kedua sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit710Nomor : 200/KUM/BPR.DP/DLG/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 denganplafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yang telah lunas pada tanggal 13 Agustus 2013 ;Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900

Pada kenyataannya, Perjanjian Kredit atas Fasilitas Pinjamanketiga antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatatdalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang diikuti dengan perjanjian pemberianjaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 214/2013 yangHal 7 dari 29 hal, Perk.

/ BPR.DP/ DLGVIII/2010, tertanggal : 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 3 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200/KUM/ BPR.DP/ DLG/IV/ 2012,tertanggal : 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T 4;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200422/ KUM/BPR.DP/ DLGVII/2013, tertanggal : 13 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 5 ;Fotokopi Surat No. 194/ Krd/BPR.DP/ DLG/ V/ 2015,

(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900, (DelapanPuluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan RatusRupiah).Bahwa atas Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat PerjanjianKredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VII/2013 tertanggal 13Agustus 2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah

/ BPR.DP/ DLG/VIII/2010, Surat Perjanjian Kredit No200/KUM/BPR.DP/DLG/TV/2012 dan Surat Perjanjian Kredit No 422/KUM/BPR.DP/DLG/VIII/2013 pada kenyataannya Para Penggugat secara tegas telah membubuhkantanda tangan sebagai persetujuannya, serta dengan adanya bukti T10 telah terbukti pulakalau Penggugat kenyataannya telah menerima salinan atas surat Perjanjian Kredit No422/ KUM/ BPR.DP/ DLG/ VIII/ 2013 tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti T2 berupa sertifikat haktanggungan, dan adanya

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa Mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda;Bahwa Sdr.

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda; Bahwa Sdr.

Bahwa benar, telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan danrelevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untukmempersingkat dan menghindari

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, telur penyu adalah termasuk telur dari satwa yang dilindungi, danTerdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas telur penyu tersebut.

Notaris di Jakarta;4.(25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;4.(29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal11 Desember 1995, dibuat di hadapan James HermanRahardjo, SH. Notaris di Jakarta;4.(31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH.

Notaris di Jakarta;17.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris diJakarta;18.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.Notaris di Jakarta;19.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;5.25.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.26.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.27.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.B/LH/2019/PN SbyYang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 724;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap halhal yang dianggaprelevan

Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuataningkar janji pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 dalam bentukperjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan Surat PernyataanPenyerahan Jaminan tanggal 11 November 2016;2. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah Tergugatmengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit konsumtif pegawai dariPenggugat sebesar Rp. 88.000.000.

Apabila Tergugat dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biayaHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbu10.Yang Berhutang/Tergugat dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuanyang berwenang dapat melaksanakannya.Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat II adalah Tergugat danTergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, Karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kreditNomor : 01429/KUM/MS/X1/2016 tanggal

Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11Nopember 2016 antara H. MUH. SUBANDI, S.Sos Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Raktay Marunting Sejahtera denganSYAWALIAH, S.PD.AUD disetujui oleh IMAM SAHUDI ANWARI, untukselanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotocopy Voucer Debet/Kredit tanggal 11 November 2016 tentang PencairanKredit An. SYAWALIAH sebesar Rp. 88.000.000,, untuk selanjutnya diberitanda P.2;3.

dan Tergugat II yang telahdipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dantidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Kuasa Penggugat adalah bahwaTergugat dan Tergugat II adalah Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhikewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kredit Nomor : 01429/KUM

Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhisyaratsyarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanyaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbukecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu danadanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P1 berupa fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 Nopember2016 antara H. MUH.

PENETAPANNomor 0091/Pdt.P/2016/PA.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Subli bin Harli, tempat tanggal lahir Ribang, 12071978 (37 tahun), agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman diJalan Nasional RT.003 Desa Santuun Kecamatan MuaraUya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon ;Kamaliah binti kum

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) telah menikah dengan Pemohon Il(Kamaliah binti kum) pada tanggal 28 April 2000 Masehi bertepatan denganHal Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2016/PA.Tjgtanggal 23 Muharram 1421 Hijriah, di Desa Santuun Kecamatan Muara UyaKabupaten Tabalong yang tidak tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;.

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti kum)tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukanpernikahan;. Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti Ikum)sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknyasuami isteri yang baik;.

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti kum)masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai danPemohon (Subli bin Harli) tidak pernah menikah lagi dengan perempuanlain;. Bahwa selama pernikahan Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon Il(Kamaliah binti kum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:a. Nurhadi bin Subli, Tabalong 28042001, umur 15 tahun;b. Muhamad Al Fidi bin Subli, Tabalong 07082004, umur 11 tahun9 bulan;.

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon (Subli bin Harli) denganPemohon II (Kamaliah binti kum) belum pernah mendapatkan Surat Nikah,sedangkan saat ini Surat Nikah tersebut sangat diperlukan sekali untukmemenuhi persyaratan sebagai bukti nikah dan persyaratan administrasiAkta Kelahiran Anak;10.Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti Ikum)sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon dan Pemohon II mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq.

.* Bahwa bagianbagian satwa yang dilindungi undangundang kecualiKima Raksasa (Tridacna gigas) karena sudah dikeluarkan dari satwadilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, akan tetapi masih termasukAppendiks CITES dimana peredarannya harus memiliki izin edar.* Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan bahwaKepala Kambing dengan nama ilmiahnya Cassis cornuta termasukdalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturan tersebutnomor 780, Triton Trompet dengan nama ilmiahnya Charonia tritonistermasuk dalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturantersebut nomor 782.Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (

2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:Halaman 4 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut TimPenasihat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, didalam dakwaantunggal Penuntut Umum;Halaman 5 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBY Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Imam Sumantri BinMujadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurang!

.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo

Hal tersebutdengan didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :a)Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan suratnya tanggal 14 Mei 2013telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM)kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan untuk tambahan ModalUsaha Pembuatan Loading Sawit.Bahwa atas permohonan kredit dari TERMOHON KEBERATAN tersebutdiatas, PEMOHON KEBERATANtelah menyetujui memberikan fasilitasKredit Usaha Mikro (KUM) kepada TERMOHONKEBERATANsesuaiPerjanjian Kredit No.

MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00tanggal 24 Mei 2013, dengan limit kredit sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan puluh jutaRupiah).Bahwa Perjanjian Kredit No.

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit NomorMBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013.4.

Foto copy Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013,selanjutnya diberi tandaPK 1;2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 6106 / Nagari Lingkuang Aua a.n.Syafri. Y, selanjutnya diberi tanda PK 2;3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1176/2013 tanggal 09 Juli2013,selanjutnya diberi tanda PK 3;4. Foto copy Surat No. MBC.UMU/PSM1/0017/2014 tanggal 09 Januari 2014perihal Peringatan (Pertama), selanjutnya diberitanda PK 4.5. Foto copy Surat No.

,M.Kndalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 781/2013 yang tidak terlepasdari Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.

.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian danPerpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Negara;f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Smlg) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.22/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik LingkupKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;j) Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan HutanHak;k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP

.77/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan BukanKayu pada Hutan Negara;n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.78/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;0) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.17/PHPLSet/2015 tentang Pedoman PelaksanaanSistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;Bahwa Hutan Rakyat dapat

Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentangHutan Adat dan Hutan Hak; Bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, di manaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan

MBD.BBD/172/KUM/2011 berikut Addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Bank Mandiri (Persero) Tbk MBUKCBDG BRAGA) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataandalam hal perjanjian pinjaman kredit, yakni perjanjian kredit perjanjiankredit No.MBD.BBG/172/KUM/2011, yang dalam perjanjian aquo padapokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokokbunga serta biaya lainlain sekitar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratusribu rupiah);2.

Menyatakan perjanjian kredit yang dilakukan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT sebagaimana perjanjian kreditNo.MBD.BBG/172/KUM/2011berikut Addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasiprestasi berupapembayaran kepada TERGUGAT yakni sejumlah Rp. 38.700.000, (tiga puluhdelapan juta tujuh ratus ribu rupiah);4.

