Ditemukan 63173 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemutusan hubungan kerja
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 07/Pid.B/2015/PN.Slw.
Tanggal 30 Maret 2015 — SULISTYO HANDOKO WIDODO Alias MUHAMAD YUSRAN Bin SUMADI TASJID
43 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2006 — Upload : 01-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/TUN/2000
Tanggal 18 Januari 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Bouraq Indonesia Airlines
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 03-12-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 15/G/2015/PHI.Jmb.
Tanggal 2 Maret 2016 — HERMAN. AS, (Penggugat) lawan PT Andalas Nusantara Gemilang, (Tergugat)
430 — 207
  • Adapun tindakan Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat jugaberdasarkan permintaan dari pihak PT.
    kerja dan tidak lagi bekerja diperusahaan pemberi kerja yakni PT.
    Foto copy Surat No. 030/ANG/Jbi/2015 tanggal 04 September 2015perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan(bukti P2) ;3.
    Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 4September 2015 sesuai dengan surat Tergugat No.029/ANG/Jbi/IX/15hal : Surat Peringatan ketiga (SP3) sekaligus Surat Pemberhentian Kerjadengan alasan tidak disiplin dalam kerja, dimana pulang sebelum waktuyang telah ditetapkan tanpa keterangan ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan benar sebelumdilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat makaPenggugat telah menerima surat Peringatan dan II dari Tergugat ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan
    Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 4September 2015 sesuai dengan surat Tergugat No.029/ANG/Jbi/IX/15 hal :Surat Peringatan ketiga (SP3) sekaligus Surat Pemberhentian Kerja denganalasan tidak disiplin dalam kerja, dimana pulang sebelum waktu yang telahditetapkan tanpa keterangan ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan benar sebelum dilakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat maka Penggugat telahmenerima surat Peringatan dan II dan Surat Peringatan III dari Tergugat ;Menimbang bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-11-2007 — Upload : 07-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114K/PDTSUS/2008
Tanggal 16 Nopember 2007 — AGUS SISWO HADI. P ; ANDIK PURWANTO, dkk. vs. PT. MAGNA KARSA MULYA
55 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA , diwakili oleh ALI TANUWIJAYA, M.Sc
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 02-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Gto
Tanggal 2 April 2015 — RIKA ENDAH MUHAMMAD Lawan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
102 — 39
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbksampai dengan tanggal 20 Desember 2013.Bahwa Tergugat Menuduh Penggugat Melakukan Pelanggaran Disiplin.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat menerima suratPemutusan Hubungan Kerja yang bertanggal 19 November 2013.Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai Surat PHK tersebutkepada Penggugat, Penggugat hanya di suruh masuk terus oleh Terggugat.Bahwa Penggugat menerima Gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000.
    kerja dengan pekerja/oburuh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial.9.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang No.13 Tahun 2003 pasal155Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151ayat (3) batal demi hukum.Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya.Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepadapekerja/ouruh yang
    Bank BRI Cabang Limboto danBank BRI Unit Kwandang.Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat danTergugat yakni tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap diri Penggugat.Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja dan bertugas di BRI UnitKwandang Kanca BRI Limboto sejak tahun 2012 sampai dengan bulan15Desember 2013, dengan jabatan sebagai teller kemudian diangkatmenjadi mantri atau analisis kredit ;e Bahwa status dari Penggugat merupakan pegawai kontrak, namun
    Bank BRI cabang Limboto sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadiobyek hukum adalah surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan olehPT.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.SUs-PHI/2014/PN Gto
Tanggal 8 April 2015 — IRWAN BAKRI Lawan PIMPINAN PT. BANDAR TRISULA
70 — 14
  • Bandar Trisula;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik Pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBBY N RASUBALA yangdibenarkan oleh Penggugat terungkap bahwa Penggugat ketika terjadi sengketa/prosesPemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah bekerja lagi diPerusahaan Tergugat dan telah
    MarketTindo Gorontalo, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat pada saat prosesPemutusan Hubungan Kerja tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakankewajibannya walaupun telah dipanggil oleh pihak perusahaan secara lisan sebanyak 2(dua) kali;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlangsungPenggugat telah bekerja pada PT. Market Tindo Gorontalo sejak tidak bekerja lagi padaPT.
