Nomor 1310 K/Pdt/2013Bahwa ternyata putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut telahdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, dan karenanya jelas bahwaMajelis Hakim baik di Tingkat Pertama maupun tingkat Banding selakuJudex Facti telah melakukan kesalahan di dalam menentukan bebanpembuktian dalam perkara a quo;Bahwa seharusnya Judex Facti di dalam menentukan beban pembuktianmaupun menilai alatalat bukti lebih berimbang, baik alat bukti yang diajukanoleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi!

pertimbangannyahanya menilai alat bukti dari pihak yang mendalilkan saja, tetapi MajelisHakim terutama dalam menjalankan fungsinya selaku Judex Factiseharusnya pula juga menilai dan mempertimbangkan alatalat bukti daripihak lawan yang melakukan bantahan/sangkalan, sehingga nantinya dalamputusan Majelis Hakim akan dapat ditemukan suatu kebenaran formil yangdapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;Bahwa urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbangan alatalatbukti secara berimbang

Nomor 1310 K/Pdt/201310.11.12.S.H., Hukum Acara Perdata HIR/RBG, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,halaman 113114);Bahwa karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenaipembuktian alam perkara a quo, oleh karenanya Judex Facti telah pulasalah mengambil kesimpulan mengenai pokok perkara dalam perdataa quo, sehingga menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salahmengambil suatu putusan;Bahwa asas hukum audi et alteram partem pun mewajibkan Majelis Hakimuntuk mendengar secara berimbang kedua

belah pihak berperkara.Implikasi dari asas hukum tersebut dalam putusan Majelis Hakim nantinyaharuslah pula mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak bukannya salah satu pihak saja;Bahwa disamping itu, di dalam putusannya, baik UJudex Facti tidakmempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secaramenyelurun dan berimbang, maka kami Pemohon Kasasi berpendapat,putusan Judex Facti tersebut merupakan putusan yang minimpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd

p>

DALAM PROVESI

• Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekokonvensi /Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara berimbang

strong>Melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

;

6. Membenkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,-;

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menetapkan agar Para Terdakwadibebani membayar biaya secara bersamasamadan berimbang sebesar Rp. 3.000.

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secarabersamasama dan berimbang sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Masamba pada hari KAMIS' tanggal 3 JULI 2014 olehHERI KRISTIJANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO HANGGARA, S.H.dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu

Membebankan agar Para Anak membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membebankan agar Para Anak membayar biaya perkara bersamasamasecara berimbang sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 29 Desember 2015 olehTRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga, dengan dibantu ENDANG PARDIANTI, S.H.

Padahal Lokasi perusahaan Terra Cottaletaknya didaerah tandus yang tidak ada dan tidak mengandungminyak dan perusahaan kami tidak menggunakan minyak baiksebagai bahan baku maupun produksi sehingga pemberitaantersebut bersifat menghakimi, tidak berimbang, tidak ada kiarifikasi,mencampurkan fakta dan opini dengan sumber yang tidak creadible.Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik knususnya Pasal 2yang berbunyi :"wartawan Indonesia menempuh caracara yang profesional dalammelaksanakan tugas

sporadis dankepindahan tersebut penyebabnya bukan~ karena persoalanperusahaan Terra Cotta tetapi masalah pribadi individu, sehingga SubHead Line tersebut terkesan diblow up, digeneralisir, dipolitisir,dimanipulasi, mengadaada dan dipaksakan, sumbernya tidak credibledan indikasi ada kepentingan politik dari pihak tertentu yang tidakbertanggungjawab.Hal tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik Khususnya Pasal 1yang berbunyi "wartawan indonesia bersikap independen menghasilkanberita yang akurat, berimbang

Bahwa, sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan WartawanIndonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal ini menguraikan :Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengansuara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi daripihak lain, termasuk pemilik perusahaan Pers;b.

Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara;d. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untukmenimbulkan kerugian pihak lain;Mengenai, Akurat apa yang dikemukakan oleh Hikmat Kusumaningrat danPurnama Kusumaningrat ialah Wartawan harus memiliki kehatihatian yangsangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampaknya yangluas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya.

