kali denganlelaki lain bernama sehingga berpisah rumah 1 bulan lebih, kondisiperpisahan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksisaksi;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;Hal 2 of 3 hal.Pts.No.1056/Pdt.G/2008/PA.TA.karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 a PP No. 9/1975 joncto

Majelishakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah beralasan sesuai ketentuan pasal39 undangundang nomor tahun 1974 tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Maka atas dasar itulah petitum gugatan Penggugat angka dan angka 2 dapat dikabulkandengan menjatuhkan thalak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuanpasal

Majelis HakimPeninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali a quo berkenan: membatalkan: "putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor :~ 1258KZPdi/2007 iter fanggal 06 = Pebruari 2008, jonctoputusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusan PengadilanNegeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNMdn., tertanggal 1Maret 2005";TERHADAP BUKTI KETERANGAN SAKSI SAKSI10.

Majelis Hakim Peninjauan Kembalipada Mahkaman Agung RI yang memeriksa dan mengadiliperkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quoberkenan: membatalkan : "putusan hukum MahkamahAgung RI Nomor : 1258 K/Pdt/2007 tertanggal 06Pebruari 2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 jonctoputusan Pengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNHal. 18 dari 22 hal. Put.

Bahwa hal initerlihat dari putusan Judex Juris yang tidakmencerminkan rasa keadilan terhadap diri Para PemohonPeninjauan Kembali seperti terbukti melalui amarputusannya No.1285 K/PDT/2007 bertanggal 06 Pebruari2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusanPengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PN Madn.,tertanggal 1 Maret 2005" ;18.

menghadap secara pribadi di persidangan dankepaadanya Majelis Hakim telah memberikan saransaran dan nasihat untuk tetapbersabar dalam membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil.Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus oranglain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, bahkan tidak diketahuikeberadaanya di wilayah hukum indonesia, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

gejalaperselisihan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulumelakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon denganTermohon telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2011yang lalu, Majelis Hakimberpendapat bahwa halhal tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinanmereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidakpernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untukmenghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patutsesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

Soerojo Akta Nomor 103 tanggal 13 Maret 1961,Joncto Penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 8 Februari1961, Joncto Gambar Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 26 Juni 1980 yangditanda tangani oleh A/n : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung, KepalaSub Direktorat Pendaftaran Tanah Sdr.

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidakpernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untukmenghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patutsesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

Sedangkan Termohon tidak pernahhadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadapdi persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

gejalaperselisihan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukankesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumahsejak Januari 2012 yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa halhal tersebut telahmengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto

berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisah rumah 1 tahun lebihakibat pertengkaran masalah ekonomi tidak cukup, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangansaksiSaksi; ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentramseperti maksud ayat 21 surat Arum; karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksudpasal 19 f PP No. 9/1975 joncto

sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 13 Januari 2015 dan 22Januari 2015, Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Mrs. selanjutnya Termohon tidak pulamengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranTermohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, olehsebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karenaTergugat tidak pernah datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang broken marriage dan sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 375/Pdt.G/2015/PA Mrs.Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam olehkarenanya majelis hakim berkesimpulan terhadap' petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antaraPenggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Marosdiperintahkan

keterangan seorang saksi yang telah disumpah dansumpah suplitoir pemohon;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 suratArrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilaitelah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai denganmaksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon tidakberhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

mengakibatkanPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggaltersebut Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat,pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidakberhasil;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhiunsurunsur sebagaimana tersebut pada penjelasan pasal 39 angka (2) undangundangNomor 1 Tahun 1974 jonkcto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk mengirimkansalinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi dilangsungkannya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal. 84 ayat (1 ) dan(2 ) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto

KecamatanTabukan Utara;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, Tergugat doyan main judi adu ayam, pemabuk kerasyang sulit di sembuhkan, pada bulan Mei 2008 Tergugat tanpa sepengetahuanPenggugat minggat berangkat ke Manado hingga sekarang ini tidak pernah pulang;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

, meninggalkan Penggugat dan anaknyasudah kurang lebih dua tahun lalu tidak diberi biaya hidup;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun Tergugat tidakmenghiraukan Penggugat, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Joncto ;2. Girik No. C. 1423 persil 46 DIII seluas 800 m?atas nama Tergugat I!, Joncto Surat Pemyataanpara ahli waris Sadi bin Siun (terdiri Ni'in~ binSadi, Misih dan Sana), yang menyatakan' bahwasekitar tahun 1967 Sadi bin Siun semasa hiduptelah menjual tanah seluas 800 M2 C. 1372 persil46 DIIIl yang terletak di Jalan Rusa II RT.

C. 1423 persil 46 DIII seluas 800 M2 atasnama Tergugat , Joncto Surat Pernyataan para ahliwaris Sadi bin Siun (terdiri N'in bin Sadi, Misihdan Sana), yang menyatakan bahwa sekitar tahun1967 Sadi bin Siun semasa hidup telah menjuatanah seluas 800 M2 C 1372 persil46 D III yangterletak di Jalan Rusa II RT.

dan ;Berdasarkan Surat Pernyataan para ahli waris Sadibin Siun = (terdiri Niin bin Sadi, Misih danSana), yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1967Sadi bin Siun semasa hidup telah menjual tanahseluas 800 m2 C 1372 persil 45 D Ill yangterletak di Jalan Rusa Il RT.04/Rw.04 JurangMangu Desa Pondok Ranji Tangerang kepada Tergugat Joncto Girik No.C 1423 persil 46 D III seluas900 m? atas nama Tergugat ;Jadi jumlah seluruh tanah yang dimiliki PenggugatRekonvensi seluas 3.400 m?

Joncto ;Girik No. C. 1423 persil 46 DIII seluas 800 m? atas namaTergugat , Juncto Surat Pernyataan para ahli warisSadi bin Siun (terdiri Ni'in bin Sadi, Misih dan Sana),yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1967 Sadi bin Si unsemasa hidup telah menjual tanah seluas 800 M?

tentangHalaman 11 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Padt.Plw/2019/PN AmbPenangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem).Bertolak dari konstruksi hukum di atas, maka dalil dan alasanPerlawanan Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari halaman 1sampai dengan halaman 12 terhadap Eksekusi Eksekutorial putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van sewiisde)jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanssal 29 Oktober 2015 joncto

AMB, Tertanggal 17Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 io PutusanPeniniauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018.

AMB,Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2860 KZ PDT/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 joPutusan Peninjauan Kembali Nomor: 404 PK/PDT/2018, Tertanggal 18 JuliHalaman 12 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pat.Plw/2019/PN Amb2018yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh PegadilanNegeri Ambon sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/ Terlawan Penyita(.Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) pada butir 3 di atas.

AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putman KasasiMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ PdiZ 2016, Tertanggal11 Januari 2017 jo Putman Peninjauan Kembali Nomor : 404 PK/Pdt/2018,tertanggal 18 Juli 2018 "yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakanoleh Pegadilan Negeri Ambon sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/Terlawan Penyita (Penggugat?7 YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) padabutir 3 di atas.

AMB,Tertanggal 17 Maret 2016 Joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 jo PutusanPeninjauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018.

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atasundangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakmenjadi undangundang Joncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara

Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

Tergugat sudah tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaranteruSs menerus yang mencapai puncaknya mengakibatkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinansebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan Joncto

prs iiwl vl 9 aatib .so LalArtinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepadasuaminya, maka hakim boleh menceraikan suamiistri itu dengantalak satu;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalamPasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JonctoPasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Joncto