Ditemukan 25994 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ALI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
219 — 115
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 265/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2016 — MUTOHAROH, S.Pd ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
78 — 24
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-09-2022 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY
Tanggal 7 Maret 2023 — Penggugat:
MAWARDI, SH
Tergugat:
Bupati Probolinggo
535 — 446
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 3/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : SYAMSURIATI, SE Diwakili Oleh : ANDI RAJA NASUTION, S.H
Terbanding/Tergugat : BUPATI JENEPONTO Diwakili Oleh : MUSTAKBIRIN, SH
94 — 39
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Sekretaris NegaraNomor 116 tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011, Penggugatdiangkat menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan KeuanganBiro Umum Sekretariat Militer Presiden;f.
    Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, untuk menduduki jabatanKepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara,Penggugat mengikuti seleksi terouka, sebagai berikut:1) Menurut Pasal 113 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, Pengisian Jabatan Tinggi Pratama untukJabatan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Pusat, dilakukan olehPejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Sekretaris Negara in casuTergugat) dengan terlebin dahulu membentuk panitia seleksi,dimana panitia
    yang tidak sesuai lagi dengantuntutan nasional dan tantangan global (vide bagianmenimbang huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014)yang kemudian dalam Ketentuan Penutup Pasal 186 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaiansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 43tahun 1999 tentang Kepegawaian dicabut dan dinyatakantidak berlaku:a.
    Putusan Nomor 411 K/TUN/2017bagian dari TNI atau terlepas dari TNI, sehingga anggotaPolri bukanlah Anggota TNI tetapi menjadi PegawaiNegeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yangtunduk pada UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian (vide Bukukarangan Dr.
    Sehingga yangberlaku adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;Bahwa oleh karena sejak berlakunya UndangUndangNomor 2 Tahun 2002, anggota Polri tunduk padaUndangUndang Pokok Kepegawaian, yaitu UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian yang telah dinyatakan tidak berlakudan digantikan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka Penggugat sebagai Anggota Polri aktif jugatunduk dan sudah seharusnya terhadapnya
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-07-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat:
ANDI NUL ERMIYATI
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG TONDOH
136 — 108
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 04/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat: FREDRIK MUKAU. Dkk melawan Tergugat: KAPITALAU KAMPUNG KANANG
94 — 42
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 34/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
ABDUL CHALIK, SE
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
156 — 145
  • Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;f.
    Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1001/99perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN;Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTOg. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.2630/V.125/56perihal Tindaklanjut PNS yang melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan;h. BAP Rapat Pembahasan ASN yang Bermasalah Hukum (TipikorIncrah) Mantan Narapidana dilingkungan Pemerintah KabupatenBone Bolango tanggal 18 April 2018i.
    Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, Perihal TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN danRB, dan Kepala BKN; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor F.IV.2630/V.125/56, Tanggal 29 Januari 2019, Perihal Tindaklanjut PNSyang melakukan Tindak Pidana kejahatan
    ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianpegawai negeri sipil menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
    Kepegawaian(PPK) Instansi Pusat dan Daerah yang pada intinya agar menindaklanjutiKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB danKepala BKN; Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTO Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Badan Kepegawaian Negaramembuat surat yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango perihalTindaklanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan; Bahwa pada tanggal 18 April 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 11-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 83/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Juni 2016 — Pembanding/Tergugat : KAPOLDA LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : ARFANTORI Bin ANSORI
93 — 35
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2017 — ERYAN EFENDI, S.HI;BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 27
  • ERYAN EFENDI, S.HI;BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-03-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2023/PTUN.BL
Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
230 — 0
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-02-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 4/G/2023/PTUN.BL
Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
I Komang Agus Sugianto
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
232 — 0
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 15-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 16/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
IMELDA TOSTIANI, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
58 — 26
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/G/2019/PTUN.Smg
Tanggal 4 Juli 2019 — SARYANTO, S.IP Melawan BUPATI PEMALANG
192 — 248
  • ;Analis Kepegawaian Madya padaBadan Kepegawaian Daerah KabupatenPemalang;Dwi Setyo Wibowo, SH.
    Selaindaripada itu, objek sengketa (Keputusan Nomor: 888/03/Tahun 2018tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanHalaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN.Smg.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan) diterbitkan oleh Tergugathanya berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun
    Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan)Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas tidakmenyalahgunakan kewenangan, karena penerbitan objeksengketa oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan padaperaturan perundangundangan, akan tetapi hanya berdasarkanSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara;Oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;13.Bahwa dari uraian di atas didapat kesimpulan fakta
    Bahwa objek sengketa (Keputusan Nomor: 888/03/Tahun 2018tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan) diterbitkanoleh Tergugat hanya berdasarkan pada Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian NegeraNomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, Tentang PenegakanHukum
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 31 Oktober 2013 — AMALUDDIN, SE, Dkk Melawan WALIKOTA PALOPO
93 — 21
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-05-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2022/PTUN.TPI
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat:
LINA IRATNASARI
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
325 — 85
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juli 2014 — MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO;1.GUBERNUR BANK INDONESIA,2.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
59 — 28
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 25-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 16 September 2013 — Penggugat:</br>Suhaswan, S.Kom</br>Tergugat:</br>Bupati Luwu Timur
150 — 53
  • Bahwa terhadap Dalil ke4 Penggugat yang pada pokoknya obyek sengketacacat hukum dan harus dibatalkan adalah tidak berdasar dan harus ditolakkarena dalam peraturan perundangundangan tentang Kepegawaian (PNS)tidak mempersyaratkan kepada PNS yang dapat dijatuhi dengan hukumandisiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelumnya harus sudahpernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat; .
    AHMADI, S.Pd..MM (Kepala SMK Negeri 1 Malili)mengusulkan kepada Kepala DIKBUDPARMUDORA agar memutasiPenggugat ke DIKBUDPARMUDORA, Bahwa dalam peraturan perundangundangan tentang kepegawaian (PNS)tidak dikenal adanya Sidang Disiplin Kepegawaian sehingga prosestersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat termasuk terhadapPenggugat; Bahwa dengan demikian penjatuhan disiplin berat berupa PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil telah sesuai dengan prosedur
    disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri atas pemberhantian tidak dengan hormatsebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenangmenghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; e Pasal 7 Ayat (4) disebutkan jenis hukuman disiplin berat yaituterdiri dari :a.
    ; Ayat (2) : Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalamperaturan perundangundangan yang mengatur tentang BadanPertimbangan Kepegawaian; Pasal 34 :Ayat (2): Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplinyang dijatuhkan oleh :a.
    Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (4) huruf d dan e; danb.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
DEWI AGUSTIANTI, S.KM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
38 — 21