Deri, dimana dilakukan dengan carabersamasama membacok atau menyabetkan alat berupa cerurit danklewang kebagian tubuh korban; Bahwa saksi tidak mengetahui peranan masingmasing pelaku namunmenurut keterangan dan informasi berawal dari tawuran antarapelajaran yang pada saat itu korban bersama temannya kalahdikarenakan jumlah lawan yang tidak berimbang kemudian korban danyang lainnya lari akan tetapi korban terjatun kemudian Sdr. lwan AlsBonek dan Sdr.

ARMIN Als OROK ( 17 tahun); Bahwa saksi mengetahui peranan masingmasing pelaku yang padasaat itu saksi bersama temannya kalah dalam tawuran dikarenakanjumlah lawan yang tidak berimbang kemudian saksi dan yang lainnyalari akan tetapi saksi terjatun kemudian Sdr. lwan Als Bonek dan Sar.Armin Als Orok bersamasama membacok bagian pinggul sebelahkanan saksi dengan menggunakan alat yang digunakan Sdr. Iwan AlsBonek yaitu cerurit sedangkan Sdr. Armin Als Orok menggunakan alatberupa angsrotan.

ARMIN Als OROK ( 17 tahun); Bahwa saksi mengetahui peranan masingmasing pelaku yang padasaat itu korban bersama temannya kalah dikarenakan jumlah lawanyang tidak berimbang kemudian korban dan yang lainnya lari akantetapi korban terjatuh kKemudian Sdr. wan Als Bonek dan Sadr. ArminAls Orok bersamasama membacok bagian pinggul sebelah kanankorban dengan menggunakan alat yang digunakan Sdr. lwan AlsBonek yaitu cerurit sedangkan Sdr. Armin Als Orok menggunakan alatberupa angsrotan.

Budi Bin Latif yaitu:DAHLAN Als RAMPOG (17 tahun);WAN Als BUAN (20 tahun);IWAN Als BONEK (17 tahun);ARMIN Als OROK ( 17 tahun);Bahwa saksi mengetahui peranan masingmasing pelaku yang padasaat itu koroban bersama temannya kalah dikarenakan jumlah lawanyang tidak berimbang kemudian korban dan yang lainnya lari akantetapi korban terjatuh kKemudian Sdr. wan Als Bonek dan Sadr. ArminAls Orok bersamasama membacok bagian pinggul sebelah kanankorban dengan menggunakan alat yang digunakan Sdr.

verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang

strong>Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.aquo, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbanganMajelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan telah mempertimbangkan keseluruhan buktibukti yang dimajukanoleh pihakpihak yang berperkara secara berimbang, dimana tentang PanitiaPembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan dan Kantor BadanPertanahan Kota Medan tidak ada relevansinya untuk diikut sertakan sebagaipihak dalam perkara aqou, karena menurut ketentuan hukum

Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (bukti P4), bertalianlagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979tanggal 30 April 1979 (bukti P5), jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuaidengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis HakimPengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan buktibuktiyang dimajukan oleh pihakpihak yang berperkara secara berimbang, sehinggaPutusan

Moelyadimaupunahliwarisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalamperkara dimaksud, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai denganpertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan buktibukti yangdimajukan oleh pihakpihak yang berperkara secara berimbang, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkanbanding aquo sepatutnya untuk dipertahankan

Moleyadimaupunahliwarisnya dalam Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 3 April 1981 (T.1Il),jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan MajelisHakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telahmempertimbangkan keseluruhan buktibukti yang dimajukan oleh pihakpihak yang berperkara secara berimbang, sehingga Putusan PengadilanNegeri Medan Nomor: 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankanditingkat

MOELYADI ATAU PUN AHLIWARISNYA, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan buktibukti yangdimajukan oleh pihakpihak yang berperkara secara berimbang, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Medan Reg NomorHalaman 54 dari 60 hal.

