Nueke Nurhasanah selaku Direktur, dalam hal ini sebagaipemenang lelang dan dituangkan dalam Surat PerjanjianPengadaan Barang Nomor: 027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/ 2009tanggal 17 Juli 2009 dengan objekprestasi.....prestasi yaitu pengadaan bahan baku untuk bangunan Jaringanlrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).Bahwa dalam perjanjian pengadaan barang a quo yang tentudipahami secara materiil Substansiil tidak lain adalah merupakanperbuatan hukum jualbeli yang tujuan utamanya adalah mengenaiprestasi yang

Terdakwauntuk menerima pembayaran , in casu berdasarkan PerjanjianPengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/2009tanggal 17 Juli 2009 yaitu untuk pengadaan bahan materialbangunan JITUT. yang dalam hal ini materiil substansiil sebagaipelaksanaan tegen prestasi karena pengadaan barang telahdipenuhi 100%.Maka berdasarkan uraian eksepsi kami tersebut di atas, menjaditidak dapat dipungkiri bahwa benar surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidaklengkap

dapat terbaca dengan jelas dan tidak dapat diperlinatkan bukti surataslinya, sedangkan minut/warkah Akte tidak terdapat pada PPAT di kantorKecamatan Tigarakasa Kabupaten Tangerang;Menimbang,bahwa berdasarkan Yurisprodensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 14 April 1976 No.701/k/sip/1974, judex factie yangmendasarkan keputusannya atas surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang secaratidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya ,sedangkan terdapat diantaranya yangpenting yang secara substansiil

Nomor 1437 K/Pdt/2017tidak pernah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, hal tersebut sejalandengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa Karena Judex Factimendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dan fotokopifotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telahmemutuskan

II muka 218) menyebutkan :karena judex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yangterdiri dari foto copyfoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex factisebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yangtidak sah.(vide A.T. Hamid, S.H., dalam bukunya Kamus Yurisprudensi danbeberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata, PT.

pembuktianserta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masingmasing pihak dalam perkara ini yang saling kontrakdiktif seperti dikutip diatas, Pengadilan berpendapat permasalahan hukum yang merupakan intipokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk mengujiobyek sengketa adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspekkewenangan, prosedur formal dan substansiil

Nomor 3023 K/Pdt/2015sesuai aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpentingyang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkanbuktibukti yang tidak sah;2).

Yurisprudensi Tetap MA RI Nomor: 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April1976, yang secara lengkap berbunyi: Karena Judex Factiemendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiridari foto copyfoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaiaslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, JudexFactie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah.b.

Tinggi Surabaya: Copy dari Copy yangtercantum pada pojok kanan atas dari masingmasing bukti;(Mohon dapat diperiksa tulisan hakim pada buktibukti tersebut)Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telahmenjadi yurisprudensi, Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April1976, memutuskan:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil

adanya Rapat Umum Pemegang Saham pada PTHakadikon Property Pratama;Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Termohon bahwadalam hal ini tidak menyangkut perhitungan sejumlah uang,melainkan adanya tindakan suami Termohon yang telahmengagunkan 5 Sertifikat tanah atas nama Tersangka HERMANSUDARTA yang sudah diproses balik nama menjadi milik PTHakadikon Property Pratama, sehingga tidak perlu adanya audit,hakim menilai bahwa bobot penilaian alat bukti sebagaimanapada pertimbangan diatas adalah bersifat substansiil

Gugatan Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V menolak seluruh gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat formildan substansiil;Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan penyebutan namaTergugat IV, yaitu Margaretha Rinharjati, sehingga nama orang yangdigugat salah, karena yang sebenarnya adalah Modesta Rinharjati.Menurut M.

Konstitusi tanggal 24 Juli2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasanPasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsurmelawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastianhukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapiPutusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakimdalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil

Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V menolak seluruh gugatanPenggugat, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabursehingga cacat formil dan substansiil ;2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalanan penyebutannama Tergugat IV, yaitu Margaretha Rinharjati, sehingga namaorang yang digugat salah, karena yang sebenarnya adalahModesta Rinharjati. Menurut M.

yang ternyata tidak memenuhi ketentuanhukum seperti yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, maka karenanyaeksepsi Tergugat I, Il harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok Perkara35Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidalam bagian eksepsi di atas yang berkaitan dengan bagian pokok perkaradianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganpertimbangan bagian pokok perkara ini;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, ada 3(tiga) hal yang substansiil

sebagai alat bukti utama oleh pihak Penggugat untuk membuktikan dalil bahwatanah yang digarap oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari tanah waqfSulaemana, maka Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor :701 K/Sip/1974 bertanggal 14 April 1976 yang kaidah hukumnya yaitu : Karena judexfacti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dan fotofoto copyyang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranyayang penting.penting yang secara substansiil

penghargaan alat bukti surat yang diajukandipersidangan berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya dipersidanganadalah merupakan bukti yang tidak sah, hal mana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyatakan : Karena judex facti mendasarkan putusannya atas surat surat buktiyangterdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya, sedang terdapat yang penting penting yang secara substansiil

ST.200/WKN.04/2014, tanggal 1 Juli 2014(vide bukti T IT (Intv)X VI dan keterangan Saksi Zainal Arifin) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaTergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun1973 dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama AsasKecermatan sehingga objek sengketa a quo adalah cacat substansiil ; Menimbang, ........

menyalahi ketentuan prosedural/formal serta substansi penerbitannyaterutama melanggar ketentuan Pasal angka (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat(2), dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat dalam prosespenerbitan Sertipikat objek sengketa a quo, baik secara Prosedural/Formal ataupunsecara Materil/Substansiil

adalah pada akta aslinya;28.Bahwa buktiobukti berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti olen Judex Facti Pengadilan Niaga,hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai berikut:Putusan Nomor 701K/SIP/1974 tanggal 1 April 2016 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:Bahwa suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopifotokopi yang tidaksecara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil

Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUNJKTPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Majelis Hakim berkeyakinan tentang kesalahan penulisan tersebuttidak menyebabkan kesalahan substansiil Gugatan yang memohon pengujian suratkeputusan obyek sengketa P1 = T5, dan atas Eksepsi gugatan error in objectodinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena selurun eksepsi Tergugat telahdinyatakan ditolak, maka selanjutnya

Bahwa tidak dirujuknya aturan hukum berupa UndangUndang No. 6Tahun 2014 Tentang Desa dalam Keputusan Objek Sengketa tidaklahberakibat hukum Keputusan Objek Sengketa menjadi Cacat Hukum; karenahal tersebut hanyalah merupakan persoalan redaksional yang bersifat fomilsedangkan yang sangat substansiil dan prinsipiil atas diterbitkannyaKeputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah selain kewenangandan mekanisme/prosedur dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketajuga yang tidak kalah pentingnya adalah alasan

halmana objek sengketa diberlakukan tidak sejak akhir bulan putusan berkekuatanhukum tetap yaitu pada tahun 2013 padahal dalam peraturan dasar penerbitanobjek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terdapatketentuan Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulaiberlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulan putusan pidanatersebut berkekuatan hukum tetap.Menimbang, terhadap permasalahan hukum segi substansiil yang ketigatersebut Majelis Hakim memperhatikan