MBD.BBG/ 172/KUM/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo addendum I PK MBD.BBG/ 172/KUM/2011 tanggal 14 Januari 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit)sebagai bukti kesepakatan dan persetujuan Penggugat terhadap syarat danketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Addendum PerjanjianKredit, karenanya Perjanjian Kredit tersebut sah secara hukum dan berlakusebagai undangundang serta mengikat Penggugat (sesuai Pasal 1320 jo Pasal1338 KUHPerdata).b.

MBD.BBG/172/KUM/2011 tanggal 31 Oktober 2011 joaddendum I PK No.

/2011tanggal 31 Oktober 2011 ; Adedendum I PKMBD.BBG/172/KUM/2011,tanggal 14 Januari 2013 ; Lampiran Perjanjian Kredit :Jadwal Angsuran atas namaDebitur JANIPANSIREGAR ; Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor(BPKB) No.07204689, an.JANIPAN SIREGAR ; Berita Acara Serah TerimaINo.MBD.BBG/172/KUM/2011, tanggal 14Januari 2013 TentangPenyerahan BPKB olehPenggugat kepada Tergugat; Sertifikat Hak GunaBangunan, No. 5902 DesaRancaekek Wetan,Kecamatan Rancaekek,Kabupaten Bandung,Propinsi Jawa Barat, atasnama JANIPAN

AcehTimur.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21Nopember 2002 untuk Rp2.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untukmendebet Rekeninh No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atasnama Pemda Kab.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman

No.127 tanggal 21 Mei 2003;1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002;1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003;1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003;1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman

No. 1168 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.19.pinjaaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal21 Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.1(satu) lember foto copy Surat Persetujuan Tambahan PemberianKredit No. 18/04/PT/2003;1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuaan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan dengan

Alamat : Jalan Pemuda RT. 009, RW. 001, DesaCandi, Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi KalimantanTengah;Hal. 1 dari 4 hal/Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN PbuJenis Kelamin : Perempuan;Pekerjaan > Ibu Rumah Tangga;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pookoknya adalah mengenai gugatan cidera janji;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan jika di antaraPenggugat dan Para Tergugat terdapat suatu perjanjian kredit, yang dkenaldengan Perjanjian Kredit Nomor: 04044/KUM

makaterhadap kelalaian dimaksud akan dikenakan sanksi berupa denda yangbesarnya itu sebesar 0,17 (nol koma satutujuh) perhari atau sebesar 3(tiga) persen perbulannya, dengan caracara dan penghitungan yang telahdisepakati oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Para Tergugat telah lalaimelaksanakan kewajibannya tersebut, dan atas itu Penggugat telahmengeluarkan teguran demi teguran dengan menyampaikan peringatansecara tertulis;Menimbang, bahwa pada akhirnya perjanjian kredit Nomor:04044/KUM

dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya, maka pertimbangan di atas harus dimaknai tidaktermasuk pertimbangan tentang permintaan Penggugat untuk melaksanakansendiri upayaupaya penjualan jaminan hutang milik Para Tergugat, yangrencananya akan dilakukan melalui penjualan di muka umum melaluiperantaraan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)Pangkalan Bun, mengingat hal itu tidak ada kaitannya dengan PerjanjianKredit Nomor: 04044/KUM

terdakwa tetap saja melakukannya dengan tujuan untuk dipeliharadan dikembangbiakan agar bisa beranak banyak.Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentangJenis =Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:Trenggiling (Manis javanica)termasuk famili Manidae terdapat padanomor

Trenggilingtermasuk satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi pada Nomor Urut 84;Bahwa Peraturan atau undangundang yang melarang setiap orang untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan memperniagakan

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap orang tidak diperbolehkanmemiliki, mengangkut, menyimpan, memelihara dan memperniagakansatwa yang dilindungi undangundang Bahwa berdasarkan hasil identifikasi ahli satwasatwa yang diamankan dariterdakwa adalah jenis satwa dilindungi undangundang berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/6/2018

terdakwa di tempat tinggalnya dan menemukan 2 (dua)ekor trenggiling berada di kandang yang terbuat dari kayu dengan kawatanyaman yang dibuat oleh terdakwa didepan tempat tinggalnya.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah dilakukanidentifikasi terhadap barang bukti 2 (dua) ekor trenggiling yang ditemukan dalamkeadaan hidup di tempat tinggal terdakwa, satwasatwa tersebut merupakansatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/6/2018 tentang Jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dan setiap orang tidak diperbolehkan memiliki,menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas UnsurKedua telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2)huruf (a) jo.

