Ditemukan 87867 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 544/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 16 Januari 2018 — RADIYO, dkk lawan BANK PERKREDITAN RAKYAT HIDUP ARTA GRAHA dkk
46 — 23
46 — 23
sehingga dengankeringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkankembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akanmemperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untukmembayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembagalembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembagahukum dalam praktekn ya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidaksedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang
Putus : 14-09-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 291/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 14 September 2016 — TRI HARYANTO melawan RINA CHYNTIA DEWI, SE. dan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
33 — 11
33 — 11
Menyatakan hutang piutang antara Terlawan dengan Terlawan Ilsebagaimana dimaksud dalam perkara No. 374 / PdtG/2014/PN.Smg: Merupakan harta pribadi Terlawan dan hanya mengikatTerlawan dan Tuntutan pelunasan atas hutang pribadi Terlawan hanyadibebankan pada harta pribadi Terlawan .5. Menyatakan penetapan sita jaminan sebagaimana tersebut dalamberita acaara sita jaminan No.374/Pdt.G/2014/PN.Smgtertanggal23 Desember 2014 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.6.
Upload : 18-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/Pdt/2019/PT SMG Busiri dkk lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.,Cabang Purwodadi
36 — 15
36 — 15
Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menuruttata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan denganhak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.Hak Tergugat tersebut juga telah ditegaskan dan disepakatidalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Pasal 2 butir 6yang menyatakan bahwa:Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya
untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas,oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuktanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:a.
Putus : 11-07-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 11 Juli 2017 — SUPREHANTO melawan MARSI dkk
16 — 5
16 — 5
Putus : 06-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 581/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 6 Februari 2018 — Joko Widodo dkk lawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG SRAGEN dkk
35 — 20
35 — 20
Putus : 06-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 446/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 6 Desember 2016 — MARJANTO melawan 1. ENDANG SURJANTI dkk
34 — 16
34 — 16
Upload : 18-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 33/Pdt/2019/PT SMG DJOWO SEMITO ATMODJO lawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia dkk
56 — 41
56 — 41
Putus : 12-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 338/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 12 September 2017 — DWI HARSO SYAH HUSODO melawan SSRI MUNDARI (ISTRI Alm. SARYANTO),
34 — 19
34 — 19
Putus : 17-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 17 Januari 2018 — SLAMET SUROTO lawan BUDIMAN WIJAYA,SH.,M.Kn
48 — 28
48 — 28
Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 449/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 14 Desember 2016 — Sik Liong Yongki Tirto melawanPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang.
32 — 19
32 — 19
Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegangHak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkriditor lainnya.Hak Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan untukmelakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketatersebut juga telah ditegaskan dan disepakati dalam AktaPemberian Hak Tanggungan
No.449/Pdt/2016/ PT SMGmenyatakan bahwa :Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberidan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itukuasa untuk tanopa persetujuan terlebin dahulu dari pihakpertama :a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secaralelang objek hak tanggungan baikseluruhnya maupunsebagiansebagian,b.
Putus : 21-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 505/Pdt/2016?PT SMG Tanggal 21 Desember 2016 —
23 — 20
23 — 20
Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 437/Pdt/2017/PT SMG. Tanggal 7 Desember 2017 — Ny Sri Handayani Alias Sri Handayani Istri Giyanto dkk melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Pusat Jakarta Cq. P.T Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). Sragen-Pasar Sragen dkk
62 — 18
62 — 18
Putus : 13-09-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 279/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 13 September 2016 — I. HANDOKO TEDJOATMOKO, SH, Msc melawan 1. SOEDARTO
19 — 9
19 — 9
Herna Lie (Pihak kelll)sebagai kreditur pemberi piutang, 4.
punya kapasitas untuk mengajukan gugatan ini karenakedudukan hukum Penggugat waktu terjadinya hutang piutang YAMdengan pihak kelll sebagai ketua YAM, seharusnya gugatandiajukan oleh pihak keIll (Herna Lie) ditujukan pada; 1.
Bahwa dalam akta damai tersebut tidak ada klausul mandate untukmenyerahkan SHM 185 pada Penggugat dan juga tidak adapengambil alihnan hutang Yayasan menjadi hutang pribadi padapenggugat ataupun pada pihak keIll (Herna Lie dalam hal ini), yangada adalah hutang Yayasan Abdi Magelang (Untuk selanjutnyadisebut sebagai YAM) dengan pihak kelll (Herna Lie) dimana padawaktu terjadi proses hutang piutang tersebut penggugat sendiri (.Handoko Tedjoatmoko, SH) menjabat sebagai Ketua YAM..
untuk mendapatkan untung danmenggandakan piutang milik pihak kelll sebesarbesarnyawalaupun harus menabrak ramburambu hukum acara perdatasebagaimana pengakuannya dalam posita point 5 demi keuntunganpribadi.
Penggugat sebenarnya sadar tidak ada kapasitas untukmengajukan gugatan ini karena kapasitasnya sebagai ketua YAMtidak memungkinkan untuk menggugat pendiri YAM dengandasar pernyataan bersyarat dan hutang piutang yang tidakpernah dilakukan pendiri YAM karena hutang yang terjadi adalahhutang YAM pada pihak keIll bukan pada penggugat.8.
Putus : 12-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 12 Maret 2018 — ZULI KHASANAH lawan Direktur PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
32 — 15
32 — 15
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukumberupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugatsebagai Kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegasoleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat butir pertama.Mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapatdijelaskan sebagai berikut :a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan kredit kepadaTergugat, Tergugat menanggapi melalui Surat Keputusan Kredit (SKK)No.
sesuai dengan proseduryang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehinggadapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan denganmunculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutpada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyai hak preferenatas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Penggugat, haltersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan.Bahwa hubungan hukum hutang piutang
Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 diatas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberianfasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan padahubungan timbal balik yang didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredityang dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani olehkedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.a.
Register : 01-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2013 Tanggal 14 Juni 2013 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
Piutang Negara Atas Nama : PT.
Piutang badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a Piutang yang pengurusannya telah diserahkan sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah ; danb Piutang yang pengurusannya telah diserahkan kepada setelah berlakunyaPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara
BPPN, hak atas piutang Bank Indonesiakepada PT.
Panitia Urusan Piutang Negara".
Jumlah Piutang Negara memuatsekurangkurangnya: berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara"tentang Penetapan jumlah Piutang Negara, pertimbangan diterbitkannyaPenetapan Jumlah Piutang Negara, dasar hukum diterbitkannya PenetapanJumlah Piutang Negara, besarnya Piutang Negara dengan rincian hutangpokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya AdministrasiPengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang,tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dan tanda tanganPanitia
Putus : 30-03-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 99/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 30 Maret 2017 — NARWITO dkk melawan PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Kantor Pusat Jakarta, cq. PT. Bank Danamon Indonesia DSP Pasar Jatisrono Wonogiri dkk
35 — 23
35 — 23
Selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata menyatakan,perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul AktaPemberian Hak Tanggunganyang berbunyi:Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
Kalimat mela/ui pelelangan umum sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kata serta)akan terlunasi piutang kreditur.Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukanpermohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri di depban umum sudah diberikan oleh UndangUndang kepadakreditor pemegang hak tanggungan pertama,
Register : 23-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Tpg Tanggal 1 Juli 2015 — HIA HONG KWANG
54 — 14
54 — 14
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 509/Pdt/2018/PT SMG Muh. SyafiâÂÂi lawan Eny Fatmawati dkk
52 — 28
52 — 28
diregister tanggal 9 Nopember2018 Nomor 509/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal25 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klatentanggal 26 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Kin,telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi lengkapnya sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi suatu perikatan dalamhal perjanjian utang piutang
Dalam posita dan potitum gugatan telah mencampur adukkan mengenaigugatan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sedangkanTergugat Il tidak terlibat dalam perjanjian utang piutang antara PenggugatHal. 5 putusan Nomor 509/Pdt/2018/PT SMGdengan Tergugat sehingga dalam hubungan hukum tersebut tidak dapatTergugat Il dilibatkan dalam perkara ini, sehingga gugatan menjadi tidakjelas arahnyadan kabur (obscur libel).Subjek dan objek gugatan juga tidak jelas yang dimaksudkan karena padasatu sisi
;Konstruksi hukum tentang permasalahan petitum yang menghukumTergugat Il adalah sangat berbeda dengan konstruksi dari akibat hukumPerjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat!, disamping itukedudukan hukum Tergugat dengan Tergugat Il sangat berbedakedudukan hukumnya, karena itu gugatan telah mencampur adukkanpermasalahan hukum yang berbeda yang semestinya dilakukan tuntutanmasingmasing tersendiri.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 412/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 19 Desember 2016 — H. MUHAJIRIN dkk melawan PT. BANK BPR CENTRAL INTERNASIONAL dkk
32 — 15
32 — 15
No.412/Pat/2016/PT SMG1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor :384/2010 tanggal 15 September 2010, nomor 385/2010 tanggal15 September 2010, nomor 386/2010 tanggal 15 September 2010dan nomor ; 1300/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang berbunyi"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihakpertama, pihak kedua selaku Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan
Penjualan melalui pelelangan umum, melalui pelelangan umumsebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kataserta) akan terlunasi piutang kreditur.11. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalampasal 6 UUHT, kreditur pemegang hak tanggungan pertamacukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangankepada Kantor Lelang Negara.
Upload : 06-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 8/Pdt/2019/PT SMG AHMAD SUNARTO lawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pusat Jakarta
15 — 0
15 — 0