Tergugat beralasanhukum untuk dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu Eksepsi pihak Tergugatdikabulkan maka Eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan Tergugat tidak perluMajelis pertimbangkan lagi ;DALAM POKOK PERKARA :28Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat dalildalil gugatan Penggugatyang mana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan :Bahwa Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa SertifikatHak Milik Nomor 3268, Surat Hak Guna Bangunan Nomor 14 dan SuratHak

INTUH yang mana legalitasnya berupa SuratHak Garap an. INTUH tahun 1964. Bahwa benar terdakwa mulai melakukan penjualan kapling sejak tahun2009 dan legalitas yang dipegang oleh pihak pembeli hanya berupa kuitansidan perjanjian jual beli antara terdakwa dengan para pembeli lahan kapling. Bahwa benar terdakwa lahan yang terdakwa jual digugat dari pihak lainyaitu pihak PT. NIASALOKA dan PT. IIDM Cooperatif (DR. KENNETHHIDAYAT). Bahwa benar adanya gugatan ditahun 2016 yang mana pihak PT.

Memang benar saya menjual tanah ini, dikarenakan hak milik sayapeninggalan nenek moyang saya sesuai dengan Surat Pelimphanan dan Hakmilik saya dan orang sekelilingnya Yang terhormat Bapak lbu Majelis Hakim yang mulia saya mohon pada yangmulia mohon diadili Mazi memalsukan surat jual beli ini, saya mohon ini surathak milik Mazir dan surat jual beli Zamaria dan Mazir yang penuh rekayasaMazi ini. Saya mohon disidik jarikan supaya terang benderang kasus ini.

Berdasarkan Bukti P2 Eigendom Perpondjng No. 19612, SuratUkur No. 599, tertanggal 19 Oktober 1938, Seluas 37.248 M2, SuratHak Tanah No. 75, tertanggal 10 Januari 1939, atas nama Lie SioeNio. Weduwe Van Gouw T(H)Eng Goan telah dicoret, sebagaimanadapat dilihat pada kolom kelima (huruf tebal sengaja ditambahkan):"Yang mempunyai hak: Lie Djim Sice Nio, Weduwe Van GouwHH+en GoanSelanjutnya, bahwa berdasarkan Bukti PPK (Novum) berupaRECHT van EIGENDOM Verp.

No. 19612 Surat Ukur tanggal19 Oktober 1938 Nomor 599, seluas 37.248 m2, SuratHak Tanah No. 75, tertanggal 10 Januari 1939, semulatercatat atas nama Lie Djim Sioe Nio, Widuwe Van GouwT(H)Eng Goan, terletak di Penjaringan Batavia yangkemudian tercatat atas nama Jajasan The Chinese HighSchool Batavia;2.

Yos Sudarso (Jeruju)Gang Mempelam, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan PontianakBarat, Kota Pontianak; Bahwa tanah seluas 875 m* (delapan ratus tujuh puluh lima meterpersegi) dan rumah yang terletak Jalan Imam Bonjol, Kelurahan BansirLaut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;Bahwa tanah tersebut berasal dari Surat Milik Nomor 466 tertanggal 24Februari 1938 telah tercatat dalam Pemerintah Swapradja Pontianak SuratHak Milik Nomor 2495/Milik/1958 pada alenia ketiga seluas 1.675 m2(seribu enam

Surat (SKPT) ini harus dipahami dalam konteks berkaitan dengan SuratHak Adat No. 03/SKKT/BLUII/99 tanggal 06 Maret 1999 yang tercatat atasnama Salasiah SY, sebab faktanya tidak ada sertifikat Hak Milik atas namaSalasiah SY yang diterbitkan Tergugat Il berdasarkan Surat Hak Adat No.03/SKKT/BLUII/99 tanggal 06 Maret 1999 tercatat atas nama Salasiah SYdimaksud.8. Bahwa perlu Tergugat Il jelaskan kembali di sini, SHM No. 745/2005/ BelitungUtara atas nama : 1.HJabrah, 2.Nirhanah, 3. Selamat, 4.

Frederik Simanjuntak dansepatutnya menurut hukum Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak MilikNo. 153 tersebut atau mengembalikan tanah yang terdaftar dalam SuratHak Milik No. 153 tersebut kepada Penggugat maupun para ahli waris Alm.Frederik Simanjuntak untuk pelaksanaan pembagian seluruh HartaPeninggalan Alm. Frederik Simanjuntak.Bahwa benar Penggugat dan Ahli waris Alm.

Oleh karena itu pemikiranpembanding sangat menyesatkan pemikiran hukum, khususnya dalamperkara ini, dimana person pembanding telah pernah kawin sebelumnyakrena dijodohkan orangtuanya, tetapi perkawinan itu dengan mudah ceraikarena person pembanding hanya mendapat satu unit rumah dan dalamperkara ini setelah mendapatkan 2 (dua) miliar rupiah dan mengambil SuratHak Milik Tanah dan Rumah harta bawaan Terbanding baru menggungatcerai, prilaku person pembandinng pasti akan terus berlanjut nantinyasepanjang

Untuk itu seharusnya dansemestinya para Penggugat juga harus menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagaiTergugat dalam perkara a quo, agar dapat dibuktikan legalitas surat hak milik sepertiyang telah diakui oleh para Penggugat yang merupakan Hak Milik dari 126 oranganggota koperasi Mekar Sari tersebut.Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan dalam menerbitkan dan menetapkan SuratHak Milik atas tanah berdasarkan dasardasar yang harus dipenuhi untuk diterbitkannyaSHM itu merupakan Kewenangan dari Instansi

