KARUNA SUMBER JAYA ; KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI VS USAHA DAGANG KARYA BUDI;

PUTUSANNomor 298 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta,Selanjutnya memberika kuasa kepada :1.10.11.12.Krisna Rya, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ;Supardi, S.H.

Wijayadi Bagus Margono, S.H., Jabatan Staf Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala WanabaktiBlok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IlKum/2014,tanggal 26 Maret 2014,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;melawan:USAHA DAGANG KARYA BUDI, diwakili oleh pemiliknyaSanto Riadi Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PemilikUD

Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan olehSekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;Bahwa surat dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara memenuhipersyaratan sebagai objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisHalaman 2 dari 33 halaman.

Karya Budi ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian SetoranGanti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi AtasNama UD.

Karya Budi ataspengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT/PNT) dansetoran PSDH Suplisi yang didasarkan pada Putusan MahkamahAgung RI No. 41 P/HUM/2011 tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, karena PutusanMahkamah Agung tersebut ditujukan terhadap pemegang IUPHHKHTsebagaimana telah dieksekusi oleh Kementerian Kehutanan denganterbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN ; KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

., Jabatan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Organisasi Perguruan Tinggi,Kementerian Pendidikan Nasional ;6. Lusiana Matondang, S.H., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;7.

., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;8. Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian PenyusunanRancangan Peraturan Perundangundangan dan BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional ;9.

., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret2010;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI VS BUDI PRAYITNO;

GIDEON SALIMUN DKK VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DKK

Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH

PENGGUGAT;MELAWAN:WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH,berkedudukan di JIn. Tgk. Abu Lam U, No. 9 Banda Aceh.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Kw.01.1/3/HK.04/ 4286/2014 tanggal 27 Agustus 2014 memberikankuasa kepada : 2222022202 n nnn nn ne nnn1. H. JUNIAZI, S.Ag., M.Pd.Jabatan : Kepala Sub bagian Hukum dan KerukunanUmat Beragama (KUB) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Aceh ; 2. Drs.

HANAFIAH;Jabatan : Kepala Sub bagian Ortala dan Kepegawaianpada Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSelanjutnya disebut sebagai .....................

Pemohon:
Kementerian Hukum dan HAM Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I., berkedudukan di jalan Let. Jend. MT.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI vs SAHUDI ERSAD,.SH.

Alasan Diajukan Keberatan1.Bahwa Termohon beralasan Pada hari senin tanggal 7 Desember 2015,Sahudi Ersad, SH mengajukan surat permintaan informasi publikkepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui suratNomor : 210/S.E/X1V2015, tertanggal 7 Desember 2015, dan surattersebut dikirim dengan jasa pos Indonesia pada 8 Desember 2015,dan telah diterima Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi padatanggal 10 Desember 2015, oleh Noval jabatan staf (Sahudi Ersad, SHmenyertakan fotokopi bukti kirim

Sedangkan 8(delapan) objek sengketa lainnya, yakni nomor; 1,2,3,4,5,7,8 dan 9yang berada di satuan kerja MAN Cendekia Jambi, adalah bukandalam penguasaan Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJambi.

@Para ketua Sekolah Tinggi keagamaan Negeri..Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.. Kepala Lajnah Pentashihan AlQur,an.> @Para Kepala Balai.. Kepala Kementerian Agama Kabupaten/skota.j. Para Kepala Madrasah.k. Staf Tekhnis Urusan Haji 1 Pada konsulat Jenderal RI di Jeddah..

Bukti P25 :Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun1435 H/2014 M (Fotokopi sesuai dengan asli) ; Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Jambi Nomor : 336 Tahun 2014 Tentang PenujukanPengadaan Barang dan Jasa Biaya Penyelenggara loadahHaji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JambiTahun 2014.

Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf AlQuran;eo N oOPara Kepala Balai;10. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;11. Para Kepala Madrasah Negeri;12. Staf tehnis urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI Jeddah; dan13.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I vs MARTIN K, dk

SUGIH INDAH SEJATI;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK

., Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANDIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta10270, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepadaKrisna Rya, S.H.,M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo,S.H., C.N., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,DS.H.M.T., Abimanyu Pramudya, S.H., M.

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 September 2014,dengan Register Perkara Nomor : 184/G/2014/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalamsidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 September 2014, telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :IIObjek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negative, berupasikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No.003/BKP/I/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1), surat tersebut telah disampaikandan diterima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugat yang tidakmenindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/I/2014 Tanggal 18Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima oleh Sekretariat Jenderal T.UKementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi.

Penggugat ke Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (legal Standing)sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Kewenangan MengadiliBahwa Tergugat adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan,berdasarkan Pasal 103 A, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut11

Oleh karena itu menurut peraturanperundangundangan diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut,sebagaimana Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usaha perkebunan melaluipenerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Formitra Multi Prakarsa;Direktur Jenderal Prasarana dan Kementerian pertanian

Gatot Subroto, Kav. 3536,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggala5September 2012, selanjutnya disebut sebagaibeceecsseesseeeesseeseenteee ee eu eas PENGGUGAT ;MELAWAN :DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN, Tempat Kedudukan Kantor Pusat Kementerian,Gedung D, Lantai 8, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Jakarta selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Suharyanto, SH., (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Setjen Kementerian Pertanian) ;

BuktiT3 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada MenteriPertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 halKonfirmasi dengan Fakultas MIPA Univ.

Hasil uji mutunya adalah baik ;Bahwa Saksi menyatakan, keraguraguan dari Kementerian Pertanian bahwakedua Sertifikat pengujian tersebut tidak sah, bahwa pada bulan Juni 2012, telahdatang rombongan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan klarifikasitentang keluarnya kedua Sertifikat Pengujian tersebut.

Vitafarm banyak mengajukan sampel dankami juga menunggu hasil laboratorium lain dan pengujiannya makan waktu lama(yang dimohonkan ada 20 (dua puluh) sampel, ada mikroba, ada jamur, dan lainBahwa Saksi menyatakan, pernah diundang oleh Kementerian Pertanian untukklarifikasi, Irjen Kementerian Pertanian yang datang ke laboratorium kami dantelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya.

Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus762012, perihal Pelelangan BLP Paket A yang diterbitkan Tergugat ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Prasaranadan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012,bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A tersebut ;4.

KEMENTERIAN KEUANGAN CQ MENTERI KEUANGAN >< DIYANI PUJI ASIH CS

Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

MURDANI bin NASAR, DKK VS KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAVSUMAR MUCHSIN

PUTUSANNomor 1289 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoKav. 40/42, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr. Ahmad FuadRahmany, selaku Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. Drs.

ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTORATJENDRAL PAJAK KEMENTERIAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA vs TAUFIK RIGO

PUTUSANNomor 459 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1 DIAR NURBINTORO, Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI.2 RICKY SUHENDAR, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar

Negeri RI.3 WENDI BUDI RAHARJO, Staf Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.4 DARMAWAN TUAH PURBA, Staf Sub Direktorat PelayananHukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.Kesemuanya kewarganegarasn Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilKementerian Luar Negeri RI, berkantor di Kantor Kementerian LuarNegeri RI, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU/HI/ 08/08/2012/58 tanggal 6 Agustus 2012;Pemohon Kasasi dahulu

Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RepublikIndonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011,tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;3.

Taufik Rigo/Termohon Kasasi/Penggugat (buktiT.12) terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telah membuat laporankepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengenai atasannya yakniSdr.

Luar Negeri,karena itu setelah melalui pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan oleh InspekturJenderal Kementerian Luar Negeri, Tim menyampaikan kesimpulan danrekomendasi dari pemeriksaannya tersebut (bukti T.12) kepada Kepala BiroKepegawaian;.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT. vs RUSLIN,S.Pd

PUTUSANNOMOR : 146/B /2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkatbanding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ( info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@qmail.com), dalam perkara antara: KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

Selanjutnya disebut sebagai ; MELAWANRUSLIN,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal di Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :: 1. Yohanis D.Rihi,S.H. ; 2.

USAHA DAGANG KARYA BUDI;SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Haji IkapNomor 23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal03 Maret 2014, disebut sebagai eee eeeeeeeeeeesteeeeteeesPENGGUGAT ;MELAWAN :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIKHalaman 1 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKTINDONESIA, Tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Krisna Rya, S.H.,.M.H.

Wijayadi Bagus Margono, SH., Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ; Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII,Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IIKum/2014, tertanggal 26Maret 2014, selanjutnya disebutSEDAGAL sxsicacsssexnsncnwanis.ca sxeanmnsnenwn sasmanenanns TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : bersangkutan ;Telah

Hati Prima Agro di Kecamatan AntangKalang, tanggal 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;: Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina UsahaHutan Nomor : S. 839/BIKPHH2/2011, Perihal : PenetapanNomor Seri Blanko FAKB, ditujukan Kepada Yth. PimpinanUD.

Karya Budi, yang dikeluarkan olehSekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 982 Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian KehutananRepublik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013,Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber DayaHutan Suplisi Atas Nama UD.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, 4. SEKRETARIAT NEGARA RI;

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110;Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Prof.DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dodi Riyatmadji, M.M.,Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Wahyu Chandra Kusuma, S.H., M.H.,DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, tempat kedudukan Jalan HR.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaDr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A., Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.02.03.56,Tanggal 28 November 2012;Selanjutnya disebut sebagai Termohon Ill;4.

., MH
Tergugat:
1.DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
2.Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Direktorat PenyediaanPerumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di JalanOlah Raga VI No. 27 Slipi Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai ........ PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan PatimuraNo. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6Juli 2020 memberikan kuasa kepada :1.

Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasilkesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut keHalaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT11.12.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui InspekturWilayah 1 ( Itwil 1 ) membuat laporan hasil audit yang ditujukan keBapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil auditinvestigative itjen Kementerian

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat. Pasal 11, 12,13 dan lampirannya (Surat Perintahuntuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita AcaraPemeriksaan).Pada tanggal 06 Januari, Bapak Menteri mengeluarkan Disposis terkaitdengan tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderalc.q. itwil 1.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratDirektur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat No. PB 0101RK/2279 tanggal 03 Desember 2019;Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.ll.

(fotokopi sesualdengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepadaPara Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR,Nomor : KU.06.0255/093, tanggal 21 Oktober 2019,Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir TahunAnggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20Januari 2020 atas nama M. Arifin.