• 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 14 Inchi warna merah;
• 1 (satu) buah kabel carge laptop;
• 1 (satu) buah tas laptop merk Polo pro warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Dinas KUM Perindag Kabupaten Boalemo

• 1 (satu buah obeng bergagang hijau;
• 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam Polo team;
• 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-5330 warna putih
• Dirampas untuk dimusnakan

Boalemo, kantor Dinas KUM Perindag dan kantorHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.TmtKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.

Boalemo, Kantor Dinas KUM Perindag dan kantor KomunikasiInformatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat di DesaPiloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

Boalemo, Kantor Dinas KUM Perindag dan KantorKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat diDesa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

Boalemo, kantor Dinas KUM Perindag dan kantorKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat diDesa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

Boalemo,Kantor Dinas KUM Perindag dan Kantor Komunikasi Informatika Statistik danPersandian Kab. Boalemo, bertempat di Desa Piloliyanga Kec.

dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

MENGADILI :

1. Menerima dan menggabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnya

   Rivai No. 1008Palembang, Sei Pangeran, Ilir Timur I, KotaPalembang, Sumatera Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Lyondi Suryaputra,Jabatan Area Micro KUM KUR Collection &Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Region Il/Sumatera Il Palembang yangberkantor di PT.

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT.4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada PENGGUGAT secara kontan dan seketika yang jumlahnya pertanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp. 409.525.901,54 (empat ratus sembilanjuta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah lima puluhempat sen).

   Bahwa memang benar antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam aktaPerjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 mei 2016(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).2.

   Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti Surat yaitu :iL,Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei2016, diberi tanda (P1) ;Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Mikro dan Tabel PembayaranAngsuran (bagian dari Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda (P2) ;Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9061/Sukajadi tanggal 28 September2011 atas nama Asep Sutarman yang terletak

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnyaRp.197.858.258,76.

.1/ 6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.Berdasarkan keterangan Ahli ISEP MUKTI

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungisebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Bahwa dalam hal ini satwa liar tidak semua dilindungi,terhadapjenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan.Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1990 JoPasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahunn 1999 TentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungisebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN CbiJenis Tumbuhan Dan Satwa

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa;Menimbang, bahwa ciriciri atau tanda dari jenis ikan

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

PolresBitung untuk diproses;Bahwa ketika ditangkap, pada Saudara Suwanto ditemukan Satwa jenisburung Kakatua jambul orange atau Kakatua Maluku sejumlah 7 (tujuh)ekor), Kakatua jambul Kuning sejumlah 1 (satu) ekor, burung nuri kepalahitam sejumlah 1 (satu) ekor dan burung kasturi Ternate sejumlah 1 (satu)ekor;Bahwa semua Satwa yang ditemukan di rumah Saudara Suwanto tersebuttermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHHK/SETJEN/KUM

ekor burung nuri kepala hitam dan 1 (Satu) ekor burung KasturiTernate;Bahwa burung kakatua jambul orange memiliki nama ilmiah CacatuaMoluccensis, burung Kakatua jambul kuning memiliki nama ilmiahCacatua Sulphurea, Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lory dan Burung Kasturi Ternate memiliki nama ilmiah Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari beberapa orang yang berbedadengan total harga pembelian Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) danpembelian dilakukan di Pelabuhan Umum Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung tersebut dibeli Terdakwa untuknantinya akan ia jual kembali kepada orang yang berminat melalui AkunFacebook dimana ia

oo bersalahmelakukan tindak pidana indak Pidana LingkumigaA (rv a aie /Pid ase /Pmemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi didalam atau di luar Indonesia .sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2)huruf (d) Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RINo. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM

.1/12/2018 = Tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi dalam dakwaan tunggal.2.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum. . . . .

terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf (d)Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.

Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.