Para Pemohon Kasasi sependapat dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yangmenyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SuratHak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;4.

tersebut di atas,Majelis Hakim Tinggi berpendapat pihak Penggugat / Terbanding tidak lulus dalammembuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 49/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 09 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi mengadili sebagaimana dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda(Disenting Opinion) dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, mengenai SuratHak

dalildalil yang diakuiatau setidaktidaknya tidak disangkal oleh Terlawan I yaitu dalil mengenai : e Telah terjadi perikatan perjanjian pada tanggal 28 Agustus 2010 dengan isiperjanjian bahwa Terlawan I ada meminjam uang pada Pelawan denganjumlah Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah),dengan bangunan 3 (tiga) bidang tanah kebun dengan hak milik adat Akta JualBeli Nomor : 33/594/MD/XI/PPAT/1993, Akta Jual Beli Nomor : 20/594/MD/VI/PPAT/1996 dan Surat Keterangan Jual Beli tahun 1998, ketiga SuratHak

Bahwa olehkarena itu) kami telah mengajukan surat keberatan pada tanggal, 22September 2007 kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palu, dan telahditindak lanjuti dengan mengundang Penggugat dan Tergugat tersebutsebanyak 4 (empat) kali dengan surat undangan pertemuan di Kantor DinasTata Ruang Kota Palu, baik melakukan pemeriksaan alat alat bukti surathak kepemilikan tanah, dan Tergugat telah mengajukan saksi, maupunmelakukan pemeriksaan dilokasi tanah tersebut, sebagimana dimaksud dalamberita acara No

Bahwa Terlawan menyatakan memiliki objek sengketa berdasarkan SuratHak Milik Adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam atasnama Djunaim tertanggal 1 Januari 1962;b. Bahwa Terlawan menunjuk letak tanah adalah di Kelurahan KuinCerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;c. Bahwa Kampung Teluk Dalam berada di Kelurahan Teluk Dalam,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;Hal. 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 1437k/Pdt/2015d.

wewenangadministrasasi.Bahwa demikian juga seperti yang disebutkan di dalam YurisprodensiMahkamah Agung RI No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 06 januari 1976yaitu :Karena pengeluaran sertifikat itu. sematamata wewenangadministrasi bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang Administrasi bukan Pengadilan.Bahkan selain itu juga seperti halnya yang telah disebutkan di dalamYurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981 yaitu : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Putusan Nomor : 26/Pdt/2020/PT SMG.Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakansecara lengkap, maka1). hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surathak tanah yang dibuat menurut "OverschnijvingsOrdonnantie"(Ss. 1834 No. 27),Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 danperaturanperaturan pendaftaran yang berlaku di DaerahIstimewa Yogyakarta, Karesidenan Surakarta dan SumatraTimur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yangmenurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

negosiasi penetapan harga tanah, tidak diupayakanmencari pembanding harga tanah pada sekitar lokasi lahanyang akan dibebaskan, namun didasarkan pada harga tanahyang berlokasi di Desa lain (Desa Batu Batu) yang diajukan olehKamarudin Jawahir;Mengabaikan Status tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yangdikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat PernyataanPenguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkanoleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badakberdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan SuratHak

Mengabaikan Status tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yangdikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat PernyataanHalaman 26 dari 221 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN SmrPenguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkanoleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badakberdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan SuratHak atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional;d.

Mengabaikan Status tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yangdikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat PernyataanPenguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkanoleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badakberdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan SuratHak atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional;d.

Mengabaikan Status tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yangdikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat PernyataanHalaman 86 dari 221 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN SmrPenguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkanoleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badakberdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan SuratHak atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional;d.

Pihak yang terkait telah menggugat (melaporkan)kepada pihak Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam surattanda bukti lapor yang sudah saya berikan kepada BPN yaitu BapakEfendi;8) Bahwa dengan dalil tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebihmendalami dan menggali kebenaran materiil atas terbitnya surathak milik yang baru di atas surat hak milik Pemohon Kasasi,sehingga kebenaran materiil akan terbukti dan kepastian hukumdapat memberikan keadilan;Atas uraian tersebut di atas, terhadap pertimbangan Judex

Penggugat Tidak Berdasarkan Atas Hukum, Keliru, Salahdan Kabur (Obscuur Libell).Bahwa kekaburan dan kekeliruan gugatan Penggugat nampak jelaspada posita gugatan Penggugat, pada satu sisi Penggugat menyatakanbahwa Tergugat Ill telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdan Curang (bedrog) namun pada sisi lain hubungan hukum yangdiuraikan Penggugat adalah berkaitan dengan status kepemilikansah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan DanuaTamblingan No. 55 SanurDenpasar, dengan bukti kepemilikan SuratHak

kaedahkaedah hukum yang terkandungdalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383 K/Sip/1971tanggal 3 November 1971, yang menyatakan:Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan alehinstansi agraria yang sah tidak termasuk wewenang Pengadilan,melainkan sematamata termasuk wewenang administrasi; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Nomor 96 K/Pdt/2015dimana berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak AtasTanah, yang menjadi dasar perangkat daerah menerbitkan suatu surathak atas tanah secara sporadik menjelaskan bahwa Kepala Desa yangkemudian menggantikan kedudukan Kepala Camat hanya memilikikewenangan memberi keputusan pembukaan lahan dengan luasmaksimal 2 ha (dua hektar) atau 20.000 m?