    Bandar Trisula, dengan demikian Penggugat dianggap telah mengundurkan diri danhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugatdan Tergugat dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri, sehingga apa yang telah14dilakukan oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan(sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam
    perkara ini);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hakhakyang timbul akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut oleh karenaPenggugat dianggap telah mengundurkan diri, maka berdasarkan ketentuan UU No.13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat (4) hurup (c) Tergugat diwajibkanmembayar hak Penggugat berupa Penggantian Hak sebesar 15% dari jumlah pesangondan/atau penghargaan masa kerja bagi
    (T 2), adanya penyerahan ljazah dan BPKB motor yang dijaminkan olehPenggugat kepada Tergugat adalah dalam kaitannya dengan hubungan kerja yangtimbul/terjadi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan berakhirnya hubungankerja antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk15mengembalikan ljazah dan BPKB motor milik Penggugat tersebut kepada Penggugat,sehingga tuntutan/petitum point kelima berkenaan dengan pengembalian ljazah danBPKB motor tersebut haruslah dikabulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 10 Maret 2011 — SISILIA BRIA,dkk ; PIMPINAN PT. NAPOLO PANUTAN ABADI SURABAYA
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUS/2011 Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat telah terjadipada wakiu yang bervariasi sampai dengan terjadinya Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak oleh Tergugat pada tanggal 02 Februari 2010 denganmasa kerja dan upah para Penggugat sebagaimana dalam tabel ini: UpahMasa Kerja Terakhir Upah 2010No. Nama .Tanggal/Bulan/Tahun Januari UMH Rp2010 . Sisilia Bria 22 sll 2005: sid 02 Feb 2010 650.000 800.000= 4 tahun, 6 bulan ll.
    MARDITgl. 19 Agustus 2005 800.000,00 5 x 2 x 2x 800.000,00 = 9.600.000, 00 1.440.000,00 11.040.000,00s/d 02 Februari 2010 800.000, 00 = 1.600.000,00= 4 tahun, 5 bulan 8.000.000, 00JUMLAH 22.400.000,00 4.800.000, 00 4.080.000,00 31.280.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)TOTAL HAKHAK PARA PENGGUGAT = Rp17.554.536,00 + Rp31.280.000,00 = Rp48.834.536,00(empatpuluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empatribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) Bahwa menghadapi Pemutusan Hubungan
    Kerja (PHK) ini para Penggugattelah berusaha melakukan pertemuan secara bipartit dengan rasakekeluargaan bersama Tergugat demi mendapatkan perdamaian, namunTergugat keberatan terhadap penetapan pengawas Disnakertrans Provinsi NTTdan para Penggugat keberatan terhadapan anjuran mediator sehingga tidakada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan persoalan ini karenaitu para Penggugat terpaksa mengajukan masalah ini ke Pengadilan untukmendapatkan keadilan dan kepastian hukum;Menyatakan Hukum
    Napolo Panutan Abadi Kupang) tidak mengenalatau mengetahui apalagi mempunyai hubungan kerja ataupun hubunganapapun dengan PT. Napolo Panutan Abadi Surabaya sebagaimana yangtertuang dalam gugatan para Penggugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/G/2010/PHI/PN.KPG. tanggal 17 September 2010 yang amarnya sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2.
    SUS/2011berlaku, oleh karena itu demi hukurn putusan tersebut dapat dibatalkan,karena melanggar hukum acara perdata maupun peraturan ketenagakerjaanyang berlaku;Menimbang, bahwaterhadap alasanalasan kasasi tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasanalasan permohonan kasasitersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti telah tepatdan benar, Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 168UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45PK/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — MOCH ATIQULLOH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kubota IndonesiaSemarang dan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakpada tahun 1989 dengan alasan Penggugat dituduh mencuri barang milikPerusahaan.Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat sempat ditahan danperkaranya berlanjut sampai ke Pengadilan dan mendapat keputusansampai ke Mahkamah Agung dengan perkara No. 510 K/Pid/1994 tanggal26 Oktober 1994 yang isinya putusannya adalah bebas murni (vrijspraak)kepada terdakwa (Penggugat);Bahwa berdasarkan halhal tersebut nyata bahwa perbuatan PT.Kubota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-09-2009 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287K/PDT.SUS/2007
Tanggal 2 September 2009 — PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD ; NURHADI PRAYITNO
47 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus terhitungsejak tanggal 20 April 2006 sesuai dengan Surat Keterangan PemberhentianKerja dari Penggugat tertanggal 17 April 2006 ;6. Menetapkan Tergugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiHal. 5 dari 20 hal. Put.
    Asas keadilan, dimana harus ada perbedaan perlakuan upahantara pekerja yang sungguhsungguh masuk kerja denganpekerja yang tidak masuk bekerja walaupun keduanya samasama dalam hubungan kerja.
