Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Bahwa Pemohon Kasasi mencermatiputusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianutKUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktiansehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dapatdengan serta merta digunakan untuk menyatakan keterbuktian dakwaanOditur Militer in casu;Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun2010 bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan Narkotikaharus dilengkapi alat bukti surat berupa uji laboratorium yang menyatakanpositif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

institusi berwenangtersebut harus disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakanNarkotika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;Bahwa pengakuan Terdakwa in casu yang menyatakan = pernahmengkonsumsi Narkotika, adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiritidak didukung alat bukti formal berupa hasil pemeriksaan laboratorium dariHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 509 K/MIL/2017institusi yang berwenang, karenanya pengakuan Terdakwa tersebut, tidakbisa dengan serta merta sebagai keterbuktian

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa perselisihan danpertengkaran dan alasanalasan yang melatarbelakangi tidak rukunnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yangditimbulkannya yaitu pisah ranjang hingga sekarang sudah lebih 1 tahunlamanya;Menimbang, bahwa fakta pisah kamar antara Penggugat dengan Tergugatdiawali dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkanHal. 9 dari 16 Put. No. 0840/Pdt.G/2018/PA.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugatyang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, jugadengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggalantara Penggugat dengan Tergugat;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.SkwMenimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan fakta adanya pertengkaran, menunjukkan adanyaketerkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebuttidak

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

menguasai narkotika golongan dalam bentuk tanaman dalam Pasal78 Ayat (1) Huruf a dan b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua)tahun, dipecat dari dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD) dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian

Dengan demikianterdapat alat bukti yang cukup sebagaimana dinyatakan dalam putusanJudex Facti in casu yang menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur MiliterTinggi, oleh karenanya putusan Judex Facti tersebut haruslah dikuatkan;Bahwa alasan Pemohon Kasasi lainnya yaitu mengenai pidana yangdijatunkan Judex Facti in casu khususnya pidana tambahan pemecatandengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwamasih setia melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TentaraNasional Indonesia

Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat HukumTerdakwa atas keterbuktian dakwaan in casu, yang pada pokoknyamohon untuk membatalkan putusan judex facti tersebut danmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena perbuatanTerdakwa in casu merupakan hubungan hukum perdata;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpernghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk padapemeriksaan kasasi:In casu, judex facti dalam mempertimbangkan

keterbuktian dakwaanPenuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkanfaktafakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT.Cahaya Sandi Pratama setelah mendapat Surat Tugas PembebasanLahan Kawasan Industri Kendal dari PT.

danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaSelatan Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuatperistiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehinggabukti P1 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempura dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohonterbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;Menimbang selanjutnya, bahwa atas dasar keterbuktian

di atas,maka kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Termohon tidak berkaitan langsungdengan keterbuktian tentang masih rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohondengan Termohon atau yang dapat melumpuhkan buktibukti yang diajukan Pemohon,justru Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut (dua orang saksi yaitu SAKSI II danSAKSI III) memperkuat buktibukti yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang selanjutnya, bahwa dalil bantahan yang diajukan oleh termohonberkenaan dengan pengantaran uang sebesar

pengakuan tersebut harus diterima sebagai sebuahketerbuktian karena telah dibuktikan oleh saksisaksi Pemohon tentang keadaan/peristiwayang terkait (dengan adanya sering keluar malam), sedangkan keadaan yang didalilkanoleh Termohon (yang menjadi kualifiksai) tidak dibuktikan oleh Termohon, sehinggaperistiwa/keadaan keluar malam harus dinyatakan terbukti dan dalil bantahannya haruslahditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alatalat bukti yang diajukan olehPemohon maupun Termohon dan aspek keterbuktian

Chairunnisa Oktavina Machmud, umur 11 (sebelas)tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;e Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah menjalin hubungan(berpacaran) dengan lakilaki lain yang bernama Budi;e Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejakselesai lebaran Idul Fitri tahun 2012 atau 1433 H dan sebelumnya telahberpisah ranjang;Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian

(hak pengasuhan anak) yangdiajukan oleh Penggugat telah dibantah dan atau ditolak oleh Tergugat dengan alasanPenggugat berkepribadian (moral) buruk sehingga tidak pantas mendidik, mengasuh danmemelihara kedua anak tersebut dan sebaiknya kedua anak tersebut berada dalammengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;Menimbang, bahwa bantahan dan atau penolakan Tergugat atas hak pengasuhandan pemeliharaan kedua anak kepada Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim memilikibukti dan alasan yang cukup sebagaimana keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatHalaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 83/Padt.P/2019/PN Unrdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan nama dantempat lahir pemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni denganalasan bahwasanya nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam AkteKelahiran Nomor: 2373/Dis/2004 adalah salah dan tidak sesuai dengan dokumenkependudukan Pemohon yang lain;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran danalasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut,juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggalantara Penggugat dengan Tergugat:Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

selain meletakkan dasar normatif kKompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifHalaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 56/Padt.P/2019/PN UnrPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Perdata.Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan nama anakpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya anak pemohon tersebut selama ini sering sakitsakitan dan setelahdiganti namanya, anak pemohon tersebut menjadi sehat.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

pertama untukmembuktikan kawasan lahan sengketa, merupakan kawasan hak kepemilikankuasa pertambangan Pemohon Kasasi/Penggugat CV CAHAYA ABADI, bukansematamata keterangan MUTAJI;Sangat salah dan keliru, kesimpulan putusan a quo yang berpendapat, pengadilantingkat pertama telah menjadikan keterangan saksi MUTAJI yang diberikan padawaktu pemeriksaan setempat, sebagai landasan pembuktian hak kepemilikanKuasa Pertambangan Pemohon Kasasi atas kawasan lahan terperkara;Padahal, tanpa keterangan saksi MUTAJI, keterbuktian

Menurut prinsip hukum pembuktian yang dianut sistem pembuktian peradilanIndonesia dalam bidang perdata adalah kebenaran formil (formil waarheid), tidakdituntut keterbuktian yang mencapai tingkat kebenaran materiil atau kebenaranhakiki;. Dengan demikian maksud Majelis Hakim tingkat pertama mengadakanpemeriksaan setempat, hanya ditujukan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakimatas keterbuktian hak kuasa pertambangan Pemohon Kasasi meliputi lahankawasan terperkara;237.

Bahwa dasar keterbuktian lahan kawasan sengketa luas 72 Ha, berada di luar HGUNomor 01 Tahun 1999 Termohon Kasasi dengan jelas dan terang faktafaktanyadikemukakan putusan peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 60yang mengatakan:Bahwa berdasar bukti P9 dan T2, luas HGU Nomor 01 Tahun 1999 milikTergugat adalah seluas 9.264 Ha, namun berdasar bukti P13 dan P14, Tergugatdalam menanam kelapa sawit telah melampaui luas di dalam HGU Nomor 01Tahun 1999 yang seharusnya 9.264 Ha namun ditanam

Karena dengansengaja atau tidak sengaja, putusan a quo telah mengabaikan bahkan meniadakanalatalat bukti P1, Pla, P2, P6, P9, P13 dan P14 dengan menutupnya dengancara memanipulasinya bahwa keterbuktian Hak Kuasa Pertambangan PemohonKasasi seluas 72 Ha, seolaholah hanya berdasar keterangan saksi MUTAJI saja;Dengan demikian berdasar alasan ini, sudah cukup menjadi dasar bagi MajelisHakim Kasasi untuk membatalkan putusan a quo.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan