Dari uraian OECDComentary Model Tax Convention tersebut dapat disimpulkanbahwa Dirjen Pajak memiliki hak diskresi dalam membuataturan tambahan untuk memastikan apakah penerimapenghasilan merupakan Termohon Peninjauan Kembali dariMitra negara P3B dan untuk memberikan kepastian hukum;Bahwa menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, tentang PER61/PJ/2009 jo. PER 24/PJ/2010 yang sangat rigid, berikutadalah pendapat beberapa ahli mengenai asas diskresi yangmenjadi rujukan.

Namun tidak dapat dipungkiri banyakhal yang perlu diatur, untuk itu berdasarkan freies ermessenatau diskresi eksekutif membuat peraturan hukum. Ilmu hukummenyebut peraturan tersebut sebagai peraturan kebijakan ataubeleidregels. Karena tidak bersumber pada undangundangsebagai produk legislatif maka juga dikenal sebagai quasiHalaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/20153. 8.3. 9.legislation. Philipus M.

Tergugatseharusnya dapat meneliti terlebih dahulu apakah proses tersebut sudahmelewati proedur yang sesuai dengan peraturan perundangundangan ataubelum, dan apabila mencermati Pasal 112 (13) UndangUndang Nomor 15Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang KPU Provinsi wajibmelaksanakan putusan DKPP dimana tidak tersirat waktu berapa lama KPUProvinsi harus melaksanakan putusan DKPP, terhadap aturan ini MajelisHakim menafsirkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaramemiliki kKewenangan diskresi

dapat meneliti lebih lanjut putusanDKPP tersebut apakah faktafakta Penggugat melakukan pelanggaran kodeetik relevan dengan keadaaan yang ada, sehingga Tergugat dapat lebih hatihati dalam membuat Surat Keputusan ;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 268 K /TUN/201511.12.13.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Judex Factidalam menafsirkan tenggang waktu berapa lama Pemohon Kasasi wajibmelaksanakan keputusan DKPP dengan menyatakan bahwa PemohonKasasi memiliki kewenangan diskresi

tidaklengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, keputusan Komisi PemilinanUmum Provinsi Kepri (Pemohon Kasasi) sebagai Lembaga SaranaDemokratisasi di Negara Kesatuan R.I., knususnya untuk penyelenggaraanpemilu di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan bekerja cepat,transparan, dan profesional sehingga memerlukan Tim yang lengkap dantanpa cacat demi terlaksananya Pemilu/ Pemilukada bebas darisakwasangkasakwasangka, telah mengambil tindakan diskresi

dimaksud dalam Pasal 27 Undangundang aquo dan tidak dapatdiajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undangundangaquo.bahwa Majelis berpendapat Penggugat mengajukan Peninjaukan KembaliSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar aquo berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000.bahwa Majelis berpendapat, Pasal 36 ayat (1) huruf b Undangundang aquoadalah diskresi

(dua) nama calonSekretaris Desa, selanjutnya Tergugat melakukan perbuatan hukum memilihkembali dengan menambahkan pertimbangan syarat adanya pengalamanpengabdian di lingkungan Kantor Desa Baye sehingga bukan Penggugat yangmenduduki rangking 1 dari hasil penyaringan yang diangkat sebagai SekretarisDesa, akan tetapi memilih Tergugat II Intervensi yang menduduki rangking 2 darihasil penyaringan;Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi permasalahan hukumadalah apakah Tergugat dibolehkan melakukan diskresi

;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 30 tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AdministrasiPemerintahan), Pasal 22 berbunyi :(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;c. memberikan kepastian hukum; dand. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu gunakemanfaatan dan kepentingan

, Pasal 24 :Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;oO. sesuai dengan AUPB;d. berdasarkan alasanalasan yang objektif;e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; danf. dilakukan dengan iktikad baik.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan fakta hukum yangdiperoleh Majelis Hakim dan mempedomani aturan tentang diskresi tersebut

,Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan hukum~ yang dapatdipertanggungjawabkan atas diskresi yang dilakukan oleh Tergugat denganmenambahkan syarat adanya pengalaman pengabdian dilingkungan Kantor DesaBaye setelah keluar hasil seleksi penjaringan dan penyaringan yang dilakukan olehTim Pengangkatan Perangkat Desa Baye, hal mana berdasar hasil ujian tulis danujian khusus Penggugat telah nyata meraih peringkat/rangking 1 nilai tertinggisesuai kebutuhan dan kompetensi yang dicari/diharapkan, sedangkan

oleh Tergugat telahmenimbulkan konflik kepentingan dan nyatanyata tidak didasarkan alasanalasanyang objektif sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 24 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tersebut dalam menggunakan diskresi; Bahwa haldemikian dikategorikan sebagai bentuk nepotisme dan atau KKN sehinggaTergugat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Administrasi Pemerintahan yaitu mencampuradukkan wewenang karenamenggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang

(vide pasal 74 s/d pasal 95 PerpresNo.71 Tahun 2012);Diskresi khusus pemberian ganti kerugian pengadaantanah bagi pembangunan Jalan Tol MedanBinjai, Seksi Tanjung Mulia, pembagian nilai ganti kerugianditetapkan porsi 70% dari nilai yang ditetapkan penilaitanah (appraisal) diberikan kepada pihak yangmenguasai/penggarap tanah; dan sisanya yang 30%diserahkan kepada pihak pemilik/ pemegang SHM.

12.4 Tabel data Nilai Kerugian Materil atas Tanah/lahan PARAPENGGUGAT porsi 70% didasarkan pada diskresi Keputusanbersama Pejabat Pemerintahan dalam rapat tanggal 25Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan:No Nama Luas Harga/M? Total Halaman 25 dari 113 halaman Putusan Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN Tanah M? (Rp) (Rp)(Persentase70%)1 Nurma Br.

Provinsi Sumut tanggal 5 Juni 2018 menyatakan KaplingKejaksaan) bidang tersebut meluputi:17.1 Ketentuan yang dilanggar adalah: keputusan bersama(Diskresi):Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahanuntuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalampenyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundangundangan yang memberikan pilihan, tidakmengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanyaStagnasi pemerintahan.

Melanggar (Diskresi): MenteriBUMN, Menteri ATR/KA.BPN, Gubernur Sumut,Kajati Sumut, Wadir Krimum Polda Sumut, KepalaBBPJN Wil.Sumut II, Wakil Walikota Medan, DirutPT.

Bahwa oleh karenanya PARA TERGUGAT dituntut menggantikerugian baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril,meliputi:yalTabel data Nilai Kerugian Materil atas Tanah/lahan PARAPENGGUGAT didasarkan pada diskresi Keputusan bersamaPejabat Pemerintahan dalam rapat tanggal 25 Nopember 2017di Hotel Grand Inna Medan dan dipertegas dengan suratMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RINomor:4405/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017: No Nama Luas Harga/M?

berkewajiban menangkaptersangka berikut barang bukti atau tanoa barang bukti, dengan demikiantindakan tersebut bukan saja termasuk suatu wewenang diskresikepolisian tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan Undangundangpada aparat kepolisian ;Sehingganya di satu sisi pertimbangan Judex Facti telah membenarkantindakan Terdakwa yang dinilai sudah tepat dan benar dalam upayauntuk melakukan penangkapan terhadap DEMI dan JENI, karenatindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut bukan saja termasukwewenang diskresi

Sehingganya mempunyai nilai pembuktian yangsah dan bersesuaian dengan fakta persidangan di mana tindakanTerdakwa/Pemohon Kasasi menguasai atau memiliki pil ekstacy tersebutdari DEMI dalam rangka upaya untuk melakukan tindakan pertamatermasuk penangkapan baik sedang bertugas maupun di luar dinas sertawewenang diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 2 Tahun 2004 Pasal 18 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia dan juga merupakan kewajiban yang dibebankan undangundang pada Terdakwa