    Kep150/Men/2000 merupakan pelaksanaanPasal 7 ayat (3), (4) dan Pasal 13 Undangundang Nomor. 12Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PerusahaanSwasta ;c.
    kerja berdasarkan Pasal 18 ayat (5)Kepmenaker Nomor. 150 Tahun 2000 juncto Pasal 30, Pasal 31 huruf (f)Perjanjian Kerja Bersama ;bahwa seharusnya Judex Factie menerapkan Pasal 161 UndangundangNomor. 13 Tahun 2003 yaitu pemutusan hubungan~ kerja denganpemberian uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2)Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 ;bahwa karena Termohon Kasasi diskorsing sejak tanggal 25 April 2006maka sesuai Pasal 16 ayat (4) Kepmenaker Nomor. 150 Tahun 2000 junctoKepmenakertrans
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung mulai akhir bulan Oktober 2006 ;3. Menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat :a. Uang Pesangon :9x 1x Rp. 814.450, = Rp. 7.330.050,b. Uang penghargaan masa kerja :6 x Rp. 814.450, = Rp. 4.886.700,c. Uang Penggantian Pengobatan danPerawatan serta Perumahan :15% x Rp.12.216.750, =Rp. 1.832.512,50d. Upah bulan mei 2006 sampai denganOktober 20066 x Rp. 814.450, = Rp. 4.886.700.e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-09-2006 — Upload : 30-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03K/PHI/2006
Tanggal 7 September 2006 — Perum Damri Surabaya vs. Sutrisno
98 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Perum DAMRI Surabaya Jalan KaliRungkut BB 7A Surabaya dengan Pekerja Sdr.Sutrisno Jalan Banyu UripJaya / 44 Surabaya d/a. Serikat Pekerja Produktiva Jawa Timur JalanCisadane No. 5 Surabaya terus berlanjut/tidak terputus/kerja kembali sampaidengan Pekerja Sdr. Sutrisno mencapai batas usia pensiun normal 55 tahun;Il. Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar tersebut di atas untukmemanggil pekerja Sdr.
    UndangUndang Nomor 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ataumenggunakan UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang telah diberlakukan secara efektif 1(satu) tahun sejak diundangkan atau tepatnya telah berlaku efektif sejaktanggal 14 Januari 2005 ;Berdasarkan ketentuan pasal 125 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004ditentukan dengan jelas bahwa UndangUndang Nomor 22 Tahun 1957 danUndangUndang Nomor 12 Tahun 1964 dinyatakan tidak
    SED.01/KP.605/DU1994 yang merupakan Lexspesialis dan sebagai dasar hukum untuk pemutusan hubungan kerja saudaraSutrisno karena sudah memasuki usia pensiun (50 tahun) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasanalasan kasasi lainnya menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan PemohonanKasasi dari Pemohon Kasasi Perum Damri Surabaya tersebut dan membatalkanputusan P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 567/92/6149/11210/2006tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2007 — Upload : 06-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163K/PHI/2007
Tanggal 28 Mei 2007 — PT. Jambi Indoguna Internasional Jambi; Sdr. Alven Stony
149 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 04-07-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penggugat:
JUNADI
Tergugat:
PT. OLAGAFOOD INDUSTRI
75 — 0
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
Ariie Nuryanti, SE.
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
26 — 0
  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan putus hubungan
    kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 19 Desember 2017;
  • Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa pembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang total keseluruhan berjumlah Rp.99.458.256,00 (sembilan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
JAMULIA SINULINGGA
Tergugat:
PT. NOBEL INDUSTRIES
42 — 9
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
1.RONAL STAF MARADONA
2.ADETIYA YUNITA
3.LENI NOVITA SARI
4.SRI ANDRIYANI
5.DIAN NOVITA SARI
6.AHMAD TAKDIR
Tergugat:
PT. ABADI RAYA COMMERCE
178 — 50

  • MENGADILI :

    DALAM EKSEPSI

    1. Menolak Eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak 15 Mei 2019;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
JOHAN JULIUS TOMASILA
Tergugat:
PT. BUANA TRANSPERINDO WAHANA INTERNASIONAL
51 — 22
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 381/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
KADER HUTABALIAN
Tergugat:
PT. GARUDA ANGKASA EKSPRES
54 — 26
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
1.NURFATIMAH
2.CHOIDIR ALI
3.MARTINI
Tergugat:
YAYASAN PERGURUAN ISLAM AZHARYAH
61 — 18
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
SRI WAHYUNI
Tergugat:
PT. PERMATA AYAH BUNDA
60 — 17

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebahagian,;
    2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai Surat Keputusan No.210/RSPB/Dirut/SK/IX/2021 tanggal 29 September 2021 ;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Pengguat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak berdasarkan