan yangtercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DIl,Luas: 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atas Nama P.
Patima Suki:Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat (B.Rustina) adalah menumpang di atas tanah objek sengketa milik P.Patima Suki;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il membangunrumah gedek di atas tanah objek sengketa tidak seizin danmemberitahu kepada Para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hak:Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahliwaris P.
Patima Suki dan tidak ada ikatan keperdataan;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tercatatdi Buku Desa atas nama P.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42841/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 19
118 — 19
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42841/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP168/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00533/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42984/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 24
109 — 24
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 21/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Mei Tahun 2008 Nomor00506/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 54/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S691/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43746/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 27
107 — 27
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP403/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2007 Nomor:00004/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43743/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
169 — 18
169 — 18
Register : 22-05-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 122
142 — 122
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43222/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Tahun Pajak 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/154/11 tanggal
11 Nopember 2011 MasaPajak Januari 2010 sebesar Rp 4.246.264.726,00 diterbitkan terkait penyampaian SPT PPhPasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 ( Pembetulan I ) tanggal 18 Oktober 2011 yangmelampirkan Surat Keterangan Domisili atas nama DB Internasional (Asia) LimitedSingapore yang mencantumkan tanggal 01 Desember 2010, sehingga pajak yang harusdibayar dikenakan tarif 20% dari jumlah pembayaran bunga Masa Pajak Januari 2010;bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan
biaya bunga yang dilaporkan Oleh Penggugat di dalam SPT Masa PPh Pasal 26dikoreksi oleh Tergugat menjadi sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurangdibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 (Rp 22.707.298.000,00 x (20% 10%);bahwa atas kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut Tergugat mengenakansanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp999.121.112,00 dan sanksi keterlambatan bayar sesuai Pasal 9 ayat (2a) KUP ; sebesar Rp976.413.814,00;bahwa menurut
biaya bunga ke DB International (Asia)Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPhPasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakansanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) UU KUP atas pajak yang kurang dibayarsebesarRp 999.121.112,00;bahwa Majelis berpendapat terhadap Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administrasiberupa denda keterlambatan sesuai Pasal
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42842/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 26
117 — 26
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42842/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00534/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Mei 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00534/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor : 00534/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42851/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 28
126 — 28
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42851/PP/M.VI/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP199/WPUJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari2009 yang tidak disetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari 2009 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 026/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Februari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01060/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat , tidak dapat diterima;