2010.12.Bahwa adapun hasil dari pertemuan tersebut yakni tanpa adakesepakatan, dan selanjutnya kembali pada tahun 2011 Kepala DesaTolangi mengundang kedua belah pihak untuk hadir di kantor Desa,namun lagilagi hasil pertemuan tersebut tanpa ada kesepakatan keduabelah pihak.13.Bahwa pada tahun 2011 dilakukan pertemuan di Kantor CamatSukamaju, namun hasilnya nihil dan kembali pada tahun 2017 dilakukanpembicaraan ulang di Kantor Camat Sukamaju, hasilnya sebagaimanaRekomendasi, Berita Acara Pertemuan dan Notulensi

mengajukanDuplik tertanggal 24 September 2013 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalamberita acara perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmenyerahkan alatalat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnyadan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :1 Bukti P1 : Surat Panggilan Kepolisian Republik Indonesia SektorJagakarsa Jakarta Selatan Dalam Rangka Mediasi antara Ibu Sri Suharti (pelapor)dan ibu siti Mukmini (terlapor).2 Bukti P2 : Notulensi

Dayang Kartini;(ii) Terbanding awalnyatidak mengetahui danbukan merupakanpihak dalam SuratPernyataan tersebut:(iii) Lebih lanjut, walaupunTerbanding bukanmerupakan pihak yangmembuat pernyataan,Terbanding telahdiberitahukan, telahmenerima, danmenyetujui isi darisurat pernyataantersebut(sebagaimana dapatdilihat juga dalam notulensi Rapat Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT SMR Pemegang Saham(Bukti T.7), dan AktaPernyataanKeputusan Rapat PTLembuSwanaPerkasa, Nomor 13,tanggal 23

Dalamakta otentik tersebut, terdapat notulensi rapat pemegang sahamTerbanding yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pembanding, yangpada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding sendiri telahmengakui adanya hibah saham kepada Hj. Dayang Kartini;25. Bahwa Majelis Hakim PN Tenggarong telah menghubungkanbukti T.7 dengan buktibukti lain yang telah disampaikan oleh parapihak, termasuk bukti T.2, T.3, serta T.4 (yang juga diajukan olehPembanding sebagai Bukti P.2, P.3, dan P.4).

Dayang Kartini;(i) Terbanding awalnya tidak mengetahui dan bukanmerupakan pihak dalam Surat Pernyataan tersebut;(ii)Lebin lanjut, walaupun Terbanding bukan merupakanpihak yang membuat pernyataan, Terbanding telahdiberitahukan, telah menerima, dan menyetujui isi darisurat pernyataan tersebut (sebagaimana nyatanyatadapat dilinat dalam notulensi Rapat Pemegang Saham(Bukti T.7), dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTLembu Swana Perkasa, Nomor :13, tanggal 23 Februari2012 (Bukti T.8), yang masingmasing

Nomor : 821/2821/DINSOS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tugas Pembantuan (PKAT-TP) Tahun 2019 (LEGALISIR);

Pelaksanaan Pekerjaan (LEGALISIR);

Adat Terpencil Kegiatan : Rapat Teknis Tugas Pembantuan (TP) Tanggal 21 Juni 2019 (LEGALISIR)

dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/ataurehabilitasr;(2) Bahwa PENGGUGAT, masingmasing sebagai pribadi selakuKetua Umum Terpilin dan Sekretaris Jenderal Terpilin PerkumpulanOrganisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putihterpilin Periode 20192024 berdasarkan Keputusan Musyawarah MajelisTinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP07/MUS/MTDPLMP/X1/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019serta Berita Acara Notulensi

Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;(7) Bahwa atas terbitnya OBYEK SENGKETA telah menimbulkankerugian atas kepentingan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telahdiangkat dan dipilih sebagai Ketua Umum Terpilin dan Sekretaris JenderalTerpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode20192024 berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi DewanPendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP07/MUS/MTDPLMP/XI/2019,yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta BeritaAcara Notulensi

Bahwa setelan pelaksanaan Musyawarah Majelis TinggiDewan Pendiri Laskar Merah Putih pada tanggal 3 November 2019 di HotelGran Senyiur Balikpapan, terdapat pergantian Sekretaris JenderalOrganisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 20192024 berdasarkanBerita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan TimFormatur tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokonya pada poin 5 di kutip:5)Memutuskan untuk dilakukan pergantian Sekretaris Jenderaldari sdr. Anderson Derek Riwoe kepada sar.