Teori Pendekatan Seni Dan Intiusi;Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangandari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakimmenyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiappelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa ataupenuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakanoleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisidari pada pengetahuan hakim.3.

dengan proseduratau tata cara penerbitan;Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danSurat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajakmoa ho fbahwa Majelis berpendapat tidak ada kesalahan dalam penghitungan sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar Rp73.404.004,00 sehingga Keputusan Tergugat untuk pengurangan/penghapusan sanksi administrasi adalah diskresi

Put113/B/2017/PTTUN Mks bahwa Pasal 404 UU Pemda tidak dapat diartikan sebagai dasar adanyakewenangan secara penuh (terbatas) bagi Pejabat Pembina KepegawaianKabupaten/Kota dalam melakukan berbagai tindakan hukum yang terkaitdengan personel pendidikan menengah selama proses peralihan, tetapiketentuan tersebut lebih memberikan ruang diskresi kepada instansi danaparatur terkait guna terlaksananya peralihan personel secara efektif sampaibatas waktu yang ditentukan UU Pemda;Menimbang, bahwa kewenangan

dalam menerbitkan keputusan a quoyang menjadi objek sengketa tersebut, menurut hukum masih menjadikewenangan Pembanding dahulu Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan putusanPengadilan Tingkat Pertama yang intinya menyatakan: bahwa Pasal 404 UU Pemda tidak dapat diartikan sebagai dasar adanyakewenangan secara penuh (terbatas) bagi Pejabat Pembina KepegawaianKabupaten/Kota; maupun pertimbangan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 dan SE MendagriNomor 120/5935/SJ merupakan kebijakan (diskresi

itu dilakukan masihdalam koridor pelaksanaan tugas dari Dewas, maka jika kita lihat daripengertian diskresi ditentukan dalam UU.

Administrasi PemerintahanNo. 30 Tahun 2014, diskresi itu dilakukan atau diambil, oleh pejabatpemerintah untuk mengatasi permasalahan konkrit didalampelaksanaan tugas pemerintahan dan ada syaratnya bahwa peraturanperundangundangan itu tidak mengatur dan terjadinya stagnasi danmenurut UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,dimana sebelumnya dimaknai secara sempit dengan pemaknaanpejabat pemerintahan seperti halnya UU.

Penyiaran ataupun PP 12 Tahun2005 maka di dalam menghadapi permasalahan konkrit seperti itudimungkinkan diskresi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan itu;Bahwa telah Ahli sampaikan bahwa ruang diskresi yang dilakukandengan pengawasan terhadap Dewan Direksi karena tidak adaukurannya maka Dewas harus mengambil langkah ruang diskresiuntuk tolak ukur itu dan harus sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik.

(Anggota Dewan PengawasLPP RRI) memberi pengakuan pada pokoknya sbb:Bahwa pertama bahwa Dewas melakukan pemberhentian saudaraGodlief Richard Poyk adalah dasarnya adanya kewenangan dari PPNo. 12 Tahun 2005 pasal 7, pasal 23 dan pasal 24, kemudian yangkedua Dewas menggunakan diskresi yang Dewas sebut KeyHalaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor: 60/G/2020/PTUN.JKT.Performance Indicator (KPI) itu, sematamata untuk menunjukan asasumum pemerintahan yang baik yang diatur oleh UU.

(Anggota Dewan Pengawas LPP RRI) diperolehfakta antara lain bahwa diakui Dewas melakukan pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan Pasal 23 dan 24 dari PP No. 12 Tahun2005 pasal 7 serta Dewas menggunakan diskresi yang disebutsebagai Key Performance Indicator (KPI).

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum sertadiputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan diskresi yangmelekat padanya dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf b yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu penerbitankeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan diskresi yang melekat padanya dan telah dilakukanberdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangkapenyelenggaraan

Sedangkan pemidanaandari segi prefentif, yakni pemidanaan yang merupakan salah satu bentukpencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa di masyarakat;Meskipun Majelis Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkanputusannya (diskresi Hakim), namun diskresi ini pun tetap dibatasidengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang artinya tidak semua putusanpemidanaan dapat diikuti dengan perintah penahanan. Karena tidaksemua tindak pidana Terdakwanya dapat dikenakan penahanan (Pasal21 Ayat (4)).

Dalam hal ini setiap pejabatKepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi,yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umumberdasarkan penilaian sendiri, yang mana Pemohon Kasasi / Terdakwasebagai pimpinan tertinggi pada Polsek yang Pemohon Kasasi /Terdakwa pimpin mempunyai kewenangan penuh sebagai seorangpolisi yang mendengar informasi ada dugaan tindak pidana Narkotikayang akan terjadi di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara.

Menurut kamus hukum Y.C.T Simorangkir dkk diskresi diartikansebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yangdihadapi menurut pendapatnya sendiri ;3) Pendapat Pemohon Kasasi / Terdakwa yang diuraikan di atas sesuai dengantugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai seorangpejabat Polisi Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai seorangKapolsek yang berada di bawah Polres Maluku Tenggara serta PemohonKasasi / Terdakwa mempunyai wewenang penuh sebagai seorang pimpinan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusan Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali berdasarkan diskresi yang melekatpadanya dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dansecara terukur dalam rangka mewujudkan

menyebutkan : setiap orang, kelompok,organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadayamasyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhakberpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hakasasi manusia;Bahwa berdasarkan pasal 100 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia tersebut diatas, maka PENGGUGAT yang dikuasakan pada kuasa hukumnya memiliki kKepentingan hukum dalammengajukan gugatan terhadap perbuatan berupa kelalaian dan sikappenyalangunaan wewenang (diskresi

) oleh PARA TERGUGAT dalammemberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama pencegahanpenyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia ;Bahwa karena kepentingan PENGGUGAT yang dikuasakan pada kuasahukumnya yang berpartisipasi dalam perlindungan, pemenuhan danpenghormatan Hak Asasi Manusia dan ikut memastikan pelaksanaannyaoleh pemerintah dalam hal ini PARA TERGUGAT, maka gugatan yangberkaitan dengan kelalaian dan sikap penyalahgunaan wewenang(diskresi) PARA TERGUGAT dalam mencegah terjadinya

Gns. hal 4merupakan target operasi karena melakukan tindak pidana curas diKampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten LampungTengah, saksi melihat terdakwa yang sedang berada di rumah SaudaraDalem dan terdakwa mencoba melarikan diri lalu terdakwa mencabutsenjata tajam dan melawan saksi dan rekan saksi, selanjutnya saksimelakukan diskresi kepolisian dengan melakukan tembakanmelumpuhkan ke arah kaki sehingga terdakwa tidak dapat berdiriselanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan

Gns. hal 5Dalem dan terdakwa mencoba melarikan diri lalu terdakwa mencabutsenjata tajam dan melawan saksi dan rekan saksi, selanjutnya saksimelakukan diskresi kepolisian dengan melakukan tembakanmelumpuhkan ke arah kaki sehingga terdakwa tidak dapat berdiriselanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapanterhadap terdakwa dan didapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Ladukdengan panjang + 40 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayuwarna coklat yang terdakwa gunakan untuk melawan

Tindakan tersebut dikenalsebagai diskresi pemerintahan.

