Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihakketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yangberkepentingan;d.

Didalam APHTdisebutkan syaratsyarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlahpinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan halhal yang diperjanjikan (ps.11(2) UUHT) oleh kreditor dan debitort, termasuk janji Roya Partial (ps.2 (2) UUHT)dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (ps.20 UUHT);Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa perjanjian tambahan yangdimaksud adalah kewenangan dari PPAT, maka SANGATLAH TIDAK TEPAT alasan Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah

Dalam perjanjian yang dijamin dengan agunan barang tertentu, padabarang itu melekat sifat spesialitas yang memberi hak kepada kreditor.

3 UndangundangNomor 31 tahun 1999 ;Halaman 87 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLMenimbang, bahwa hal ini karena Tindak Pidana Korupsi adalahmerupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan ( asas specialitas )baik dari subyeknya maupun dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehinggaTerdakwa dalam Tindak pidana Korupsi harus diadili dengan dakwaan yang tepat,Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Pengadilan TingkatBanding ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas

Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur didalampasalpasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatanmenyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawanhukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsungdikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua

Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya juga menegaskanberlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di mana Pasal inimengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikankeuangan negara yang diatur oleh undangundang lain dapat diterapbkan UUKorupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undangundang tersebut adalah tindak pidana korupsi.

., tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan padahalaman 342 angka 2, jelas disebutkan bahwa terbatas pada barangagunan, dalam penanjian kredit yang dijamin dengan agunan barangtertentu, pada barang itu melekat sifat spesialitas yang member!

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 592/Pid.Sus/2016/PN Smg, unsur melawan hukum dalam Pasal 112ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatluas cakupannya dan dapat menjerat berulangulang pada seseorang atassatu peristiwa karena perbuatan yang dilakukannya memenuhi rumusan yangdiatur di pasal tersebut, dimana pasal tersebut mengatur secara alternatif danberkaitan;Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Narkotika adalah tindakpidana mempunyai kekhususan (asas spesialitas

Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Dengan demikian, tugas dan kewenangan merupakanistian yang berbeda, dalam perkara ini Terdakwa selaku panitiaberdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 59005/170/HKKS/2007tanggal 23 Maret 2007 dimana berdasarkan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikankepada subyek hukum dengan tujuan tertentu, artinya apakah Walikotamemberikan tugas pada panitia pengadaan tanah dengan tujuan melakukanpembebasan tanah telah sesuai dengan tujuan dari tugas yang

tersebut harus pula dipandang sah secara hukum,sehingga petitum gugatan Penggugat poin 5 yang meminta agardinyatakan segala sesuatu perbuatan hukum maupun surat yanglahir dari akte perjanjian pinjaman hak tanggungan/pinjaman dariperbuatan melawan hukum Tergugat dan Tergugat Il maupunpihak lain adalah batal demi hukum, haruslah ditolak untukseluruhnya, lagipula petitum poin 5 gugatan Penggugat tersebuttidak didukung oleh posita;29.Bahwa dengan diterbitkannya hak tanggungan maka telahmemenuhi Asas Spesialitas

Sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Penjelasan UU HT Bagian Umum angka (7);Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera diterapkan undangundangmengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciriciri:a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadapemegangrya;Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PTb. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyekltu berada;Cc. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat

Sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Penjelasan UU HT Bagian Umum angka (7);Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera diterapkan undangundangmengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciriciri:a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadapemegangrya;Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PTb. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyekltu berada;Cc. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujuddan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani haktanggungan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusiasebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukanyang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;wonennn= Menimbang, bahwa didalam Jaminan Fidusia terdapat beberapa asaspokok yaitu sebagai berikut :1.Asas Spesialitas

Asas Spesialitas atau Fixed Loan yang ditegaskan didalam Pasal 1 dan 2UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, artinya Objek JaminanFidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain, haruspasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan ataudiperhitungkan jumlahnya (verrekiningbaar).2.