P12 : Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis TinggiDewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020 (Fotokopisesuai dengan print scan);13. P13 : Berita Acara Notulensi Pertemuan MajelisTinggi Dewan Peniri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020(Fotokopi sesuai dengan asli);14. P14: Akta Pernyataan Keputusan Majelis TinggiDewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar MerahPutin Nomor : 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H.

Bahwa Penggugat, Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal TerpilihPerkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar LaskarMerah Putin terpilin Periode 20192024 berdasarkan KeputusanMusyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor:KEP07/MUS/MTDPLMP/X1/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal3 November 2019 serta Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis TinggiDewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020, yang kemudiandituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan

Steasy Safe, Tbk,PERUM PPD, dan pemilik Metromini Patas, P23.Notulensi Rapat antara PT. Transportasi Jakarta dan PT. Trans Bataviatertanggal 22 September 2015,Agenda: Pembahasan Proposal perkara 610/2014 P24.Notulensi Rapat tertanggal 26 September 2016,Agenda: pembahasan tindak lanjut ex karyawan PT. Trans Batavia,Pihak yang menghadiri: PT. Trans Batavia, Pemegang saham PT Trans Batavia (PT. Mayasari Bakti, PerumPPD, PT.

November 2016, telah disesuaikan dengan aslinyadan telah diberi materai yang cukup selanjutnya disebut bukti T15 ;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 17 Oktober 2016, telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnyadisebut bukti T16 ;Fotocopy Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IVJambi Nomor : S.976/BPHP.IV2/2016 tanggal 10 November 2016, telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnyadisebut bukti T17;Notulensi

Gelar Perkara pada tanggal 29 September 2016, telah diberimaterai yang cukup selanjutnya disebut bukti T18;Notulensi Gelar Perkara pada tanggal 12 Oktober 2016, telah diberi materaiyang cukup selanjutnya disebut bukti T19;Fotocopy Laporan Kejadian Nomor: LK.01/BPPHLHKSW II/1/9/2016, tanggal28 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberimaterai yang cukup selanjutnya disebut bukti T20;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

dicermati, sejak terbitnya surat Tergugat kepada PenggugatNomor : 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 tersebut, yangkemudian diajukan keberatan oleh Penggugat dengan beberapa suratsebagaimana diuraikan diatas, maka pada tanggal 7 Juli 2017 Tergugatmengundang Penggugat dengan surat Nomor : 1201.Und/36/DBM.BU/2017untuk dilakukan rapat bersama terkait dengan penjualan aset dan kewajibanyang akan diselesaikan Penggugat (Vide Bukti P22) dan hasil rapattanggal 17 dan 18 Juli 2017 tercatat dalam notulensi

Koba Tin) melaksanakan semuakewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikanpada saat Kontrak Karya berakhir) menjadi terkendala.Disamping itu surat Tergugat Nomor : 189/93/ DBM.BU/2017 tanggal 01Februari 2017 ternyata telah dianulir sendiri dengan mengundang Penggugatuntuk rapat bersama pada tanggal 17 dan 18 Juli 2017 sebagaimana hasilnyatercatat dalam notulensi rapat tersebut diatas.Oleh karena itu, sudah sepatutnya surat Tergugat kepada Penggugat Nomor :189/93/DBM.BU/2017

pleno 06 september2020, yang mana pembahasannya bukan hanya membahas terkait suratperingatan, namun juga membahas terkait permasalahan internal partaiseperti permasalahan, penggalangan, tentang pengurus yang belummendapatkan SK di PAC tingakat kecamatan yang rantingnya belumlengkap; Bahwa tidak ada pembahasan mengenai tuduhan kepadapartai atau fitnah terkait dengan korupsi BANPOL ( bantuan politik) Bahwa rapat pleno dimulai pada pukul 14.00 WIB sertasaudara saksi mengatakan tidak ada terkait adanya notulensi

Kantor DPC PKB KabupatenProbolinggo, bukti tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan oleh ParaTergugat yaitu mulai dari bukti yang bertanda T19 berupa surat yang sesuaidengan asli, surat tanggal 3 September 2020, perihal undangan rapat yangditujukan kepada Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk menghadiri rapat DPCPKB Kabupaten Probolinggo pada tanggal 6 September 2020, selanjutnya buktiyang bertanda T20 bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan asiliberupa Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi

Rapat Pleno tanggal 6September 2020, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Usman Muhtadidan Sulaiman yang pada pokoknya membenarkan hasil rapat tanggal 6 tersebutsebagaimana dalam notulensi rapat dan membenarkan fotofoto tersebutdokumentasi pada saat rapat, sehingga bukti tersebut telan membuktikanbahwa benar Penggugat hadir pada saat rapat tersebut selanjutnya memberikanjawaban atau klarifikasi atas surat peringatan yang telah dikeluarkan olen DPCPKB Kabupaten Probolinggo, namun belum menyelesaikan

Bahwa berdasarkan Notulensi rapat tanggal 21 Maret 2017disebutkan bahwa apabila Tergugat terlambat atau terjadi kKemunduranloading maka Tergugat akan dikenakan pinalty atau denda Rp. 3.500/Tonperhari sejak tanggal deadline 20 April 2017;22.

Hakim, dalam notulensi putusan, jelasjelas mencantumkan kesaksian mengenai eksploitasi bukan hanyadari 1 (satu) orang saksi, tetapi dari saksisaksi lainnya, danketerangan saksisaksi lain dan keterangan ahli di bawah sumpahpersidangan itu. tidak dipertimbangkan, dengan alasan apadikesampingkan, sehingga tidak ada alasan yuridis yang sah untukmengesampingkan keterangan saksisaksi dan ahli TPPO tersebut.Hakimhanya mendasarkan dari keterangan saksisaksi a de chargeyang masih bekerja untuk Terdakwa dan

Pembuktian unsur pemanfaatan tenaga dan kemampuankorban, melalui jam kerja yang melebihi waktu kerja serta tidakdibayarnya kedua korbanberdasarkan 5 Orang saksi a chargedan 4 (empat) orang saksi a de charge serta 2 (dua) orang ahliketenagakerjaan, serta 1 (satu) keterangan Terdakwa ditambahdengan petunjuk berupa barang bukti yang disita secara sah dipersidangan nota taking order dan calling charge yang dibuatoleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan dengan persesuaiansaksisaksi;yang semuanya tercatat dalam notulensi

Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015Terdakwa, saksi HENY HANDAYANI ALIAS FEBRI di persidangantidak menyatakan diexploitasi secara sexual;Padahal Notulensi sidang mencatat saksi HENI dan SISKAbersaksi mengalami pelecehan seksual yang sama dengan NURIdan tidak mendapat pertolongan dari Terdakwa;Pada halaman 73 putusan: Menimbang, bahwa dalam perkara inidari keterangan saksi NURI SHERLINA dan saksi HENY yangsamasama melarikan diri dari Caf Mekar, menyebutkan selamakedua saksi ini berada di Caf Mekar dan ikut menemani

Andalas Merapi Timber;2) Notulensi rapat yang diajukan oleh Firman Jaya Lesmana kepadaNotaris Setiawan, SH yang menjadi dasar pembuatan Akta No.04tanggal 9 Agustus 2011 tersebut telah banyak dirobah dan banyaktidak sesuai dengan keputusan sebenarnya dari RUPSLB PT. AMTtanggal 11 Juli 2011, dalam hal ini Direksi PT. AMT telah menyuratiNotaris Setiawan, SH mengenai hal ini dengan surat 0. 025/DIR/IN/12.2011 tanggal 9 Desember 2011;.

Notulensi RULBPS PT Andalas Merapi Timber,selasa 12 Mai 2015 (fotokopi sesuai asli);20. Notulensi Rapat Dewan Komisaris PT. AndalasMerapi Timber, Kamis 27 Februari 2014 (fotokopisesuai asli);3. Bukti P3 : Akta Pendirian PT. Pembangunan Sumbar No. 70(fotokopi dari fotokopi);4. Bukti P4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor AHU07459.50.10.2014 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Bina Sejahtera(fotokopi sesuai asli, Catatan Lampiran asli, Lampiranfotokopi);5.