Sebelum diskresi dikenal dalam hukumpositif berbagai Negara termasuk Negara Republik Indonesia, diskresisebelumnya adalah doktrin hukum yang dikenal dengan istilah freiesermessen (bahasa Jerman), discretionary power (bahasa Inggris) ataudiperkenalkan para ahli hukum Indonesia sebagai diskresi yang berartiHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pag.kebijakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dengan istilahkehatihatian.Jadi diskresi bukanlah kekuasaan mutlak (hukum itu sendiri kehilanganarti

upaya hukum dengancara mengajukan gugatan ini;Bahwa sudah jelas Tergugat I, Ill dan V selaku pribadi adalah orangyang secara hukum telah sah diserahi tugas dan kewenangan untukdapat mengambil kebijakan membuat keputusan tentang kapan waktunyatanah itu dapat dikembalikan kepada pihak Penggugat selaku pemilik yangsah;Bahwa Tergugat , Ill dan V dapat membuat keputusan itu kapan saja, bilaseandainya hal itu mau dilakukan, sebab Tergugat , Ill dan V telahdiberikan kewenangan untuk membuat keputusan atau diskresi

(kebijakan)tersebut;Bahwa keputusan atau diskresi (kebijakan) itu dapat dibuat kapan saja bilaseandainya hal itu dikehendaki dan dilakukan oleh Tergugat , III dan V, tetapihal itu tidak dilakukan, sehingga membuat persoalan pengembalian tanahkepada Penggugat menjadi persoalan berlarutlarut (berkepanjangan);Bahwa karena kehendak untuk menyelesaikan masalah pengembaliantanah itu tidak nampak atau tidak kelihatan, maka karena itu Tergugat , Illdan V selaku pribadi yang diberikan tugas dan kewenangan

untuk dapatmembuat keputusan (diskresi) dapat disebut telah sengaja melakukanpembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abai dan lengah (lalal);Halaman 4 dari 26 hal.

Nomor 3621 K/Pdt/201618.19.20.21.22.23.Bahwa sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abai dan lengah (lalai)itu yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan V itu patut disebut sebagai buktidari ketidak mampuan pribadipribadi tersebut untuk membuat suatukeputusan (diskresi/kebijakan) atau tidak mampu untuk menjalankan tugasdan kewenganan yang telah diberikan;Bahwa dengan adanya sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abaiatau lengah (lalai) yang dilakukan oleh Tergugat I, Ill dan V selaku pribadiyang

ada dua yaitu formele toetsingsrecht danmateriil toetsingsrecht, formil terkait dengan prosedur sedangkan materiilterkait dengan aspek materiil atau isi dari keputusannya itu;Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu aturan itu Sudah jelas dan terang makadia masuk dalam kualifikasi kebijakan terikat, kalaupun misalnya ada ruangdiskresi, itu hanya dibolenkan dalam hal kebijakan bebas, kekosongan atauketiadaan peraturan perundangundangan maka dibenarkan seorang pejabattata usaha negara mengajukan tindakan diskresi

Di dalam UU No. 30 Tahun2014 maka seorang pejabat tata usaha negara itu tidak boleh berhenti dalammengambil keputusan dalam hal ketiadaan aturan, karena ada instrumen lainyang digunakan yang sebetulnya juga berkembang dalam tradisi hukumadministrasi negara dikenal dengan diskresi, tetapi perlu diingat bahwapenggunaan diskresi ini secara konsep teoritis lahir dari paradigma welfareHalaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUNJKTState (negara kesejahteraan) sebagai konsekuensi dari munculnyakewenangan

pemerintah campur tangan dalam bidangbidang sosial, olehkarena itu penggunaan diskresi itu tidak boleh di dalamnya conflict of interest(konflik kepentingan), misalnya atas dasar diskresi tetapi di dalamnya adakepentingan personal dari seorang pejabat tata usaha negara, karena secarafilosofi kehadiran dari diskresi itu sebagai konsekuensi ajaran negara welfarestate yang di dalamnya termaktub halhal yang berhubungan dengan aspekatau fungsi negara itu dalam bidang kesejahteraan;Bahwa Ahli menjelaskan