Ditemukan 100958 data
74 — 21
Danbagi warga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesarRp.0,mengajukan permohonan kebertatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja,tersebut, oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, dimintaterhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;.Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikan penilaianterhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidak wajar dan tidakprofesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukum
PemohonKeberatan merasa sangat keberatan terhadap besarnya ganti rugi yang telahditetapbkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah yakni Rp. 0, (nol rupiah). PemohonKeberatan menganggap jumlah Rp. 0, (nol rupiah) sangat merugikan Pemohon dantidak memenuhi rasa keadilan.
dan mendapatkanbesar ganti rugi Rp. 0, (nol rupiah). Bukti P2a, P3a dan P5 tersebut juga relevandengan bukti P4 Daftar Nominatif Desa Jangkaran Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo dimana nama Pemohon tercatat sebagai pihak yang berhak, yaitu dalamdaftar nomor urut 240 Kolom Pemilik: Pakualaman, KolomMenguasai/Menggarap/Menyewa: SIDO SARSAN, dengan luas tanah garapan 233 m?
;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Petikan Berita Acara Kesepakatantertanggal 21 Juli 2016 Pemohon Keberatan diberikan ganti rugi atas lahan garapanseluas 233 m* dengan nilai ganti rugi Rp. 0, (nol rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tambak udangmilik Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu berdasarkanpasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan Pengadaan tanah
untukHalaman 45 dari 50 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN WatKepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak danadil, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai ganti rugi Rp. 0, (nol rupiah) atas objekpengadaan tanah yakni tambak yang dikelola dan dimiliki olen Pemohon Keberatanadalah nilai yang tidak layak dan adil.
Rahman
Tergugat:
1.Sutresno Kantu
2.Jamina
3.Kementrian Pertanahan Republik Indonesia cq. Kanwil Pertanahan Sulawesi Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
37 — 14
Terbanding/Tergugat I : PT ASTRA SEDAYA FINANCE
Terbanding/Tergugat II : NARYO
62 — 28
Ir. LIEM INDRA DJUNAIDI
Tergugat:
BRIGHTON CITRALAND.
Turut Tergugat:
WELLY BRC.
55 — 13
55 — 18
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (NO);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap bertahanpada alasan konvensi di atas dan mohon dianggap menjadi satu kesatuandan telah termuat dengan sempurna sebagai dalil posita rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai beberapabidang tanah berikut segala apa yang yang ada di atasnya dengan rinciansebagai berikut:a.Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai beberapabidang tanah berdasarkan alas hak ganti
rugi dengan luas kuranglebih 59.837 m?
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materilsebanyak Rp100.000.000,00 x 21 Tergugat Rekonvensi atau setara denganRpRp21.000.000.000,00 dan kerugian moril sejumlah Rp1.000.000.000,00;9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesarRp500.000,00 untuk setiap harinya pada Penggugat Rekonvensi atasperbuatan lalai Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan keputusan yangtelah berkekuatan hukum tetap sampai keputusan ini dapat dilaksanakan.Halaman 23 dari 36 hal. Put.
Hal ini pun tercermin dalam beberapa pasaldalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut:v Pasal 1977 ayat 2 KUHPdt menentukan bahwa Walaupun demikian,barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangkawaktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itudikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yangdisebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yangmenyerahkan barang itu. kepadanya, pula tanpa mengurangiketentuan:Pasal 582
HELMY HASANURKALAM
Tergugat:
1.PT. Bank BRI Syariah Cab. Bandung Citarum
2.Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
135 — 54
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghitung dan menetapkan bunga pembayaran ganti rugi sejakdinyatakan sah melawan hukum yang terlambat dibayarkan sejak adaPenetapan Eksekusi;7.
Hal ini sesuai putusanMahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/S1p/ 1970dan putusan Nomor 1720 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menyatakanbahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalambentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya tanpa perincian dimaksud makatuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Tuntutan ganti rugi yang dipermasalahkan telah memperoleh putusanyang berkekuatan hukum tetap;f.
Put.Nomor 541 PK/Padt/2015Bahwa perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tak satupundirinci secara jelas dan tidak didasarkan pada faktafakta hukum melainkanhanya didasarkan pada asumsiasumsi yang tidak jelas karena:a) Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat hanyaberupa anganangan terhadap sesuatu yang sama sekali belum pernahdikerjakan;b) Bahwa tuntutan ganti rugi yang perinciannya masih mendasarkan padaputusan serta merta sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugattidak
Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Pengalihan HakAtas Tanah, yang didasari oleh Surat Perintah (Sprin) PanglimaKodam /Bukit Barisan, Nomor Sprin/75/I/1988, Tanggal 15 Januari1988;3.2.