Bahwa perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang mengklaimdan mengakui tanah Simpukng/Lermbo Sepotn sebagai warisan daribapaknya JANUS GIMAN (Alm) sudah dimediasikan oleh pihak pemerintahHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/PDT/2020/PT SMRKampung Benggeris, Pemerintah kecamatan Muara Lawa dan DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Baratdengan hasil berita acara pertemuan tanggal 19 Februari 2020, pertemuantanggal 27 Februari 2020 dan terakhir notulensi rapat tanggal 03 Maret

No. 0459/Pdt.G/2015/PA.Wt.antar keluarga Pemohon dengankeluarga Termohon dihadiri 6 orangdari keluarga yaitu 3 orang dariPemohon dan 3 orang. dariTermohon;* (Diperkuat ada bukti notulensi rapat keluarga dan telah ditandatanganikakak kandung Pemohon selaku Notulen serta bukti notulensi itu sudahdiakui Pemohon di depan Hakim (bukti 1) dan berdasarkan keterangansaksi dari keluarga Termohon bahwa memang benar ketika tinggal diSukoponco atau tempat mertua tidak terjadi perselisihan);1) Termohon tidak

Semua tuduhan Pemohon tidak benar.Bukti Jumat tanggal 2 Februari 2001: Notulensi pertemuan keluarga (ada buktitertulis):a.

Foto copy Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham CV. JASA PERKASASARANA, tanggal 02 Februari 2016, diberi tanda bukti T9.10. Foto copy Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Ke II CV. JASA PERKASASARANA, tanggal 19 Februari 2016, diberi tanda bukti T10.11.

T4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Siti Irnawatikepada Kepala Desa Malangsari tanggal 15 April 2020;5: T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi DesaMalangsari Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk pada tanggal17 April 2020 di Kantor Desa perihal Pembahasan Laporanlbu Kasi Pemerintahan;6. T6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi DesaMalangsari Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk tanggal 17April 2020 di Kantor Desa perihal Laporan Warga Santren;7.

Sunarsih Jabatan Kepala Dusun SantrenKecamatan Tanjunganom;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara TentangTeguran Secara Lisan Kepada Saudara Sunarsih DalamJabatan Kepala Dusun Santren tanggal 21 Juni 2020 danlampirannya;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala DesaMalangsari Nomor : 141/061/411.519.05/2020 tanggal 03Agustus 2020 perihal Teguran tertulis Saudara SunarsihJabatan Kepala Dusun Santren;Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi DesaMalangsari, Kec. Tanjunganom, Kab.

Bahwa berdasarkan Notulensi rapat tanggal 21 Maret 2017disebutkan bahwa apabila Tergugat terlambat atau terjadi kKemunduranloading maka Tergugat akan dikenakan pinalty atau denda Rp. 3.500/Tonperhari sejak tanggal deadline 20 April 2017;22.

dan TermohonPeninjauan Kembali V pada tanggal 2 April 2018:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 17 Januari 2018 dan kontra memori Peninjauan Kembalitanggal 2 April 2018, dinubungkan dengan putusan Judex Juris, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut: Bahwa bukti baru (novum) berupa hasil notulensi

No.52/Pdt.G/2016/PN.Sptmenyelesaikan suatu sengketa / permasalahan didasarkan kepada mencari katasepakat diantara para pihak yang bersengketa, sehingga dengan demikian, menuruthemat Majelis, adanya daftar hadir saja tidaklan secara inhern / otomatismembuktikan hasil notulensi aquo diterima oleh para pihak yang bersengketa,selama belum adanya hasil kesepakatan perdamaian diantara para pihak yangbersengketa yang dituangkan dalam suatu bentuk surat / akta perdamaian yangberisi klausulklausul perdamaian

yang telah disepakati dan ditandatangani olehpara pihak yang bersengketa dan juga ditandatangani oleh para saksi yang hadirpada saat itu serta diketahui oleh fasilitator;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makaterhadap bukti P6 Berita Acara Kesepakatan yang isinya setelah mencermati buktiaquo ternyata benar belum ada kesepakatan atau bukan berbentuk suatu suratperdamaian, maka Majelis menilai hasil notulensi aquo yang dituangkan dalamBerita Acara Kesepakatan belum

KAMARI12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000sampai 07 Januari 2006 (Buku asli) ; Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (Dokumenasli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ; Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (Buku asli) ;Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (Dokumen asli) ; Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (Dokumen asli di BRI) ; Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488

KAMARI (asli) ;12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000sampai 07 Januari 2006 (buku asli) ;Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (dokumen asli)mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (buku ashi) ; Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asli) ; Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI) ;Surat Perjanjian Kredit Nomor

KAMARI6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000sampai 07 Januari 2006 (buku asli) ;7. Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (dokumenasli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ; 8. Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (buku asli) ;9.