• Fotocopy PPL (Lingkungan) Nomor : 660/SPPL.216DLH/2018 tanggal 22Nopember 2018 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P10;11.Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (Amdalalin) Nomor : 551.11240LALIN tanggal 14 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P11;12.Fotocopy Pengesahan Site Plan Nomor : 648.1/51/DPRKP/2019 tanggal 31Januari 2019 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P12;13.

• SPPL Atau AMDAL dari pihakBapedalda;3.

• hidupPersetujuan prinsip pemda mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dansaranaJaminan kecukupan danaPeryaratan Teknis :Studi kelayakan pendahuluanJenis,jumlah dan kapasitas sarana pengangkutanRencana Produk, standar dan mutu produk yang di angkutSTNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nama badan usaha atau denganperjanjian sewaBuku KIR / Buku uji berkalaSurat keterangan kalibrasi alat ukur / uji tela ( Balai Metrologi Daerah )Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup(SPPL

• Mega Buana Perdana;q. 2(dua) lembar Surat Penunjukkan Pekerjaan Langsung (SPPL) No.008/SPPL/KPP/MBP-TAP/KSI/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;r. 2(dua) lembar Surat dari Kantor Hukum SUTARA & PARTNER Nomor: 016/Som/STR/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Somasi I;s. 2(dua) lembar Surat dari Kantor Hukum SUTARA & PARTNER Nomor: 018/Som/STR/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Somasi II dan Terakhir;t. 8(delapan) lembar Surat dari Kantor Hukum M.

• : Bar, karaoke & diskotik, berlaku sampai : 14 Desember2017 s/d. 14 Desember 2018 (aslinya ditunjukkan di persidangan),Foto copy Tanda Daftar Perusahaan tertanggal 14 Desember 2017Nomor : 20.25.5.56.00528, belaku s/d. tanggal 14 Desember 2022,nama perusahaan Fortune, nama pengurus/penanggung jawab YantoYauri, alamat perusahaan : Kawasan THM Pantai Labombo KotaPalopo, kegiatan usaha pokok : Bar, karaoke & diskotik (aslinyaditunjukkan di persidangan),Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumer/SPPL

  , jenisDokumen Lingkungan UKLUPL/SPPL Sementara, jenis usaha/kegiatandan merek usaha : Bar, Karaoke & Diskotik Fortune, namapenanggung jawab usaha/kegiatan Yanto Yauri, lokasi usaha/kegiatanKawasan THM Labombo Kota Palopo Kelurahan Salekoe KecamatanWara Timur, nomor bukti penerimaan 660/876/DLH/X1V2017 tanggal 13Desember 2017 (aslinya ditunjukkan di persidangan),Foto copy Surat lin Tempat Usaha (SITU) tertanggal 14 Desember 2017Nomor 1725/SITU/04.05/DPMPTSP/XV2017 atas nama perusahaanFortune, nama

• Pembanding I(Bastari) sejak tahun 1991 dulunya pencari ikan, lalu membuka lahan denganmenanam padi, mangga, kepuk dan kelapa ;Menimbang, bahwa yang saksi ketahui lahan milik para Penggugat tidakada ganti rugi dari Tergugat / Terbanding (PT BKI) bahwa dalam persoalanplasma saksi ikut rapat di katakan semua warga Desa Karang Agung walaupuntidak menyerahkan lahan mendapat plasma yang luasnya 1 KK 2 (dua) hektar, PTBKI (Tergugat / Terbanding) masuk ke Desa saksi tahun 2005 ada surat perjanjianberupa SPPL

  yangmerupakan hak Tergugat ;2 Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;36Menimbang, bahwa pihak PT BKI pernah datang kepada saksi Salahudinmenunjukkan izin prinsif berjumlah 44 hektar dan izin lokasi PT BanyuKahuripan Indonesia untuk membuat jalan dengan ketentujan 20.000 hektar untuklahan inti dan untuk lahan 24 hektar untuk plasma, lalu PT BKI tersebutmembentuk lahan plasma sawit dengan sosialisasi melalui koperasi pada tahun2007 PT BKI menyuruh masyarakat membuat surat penyerahan tanah (SPPL

• seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa :
1. Kwitansi penyerahan uang sjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah dari Terdakwa kepada Dedi Suriansyah;
2. Surat pelepasan unit Suzuki Carry Futura ST 150 PU Nomor Polisi BK 9423 CG warna Hitam yang dikeluarkan oleh SMS Finace tanggal 17 Juni 2015;
3. Surat pernyataan pemenang Lelang Nomor 059/AMU-SPPL

• Perpaniangan Oleh Pengadilan Negeri Kesatu tanggal 08September 2016,Nomor : 302/N.2.22.7/Euh.2/09/2016/PNLbp,Sejak tanggal 08 September 2016 s/d 27 September 2016;Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 September2016, Nomor.1971/SPPl) Pen.Pid/2016/PN.LbpPB; Sejak tanggal20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;5.

• (sesuai dengan fhoto copyi);surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL). (sesuaiGeNgaN ASll); ~n nnn nnn nnn nnn nnnsurat keberatan Penggugat nomor 07/X/2019,tertanggal 29 Oktober 2019. (sesuai dengan fhotosurat pemberitahuan retribusi perijinan Nomor2451/IMBSP/DPMPTSP/2019 tanggal 27 Agustus2019 dari DPMPTSP Kota Palembang. (sesuaidengan foto Copy); =

• Bahwa ada beberapa lembar Surat PermintaanBahwaPelaksanaan Logistik (SPPL) Polda Sulsel, yangtidak diregister pada Sekretariat Polda Sulsel,sehingga diduga surat surat aquo palsu dan didugapula tanda tangan Kepala Biro Logistik (Karalog)Polda Sulsel, waktu itu) dijabat oleh Kombes Pol.Drs. Indra Farman dipalsukan pula ;fakta di persidangan adalah PemohonHal. 73 dari 53 hal. Put. No. 2785K/PID.SUS/2010Kasasi/Terdakwa menerangkan bahwa tanda tanganKombespol Drs.

  ;Bahwa fakta di persidangan mengungkapkan bahwa PemohonKasasi/ Terdakwa dengan membawa SPPL Polda Sulsel keDivre Bulog Sulsel, menerima beras Polda Sulselsebanyak 262.442 kg beras, tetapi tidak ada bukti satusuratpun dan tidak ada satupun saksi yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa = menjual beras kepasaran, selain pengakuan Pemohon' Kasasi/Terdakwatelah menjual beras a quo atas perintah Karolog, PoldaSulsel, waktu itu) Kombespol Drs.

  No. 2785K/PID.SUS/2010dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karenadakwaan Penuntut Umum telah menguraikan tentang waktuterjadinya tindak pidana dengan jelas' yaitu) pada bulanApril tahun 2001 sampai dengan Desember 2006 sehinggadakwaan Penuntut Umumtidak kabur ;Bahwa Surat Permintaan Pelaksanaan Logistik (SPPL)walaupun belum ada pemeriksaan laboratorium forensik, akantetapi tanda tangannya disangkal oleh Kombes Pol Dr.

• SURAT PERNYATAAN Kesanggupan Pengeloaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL), pada bulan mei 2018, yang setujui olehKepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Prabumulih;8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor503.16/050/DPMPTSP/2018, tanggal 08 Mei 2018;9. Berita Acara Peninjauan Lokasi Bangunan Kantor Administrasi PT.Maha Bagindo Prabu, tanggal 21 mei 2018, oleh Dinas LingkunganHidup Kota Prabumulih;10.

  Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) PT. BMP (sebanyak 1 lembar), diberi tanda (P.7);8. Foto copy Surat Arahan Pembuatan Dokumen Lingkungan, DinasLingkungan Hidup Kota Prabumulih kepada Pemohon (sebanyak 1 lembar),diberi tanda (P.8);9. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Bangunan Kantor AdministrasiPT. Bagindo Maha Prabu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih(sebanyak 2 lembar), diberi tanda (P.9);10.