1.MAT ISA DKK
2.SYAWALUNDDIN SIREGAR DKK
3.SYAPRI ANTO DKK
Tergugat:
PT. RIMBA PRANAP INDAH
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HULU cq PEMERINTAH KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HULU SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
3.PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HULU
5.KANTOR KECAMATAN KELAYANG
6.KANTOR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA dahulu dikenal dengan nama Kecamatan Pasir Penyu
7.KANTOR KEPALA DESA SUNGAI PASIR PUTIH
8.KANTOR KEPALA DESA SEMELINANG DARAT
9.KANTOR KEPALA DESA PELANGKO
10.KANTOR KEPALA DESA LUBUK BATU TINGGAL
11.KANTOR KEPALA DESA BAGAN LIMAU
12.KANTOR KEPALA DESA SIMPANG KOTA MEDAN
118 — 14
1.TRI KURNIA WARDANI
2.MARLIJAH
3.Drs. SISWADI
Tergugat:
3.PT. Bank BRI (persero ) Tbk Jakarta Cq. PT. Bank BRI (persero) Tbk Kanwil D.I.Yogyakarta Cq.Pimpinan PT. BRI (persero) Tbk cabang Banjarnegara
4.EKO SUPRIYANTO
5.FERRY ANY SUBHAKTI
6.Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negera dan Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Cq. Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
7.NENI NURYATI
8.Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyumas
38 — 0
1.Ratna saragih
2.Lindawati sirait
3.Dippan alman tampubolon
4.Lee siong al. Tonny
Tergugat:
1.Skk migas
2.Kementerian keuangan RI direktorat jenderal kekayaan negara direktorat piutang negara dan kekayaan negara lain lain
Turut Tergugat:
5.Bpn riau
6.Gubernur riau
7.Menteri pekerjaan umum direktorat jenderal bina marga direktorat jalan bebs hambatan, perkotaan dan fasilitas jalan daerah cq. Satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah II kegiatan pengadaan tanah jalan tol pekanbaru-kandis-dumai
8.Camat pinggir
9.Kelurahan balairaja
76 — 23
Hwanny Yausep
Tergugat:
1.Ervinalia
2.Hartati Saha
3.Selvie Pangerapan
4.Misje Liliantje Tahulending
5.Temmy Putri Pitoy
20 — 0
146 — 83
56 — 33
1.FIENTJE SAERANG
2.HENDRY YAN AWONDATU
3.STEVENLY S. AWONDATU
4.MEINY MANDAGI
5.AUDRIE B.S. MANDAGI
6.UMBOH AGUSTINUS MANDAGI
7.JEANE PEMSI MANDAGI
8.DANIEL MANDAGI
9.AGUS ROYKE AWONDATU
10.SANDRA FARIDA AWONDATU
11.CONNY LINDA AWONDATU
12.MONA N.P. AWONDATU
13.ADOLFINE ELISABETH TENDA
Tergugat:
13.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO - BITUNG
14.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO - BITUNG II
Turut Tergugat:
14.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH
15.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI UTARA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
16.PEMERINTAH KOTA BITUNG Cq. PEMERINTAH KECAMATAN MAESA Cq. LURAH BITUNG TENGAH
41 — 0
Terbanding/Tergugat I : 1.Raja Faan Ratshap Ohoilim Tahit Sebagai Tergugat I
Terbanding/Tergugat II : 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Maluku cq.Bupati Maluku Tenggara cq. Camat Kei Kecil cq. Orangkai (Kepala Ohoi) Langgur sebagai Tergugat II
Terbanding/Tergugat IV : 4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Maluku cq.Bupati Maluku Tenggara Sebagai Tergugat IV
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Maluku cq.Bupati Maluku Tenggara cq. Camat Kei Kecil cq. Kepala Soa (Kepala Ohoi) Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Sebagai Tergugat III
109 — 19
Pembanding/Penggugat II : Hardiana Binti M. Yunus Diwakili Oleh : Rachmat S. Lulung, S.H.
Terbanding/Tergugat : H. Hamka Bin Toha, S.H Diwakili Oleh : Gusti Firmansyah, SH
16 — 4
Barmawi
Tergugat:
Agus Yakfi Kurniawan
32 — 6
FONNY
Tergugat:
1.PT Mandiri ( Persero ), Tbk Kanwil VIII Surabaya ( TERGUGAT I )
2.Kepala KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ) TERGUGAT II
20 — 8
29 — 4