;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

tahun 1945 di Negara Indonesia adalahsalah karena tidak sesuai dengan Syariat Islam dan hukum yang dibuatadalah hukum buatan manusia bukan hukum yang dibuat oleh Allah, danjuga ada halhal yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, sehingga menurutTERDAKWA Negara Indonesia sudah menempatkan hukum ALLAH SWTdi bawah UndangUndang dan Pancasila itu sendiri; Bahwa kelompok ISIS merupakan Organisasi Terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 Tahun 2011, Resolusi

Bahwa kelompok ISIS merupakan Organisasi Terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 Tahun 2018 tentangOrganisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahdiperbaharul No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018,Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik

Resolusi tersebutmengatur mengenai pembebasan pungutan atas bahanbakar dan pelumas yang digunakan dalam pesawat darinegara anggota yang melintasi yurisdiksi negara anggotalainnya.Halaman 30 dari 51 halaman.

grossreceipts of operators and taxes levied directly onpassengers or shippers;Kalimat tersebut di huruf d dan e di atas menunjukkanbahwa The Chicago Convention on Internasional CivilAviation of 1944 tidak berusaha untuk mengatur masalahperpajakan di masingmasing negara anggota, namundemikian dalam article 24 (a) merekomendasikanpemberian fasilitas pembebasan biaya dan pemeriksaankepabeanan atas bahan bakar, pelumas dalam pesawatyang melakukan penerbangan melintasi wilayah antarnegara anggota dan Resolusi

Dewan ICAO yang termuatdalam Document 8632 hanya merekomendasikanpengurangan pajak atas penjualan atau penggunaantransportasi udara internasional termasuk pajak ataspendapatan kotor yang diterima maskapai penerbangan(airlines) dan pajak yang langsung dikenakan kepadapenumpang atau pengirim barang (forwarder) hal initerkait dengan jasa transportasi udara internasional,bukan jasa kebandarudaraan dan dapat dilihat secarajelas bahwa Resolusi Dewan ICAO tersebutmenyerahkan kepada masingmasing negara

Poto copy udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohondan dapat menggunakan drone;e. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;f. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagipemohon IPK;g. Surat pernyataan bebas komplik;Setelah Izin Pemanfaatan Kayu disetujul, untuk pemohon masih dikenakankewajiban terhadap Negara berupa : Pembayaran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH);a. Pembayaran Dana Reboisasi (DR);b.

Poto copy udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yangdimohon dan dapat menggunakan drone;e. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;f. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagipemohon IPK;g. Surat pernyataan bebas komplik;Setelah Izin Pemanfaatan Kayu disetujui, untuk pemohon masih dikenakankewajiban terhadap Negara berupa : Pembayaran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH);a. Pembayaran Dana Reboisasi (DR);b.

Poto copy udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dandapat menggunakan drone;e. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;f. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohonIPK;g. Surat pernyataan bebas komplik;Setelah Izin Pemanfaatan Kayu disetujui, untuk pemohon masih dikenakankewajiban terhadap Negara berupa : Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH);a. Pembayaran Dana Reboisasi (DR);b.

Resolusi tersebutmengatur mengenai pembebasan pungutan atas bahan bakardan pelumas yang digunakan dalam pesawat dari negaraanggota yang melintasi yurisdiksi negara anggota lainnya;Bahwa dalam angka 2 huruf a, Council Resolution On TaxationOf Internasional Air Transport disebutkan With respect to thetaxation of income of internasional air transport enterprises andtaxation of aircraft and other moveable property, eachContracting State shall, to the fullest possible extent, grantreciprocally, kemudian

gross receipts of operatorsand taxes levied directly on passengers or shippers;Kalimat tersebut di huruf d dan e di atas menunjukkan bahwaThe Chicago Convention on Internasional Civil Aviation of 1944tidak berusaha untuk mengatur masalah perpajakan di masingmasing negara anggota, namun demikian dalam article 24 (a)merekomendasikan pemberian fasilitas pembebasan biaya danpemeriksaan kepabeanan atas bahan bakar, pelumas dalampesawat yang melakukan penerbangan melintasi wilayah antarnegara anggota dan Resolusi