Dalam hal ini, adil menurut hukum apabila biayaperkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, baik padatingkat pertama maupun pada tingkat banding.Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.

apabila tidak dapatdibagi secara natura, atau secara kompensasi nilai, maka harta bersamatersebut terlebih dahulu dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenangdan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai forsinya masingmasing.Dalam Rekonvensi : Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat pertama sejumlah Rp.3.351.000, (tiga juta tiga ratus lima puluhsatu ribu rupiah), secara berimbang

Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ),secara berimbang yaitu masingmasing separuhnya sejumlah Rp.75.000.(tujuh puluh lima ribu rupiah).Hal 11 dari 13 hal Put. No. 4/Pdt.G/2017/PTA.MU.Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi,bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H.

tidaksepatutnya diucapkan kepada orang yang seumur/sebaya yang terkesanprofokatif;Bahwa sebenarnya, kami memiliki hak yang sama di muka hukum dengansaksi korban ISRA MIYATI untuk melaporkannya ke pihak Polisi terhadapkatakata penghinaan yang diucapkannya kepada kami, namun karena kamiberitikad baik terhadap kejadian tersebut maka kami menganggap kejadianini dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kami tidakmelaporkannya;Bahwa terhadap kejadian Penganiayaan tersebut, untuk mendapatkanpenilaian yang berimbang

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta menunjuk ketentuan hukum acarapidana Kasasi (Pasal 244 Jo Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP)maka kami Terdakwa/Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakimpada tingkat pertama dan Majelis Hakim pada tingkat Banding tidak cermatdan tidak melandaskan pada keadilan yang berimbang dalam menjatuhkanputusannya..

Tergugat Ill sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Yang dibebankan secara berimbang atau setidaknya dengan pembebanansecara tanggung renteng kepada Para Tergugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Donggala agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dan seutuhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa yangberada dalam penguasaan masingmasing; a,) Dalam Penguasaan

Memeritahkan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill, untuk membayarkerugian immateriil yang dibebankan secara berimbang masingmasing:1. Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);2. Tergugat Il sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3. Tergugat Ill sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Atau setidaknya dengan pembebanan berimbang kepada Para Tergugatsesual pertimbangan rasa kepatutan dari Majelis;8.

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang yang hingga saat ini ditaksir sebesar masing masing ; --------------------------------------------------------------------- a. Penggugat sebesar Rp. 548.000,- (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------------b.

dan sebagai konsekuensinya Penggugat berhasil membuktikansebagian dari gugatannya, sehingga Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkaraMenimbang, bahwa seyogyanya pihak yang kalah harus dihukum untuk membayarbiaya perkara, namun oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sepanjang tentangbesaran sisa hutang pokok saja, sedangkan tuntutan pokok lainnya dinyatakan ditolak,maka menurut hemat Majelis cukup adil apabila biaya perkara tersebut dibebankan kepadaPenggugat dan Tergugat secara berimbang

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan pemberitaan profil Jokowi di Tabloid Obor Rakyatmelanggar Kode Etik Jurnalistik yang harus menjunjung tinggi pradugatak bersalah, asas berimbang dalam pemberitaan dan harus akurat,sesungguhnya tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis HakimTingkat Pertama memenjarakan Para Terdakwa.

Dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmemenjarakan Para Terdakwa karena pemberitaan profil Jokowi diTabloid Obor Rakyat melanggar Kode Etik Jurnalistik yang harusmenjunjung tinggi praduga tak bersalah, asas berimbang dalampemberitaan dan harus~ akurat, sesungguhnya membuktikankemunduran negara ini dalam menjalankan prinsipprinsip demokrasi.f.

(videhalaman 43 Putusan tingkat pertama a quo).a. bahwa sesungguhnya sangat keliru dan tidak berdasarkan hukumputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang begitu gampangnyamemenjarakan Para Terdakwa hanya karena Para Terdakwa tidakmenyajikan berita yang tepat dan akurat dan menempuh semuaprosedur untuk membuat berita, seperti melakukan cek dan ricek,verifikasi data, berimbang dan seterusnya.b.

Para Terdakwa mengulas calon presidenJokowi dan partai PDI Perjuangan dengan mengambil bahan melalui risetmedia dan internet dengan tanpa melakukan klarifikasi, verifikasi, cek danricek serta penyajian berita yang berimbang. Para Terdakwa mendalilkansaat itu baru Jokowi saja yang muncul sebagai calon presiden dan belumada calon presiden yang lain.

(vide halaman 48 Putusan tingkat pertama a quo).a.bahwa sesungguhnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangbegitu gampangnya memenjarakan Para Terdakwa hanya karenaPara Terdakwa tidak menyajikan berita yang tepat dan akurat danmenempuh semua prosedur untuk membuat berita, seperti melakukancek dan ricek, verifikasi data, berimbang dan seterusnya, sangat jauhdari kebenaran keadilan moral dan kepastian hukum..