No. 193 PK/Pid.Sus/2013KS/2007 tanggal 23 Maret 2007 di mana berdasarkan asas spesialitas(specialiteits beginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu, artinya apakahWalikota memberikan tugas pada panitia pengadaan tanah dengan tujuanmelakukan pembebasan tanah telah sesuai dengan tujuan dan tugas yang diberikan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikotatentang pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah, ataukah panitia telahmenyimpang

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketigadan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yang berkepentingan;d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.2. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 20 ayat (2) UUHT,eksekusi atas benda jaminan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :a. Parate eksekusi (jo. pasal 6 UUHT);b. Titel eksekutorial (jo. pasal 14 ayat (2) UUHT);c.

Perbuatan Terdakwa tersebutbukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yangbersifat umum yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ini),melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan khususyang dimaksud dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999;Bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususan dalampenerapan dakwaan perkara

korupsi sebagai berikut:1.Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diaturdi dalam pasalpasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatanmenyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatanmelawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapiPUT.

Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya jugamenegaskan berlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di manaPasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yangmerugikan keuangan negara yang diatur oleh undangundang lain dapatditerapbkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwapelanggaran undangundang tersebut adalah tindak pidana korupsi.Sebagai contohtindak pidana Perpajakan atau Perbankan, meskipun memenuhi unsurunsur Pasal 2, pada umumnya tidak diterapbkan

b UU No 17 Thn 2003, ttg Keuangan Negara, PenyesuaianAPBD dgn perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRDdengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atasAPBD tahun anggaran yg bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkanharus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja.UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nol Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara di bagian penjelasan tentang asas spesialitas

Sedangkan pada waktu iamenanda tangani DIKDA, ia sebagai pejabat Administrator ;101Bahwa di dalam pengelolaan anggaran ada yang disebut dengan prinsip Spesialitas,artinya alokasi anggaran itu bersifat Spesifik yang tujuannya supaya bisa diawasi. Jadikalau anggarannya untuk A, jangan digunakan untuk B. Prinsip Spesialitas tersebutdapat dilihat dari fungsinya.

Sepertimisalnya bencana alam ;Prinsip penyelesaian kerugian negara adalah pemulihan (pengembalian) asset negara,namun kalau ada unsur perbuatan melawan hukumnya, tetap ada tuntutan pidananya ;Bahwa di dalam pengelolaan anggaran ada yang disebut dengan prinsip Spesialitas,yang artinya kalau anggarannya untuk fungsi A, maka untuk A, jangan digunakanuntuk B.

Namun yang menjadi masalah disini bagaimana apabila organisasinya tidakmemungkinkan ditempat pada satu tempat karena ada dua organisasi yang berbeda.Dalam hal ini maka asas spesialitas dapat disimpangi ;4, Prof. Dr. MUHAMMAD ILHAM.

Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialitas(specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itudiberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu.2 Menyimpang daritujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir, het gebruiken van een bevoegdheidvoor een ander doel).

Dengan demikian,penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangandengan asas spesialitas".! Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakantransportasi dengan menggunakan sistem kereta api, kemudian dalampelaksanaannya menggunakan transportasi dengan sistem bus,'! ataukewenangan untuk memutasikan pegawai A tetapi dalam pelaksanaannyamemberhentikan pegawai yang bersangkutan.

Contoh lain, Walikota diberiwewenang untuk mengatur dan melaksanakan pembebasan (bervrijding)tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayahnya, namundalam pelaksanaannya dilakukan dengan pencabutan (onteigening) hak atastanah ;Asas spesialitas dapat diketahui dengan membacaperaturanperundangundangan yang menjadi dasar dari kewenangan yangdilaksanakan ;Dalam perkara a quo para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa,dituntut telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan melanggarBuku

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilaiada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas);Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangandengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Telah dijamin dan dilindungi atas teroenuhinya asas spesialitas (videPasal 11UU HakTanggungan) dan publisitas (videPasal 13UU HakTanggungan) sehingga mengikat dan memberikan kepastian hukumkepada TERGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan; dand. Telah dijamin dan dilindung dengan diberikan kepastian hukum yangtegas untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan denganmudah dan pasti pelaksanaannya (videPasal 6 Jo. Pasal 20 UU HakTanggungan);a.