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Document 8632 hanya merekomendasikan pengurangan pajakatas penjualan atau penggunaan transportasi udarainternasional termasuk pajak atas pendapatan kotor yangditerima maskapai penerbangan (airlines) dan pajak yanglangsung dikenakan kepada penumpang atau pengirim barang(forwarder) hal ini terkait dengan jasa transportasi udarainternasional, bukan Jasa Kebandarudaraan dan dapat dilihatsecara jelas bahwa Resolusi Dewan ICAO tersebutmenyerahkan kepada masingmasing negara

Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambildalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 17 Maret 2004 (Bukti:Lampiran 15);c. bahwa korespondensi antara Pemohon Banding dan Bank Indonesia mengenai penerbitanpinjaman subordinasi dilakukan di tahun yang berbeda bahkan jauh setelah korespondensimengenai akuisisi Adira;bahwa korespondensi Pemohon Banding kepada Bank Indonesia mengenai penggolonganpinjaman subordinasi sebagai komponen Modal

Rapat tersebut dilakukan secara terpisah ditahun yang berbeda pula;bahwa Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Pemohon Banding mengenai penerbitanpinjaman subordinasi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2004 dan 17 Maret 2004 sesuaidengan Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam RapatDireksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 16 Maret 2004 (Bukti: Lampiran 14) danKeputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambildalam Rapat Dewan

Keuangan Publikasi Pemohon Banding per 30 Juni 2003;P27 Surat Bank Indonesia Nomor : 6/6/DPwB2/PwB25 tanggal 23 Januari 2004;P28 Ringkasan Pendapat Bunga dari Penyaluran Kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.Tahun 20042008;P29 Surat Edaran Penawaran tanggal 24 Maret 2004 (terjemahan);P30 Laporan Keuangan Publikasi Pemohon Banding per 31 Maret 2004;P31 Laporan Keuangan Publikasi Pemohon Banding per 30 Juni 2004;P32 Keputusan Sirkuler Direksi tanggal 16 Maret 2004;P33 Keputusan Sirkuler Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanHalaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 150/Padt.P/2018/PN Bin.mengenai anak, yang dilakukan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

kepastian hukum bagi anakanaknya di masa depanagar setiap hakhak dari anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakimberpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi

Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahunterakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasilpenafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi dibidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopyserta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;.

Sumber: Citra Landsat 8 OLI+ Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M) Liputantanggal 3 Agustus 2015 (asli dan ditandatangani);Berdasarkan berkas yang disampaikan oleh Pemohon dapat terlihatbahwa Pemohon' pada faktanya mengajukan berkas untukpembentukan Tim Terpadu yang merupakan salah satu syarat teknissebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk.Setjen/KUM. 1/6/2016;Permohonan Pembentukan Tim Terpadu dengan Permohonanpelepasan

Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua)tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas)meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yangmempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelitdalam bentuk digital dan hardcopy serta pernyataanbahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;(4) Tim....dst;(5) Instansi....dst;(6) Berdasarkan....dst;(7) Dalam....dst. hal terdapat rekomendasi Tim Terpadu;(8) Biaya....dst;7.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

(Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989:1011).Resolusi PBB yangtertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for theAdministration of Juvenile Justice (beijing rules) menetapkan batasan anak adalah33seseorang yang berusia 7 18 tahun, sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanyamenentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusiadibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiri berdasarkan UndangUndang Nomor: 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan

antara suami istri dalam memenuhi hak dankewajibannya, begitu pula seyogyanya mengetahuil peran serta masingmasing agar terhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yangakan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yangberlangsung secara teruS menerus.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat tanpa ada resolusi

Untuk memenuhi resolusi Balaitanggal 2 Mei 1983 Nomor: HT.05.BE.05.1080 Tahun 1983;4. Bahwa tanah lokasi/objek sengketa tersebut, diantaranya seluaskurang lebih 5.095 M?

., suatu Perusahaan yang didirikanmenurut Hukum Singapore, berkantor di 391B Orchard Road,#1208 Ngee Ann City Tower B, Singapore 238874, dalam hal inidiwakili oleh FREDERICH HUBAULT, dalam kedudukannya selakuFinance Director LVMH F&C SEA, berdasarkan Resolusi DewanDireksi, tertanggal 1 November 2013 ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. TIMUR SUKIRNO, S.H., LL.M. ; 2. HENDRONOTO SOESABDO, S.H., LL.M. ; 3. ANDI YUSUF KADIR, S.H., LL.M. ; 4. M. KENNY RIZKI DAENG MACALLO, S.H. ; 5.

Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasionaltentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yangdisetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi MajelisUmum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan