) buah Plastik transparan warna putin berukuran kecil yangdidalamnya berisi Serbuk Kristal yang diduga shabushabu;2 (dua) buah Plastik transparan warna putin berukuran sedang yangdidalamnya berisi Serbuk Kristal yang diduga shabushabu;1 (Satu) buah Bong (alat penghisap shabushabu);1 (Satu) buah Pirex (kaca);1 (Satu) unit Handphone warna biru dengan merk VIVO.1 (Satu) buah celana jeans pendekSehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Yahya Harahap, SH) serta mengutip anotasi hukum dari beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun setelah memeriksaSurat Kuasa Khusus dari Penggugat dimaksud, Majelis beroendapat bahwaTergugat telah keliru dalam memahami redaksionalnya.

akta tersebut dibuat,sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitap UndangundangHukum Perdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap aktaotentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (volleding en bindende bewijskracht) dan batas minimalpembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehinggapada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidakdapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

akta tersebut dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1870 Kitap Undangundang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBgatau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindendebewiskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpabantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimalpembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

Camat Aesesa Nomor : 138/Pen/301/11/2005tanggal O1 Nopember 2005 Perihal Larangan UntukMenghentikan Secara Total Kegiatan Fisik Di Lapangan (sesuaidengan aslinya) ; Bukti P.25...Bukti P. 25Bukti P. 26Bukti P. 27Bukti P. 28Bukti P. 29Bukti P. 30Bukti P. 3129Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor26/Pid.R/2012/PN.BJW tanggal 13 Desember 2012 (sesuai denganaslinya) ; Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor27/Pid.R/2012/PN.BJW tanggal 13 Desember 2012 (sesuai denganaslinya) ; Fotocopy Anotasi

Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif pula, hal initerlihat dari tanda koma sebagai penghubung dan kata "atau", dengan demikian maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsurhukum ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dari anotasi Drs.

melindungi negara dan masyarakat umum secarakeseluruhan, sehingga kepentingan yang bersifat melindungi pihakpihak tertentuseperti di antaranya hakhak kepemilikan warganegara tidak boleh bersinggungandengan kejahatan dan atau pelanggaran;Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan dapat diartikan yurisprudensi, ataupengertian lain dari yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim yang disusun secarasistematis dari tingkat peradilan pertama sampai tingkat peradilan kasasi, dan yangpada umumnya diberi anotasi

(Satu) lembar daftar perincian atau rekapitulasi total kerugian yangdialami oleh para nasabah/debitur;Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN SmlMaka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

. : Staf Pelaksana Sub BagianVerifikasi Dan Anotasi;Pada Kantor Komisi Yudisial R.l, kKesemuanya Warga NegaraIndonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.57, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/SKK/PIM/HK.03.03/11/2017, tanggal 3 Nopember 2017,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKT HARIS MANALU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di Jl.

Informasi selaku pemenang lelang adalah Pembeli beritikadbaik, sehingga perlu dilindungi oleh Negara dan ketentuan UndangUndang yang berlaku;Pasal 2 ayat (2) UU KIP menyebutkan:Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatasayat tersebut mengandung asas /imited excemtion, yaitu asas yangmenyatakan bahwa pengecualian terhadap informasi bersifat terbatasdan pembatasan tersebut bersifat ketat, artinya setiap pembatasanterhadap akses informasi didasarkan pada suatu keputusan yangobjektif Anotasi

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi dari Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinatadalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkanbahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah.Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untukmenentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untukmembuktikan sesuatu

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harusHalaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2018/PN Bondilihat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktianitu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

diajukandipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka statuspenahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhipidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan makaakan diganti dengan pidana kurungan, yang akan disebutkan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

begitu pula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi harus membuktikan dalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji), apakahPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dirugikan terkait jual beli lahan/tanahdengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harusdilihat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktianitu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

sehingga hukum acara yangdipakai adalah hukum acara perdata Indonesia sepanjang tidak ditentukan laindalam Undangundang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi

sedikit diberatkan ;Hal 76 dari 98 halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.Sus.G LainLain /2015/PN Niaga.MksMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPenggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalildalildalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalildalil sangkalannya, sehinggaPenggugat dan Tergugat masingmasing berkewajiban untuk membuktikanhalhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

begitu pula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi harus membuktikan dalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji), apakahPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dirugikan terkait jual beli lahan/tanahdengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harusdilihat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktianitu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarPara Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

Karena Penuntut Umumtidak bisa membuktikan dakwaannya maka Terdakwa ARIF BIBITLESTARI bin SAMPUN ARUJI (Alm), dibebaskan dari dakwaan(vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau"Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alleirechtsbevolging)" ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukumacara pidana, anotasi putusan, keterangan verbalisan, putusan MahkamahAgung, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket

Bahwa kemudian dikarenakan kondisi fisik sebagai akibat faktor usia yangtentunya mempengaruhi kinerja Penggugat menjadi tidak produktif bahkanPenggugat mulai sering sakitsakitan, sehingga pada tanggal 02 Juli 2020Penggugat mengajukan pensiun (Vide : surat pengajuan pensiun tertanggal02 Juli 2020 dibuat dan ditandatangani Penggugat);Anotasi : Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat, dengan masakerja 31 Tahun dan saat ini sudah berusia 60 Tahun;4.

Moneter dan fiskal nasional; dan.Agama";Dengan demikian, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara daerah hanyaakan meliputi halhal yang di luar urusan politik luar negeri, pertahanan,keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama";Bahwa anotasi terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwaobyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara adalahtermasuk dalam kwalifikasi putusan yang tidak dapat dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat kasasi;Hal mana sejalan dengan pendapat Prof.

Selanjutnya di dalam anotasi putusan onvoldoende gemotiveerdsebagai salah satu wujud kekhilafan Hakim (Varia Peradilan, MajalahHukum Tahun XXVII Nomor 317 April 2012, hal 5355) (vide PutusanPeninjauan Kembali Nomor 207 PK/Pdt/2010) disebutkan bahwasuatu putusan yang mengandung suatu "kekhilafan" atau "kekeliruanyang nyata" adalah suatu pelanggaran atas kewajiban hukumberdasarkan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UndangUndang KekuasaanKehakiman") yang

Ketiga, putusan hakim yang telah diberi anotasi oleh akademisi.Keempat, pengetahuan tentang hukum secara keseluruhan. Dan dalamtataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderungmengkualifikasikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusanyang telah diberi anotasi oleh akademisi tersebut.

Ketiga,putusan hakim yang telah diberi anotasi oleh akademisi. Keempat, pengetahuantentang hukum secara keseluruhan.

Dan dalam tataran teori, menurutnya paraahli hukum lebih cenderung mengkualifikasikan putusan yang termasukyurisprudensi adalah putusan yang telah diberi anotasi olen akademisi tersebut.Dalam tulisan tersebut ada salah satu pendapatnya yang menyatakantidaksependapat apabila suatu putusan hakim, terutama putusan MA yang menyalahihukum acara yang berlaku (KUHAP) sebagaimana putusan MA No. 275 k/Pid/1983 dianggap sebagai suatu yurisprudensi....Pendapat ini juga dikuatkan oleh Prof. Mr.