• 1 (satu) lembar nota pembelian;

  3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit;

  1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor : 570/11/Pem-Kec-KLK/2016, dikeluarkan di Long Kali pada tanggal 14 Oktober 2016;

  1 (satu) lembar fotocopy legalisir perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 0609220024531;

  1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL

• (sebelas juta rupiah) ; e Penggandaan Peta Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ributuppiah) 5 n2n2n ane ann anna nen eee ec ccccee Jasa Pengurusan ijin dan dokumen SPPL Rp. 5.000.000,00 (lima jutauppiah) 5 2 2a aen ane annan nn n nee e ee cccecc ccce Facade Rp. 25.395.700,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilanpuluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ; 222Hal.12 dari 38 Putusan No.524/Pdt.G/2016/PN Sby.Jumlah dari rincian tersebut diatas, Rp. 56.120.700,00 (lima puluh enam jutaseratus dua puluh

• Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/UPUKL/SPPL).(Bukti P 7 );f. Foto Kopi bukti kepemilikan tanah atau surat kerelaan bagi yangmenggunakan tanah/bangunan milik pihak lain. (Bukti P 8) ;.

  RW.01Kelurahan Semplakdan telah mendapatPersetuan/tandatangan dari :Ketua:RT,RW,Lurah danCamat setempat.Bukti Tambahan dari Penggugat:Bukti Kepemilikan Tanah Vide P.8Dokumen AMDAI/UPUKL/SPPL Vide P. 76.2. Hilangnya penghasilan dan atau pendapatan yang seharusnyadiperoleh dalam usaha Resto & Family Karaoke Nada Lestari 2 diJalan Brigjen Saptaji Nomor 8 Semplak Bogor BaratKota Bogor;6.3.

• MITRA DAFANE yang memenangkan lelang dan ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Sungai10Sebadas (Abutment) TA. 2007 #4=,dengan nomor Kontrak620/01/SP/JKPA/BM/DPUTU/2007 tanggal 27 Juli 2007 dengan masa kerjaselama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender, yaitu sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Desember 2007;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkayang Nomor : 620/84/SPPL/ BM/DPUTU/2007 tanggal 2 Agustus 2007perihal Penetapan

  MITRA DAFANE yang memenangkan lelang dan ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Sungai Sebadas(Abutment) TA. 2007 dengan nomor Kontrak : 620/01/SP/JKPA/BM/DPUTU/2007tanggal 27 Juli 2007 dengan masa kerja selama 148 (seratus empat puluh delapan)hari kalender, yaitu sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Desember2007; Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor620/84/SPPL/BM/DPUTU/2007 tanggal 2 Agustus 2007, CV.

• SPPL Nomor: 497/1200601/0051/SPP.LS/2012 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi H. Syamsudin Fei;33. Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013 sampai dengan April 201334. 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 2770i / CN-010-00460017935.

  1592/SPK.KPA.APBD/X/2012 tanggal 12Juli 20121 (satu) bundelkwitansi /BuktipembayaranBantuan danaHibah daerahkepada ICMI seIndonesia ordaMubaberdasarkanNaskah HibahDaerah Nomor:900/2085/PPKD/2012tanggal 04Desember 2012dan Proposalkegiatan nomor:04/ICMI/SEKKD/X12012 tanggal 28November 2012.29 Surat pernyataantanggung jawabmutlak FaktaIntergritas dariKetua ICMI Kab.Muba30 SP2D Nomor:14532/1200601/0031/LS/2012 tanggal10 Desember 201231 SPM (Suratperintah membayar(SPM)497/1200601/0051/SPM/LS/201232 SPPL

  Muba29 SP2D Nomor: 14532/1200601/0031/LS/2012 tanggal 10Desember 201230 SPM (Surat perintah membayar (SPM) 497/1200601/005 1/SPM/LS/201231 SPPL Nomor: 497/1200601/0051/SPP.LS/2012 tahun 2012tanggal 10 Desember 2012Yang disita dari DPPKAD dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Muba melaluisaksi H.

  MubaSP2D Nomor: 14532/1200601/0031/LS/2012 tanggal 10Desember 2012SPM (Surat perintah membayar) No.97/1200601/0051/SPM/LS/201231 SPPL Nomor: 497/1200601/0051/SPP.LS/2012 tahun2012 tanggal 10 Desember 2012dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi H.Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 2770i /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh

• Bulungan;

• 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran nomor induk berusaha: 12840004011970001;
• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ditandatangani di Bulungan tanggal 14 Februari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Perubahan pada subyek pengguna lahan akibat dari lelang,jual beli, hibah, pewarisan, tukar menukar, putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap, peralinan hak sebagaikonsekuensi pengampunan pajak dan inbreng; dan(2) Perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan menerbitkan SKPL dan SPPL baru; Lebih lanjut pada Pasal 31 PERKA BP Batam telah ditegaskanbahwa:(1)Setiap perubahan subyek pengguna lahan wajib diberitahukanselambatlambatnya 3 hari kerja sejak dibuatnya akta peralihandan

  oleh BP Batam;(6)Dalam hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidakditerbitkan dalam jangka waktu 5 (Lima) hari kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (5), maka persetujuan peralihan hakdianggap telah diberikan;(7)IPH hanya dapat dilakukan atas lahan yang sudah memilikiSertipikat Hak Atas Tanah atau dokumen lahan dan tidak menjadiobyek evaluasi;(8)Lahan yang menjadi obyek evaluasi adalah lahan yang belumterbangun dan alokasinya telah berjalan selama atau lebih dari 5(lima) tahun atau sesuai SPPL

• li>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) lembar surat pernyataan pendirian perseroan perorangan;
• 1 (satu) rangkap perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar 23102300517450003 PT.HANY MANDIRI SUKSES
• 1 (satu) rangkap perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar dengan Nomor Induk berusaha 2310230051745 PT.HANY MANDIRI SUKSES
• 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

• tebang pilih atau tidak merusakstruktur hutannya dengan kondisi tanahnya;Bahwa pohon Gaharu itu jenis pohon hutan, untuk penanamannyasistim suntik, artinya pohon yang sudah ada tidak perlu ditebang kalausudah jadi, maka pohon induknya bisa ditebang;Bahwa pohon gaharu tidak bisa ditanam dalam lahan yang kosong dandengan kondisi lahan yang seperti itu sangat sulit;Bahwa di lokasi Ahli tidak ada melihat rumah pemukiman masyarakat,tetapi sungai ada;Bahwa menurut Ahli tidak boleh hanya mempergunakan ijin SPPL

  ;e Bahwa ijin apa yang telah diterobutkan berdasarkan kategorinya yaituSPPL;e Bahwa di lahan Terdakwa ada penebangan pohon pada saatpembukaan jalan;e Bahwa kategori SPPL (Surat Penyataan Kesanggupan PengelolaanLingkungan) kalau usaha yang diajukan pembukaan lahan secaraterbatas;e Bahwa lahan ada 6 Ha dan pembukaan jalan ada sejauh 800 meter;e Bahwa di lokasi yang ada sungai bias dilakukan pengelolaan, tetapiharus bisa dikendalikan;e Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu hutan lindung atau hutan alam;

  Douglas Hutabarat yang masingmasing telahmemberikan keterangan di bawah sumpah;Menimbang, bahwa Saksi Manimbun Sirait menerangkan, bahwaSaksi selaku PNS pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungunbahwa atas lahan Terdakwa seluas 6 Ha (enam hektar) telah dibuat SPPL(Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan), saksi tidakmengetahui apakah lokasi tersebut masuk hutan alam atau tidak, terhadaplahan tersebut telah dilakukan pembukaan jalan sepanjang 800 meterdengan lebar ratarata 6 meter

  Jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu (1) Rencana Usaha dan/atauKegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b.76berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal, karenasekiranya benar quon non lahan tersebut sudah enclave, (dikeluarkan darikawasan hutan), namun karena menurut Terdakwa bahwa lahan tersebut disebelah Timur adalah berbatasan langsung dengan Hutan Negara sepanjang75 meter, sehingga pengelolaannya tidak bisa berdasarkan SPPL